Re: Digest for sapa-indonesia@googlegroups.com - 7 updates in 6 topics

7 views
Skip to first unread message

Yaury Tetanel

unread,
Mar 27, 2014, 11:11:48 AM3/27/14
to sapa-in...@googlegroups.com
Dear Bu Deby,

Salut sama sikap tegas Wabub Buleleng membubarkan rapat TKPKD yang tidak dihadiri oleh kepala SKPD, hal ini seharusnya dapat menjadi contoh bagi TKPKD yang lain juga. 


Regards,


Yaury Tetanel



On 27/03/2014, at 9:29 PM, sapa-in...@googlegroups.com wrote:

Group: http://groups.google.com/group/sapa-indonesia/topics

    debora murthy <debora...@hotmail.com> Mar 27 04:22PM +0800  

    Paparan TKPKD Bali dalam Forum Musrenbang, 26 Maret 2014 bahwa ada peningkatan jumlah dan presentase penduduk miskin di Bali. Per maret 2013 sebesar 162.520 jiwa atau 3,95% penduduk Bali tapi per september 2013 jumlah ini meningkat menjadi 186.520 jiwa atau 4,49% penduduk Bali.
     
    TKPKD Bali menganalisa bahwa hal-hal yang menjadi penyebab keadaan ini diantaranya:
     
     
     
     
    1. Pada periode Maret-September Persentase penduduk miskin mempunyai kecenderungan meningkat yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran penduduk yang disebabkan oleh kebutuhan anak sekolah dan peningkatan konsumsi karena hari raya.
    2. Kenaikan harga BBM pada Juni 2012 memicu inflasipada triwulan III 2013 mencapai 8,3%
    3. Garis kemiskinan yang naik dari Rp. 271.626 per maret 2013 menjadi Rp. 292.951 per september 2013.
    4. Meningkatnya pencari kerja dari luar bali yang urban ke Bali dan kebanyakan adalah penduduk miskin
     
    Program Penanggulangan Kemiskinan dalam RKPD Bali 2015 yang dilakukan oleh berbagai SKPD di kluster 1, 2, 3 dan 4. diantaranya adalah: Kluster 1 JKBM dengan anggaran Rp. 362 M, Bedah rumah (2500 unit) dengan anggran Rp.77 M, Beasiswa miskin dengan anggran Rp. 150 M. Kluster 2 1. Gerbangsadu untuk 100 desa dengan anggran Rp. 102 M dan Simantri. Kluster 3 1. Jamkrida,KUR,KTA
     
    Salam,
    Debby
     
    debora murthy <debora...@hotmail.com> Mar 27 03:45PM +0800  

    Selama tahun 2013 LK3 - Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga "Sekar Jepun" Badung menerima 16 klien yang dirujuk oleh pihak kepolisian, LBH dan masyarakat untuk mendapat layanan konseling dan rumah aman. 10 dari 16 klien tersebut adalah orang-orang yang berasal dari NTT. mereka adalah pekerja yang datang ke Bali melalui agen penyalur tenaga kerja. Semua yang saat ini didampingi hanya berpendidikan paling tinggi SMP bahkan ada yg buta huruf. Korda Bali adalah Ketua LK3 Badung.
     
    Pendidikan rendah, tanpa ketrampilan dan tidak memiliki kartu kependudukan menyebabkan pendamping sulit untuk mengakses layanan publik untuk mereka. Permasalahan yang dihadapi adalah kehamilan dengan infeksi HIV, gadis hamil dimana pasangan tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam tempat kerja. LK3 Badung sebenarnya tidak bertanggungjawab untuk melayani klien yang tidak ber KTP Badung, tapi karena alasan kemanusiaan, semua klien diusahakan untuk didampingi dengan baik.
     
    Telah dilakukan pertemuan dengan Dinsos Propinsi Bali, BP3A (Badan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak) Propinsi Bali, Kepolisian, dan LBH untuk membahas sinergi dalam penaganan masalah2 seperti ini. Belum ditemukan sebuah solusi pembiayaan. Solidaritas kelompok warga sipil berupaya memberi mereka martabat sebagai manusia, tetapi tentu pemerintah pun harus menyiapkan sebuah sikap yg ditunjang oleh penganggaran.
     
    Otonomi daerah menyebabkan daerah secara eksklusif hanya bertanggung terhadap warga masyarakatnya, sementara ada banyak manusia Indonesia yang secara kependudukan tidak mempunyai identitas dan umumnya mereka adalah orang yang paling miskin dari yang miskin di Indonesia.
     
    salam,
    debby
     
    debora murthy <debora...@hotmail.com> Mar 27 02:49PM +0800  

    Pada tanggal 4 Maret 2014 kembali diselenggarakan rapat TKPK Buleleng yang membahas tentang program kerja TKPKD Bueleleng 2014.
     
    Kabid Sosbud Bappeda Buleleng, Bapak Dewa Sudiarta memetakan kepada forum pertemuan bahwa kendala mendasar yang dihadapi TKPKD Buleleng adalah:
    1. Belum optimalnya pemanfaatan basis data terpadu (BDT) sebagai target group program penanggulangan kemiskinan di Buleleng
    2. Belum melibatkan secara optimal berbagai stake holder/pelaku pembangunan yang ada di Buleleng baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program
    3. Anggaran yang dialokasikan untuk program penanggulangan kemsikinan dianggap belum cukup memadai
     
    Forum sepakat untuk:
    1. Rapat TKPKD akan diselenggarakan paling kurang tiap triwulan dan ada pemaparan program oleh SKPD yang disepakati untuk terwujudnya integrasi antar SKPD
    2. Validasi data penerima program P4S akan dilakukan serentak melalui musdes dan dikawal bersama oleh TKPKD dg melibtkan oleh pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, korda sapa, PNPM perdesaan dan perkotaan.
    3. Sinkronisasi sasaran program penanggulangan kemiskinan pada Musrenbang Desa, kecamatan dan kabupaten
    4. Dipandang perlu untuk menyiapkan terbentuknya TKPKD Desa dan Kecamatan.
     
    Rapat TKPKD berlangsung sangat partisipatif
     
    Salam,
    Debby
     
    debora murthy <debora...@hotmail.com> Mar 27 03:17PM +0800  

    Pada tanggal 18 februari 2014 Pemda Provinsi Bali menyelenggarakan forum konsultasi publik RKPD Bali 2015. Kehadiran peserta konsultasi publik cukup banyak sekitar 300 orang.
     
    Pada kesempatan tersebut Bapak Gubernur Bali, Made mangku Pastika menyampaikan tentang tantangan Bali dalam pembangunan,
    1. Pembangunan yang tidak merata sehingga income perkapita hanya Rp. 20 juta jauh di bawah angka nasional di atas Rp 30 juta.
    2. Pertambahan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi oleh pertambahan infreastruktur jalan sehingga terjadi kemacetan dimana-mana. hal ini merupakan ancaman bagi pengembangan industri pariwisata Bali, primadona ekonomi bali.
    3. Alih fungsi lahan pertanian mencapai 164 hektar per tahun
    4. pertambahan jumlah penduduk terutama di kota denpasar dan kabupaten badung. Saat ini jumlah penduduk bali tercatat 4.056.300 jiwa dengan luas wilayah 5636,66 km2.
    5. Ancaman bencana Bali baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia (terorisme) yang mengancam pembangunan terutama berdampak pada meningkatnya kemiskinan.
     
    Anggaran pembangunan Bali tidak lebih dari Rp. 4,3 T, dimana 1 T adalah untuk belanja langsung, 1,1 T untuk dana trsnfer kabupate/kota dan 2,2 T untuk program pembangunan.
     
    Sebagian peserta konsultasi berharap program JKBM, beasiswa anak miskin, simantri dan gerbangsadu masih akan berlanjut. Harapan besar disampaikan terhadap upaya mewujudkan mass transportation yang menyeluruh terutama kabupaten Jembrana dan Buleleng.
     
    Salam,
    Debby
     
    debora murthy <debora...@hotmail.com> Mar 27 02:17PM +0800  

    Ketua TKPKD Bueleleng membubarkan rapat TKPKD Buleleng pada tanggal 21 Januari 2014. Sikap tegas ini diambil oleh bapak Wakil Bupati Buleleng, dr. Sutjindra, SpOG karena peserta yang hadir ternyata bukan pengambil kebijakan di SKPD yang menjadi team TKPKD Buleleng. Banyak yang hadir adalah pegawai kontrak di lingkungan SKPD.
     
    Sikap tegas ini ternyata berdampak cukup baik. Rapat TKPKD Bueleleng berikutnya yang diselenggarakan pada 3 Februari 2014 dihadiri oleh kepala Dinas SKPD terkait dan tepat waktu pada jam 09.00.
     
    Pada kesempatan ini kepala Bappeda, sekretaris TKPKD Buleleng memaparkan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanngulangan Kemiskinan Daerah Buleleng yang ditetapkan dengan SK Bupati Buleleng No. 414/234/HK/2013. Ada 4 kelompok kerja sesuai dengan kluster-kluster dalam program penanggulangan kemiskinan nasional. Korda Sapa Bali masuk dalam kelompok kerja di kluster 2. Dalam rapat2 TKPKD akan ditunjuk beberapa SKPD untuk memaparkan program dan pencapaian serta masalah2 yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan.
     
    Alokasi anggaran program penanggulangan kemiskinan di Buleleng tahun 2013 sejumlah 235.661.030.537, terserap 98,34%. Dana tersebut 93.851.806.956 bersumber dari APBN, 98.171.268 bersumber dari APBD Bali dan 48.598.749.581 bersumber dari APBD Buleleng
     
    Salam,
    debby
     
    debora murthy <debora...@hotmail.com> Mar 27 11:41AM +0800  

    Kepala Dinas
    Pendidikan (Kadisdik) Propinsi Bali, TIA Kusumawardani dalam paparan RKPD untuk SKPD Pendidikan pemuda dan Olahraga 2015
    menyampaikan tantangan utama Bali dalam menngkatkan IPM Bali adalah masih
    tingginya angka buta aksara masyarakat berusia 18 - 45 tahun yakni sebanyak
    8,61% atau 335.165 orang dari total perkiraan penduduk Bali tahun 2013 sebesar
    4.139.690. Tahun 2012 BPS melaporkan bahwa IPM Bali, 73, 49 untuk Indonesia
    Bali berada di peringkat ke 14.
     
     
     
    Menurut Ibu Kadis, angka ini tidak bergeming sejak 6 tahun
    terakhir. Tim Ahli Pembangunan Propinsi Bali, Prof. dr. Nyoman Wirawan
    menanyakan apa intervensi yang sudah dilakukan untuk menurunkan jumlah orang
    dengan buta aksara. Dalam diskusi intensif bersama kelompok kecil saat break
    kopi, disepakati untuk mengupayakan pilot project di di desa-desa Gerbang Sadu dalam menurunkan angka buta aksara melalui program Peningkatan
    Kecakapan Hidup bagi Masyarakat Miskin. Program ini akan melibatkan Karang
    Taruna desa dan PKK desa untuk menjadi fasilitator. Anggaran yang ditetapkan
    untuk program ini sebesar Rp. 130.000.000
     
    Hal lain yang menjadi program prioritas adalah mengupayakan pemerataan PAUD - Pendidikan Anak Usia Dini di desa-desa di Bali. Saat ini sebaran PAUD di Bali baru 54,69, di bawah target nasional 70,42%.
     
    Tantangan lain adalah mewujudkan tuntas wajib belajar 12 tahun. Saat ini lama anak sekolah di Bali baru tercapai 8,9 tahun.
     
    salam,
    debby
     
    debora murthy <debora...@hotmail.com> Mar 27 10:53AM +0800  

    Pada tahun 2013 Propinsi Bali menganggarkan Rp. 280, 6 M untuk membiayai jaminan pelayanan kesehatan (Program JKBM - Jaminan Kesehatan Bali Mandara) untuk seluruh masyarakat Bali. Pada tahun 2013 budget ini tidak mencukupi, bahkan defisit sebesar 39 M.
     
    Dalam Musrenbang Propinsi Bali 2014, 26 Maret 2014, Kepala Dinas Kesehatan, Bapak dr. Kt. Suarjaya menyampaikan bahwa situasi itu disebabkan oleh tingginya kejadian Demam Brdarah Dengue (DBD) di seluruh kabupaten dan kota di Balim bahkan tertinggi di Indonesia sehingga budget JKBM banyak habis untuk membiayai masyarakat Bali yang rawat inap.
     
    Mengantisipasi hal ini Dinas Kesehatan Propinsi Bali pada tahun 2014 meningkatkan anggaran JKBM menjadi Rp. 362, 2 M
     
     
     
    dan juga melakukan upaya promotif dan preventif
     
    dengan mengadakan aksi Pemberantasan Sarang Nyamuk serentak seluruh Bali pada bulan Agustus 2014 berturut-turut pada akhir pekan.
     
    Salam Debby
     

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "KORDA SAPA-INDONESIA" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sapa-indonesi...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sapa-in...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/sapa-indonesia.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Fakhrulsyah Mega

unread,
Mar 27, 2014, 11:17:15 AM3/27/14
to sapa-in...@googlegroups.com

Dear Deby.
Sebuah sikap kepemimpinan yg patut diteladanin oleh semua pemimpin tkpkd. Sukses dan hrs dipertahankan. Saleum

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages