Kebijakan Walikota Dinilai Primitif

[Usman Yasin]

Dikatakan Usman Yassin, dari konsultasinya dengan sejumlah anggota
DPRD Kota, penganggaran Jamkesmasda itu untuk mendukung Jamkesmas dari
Pusat. Karena kuota untuk Kota Bengkulu masih sangat kurang. Sedangkan
semangat dari Jamkesmasda itu untuk memberikan kepastian. “Kalau
seperti itu, bukan lagi jaminan namanya. Tapi warga miskin disuruh
meminta-minta,” kritik Usman Yassin.

Kemudian, lanjutnya, majunya sebuah pemerintahan ditandai dengan
sistem pelayanan yang otomatis. Seperti sistem asuransi. Bukan lagi
dengan sistem uang tunai dan merepotkan. Pengelolaan keuangan
khususnya Jamkesmasda, sangat jauh dari profesionalisme.

“Dengan sistem ini, kita menjadi mundur ke belakang. Apalagi,
peraturannya hingga bulan ke-4 APBD 2009, belum juga terbit. Hal ini
makin menunjukkan tidak profesionalnya jajaran Pemkot,” tandasnya.

Apalagi, tambahnya, secara psikologi, masyakarat miskin paling enggan
berurusan dengan birokrasi. Jangankan ke kantor Walikota, ke kantor
lurah saja, warga miskin masih takut-takut. Ini malah disuruh
mengikuti prosedur yang panjang dan memakan waktu. “Orang miskin yang
sakit keburu mati, bantuannya belum tentu cair,” sesal Usman Yassin.

Untuk itu, Usman mendesak agar Pemkot menyerahkan anggaran Rp 1,3 M
itu ke pihak profesional seperti PT Askes. Agar anggaran tersebut
dikelola menjadi Jamkesmasda. Jika Pemkot tidak mampu untuk menutupi
seluruh kekurangan kartu Jamkesmasda bagi seluruh warga miskin, bisa
ditambah di APBD-Perubahan.

“Loh, untuk acara seremonial pertemuan LPN (Lokakarya Pemerintah
Nasional) yang hanya 3 hari saja, Pemkot mampu menghabiskan hingga Rp
3 M. Kok untuk masyarakat miskin yang memang butuh, tidak mampu. Kan
aneh!” imbuhnya.

Sayangnya, Kabag Humas Pemkot, Drs. Bahrum Simamora tidak berhasil
dikonfirmasi. Begitu juga dengan Ketua Satgas Kesehatan Darurat yang
juga Asisten I Sekkot, Joni Simamora, SH, M.Hum. Namun sebelumnya,
Joni Simamora beralasan, tidak diserahkannya anggaran Rp 1,3 M ke
pihak profesional, karena belum mampu.

Dengan anggaran Rp 1,3 M, hanya menutupi sebagian dari jumlah warga
miskin. “Memang, niat baik terkadang dinilai tidak bagus,” kata Joni
Simamora kepada RB baru-baru ini.(joe) Sumber Harian Rakyat Bengkulu,
Senin, 23 Maret 2009