TYPE PEJABAT yg TIDAK MAU KOREKSI. DIRI

[iwan sribudi]

INILAH TYPE PEJABAT yg TIDAK MAU BELAJAR dari PENGALAMAN dan TIDAK mau
KOREKSI diri ; Masalah minyak dan gas bumi di INDONESIA, sudah lebih dari 5
TAHUN yg lalu di bahas oleh para PAKAR dan berbagai SOLUSI sudah
dikemukakan ; seharusnya sang Menteri meneliti kinerja dari Kementerian
ESDM + Pertamina, apakah sudah ada PRESTASI nya ??? Bagaimana dgn masalah
LIFTING eksplorasi Minyak & gas, bagaimana dgn masalah BAGI hasil ??
Bagaimana dgn masalah distribusi dan marketing termasuk Harga Jual ?? Masa
sudah 5 tahun Tidak ada perubahan apa2 ?? Selalu 'jalan ditempat' ;
bagaimana dgn pembayaran PAJAK para kontraktor ASING ??? masih berapa %
pembangkit listrik yg ada di Indonesia masih pakai BBM utk sumber
Energienya Dll ; selama lebih dari 5 tahun, kita selalu HANYUT dgn Harga
minyak DUNIA ; Dan sektor pengeluaran terbesar di APBN itu disektor apa ?
Kenapa KABINET nya GENDUT , kenapa pesan pesawat kepresidenan , kalau
pemerintah BOROS , Jangan RAKYAT yg di KORBAN kan !!! ;
        -                                                    Hatta:
Kenaikan Harga BBM tak Rugikan Masyarakat
Oleh Mosi Retnani Fajarwati | Inilah - 4 jam yang lalu
INILAH.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa
menjamin kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan merugikan masyarakat.

Hatta menyatakan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah adalah untuk
kepentingan masyarakat, termasuk menaikkan harga BBM bersubsidi. "Setiap
kita mengambil kebijakan, pastilah untuk menyelamatkan perekonomian,
melindungi masyarakat kita yang lemah," ujar Hatta di Jakarta, Rabu
(7/3/2012).

Ia melanjutkan, pemerintah akan memberikan kompensasi bagi lebih dari 18,5
juta orang yang masuk dalam golongan rendah terkait kenaikan harga BBM
bersubsidi. "Ingat 70 persen yang ratusan triliun itu dinikmati bukan oleh
masyarakat kita yang lemah, tetapi yang relatif mampu dan sebagian besar
habis di kendaraan roda empat," ungkapnya.

Menurut Hatta, dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi maka anggaran
untuk pendidikan dan infrastruktur terutama untuk masyarakat kelas menengah
ke bawah, menjadi aman.

"Jadi tidak betul kalau dibilang merugikan masyarakat. Kalau kita
membiarkan, minyak sudah 120 dolar (AS), semua dana APBN kita tersedot
untuk subsidi dan dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Maka kita sama saja
tidak menyediakan dana yang cukup untuk pendidikan, membangun rumah sakit,
untuk KUR, irigasi pertanian, semua tersedot untuk subsidi minyak yang
sudah mendekati 20 persen dari APBN kita," pungkasnya. [cms]