Presiden SBY Harus Dengar Suara Daerah
isal wardhana
SAMARINDA - Pemerintah pusat dinilai harus mendengar keinginan daerah sehubungan rencana pembangunan rel kereta api dan infrastruktur lainnya di Kalimantan. Rencana tata ruang dan wilayah di keempat provinsi di Borneo menjadi titik penentu terhadap rencana yang diduga akan mengeksploitasi sumber daya alam besar-besaran.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim, ketika ditemui Kaltim Post di Lamin Etam, Samarinda, siang kemarin (10/8). Menurutnya, keputusan apakah menolak atau tidak pembangunan rel kereta api Kalteng-Kaltim yang masuk Master plan Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dikembalikan menurut kesepakatan empat gubernur di Kalimantan.
“Jadi harus melihat visi dan misi masing-masing daerah. Itu sebabnya, perlu tata ruang yang terintegrasi di antara keempatnya,” sebut Emil yang menjabat Menteri Lingkungan Hidup di era Orde Baru. Tanpa tata ruang, dia memastikan, ekploitasi hanya meninggalkan bencana ekologi bagi Kalimantan. “Cukup Pulau Jawa yang merasakan akibatnya karena antara pembangunan dan lingkungan yang tidak berimbang. Kalimantan jangan sampai meniru Jawa,” serunya.
Lalu, jika pada akhirnya empat gubernur menolak atas nama lingkungan serta keberlangsungan sumber daya alam, apakah pemerintah pusat dalam hal ini Presiden akan memenuhi penolakan itu? “Menurut saya, aspirasi daerah sudah sepatutnya didengar pusat. Tentu apa yang diputuskan para gubernur menjadi pertimbangan presiden,” urai Emil. Karena itu, sambungnya, titik tolak dari rencana ini tetap tata ruang.
Tentang dugaan adanya eksploitasi sumber daya alam besar-besaran di balik program MP3EI, Emil mengatakan, tidak semua dieksploitasi. “Batu bara dan tambang lainnya itu jauh dari menyejahterakan masyarakat. Tapi bukan berarti tidak ada tambang,” katanya. Sebab, Kalimantan tidak bisa melulu hanya tambang, kebun sawit, atau hutan. “Ada pemanfaatan yang bertujuan mengoptimalisasi kesejahteraan masyarakat. Saat ini hanya mengeruk tanpa value added sumber alam,” ungkap dia lagi.
Nilai tambah bagi barang alam itulah yang harus dikejar Kaltim agar masyarakat dapat menikmati kemajuan dari pembangunan. “Kita tidak pernah membuat produk-produk turunan dari migas maupun batu bara. Semua diekspor. Padahal dengan industri yang memberi nilai tambah pada suatu barang, efeknya jauh lebih besar bagi perkembangan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sepakat dengan pernyataan Emil tentang value-added suatu komoditas. “Pertambangan migas dan batu bara memang memberi sumbangan besar kepada PDRB (produk domestik regional bruto) hingga 47 persen, tetapi menyerap hanya 6,2 persen tenaga kerja,” terang Gubernur.
JANTUNG BORNEO
Rencana pembangunan rel kereta api Kaltim-Kalteng, diduga pula melintasi kawasan Heart of Borneo atau jantung Borneo. Kawasan di tengah-tengah Borneo, yakni di perbatasan Indonesia-Malaysia, dan sebagian Brunei Darussalam, adalah daerah konservasi dan pembangunan berkelanjutan.
Indonesia sudah menyetujui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (reduction of emission from deforestation and degradation/REDD). Padahal, tak jauh dari lintasan itu, perusahaan asal Rusia menyiapkan rel kereta api sepanjang 185 kilometer sedang direncanakan.
Menurut Emil, kendati ada program REDD, bukan berarti eksploitasi di Heart of Borneo tidak mungkin dilakukan. “Ada bagian yang tetap bisa dieksploitasi. Seperti saya bilang semua kembali kepada tata ruang,” jelasnya.
Emil mengatakan, pembangunan yang berimbang antara ekonomi dan ekologi adalah kunci utama. “Tidak mungkin semua Kalimantan menjadi wilayah batu bara atau kebun sawit. Tidak mungkin pula hutan semua. Terutama adalah optimalisasi peran masyarakat dengan tidak begitu saja mengeksploitasi,” lanjutnya.
Gubernur menambahkan, tentang rencana investasi perusahaan Rusia yang membangun infrastruktur rel, sama sekali belum dikonkretkan. “Itu masih gagasan. Saya bahkan belum tahu rutenya lewat mana saja,” terang Gubernur. Dia menegaskan, tetap menolak rel kereta api jika melewati hutan primer.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim Isal Wardhana menyatakan, pertemuan Green Economic yang berlangsung kemarin tidak lebih dari bahasan tentang bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam Heart of Borneo (HoB) secara “rasional” dan “lestari”. “Kemungkinan seperti itu jelas sangat besar karena yang bermain juga besar,” duga Isal.(fel/ji)
http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=108790