Fwd: [keadilaniklim] Kabar dari Tianjin Climate Talk (2)
Torry Kuswardono
From: giorgio giorgio <giorg...@yahoo.com>
Date: 2010/10/6
Subject: [keadilaniklim] Kabar dari Tianjin Climate Talk (2)
To: climate...@yahoogroups.com, keadil...@yahoogroups.com
Berikut ini saya kirimkan kabar dari Tianjin, semoga bisa bermanfaat untuk mewujudkan keadilan iklim.
NB: Untuk mba Nunung, bukannya saya gak mau kasih info tentang LCA, tapi saya tadi mereply email dari Torry yang pertanyaannya tentang KP. Semoga bisa dimengerti. LCA dan KP keduanya penting dan saya telah coba tuliskan dalam kabar saya berikut ini.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sudah beberapa kali para negosiator bertemu di meja
perundingan, tapi tidak ada satupun yang menghasilkan suatu tindakan konkrit
yang berarti bagi bumi. Pada saat mereka semua bernegosiasi, hutan di Indonesia
dan belahan dunia lainnya terus dihancurkan. Begitu juga kali ini di Tianjin,
pembukaan climate talk diwarnai dengan sejumlah pernyataan ambisius dan
cenderung “bagus-bagus” mengenai perubahan iklim dan capaian yang harus
dimiliki oleh semua pihak untuk menjaga temperatur global tidak naik diatas 2°C.
Namun terasa bahwa itu hanya kalimat yang tidak berdasar, karena sikap yang
ditunjukan kepada dunia sama sekali tidak mencerminkan hal tersebut.
Mari kita lihat pada pembukaan kelompok kerja untuk protokol
kyoto (AWG-KP), yang kita temui adalah keluhan dari berbagai negara (terutama
negara berkembang) yang menunjukan sikap tidak puas terhadap jalannya
perundingan yang lambat. Namun negara maju juga enggan untuk menyatakan
komitmen pengurangan emisinya secara tegas sampai diputuskan tujuan dari
komitmen periode kedua dari KP. Sehingga apa yang dikeluhkan tidak sinkron
dengan apa yang diutarakan, kondisi ini masih terlihat pada awal pembukaan
(bisa dikatakan formalitas) belum merujuk kepada hal yang lebih mendalam, namun
sebetulnya kita sudah dapat sedikit memahami kondisi politik yang ada.
Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada pembukaan sidang kelompok kerja untuk kerjasama jangka panjang (AWG-LCA). Karena nuansa perundingan antara kedua kelompok kerja ini tidaklah sama, maka karakteristik dalam berposisi juga berbeda dengan kelompok kerja KP. Dalam pembukaan AWG-LCA, negara-negara banyak yang mengutarakan harapan dan dukungannya terhadap keberlanjutan dari AWG-LCA. Tapi seperti biasa, semakin banyak harapan, semakin banyak juga tantangan yang harus dijawab. Congo misalnya, meminta agar diterapkan suatu lembaga baru dalam konteks adaptasi untuk bisa melakukan asistensi dan pengelolaan dana. Begitu juga Grenada atas nama AOSIS menyebutkan hal yang sama. Seperti kita ketahui pembentukan badan baru jangankan di tingkat Internasional, di tingkat nasional sekalipun sangat sulit. Banyak kepentingan yang harus diakomodasi dalam proses pembentukan suatu kelembagaan. Memang bukan suatu hal yang buruk untuk memiliki kelembagaan baru, tapi harus diakui bahwa itu menjadi tantangan besar. Masih terkait dengan keuangan, Uni Eropa menyatakan akan berkontribusi €2.4 milyar pada periode 2010-2012 sebagai fast-start finance. Ini menjadi sinyalemen positif bagi para pemuja uang, karena lagi-lagi “there are no free lunch”.
Besar kemungkinan wacana-wacana kelembagaan baru tersebut terkait dengan Copenhagen Accord yang menjanjikan uang bagi adaptasi dan diperlukan Copenhagen Green Climate Fund. Jadi mungkin berangkat dari hal tersebut wacana mengenai pembentukan kelembagaan baru mewarnai beberapa pernyataan negara-negara. Walaupun beberapa negara seperti Mesir atas nama kelompok ARAB dan Venezuela atas nama kelompok ALBA menyatakan bahwa landasan untuk LCA haruslah Bali Action Plan atau BAP. Sehingga dengan kata lain mereka mengharapkan agar copenhagen accord tidak menjadi bagian penting dalam perundingan LCA.
Diskusi berlanjut..
Sangat disayangkan beberapa pertemuan terkait dengan contact group untuk AWG-LCA dan AWG-KP bersifat tertutup, sehingga up-date kemarin (5 Oktober 2010) hanya bisa diperoleh dari bulletin yang beredar di UN Compound. Dalam AWG-KP, terdapat perdebatan ketika membicarakan terkait dengan menerjemahkan pledge penurunan emisi negara-negara industri kedalam Quantified Emission and Limitation Reductions (QELROs). Australia menyampaikan bahwa ketentuan legal dan aturan pengurangan emisi harus diatur terlebih dahulu sebelum menjabarkan QELROs. Sedangkan New Zealand menyatakan bahwa pledge yang disampaikan dalam copenhagen accord didasari pada asumsi yang berbeda dari masing-masing negara. Tidak ketinggalan Uni Eropa menyatakan bahwa penentuan titik awal pengurangan emisi akan mempengaruhi kondisi lingkungan. Ketika negara-negara industri tersebut berpendapat sesuatu yang tidak mendasar dan signifikan, negara berkembang menyuarakan hal yang tetap keras dan tegas. Alliance of Small Island States (AOSIS), mengutarakan pentingnya komitmen lima tahun untuk memastikan tidak adanya kenaikan suhu. Federasi Rusia menegaskan bahwa pledge di dalam copenhagen accord tidaklah merupakan komitmen kedua dari protokol Kyoto (KP). Hal ini menangkis pendapat yang beranggapan bahwa titik awal dari komitmen penurunan emisi adalah dari copenhagen accord. Sedangkan china tetap berposisi untuk menegaskan kembali bahwa negara-negara industri harus memotong emisinya sebesar 40% dari tahun 1990. Pendapat dari Bolivia sedikit menangkal pendapat dari Australia bahwa ketentuan legal dan aturan pengurangan emisi akan mempengaruhi penjabaran QELROs.
Apabila kita perhatikan dari perbincangan yang terjadi, sebenarnya perdebatan cukup kental dalam negosiasi, walaupun tidak ada yang baru dari perdebatan itu. Namun pertentangan antara negara-negara industri yang mencoba masuk ke dalam detail, dan negara-negara berkembang yang menekan secara keras agar negara industri tegas mengutarakan komitmen masih terlihat jelas dalam forum.
Pada AWG-LCA, diskusi yang cukup menarik adalah terkait mengenai pembicaraan mitigasi pada sub-paragraph 1 (b) (ii) of the Bali Action Plan (mitigasi untuk negara berkembang). Pada diskusi ini terdapat pertanyaan mendasar dari delegasi mengenai bagaimana capaian yang hendak di capai pada pertemuan COP 16 di Cancun. Apakah akan memutuskan suatu mekanisme untuk menentukan cakupan pengurangan emisi negara-negara berkembang. Juga terdapat pertanyaan terkait dengan National Appropriate Mitigation Actions (NAMA’s), apakah terdapat perbedaan antara NAMA’s yang mendapatkan support dari internasional dengan NAMA’s yang tidak mendapatkan support. Hal yang menarik dari diskusi ini adalah terkait dengan kondisi Indonesia yang sudah memiliki komitmen. Berbeda dengan negara-negara berkembang lain yang baru akan menyusun dan membicarakan bagaimana strategi penurunan emisi negara-negara berkembang. Mungkin bisa dikatakan Indonesia menjadi negara yang sangat hebat (advance) atau bisa juga dibilang kita negara yang “aneh”. Sempat teringat pernyataan dari seorang perwakilan delegasi RI pada pertemuan di Jakarta tahun lalu yang menyatakan bahwa, komitmen Indonesia untuk menguragangi emisi ini merupakan bagian dari strategi untuk membuat negara-negara berkembang yang lain mengikuti langkah Indonesia. Terbukti hingga saat ini strategi tersebut salah. Belum ada negara yang mengikuti jejak Indonesia untuk memberikan komitmen pengurangan emisi. Suara Indonesia di dalam kontak grup AWG LCA mitigasi juga tidak terlalu signifikan.
Salam
Tianjin, 5 Oktober 2010
Jakarta, Indonesia