Soal Pmk Polri

[Aureo Harvey]

Menjadiseorang Bintara Polri bukanlah hal yang mudah. Selain harus memenuhi persyaratan fisik dan mental yang ketat, calon Bintara juga harus mampu melewati serangkaian tes akademik, termasuk tes penalaran numerik. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan logika dan matematika seseorang, yang sangat penting dalam menjalankan tugas kepolisian dengan baik. Dalam artikel ini, kami akan membahas pentingnya tes penalaran numerik dan memberikan contoh soal latihan penalaran numerik untuk Bintara Polri 2024.

Penalaran numerik adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan data angka. Dalam konteks kepolisian, kemampuan ini sangat penting untuk berbagai tugas seperti membuat laporan kejadian, menganalisis statistik kejahatan, serta merencanakan dan mengkoordinasikan operasi keamanan. Tes penalaran numerik dalam seleksi Bintara Polri bertujuan untuk memastikan bahwa calon polisi memiliki kemampuan ini.

Soal penalaran numerik biasanya mencakup berbagai jenis pertanyaan yang menguji kemampuan matematika dasar dan pemahaman logika. Berikut adalah beberapa jenis soal yang sering muncul dalam tes penalaran numerik:

Menjadi seorang Bintara Polri memerlukan persiapan yang matang, tidak hanya dari segi fisik tetapi juga dari segi akademik. Salah satu komponen penting dalam seleksi Bintara Polri adalah tes pengetahuan umum. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan calon Bintara dalam memahami berbagai aspek pengetahuan yang relevan dengan tugas kepolisian. Artikel ini akan membahas pentingnya tes pengetahuan umum dan memberikan soal tes pengetahuan umum Bintara Polri 2024.

Pengetahuan umum mencakup berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan sosial, budaya, sejarah, geografi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Dalam konteks kepolisian, pengetahuan ini sangat penting untuk membantu polisi memahami lingkungan kerja mereka, masyarakat yang dilayani, serta berbagai situasi yang mungkin dihadapi dalam tugas sehari-hari. Tes pengetahuan umum dalam seleksi Bintara Polri bertujuan untuk memastikan bahwa calon polisi memiliki pengetahuan yang cukup luas dan mendalam.

Tes pengetahuan umum adalah salah satu komponen penting dalam seleksi Bintara Polri. Dengan persiapan yang matang dan latihan yang konsisten, Anda dapat meningkatkan pengetahuan umum Anda dan memperbesar peluang untuk lulus seleksi. Gunakan panduan dan contoh soal latihan yang telah disediakan dalam artikel ini untuk membantu Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ingat, kesuksesan dalam tes pengetahuan umum bukan hanya bergantung pada kecerdasan, tetapi juga pada usaha dan dedikasi Anda dalam belajar.

Dengan mengikuti tips dan strategi yang telah dibahas, serta rajin berlatih soal-soal latihan pengetahuan umum, Anda dapat meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri Anda. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan menjaga kesehatan fisik serta mental selama persiapan tes. Semoga artikel ini bermanfaat dan membantu Anda dalam perjalanan menuju cita-cita menjadi seorang Bintara Polri yang berkompeten dan berintegritas tinggi. Selamat belajar dan semoga sukses!

Suara.com - Pada bulan April lalu, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi membuka pendaftaran penerimaan Polri tahun 2024. Berikut ini adalah kumpulan contoh soal tes akademik Polri, lengkap dengan kunci jawabannya yang dapat dijadikan sebagai materi belajar sebelum menghadapi ujian yang sesungguhnya.

Rekrutmen Polri ini dilakukan secara daring (online). Para peserta dapat mengakses link resmi pendaftarannya di penerimaan.polri.go.id kemudian melakukan verifikasi secara luring (offline) di Polres yang telah ditetapkan.

Adapun dalam pelaksanaannya, ada sejumlah tahapan seleksi berupa pemeriksaan/pengujian bagi calon anggota Akademi Polisi (Akpol), Bintara, serta Tamtama. Tes akademik atau disebut juga Tes Potensi Akademik (TPA) sendiri biasa dijadikan sebagai standar ujian berbagai macam jenis kedinasan, termasuk institusi Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Nah, mempelajari contoh-contog soal akademik Polri sendiri bida membantu calon peserta dalam mempersiapkan diri sebelum menghadapi tes yang sesungguhnya. Namun dalam pelaksanaannya perlu diingat bahwa, ini hanyalah contoh soal akademik Polri, sehingga kemungkinan bisa berbeda dengan soal yang asli.

6. Toko Sepatu Dista memberikan diskon 20 persen untuk sebuah sepatu seharga Rp. 800.000. Jika untuk menarik minat pengunjung, harga sepatu tersebut didiskon kembali sebanyak 30 persen , tentukan harga sepatu tersebut...

7. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 68 km/jam dapat menempuh jarak dari kota J sampai kota K dalam waktu 6 jam. Jika jarak kedua kota ingin ditempuh selama 8 jam, berapakah kecepatan rata-rata mobil tersebut?

A. persengketaan wilayah kelautan Indonesia Malaysia

B. pertentangan Indonesia akan pembentukan Federasi Malaysia yang menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak

C. perebutan wilayah pulau di laut China selatan

D. penerimaan Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan kemanan PBB

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Revisi Undang-Undang ASN resmi disahkan menjadi undang-Undang oleh Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR pada 3 Oktober 2023. Salah satu poin yang disahkan yaitu ketiadaan larangan bagi anggota Polri dan prajurit TNI untuk mengisi jabatan ASN tertentu. Bagaimana bunyinya dan pasal-pasal soal ini.

Rancangan revisi Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) resmi disahkan menjadi undang-undang oleh Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR RI Selasa, 3 Oktober 2023. Salah satu poin yang disahkan, yaitu ketiadaan larangan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengisi jabatan ASN tertentu.

Dalam Pasal 19 ayat 3 UU ASN disebutkan bahwa Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang- Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI dan anggota Polri tetap dilakukan secara terbatas dan selektif. Pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan berdasarkan permohonan penugasan dari instansi pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI dan Polri diatur dalam peraturan pemerintah.

Titi mengamini bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2017 mengenai proses pendaftaran calon kepala daerah disebutkan, surat keputusan pemberhentian paling lambat harus diserahkan kepada KPUD 60 hari setelah KPU menetapkan calon kepala daerah atau 30 hari sebelum pemungutan suara.

Titi menjelaskan, polisi memang tidak berpotensi melanggar PKPU jika ingin kembali ke institusinya ketika gagal ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Namun, polisi berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri jika melakukan hal tersebut.

Anggota polisi, kata Titi, tidak boleh berpihak kepada partai politik atau golongan tertentu. Sementara ketika mendaftar sebagai calon kepala daerah, polisi tentu membawa kepentingan golongan tertentu.

Titi berharap, Tito menarik rencananya yang membolehkan polisi kembali bertugas ketika gagal ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Apabila itu dilakukan Tito, persepsi publik terhadap netralitas polisi dalam politik akan tetap terjaga. Akan tetapi ada dampak buruk jika Tito tidak menarik rencananya tersebut.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuka pintu kepada polisi untuk kembali bertugas jika gagal ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Menurut Tito, polisi tidak harus mengundurkan diri karena surat keputusan pemberhentian hanya wajib diserahkan setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Dokumen kedua yakni surat pernyataan dari atasan yang menyatakan telah menerima surat kesediaan pengunduran diri. Surat ini wajib diserahkan paling lambat lima hari setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.

Dokumen yang ketiga yaitu surat keputusan pemberhentian dari institusi yang bersangkutan. Surat tersebut mesti diberikan kepada KPUD 30 setelah penetapan calon kepala daerah atau 30 hari sebelum pemungutan suara dilakukan.

Saat ini ada tiga jenderal polisi yang mendaftar di Pilgub yakni Inspektur Jenderal Murad Ismai di Maluku, Anton Charliyan di Jawa Barat dan Safaruddin di Kalimantan Timur. Ketiganya sudah mengajukan pengunduran diri namun surat keputusan pemberhentian belum diturunkan. Ketiganya baru dimutasi dari jabatannya selama ini. (sur)

Sejumlah video menyoroti pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal TNI-Polri dan ASN muncul di media sosial (medsos). Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyebut pernyataan Megawati itu bukan untuk merendahkan TNI-Polri dan ASN.

Awiek menilai Megawati hanya mengingatkan TNI-Polri dan ASN agar menjaga netralitas. Menurutnya, Megawati hanya mengingatkan agar TNI-Polri dan ASN tidak menggunakan kekuasaannya untuk menakut-nakuti rakyat.

"Yang disampaikan Bu Megawati mengingatkan TNI dan Polri termasuk ASN untuk menjaga netralitas, jangan menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menakut-nakuti rakyat, itu hal yang bagus sebenarnya," ujar dia.

Awiek menyebut pernyataan Megawati di acara Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud juga sebagai warning. Dia menyampaikan Megawati mencoba mengingatkan tugas TNI-Polri dan ASN sebagai abdi negara dan abdi rakyat.

"Mereka itu siapa? Mereka itu abdi negara yang mengabdi kepada negara, itu maksudnya, mereka itu siapa? Abdi rakyat, abdi negara yang harus mengayomi rakyat, bukan mengintimidasi rakyat. Maka yang kemarin disampaiakn lebih kepada psywar, warning, agar TNI-Polri sesuai dengan koridornya," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.TV - Seniman Butet Kartaredjasa dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan menyebarkan berita bohong terkait pernyataannya yang mengaku mendapatkan intimidasi dari pihak kepolisian.

3a8082e126