Staatsfundamentalnorm

[Luz Ignasiak]

AbstractPancasila is the ideal of the state (staatsidee). It also serves as legal ideal (rechtsidee), fundamental of philosophy (philosofische grondslag), fundamental state norm (staatsfundamentalnorm), and view of life (weltanschauung). It is a flexible ideology that can be drawn, pressed, and broaden to cover almost all circumstances. The perspective and mindset forming the constitution concerning human rights, and citizen constitutional rights had changed due to the changes in worldview attitudes, internationalism, and cosmopolitanism about human and constitutional rights. The constitution in Indonesia had changed several times. However, the provision of the civil rights in the Indonesian constitutions or known as constitutional rights were not eliminated in the 1945 Constitution (since august 18th 1945), the 1949 Union Republic of Indonesia Constitution, the 1950 Temporary Constitution, the 1945 constitution (after the President Decree in July 5th,1959) and 1945 constitution after amendment. Pancasila, also known as five principles, has the function as the bedrock of Indonesia. However, as a philosophical principle, Pancasila can interpret in myriad perspective, potentially used for multiple purposes.

Abstrak: Pancasila sebagai cita negara (staatsidee). Pancasila yang juga berfungsi sebagai cita hukum (rechtsidee), dasar filsafat (philosofische grondslag), norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm), dan pandangan hidup (weltanschauung). Pancasila adalah ideologi yang bersifat fleksibel yang dapat ditarik, ditekan, dan dilebarkan untuk mencakup hampir semua keadaan. Cara pandang dan pola pikir pembentuk Undang-Undang Dasar (UUD) terhadap Hak Asasi Manusia, konstitusi, dan hak-hak konstitusional warga negara mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan sikap-sikap pandangan dunia, internasionalisme dan kosmopolitanisme tentang HAM dan hak konstitusional. Konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, namun ketentuan-ketentuan tentang hak-hak warga negara dalam konstitusi-konstitusi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan hak konstitusional tidak pernah hilang, baik dalam UUD 1945 yang berlaku mulai 18 Agustus 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, dan UUD 1945 setelah Perubahan. Pancasila, yang juga dikenal sebagai lima prinsip, berfungsi sebagai landasan negara Indonesia. Namun, sebagai prinsip filosofis, pancasila dapat ditafsikan ke berbagai perspektif yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan.

Sovereignty is the essence of independence, namely the right of every nation to determine its destiny and determine what is best for its nation. Indonesia has been independent for 75 years, but not yet independent in the true sense, especially independence in the field of law. Of course, this is very concerning and is a serious issue that must immediately reform Indonesian law. The importance of legal reform is a form of state sovereignty in the field of law. Besides, Pancasila in this regard as rechtsidee has not been fully positioned as a legal ideal. Reform is carried out by reaffirming a return to the ideological path, namely through the formation of Indonesian law and legal system, which is grounded and based on the values of Pancasila as the state philosophy, ideology, legal ideals, and the source of all sources of Indonesian law. Pancasila has a position as the state's fundamental norm (staatsfundamentalnorm) which is the highest norm in the Indonesian legal norm system. The placement of Pancasila as the source of all sources of state law has the consequence that all laws and regulations are sourced and must not conflict with the values of Pancasila. Through this legal reform, it is expected that it can provide a guarantee, certainty, and true justice for all Indonesian people.

Menurut kelsen hukum termasuk dalam sollen katagori (hukum sebagai keharusan), bukan sein Katagori (hukum sebagai kenyataan), sehingga dengan demikian hukum haruslah berwujud suatu nilai yang idealisme yang seharusnya ditaati oleh setiap orang, berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan suatu hukum haruslah mendasarkan pada suatu nilai, norma atau kualitas yang tertinggi sehingga hukum yang terbentuk mampu menciptakan kepastian. Berdasarkan pendapat Hans Kelsen dalam teorinya Stufentheori suatu norma itu bertingkat dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan yang mana norma dibawah haruslah bersumber pada norma hukum yang ada di atasnya (Norma Dasar). Selain itu, berdasarkan pendapat Hans Nawiasky dalam teorinya die theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen menyatakan bahwa suatu norma hukum negara manapun selalu dan akan bersumberkan pada norma yang lebih tinggi hingga sampai pada norma hukum negara tertinggi yang dikenal sebagai Norma Dasar Negara (staatsfundamentalnorm)[1]. Adanya dua pendapat ini mengindikasikan bahwasannya di dalam proses penyusunan suatu produk hukum setiap norma yang tercakup dalam suatu produk hukum haruslah bersumberkan dan merepresentasikan cita dari sumber hukum di atasnya. Perihal norma hukum tersebut, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum yang mana dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:

Secara hierarkhisitas tersebut, ahli ilmu perundang-undangan di Indonesia banyak melihat Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm yaitu dasar sumber dari segala sumber hukum (staatsfundamenalnorm).[3] Selanjutnya menurut Zevenbergen sumber hukum terdapat dua macam yang pertama sumber hukum materiil yang merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil menjadi faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Yang kedua sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku[4]. Sehingga apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut dipertegas melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum haruslah dimaknai bahwasannya Pancasila memiliki Peran Istimewa dalam sistem ketatanegaraan dan sistem perundang-undangan nasional, nilai-nilai pancasila yang tersusun secara hierarkis bertingkat perlulah diyakini sebagai nilai ideal yang memiliki daya untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mengusahakan pada tercapainya kesejahteraan yang hakiki. Dengan demikian nilai yang terdapat pada pancasila haruslah dijadikan patokan dan tolak ukur dalam penyusunan suatu produk hukum yang ada, Pancasila dengan nilai-nilai yang melekat padanya haruslah menjadi kerangka konstruksi dalam membentuk hukum positif di Indonesia, sehingga produk hukum yang ada tidak hanya akan memenuhi aspek kepastian melainkan juga mampu mengakomodir aspek lain yang terangkul dalam pancasila.

A law (written law) was never full, clear and complete set of community life, so it is always lagging behind follows the development of society. To keep abreast of it, the law should always be developed in order to remain update and relevant to the times. Implementation and development of legislation going through the verdict (jurisprudence) in the judicial process. In other words, jurisprudence intended as legal development, to meet the legal needs of justice seeker. Implementation of the functions of law enforcement and justice as well as the function of legal discovery (rechtsvinding) embodied in a verdict (jurisprudence), should refer to Pancasila as the norm of fundamental state (staatsfundamentalnorm) or wisdom / genius of the national (national wisdom / national genius) and 1945 as the basic law of the state, so that the decision reflects the sense of justice of the nation and the people of Indonesia as well. It declares a political manifestation of the law in a verdict.

Pokok kaidah fundamental negara (Staatsfundamentalnorm dalam bahasa Jerman) adalah kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental. Teori tentang staatsfundamentalnorm ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky, seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman.

Teori tentang staatsfundamentalnorm menjadi hangat saat dilakukan amendemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002.[1] Sebagian pihak ingin melakukan amendemen Pembukaan UUD 1945 dengan berpendapat bahwa Pembukaan UUD 1945 bukanlah Staatsfundamentalnorm (berdasarkan teori Nawiasky) sedangkan sebagian lagi mengikuti pendapat Notonagoro bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah Staatsfundamentalnorm yang dituliskan sehingga tidak boleh diubah, kecuali dengan membubarkan negara.

The position of Pancasila as a staatsfundamentalnorm and Pancasila as an ideology is very

mandatory to be instilled and implied specifically to the State elite from both the political and

economic aspects of the nation and state. The problem is whether Pancasila is able to

overcome the problems of the nation at this time. The method used is the Normative and

Empirical Juridical approach. Data is sourced from library studies and field studies. Data

analysis was carried out qualitatively. The results of the study show that Pancasila as a state

ideology is still very capable of overcoming the problems of the nation today, including a

problem that is tentative with the political elite in its existence for the welfare of the nation

and state both in terms of politics, development and the economy. To construct it is very

necessary to do methods that include: 1) Development of state politics to maintain the

integrity and sustainability of the nation, 2) Developing the content of Pancasila in the

national education system and 3) Establishment of a special body for the formulation and

civilization of Pancasila

3a8082e126