Rekan-rekan,
Mengenai LPI 2012, Bu Ina Primiana pernah memberikan ulasan yang dimuat di Harian Pikiran Rakyat, 16 Juni 2012. Di bawah ini saya kutipkan ulasan tersebut yang juga pernah diposting di milis SCI.
Salam,
Setijadi
SUPPLY CHAIN INDONESIA
Education | Training | Research | Development
www.SupplyChainIndonesia.com
Logistik: Kinerja Membaik, Tarif Tetap Tinggi
Bandung, (PR)
Membaiknya peringkat indeks kemampuan logistic (logistic performance
index/LPI) Indonesia pada 2012, dari 75 pada 2010 menjadi 59, tidak serta
merta membuat biaya logistik menjadi lebih murah. Pasalnya, perbaikan
peringkat LPI yang dikeluarkan Bank Dunia pekan lalu, lebih didorong oleh
peningkatan kinerja jasa swasta.
“Fakta di lapangan, berbagai biaya logistik di Indonesia relatif tidak ada
penurunan. Karena membaiknya peringkat tidak didorong oleh faktor-faktor
yang bisa mengurangi biaya,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi (FE) UNPAD,
Ina Primiana, di Bandung, Jumat (15/6).
Dijelaskannya, LPI diukur berdasarkan enam indikator. Pertama, efisiensi
proses clearance (penanganan kepabean). Kedua, kondisi infrastruktur
perdagangan dan transportasi. Ketiga, kemudahan mencari kapal untuk
pengangkutan barang. Keempat, kompetensi dan kualitas jasa logistik.
Kelima, kemudahan proses pelacakan dan penelusuran barang. Keenam,
ketepatan waktu.
Indikator yang mendorong kenaikan LPI Indonesia 2012, adalah kualitas jasa
logistik dan proses pelacakan, yang merupakan domainnya swasta. Sementara
untuk indikator infrastruktur dan efisiensi proses (indikator kesatu dan
kedua) yang merupakan domainnya pemerintah, malah mengalami penurunan
kinerja.
Padahal, yang bisa membuat biaya logistik menjadi lebih murah, justru
sektor-sektor yang merupakan domainnya pemerintah. Seperti perbaikan
infrastruktur jalan, pembuatan pelabuhan baru, menurunkan biaya-biaya
nonreguler (suap) dan sebagainya.
“Oleh karena itu, membaiknya peringkat LPI 2012, tidak membuat biaya
logistik di Indonesia menjadi lebih murah. Karena indikator perbaikan ada
pada sektor swasta, yang kurang signifikansinya terhadap pengurangan biaya,“ katanya.
Menyinggung perbandingan dengan Negara tetangga,
Ina mengatakan, biaya
logistik di Indonesia paling tingi disbanding Negara Asean lainnya. Di
Indonesia biaya logistic mencapai 24% dibandingkan total PDB (produk
domestic bruto) atau sama dengan Rp 1.820 triliun, terdiri dari biaya
penyimpanan Rp 546 triliun, transportasi Rp 1.092 triliun, dan administrasi
Rp 182 triliun.
“Sebagai pembanding biaya logistik Malaysia 15% dari PDB-nya, Amerika
Serikat 15%, dan Jepang 10%,” katanya.
Ina mencontohkan, untuk biaya penanganan container 20 kaki di Tanjung Priok,
tarifnya 95 dolar AS. Sementara di Malaysia hanya 88 dolar AS, dan Thailand
63 dolar AS. Lebih repotnya, jika di Negara Asean lain, biaya penanganan
container bisa dibayar dengan mata uang setempat, di Indonesia harus dengan
dolar AS.
Ironisnya, untuk biaya angkut antarkota dan antarpulau di Indonesia, juga
jauh lebih tinggi disbanding dengan biaya dari singapura berbagai tujuan di
dalam negeri Indonesia. Sebagai contoh, pengapalan container dari Padang
(Sumatera Barat) ke Jakarta, biayanya 600 dolar AS. Sementara biaya
pengiriman untuk barang serupa dari Singapura ke Jakarta hanya 185 dolar AS.
“Salah satu penyebab tingginya biaya angkut antarpulau ini, karena kurang
tepatnya strategi pengambangan infrastruktur nasional. Indonesia yang
merupakan Negara kepulauan, tapi sebagian besar infrastruktur
transportasinya berada di darat. Ditambah, dengan rancangannya yang tidak
mendukung keterkaitan antar pulau,” katanya.
Di sisi lain, mutu jasa pelayanan logistic Indonesia juga jauh tertinggal
dibanding Negara lain. Misalnya dalam hal waktu jeda di pelabuhan (sebelum
dikapalkan), di Indonesia bisa sampai 5.5 hari. Bandingkan dengan Amerika
Serikat yang memiliki jeda waktu 1.2 hari, pelabuhan Rotterdam Belanda 1.1
hari dan Singapura kurang dari 1 hari. (A-135)***
Sumber: Edisi Cetak Pikiran Rakyat, Sabtu, 16 Juni 2012.
--