Perlu Perencanaan dan Koordinasi untuk Peningkatan LPI Indonesia
Setijadi
PERLU PERENCANAAN DAN KOORDINASI
UNTUK PENINGKATAN LOGISTICS PERFORMANCE
INDEX (LPI) INDONESIA
1. Bank Dunia telah mengeluarkan Logistics Performance Index (LPI) tahun 2014 yang mencakup pengukuran kinerja logistik pada 160 negara. LPI 2014 menempatkan Jerman pada peringkat pertama dengan skor 4,12 dan Somalia pada peringkat terakhir (skor 1,77). Di antara negara-negara ASEAN, peringkat LPI tertinggi adalah Singapore (peringkat 5), diikuti Malaysia (25), Thailand (35), Vietnam (48), Indonesia (53), Philippines (57), Cambodia (83), Laos (131), dan Myanmar (145).
2. Posisi Indonesia pada tahun 2014 itu naik 6 peringkat dari posisi pada tahun 2012. Namun demikian, posisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan logistik Indonesia belum optimal. Di antara negara-negara ASEAN, misalnya, kinerja logistik Indonesia masih lebih rendah dari Singapore, Malaysia, dan Thailand; bahkan dari Vietnam.
3. Dalam upaya peningkatan LPI, perlu dilakukan identifikasi terhadap komponen-komponen pengukuran LPI, yaitu: customs, infrastructure, international shipment, logistics quality and competence, tracking and tracing, dan timeliness. Keenam komponen tersebut mewakili dua kategori, yaitu: bidang regulasi kebijakan yang mengindikasikan masukan terhadap rantai pasok (customs, infrastructures, dan logistics competence) dan keluaran kinerja pelayanan (international shipment, tracking and tracing, dan timeliness).
4. Hasil pengukuran LPI Indonesia menunjukkan bahwa semua komponen bidang regulasi kebijakan pada LPI 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012, sedangkan semua komponen kinerja pelayanan mengalami penurunan. Upaya perbaikan perlu dilakukan terhadap semua komponen. Namun, perlu perhatian dan upaya lebih dalam perbaikan komponen-komponen kinerja pelayanan yang mengalami penurunan pada tahun 2014 tersebut.
5. Selama ini, terkesan tidak adanya perencanaan yang sistematis dan terintegrasi berikut implementasi yang terkoordinasi secara baik dalam perbaikan dan pengembangan logistik. Hal ini bisa dilihat, misalnya, dari implementasi Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Berdasarkan analisis Supply Chain Indonesia (SCI), sebagian besar Rencana Aksi Sislognas Tahap I akan sulit tercapai sesuai target waktunya (2011-2015).
Peningkatan LPI juga menjadi salah satu indikator keberhasilan sasaran pengembangan Sislognas, yang menargetkan LPI Indonesia menjadi sebesar 3,1 pada periode 2011-2015. Sasaran ini juga tidak tercapai karena LPI Indonesia pada tahun 2014 sebesar 3,08 (tahun 2014 adalah pengukuran LPI terakhir pada periode 2011-2015).
6. Upaya peningkatan LPI Indonesia hendaknya dilakukan secara terencana. Perencanaan mencakup program dan langkah-langkah yang disusun secara sistematis berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem logistik nasional. Mengingat logistik merupakan sektor yang bersifat lintas institusi, maka upaya peningkatan LPI juga harus dilakukan secara terkoordinasi.
7. Kelembagaan logistik nasional yang permanen sangat diperlukan untuk pengintegrasian dan pengkoordinasian lembaga dan program terkait perbaikan dan pengembangan sektor logistik, termasuk dalam peningkatan LPI Indonesia.
Setijadi
SUPPLY CHAIN INDONESIA
Education | Training | Consulting | Research | Development
www.SupplyChainIndonesia.com
R. Budi Setiawan
P Setijadi dan rekan-rekan
Betul sekali yang disampaikan oleh P Setijadi untuk Peningkatan LPI Indonesia dan dibuktikan dengan implementasi di lapangan perlu Koordinasi dan Kerjasama khususnya dari Kementrian :
1. Kementrian Koordinator Perekonomian (sebagai kementrian yang mengkordinasikan kementrian yang mempengaruhi perekonomian Indonesia)
2. Kementrian Perhubungan (terkait dengan operator dan regulator transportasi darat, laut dan udara)
3. Kementrian Keuangan (terkait dengan Bea dan Cukai)
4. Kementrian Pekerjaan Umum (terkait dengan jalan raya)
5. Kementrian Pertanian (terkait dengan hasil industri pertanian)
6. Kementrian Perindustrian (terkait dengan hasil industri)
7. Kementrian Perdagangan (terkait dengan pengembangan perdagangan seluruh hasil sektor industri yang ada)
Tetapi kita tidak tahu susunan dan kementrian yang akan dibentuk oleh Presiden Baru nantinya.
Saya berharap jumlah kementrian di KURANGI agar tidak ada rangkap anggaran dan lebih efisien dan efektif menjalankan pemerintahan
Dengan perubahan, contohnya :
1. Bea Cukai masuk ke Kementrian Perhubungan karena terkait dengan Logistik dan pelaksanaannya di Kontrol oleh Kementrian Keuangan bukan seperti saat ini pelaksana dikontrol dalam kementrian yang sama
2. Pekerjaan Umum masuk ke Kementrian Perhubungan menjadi Dirjen karena terkait dengab transportasi darat dan kereta api
3. Kementrian Pertanian masuk dalam Kementrian Perindustrian menjadi Dirjen Argo Industri dan Dirjen Peternakan
4. Kementrian Tenaga Kerja masuk dalam Kementrian Perindustrian menjadi Dirjen Tenaga Kerja.
5. Kementrian BUMN masuk dalam Kementrian Perindustrian menjadi Dirjen BUMN
6. Kementrian Perdagangan mengatur seluruh perdagangan hasil Kementrian Perindustrian
7. Kementrian Kordinator Perekonomian membawahi ; Kementrian Perhubungan, Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan serta memiliki kewenangan penuh membantu Presiden untuk mengelola perekonomian dan mengambil keputusan dalam mengkordinasikan kementrian yang ada dibawahnya.
8. Semua Komisi dinilai lagi efektivitas dan perannya kecuali KPK yang harus di perkuat
Lebih ekstrim lagi jika ada Dirjen Logistik dan Supply Chain dibawah Kementrian Perhubungan yang membawahi :
1. Bea Cukai
2. Pelindo
3. Angkasa Pura
4. Pekerjaan Umum (Perhubungan Darat)
5. Bulog
Pasti lebih SERU....
Jika itu dilakukan kordinasi, anggaran dan pengambilan keputusan bisa lebih cepat akan tetapi pasti akan terjadi Pro dan Kontra karena terjadi penggabungan kementrian dan banyak yang kehilangan peluang untuk menduduki jabatan.
Salam SAVE INDONESIA NOW
RBS
🚨🚨🚨 SAVE INDONESIA NOW 🚨🚨🚨
--
Mitra SCI:
- PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) adalah perusahaan ICT solution provider yang berpengalaman selama 25 tahun melayani lebih dari 1.900 pelanggan korporatnya dengan jasa Data Komunikasi, Internet dan Value Added Service (VAS)
- Logistics & Supply Chain Center (LOGIC) - Universitas Widyatama Bandung
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Supply Chain Indonesia" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to supplychainindon...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to supplychai...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/supplychainindonesia.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Rudy Sangian
Kayak apa itu koordinasinya..
Emangnya masing2 instansi itu mengetahui sisi manajerial instansi lainnya...apalagi BUMN
Segitu banyaknya instansi yg Bapak tulis...
*thus gimana caranya LPI bisa naik peringkatnya..
misalnya naik ke posisi Singapore...
Rgds
Rudy Sangian
R. Budi Setiawan
Dear P Rudy
Gambarannya adalah sbb (seharusnya pake bagan Struktur Organisasi tp belum sempet ) :
Presiden
Wk Presiden
Menteri Keuangan
Menko Kesra membawahi :
1. Menteri Sosial
2. Menteri Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3. Menteri Koperasi & UMKM
4. Menteri Pendidikan
5. Menteri Pariwisata dan Kebudayaan
Menko Perekonomian membawahi :
1. Menteri Perhubungan --> Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Dirjen Pekerjaan Umum dan Dirjen Informasi & Telekomunikasi
2. Menteri Perdagangan --> Dirjen Perdagangan Industri, Dirjen Perdagangan Agro Industri dan Dirjen Perdagangan Hasil Tambang dan Sumber Daya Mineral
3. Menteri Perindustrian --> Dirjen BUMN, Dirjen Industri Pertanian dan Peternakan, Dirjen Industri Manufacture, dan Dirjen Tenaga Kerja
4. Menteri Pertambangan dan Sumber Daya Mineral
5. Menteri Penanaman Modal dan Investasi
Kementrian Keuangan sebagai pengontrol dan pengendali penggunaan anggaran dan investasi
Itu gambaran kasarnya P Rudy
Bisa juga, untuk :
Menteri Perhubungan membawahi :
1. Dirjen Logistik --> Direktur Bea & Cukai, Direktur Perhubungan Laut, Darat dan Udara, Direktur Pekerjaan Umum dan Bulog
2. Dirjen Informasi dan Telekomunikasi
(...ini yang SERU...)
Operasional bisa lebih efisien dengan mengoptimalkan kewenangan kepala departemen di setiap wilayah atau provinsi.
Salam SAVE INDONESIA NOW
RBS
🚨🚨🚨 SAVE INDONESIA NOW 🚨🚨🚨
Rudy Sangian
Indonesia berada jauh dibawah rata2 standard dunia, dan menjadi lebih parah lagi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya.
Bayangkan ya, Indonesia kita ini terdiri dari: sekitar 81 kota propinsi kelautan yang merupakan terbesar di dunia dan memiliki LPI yang terparah di Asia Tenggara.
Sampai saat ini, World Bank sendiri tidak pernah memberi masukan yang significant bagaimana meningkatkan standard layanan kepelabuhanan dan kepabeanan Indonesia dalam hal sisi pandang metodologi kepelabuhanan dan kepabeanan yang cocok utk Indonesia yang disebabkan oleh kompleksitas Piramida Organisasi Kepemerintahan Indonesia dan perilaku para Pelaku Usaha 3PL di Indonesia.
Saya katakan yang cocok utk Indonesia di atas adalah bermaksud demikian: World Bank selalu kiblatnya standard dunia, sehingga kita (Indonesia) harus mengikuti standard dunia.
Filosofi bahwasannya:
1. Procedure follows that standard or
2. Design the standard for Indonesia.
Maka, merumuskan kedua titik filosofi di atas ini harus bisa mendalami fitur kepulauan di Indonesia dan organisasi kepemerintahannya.
Sekali lagi, untuk perbaikan di Indonesia itu tidak bisa mengacu pada komparasi best practise di dunia.
Mau pake standard Amerika atau Eropa, ya hasilnya sama saja.
Mengapa demikian ?
Karena di dunia ini gak ada model kepulauan seperti Indonesia, apalagi model piramida organisasi pemerintahannya.
Mungkin saja setelah direnungi solusi permasalahannya maka Indonesia tidak cukup dipimpin oleh satu presiden misalnya,,.
Mungkin saja, ada Presiden Indonesia Bagian Barat dan ada Presiden Indonesia Bagian Timur..*karena kepulauan di Indonesia ini terlalu luas sekali, termasuk pola pembenahan sektor pelabuhan dan pabeannya.
INTERAKSI DUA ARAH
Menurut saya, meningkatkan LPI Indonesia itu tidak semata-mata dilihat dari sisi repons sektoral instansi pemerintahan Indonesia tetapi juga,,sekali lagi.. manajerial 3PL di Indonesia turut serta/ andil dalam hal terjadinya tingkat LPI yg demikian.
DINANIKA KESAMAAN MIND SET UTK MEMBERDAYAKAN KEKAYAAN INDONESIA
Coba bayangkan ya, Indonesia dengan sekitar 81 Kota Propinsi Kelautan, tetapi ketika ingin digali dan dikembangkan kekayaan kelautan ini maka ilustrasi mind set Para Petinggi Indonesia kita ini adalah demikian:
1. Oo Kekayaan 81 Kota Propinsi Kelautan maka berarti ini dia..potensi ikannya
2. Atau, Oo Propinsi Kelautan..*Oo Nelayannya harus dilengkapi dengan alat tangkap yang canggih
3. Ketika nelayan dilengkapi dengan fasilitas memadai,,*e ikannya dijual ke negara tetangga sehingga kebutuhan dalam negeri terhadap komoditi ikan itu harus diimpor dari luar.
Lah,..makin kesinian makin melenceng mind set-nya.
Wong yg diomongin adalah pemutakhiran manajerial pelabuhan, manajerial pabean dan manajerial 3PL sehingga LPI Indonesia jadi solid,,
*ini koq malah ikan dan akhirnya impor ikan...
Menurut hemat saya, harus ada BLN (Badan Logistik Nasional) dan pengupayaan USO (Universal Service Obligation) yang dapat memapas kompleksitas piramida respon sektoral di atas dan memberikan kontribusi output efisiensi manajerial termasuk efisiensi biaya logistik.
Indonesia dengan luas 2/3 nya itu adalah laut dan 1/3 adalah daratan maka PDB kita ini harus bisa memanfaatkan potensi kelautannya.
Rgds
Rudy Sangian
R. Budi Setiawan
Negara Indonesia yang bentuknya kepulauan dan memiliki banyak pulau itu tidak ada bandingannya sama sekali dengan negara-negara yang ada di dunia ini.
Dengan kondisi kepulauan tersebut sebetulnya logistik menjadi hal yang sangat penting agar perekonomian di Indonesia tumbuh merata.
Mungkin dalam melakukan analisa atau penilaian terhadap LPI Indonesia, kita harus menilai terlebih dahulu untuk LPI di setiap pulau-pulau besar dan kota-kota besar disetiap pulaunya
Dengan demikian kita bisa melakukan penilaian dan pembenahan.
Kita tidak bisa melakukan pembenahan apabila kita tidak melihat sisi lemahnya. Jadi sebetulnya perlu dilakukan mapping secara keseluruhan.
Contohnya di pelabuhan Tanjung Priok, yang mungkin sudah di mapping oleh P Rudi terkat dengan :
1. Incoming Local dan Internasional (waktu dan jumlah)
2. Kapasitas Pelayanan (waktu dan jumlah)
3. Kapasitas Fasilitas (jumlah, luas, layout, termasuk area tunggu)
Dari situ bisa terlihat balancing proses dan titik kritisnya.
Gimana kalo disemua titik itu kritis...? Mau dipilih mana yang akan diselesaikan..?
Harus dibuat skala prioritas penyelesaiannya dan "tidak akan mungkin" diselesaikan bersamaan karena banyak faktor.
Mungkin dari P Rudy bisa menyampaikan hal itu sebagai tambahan pengetahuan bagi semuanya. Kira-kira urutan penyelesaiannya dari mana..? Dan mana yang prioritas
Mari kita diskusikan bersama dan pastinya tidak ada yang bisa memutuskan dan menindaklanjutinya tapi bisa sebagai suatu ilmu yang bermanfaat
Salam SAVE INDONESIA NOW
RBS
🚨🚨🚨 SAVE INDONESIA NOW 🚨🚨🚨
Kyatmaja Lookman
Date: Mon, 28 Apr 2014 12:08:20 +0700
Subject: Re: [SCI] Perlu Perencanaan dan Koordinasi untuk Peningkatan LPI Indonesia
SAVE INDONESIA NOW
anom...@yahoo.co.id
pak Setiaji, Nampaknya untuk issue berkaitan dengan pemerintahan di tahun 2014 ini makin suram Pak, Pemilu jadi prioritas dari segala rencana pembangunan. Saya berharap setiap penggantian pemerintahan tidak lagi ada perubahan cetak biru jadi cetak merah atau hijau atau kuning :) Salam, |
From: Setijadi <seti...@supplychainindonesia.com>;
To: supplychainindonesia <supplychai...@googlegroups.com>;
Subject: [SCI] Perlu Perencanaan dan Koordinasi untuk Peningkatan LPI Indonesia
Sent: Sun, Apr 27, 2014 10:16:56 PM
R. Budi Setiawan
Dear P Kyat, P Anom dan all
P Kyat,
Pengaruh peningkatan LPI Indonesia dengan jumlahnya PNS dan birokrasi tidak signifikan tetapi yang berpengaruh terhadap LPI Indonesia adalah sistem yang diberlakukan atau diterapkan.
Dan sebetulnya PNS kita itu tidak banyak karena :
1. Banyak pejabat atau PNS yg rangkap jabatan dan belum percaya pada generasi penerusnya jadi banyak PNS yang non job atau sekedar penempatan
2. Banyak pejabat atau PNS yang sudah usia "pensiun" masih dikaryakan karena belum percaya juga pada generasi penerusnya
3. Banyak pejabat atau PNS yang masih banyak keperluannya. Dulu perlu buat biaya anaknya sekarang perlu buat biaya cucunya untuk bantu anaknya
4. Banyak generasi penerus di PNS yang mampu bekerja tidak berani unjuk gigi dan hanya menunggu di tunjuk atau malah yang diminta jadi penerus bukan yang betul-betul mampu bekerja tapi hanya mampu bicara saja.
5. Banyak generasi penerus di PNS yang mampu bekerja tapi tidak diberi kesempatan untuk unjuk kemampuan
6. Pengelolaan SDM PNS yang tidak optimal
Dan masih banyak hal lainnya yang mungkin bisa dikupas
Semua ini real dan terjadi diseluruh aspek, jika itu dilakukan maka PNS yang ada bisa optimal atau tidak berlebih apabila semua sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
Di sektor swastapun masih terjadi begitu, orang tuanya yg pengusaha seharusnya sudah pensiun masih aktif karena belum percaya kepada penerusnya dan penerusnya belum bisa dipercaya selain itu karena orang tua merasa membangun perusahaan dengan susah payah jangan sampai hancur oleh penerusnya.
Jadi banyak penerus yg merasa di lepas kepalanya tapi di pegang ekornya.
Kalau tidak ada kompromi maka orang tuanya akan kembali lagi ke perusahaan, penerusnya bikin usaha sendiri atau tetap seperti pemilik atau karyawan bayangan
P Anom
Sebenernya bukan perubahan cetak biru tapi disesuaikan cetak birunya dengan kondisi, keinginan dan kepentingan pejabat yang baru
Atau
Berdasarkan analisanya program tersebut dianggap kurang efisien dan tidak mengena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.
Semoga Tahun 2014 sebagai tonggak perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik dengan dipimpin oleh pemimpin dan tim yang baru......Amiiiin YRA
Save INDONESIA NOW
RBS
🚨🚨🚨 SAVE INDONESIA NOW 🚨🚨🚨
Rudy Sangian
Mengungkapkan kembali tulisan rumusan pada sesuatu yg sudah bernarasi perumusan, maka hal itu belum menjawab persoalan LPI.
Sebaliknya, menyanggah rumusan yg sudah ada dengan berbagai alasan yg logis maka hal itu akan menambah dinamika diskusi pada judul/ subject milis ini.
Saya meng-kotak-an pada milis ini dengan berbagai kotak-kotak pemikiran yang selaras dengan ulasan Pak Setijadi sebagai berikut:
1. Saya tambahkan bahwasannya: penurunan atau kenaikan peringkat LPI tidak semata disebabkan respons sektoral instansi pemerintah, tetapi juga adanya pengaruh dari manajerial koordinasi Pelaku Usaha 3PL.
2. Keruwetan Piramida Respon Organisasi Kepemerintahan kita memerlukan BLN (Badan Logistik Nasional)
3. Secara garis besar TUPOKSI (Tugas Pokok & Fungsional) BLN adalah untuk menaikkan peringkat LPI dan sekaligus mengatur keseimbangan outcome Biaya Logistik kita sehingga bukan hanya sekedar murah tetapi efisien.
Dari 3 butir di atas maka rekan-rekan milis lainnya dapat bertanya, dapat menyanggah secara logis, dapat menambahkan ide-ide lain sehingga milis ini menjadi dinamis dan fokus.
Sebagai contoh:
Jika ada rekan milis menyanggah butir 1 dengan pernyataan dan pertanyaan sebagai berikut:
Darimana Pak Rudy mengatakan bahwasan Pelaku Usaha 3PL turut serta andil dalam menaikkan atau menurunkan peringkat LPI ?
Nah, milis ini khan akhirnya menjadi dinamis dan seru gitu.
Demikian usulan dan pandangan saya.
Rgds
Rudy Sangian
R. Budi Setiawan
Dear P Rudy dan all
Menurut pendapat saya yang paling penting untuk Peningkatan LPI Indonesia urutannya sebagai berikut :
1. Adanya Sistem dan Prosedur yang baku, mudah dan mendukung peningkatan LPI Indonesia
2. Adanya Peraturan dan Perundang Undangan yang mendukung peningkatan LPI Indonesia
3. Adanya pelaksana dan pimpinan baik pemerintah maupun swasta yang bersama-sama melaksanakan sistem-prosedur, peraturan dan perundang-undangan secara disiplin
4. Adanya pimpinan memiliki komitmen dan konsisten untuk mencapai peningkatan LPI Indonesia
Ini memang sulit tapi tetap harus bisa dilaksanakan karena masih terlihat dengan kasat mata.
Perlu atau tidaknya BLN (Badan Logistik Nasional) harus jelas fungsi dan kewenangannya sampai sejauh mana?
Jangan sampai nama tidak sesuai dengan fungsi dan kewenangannya seperti
BULOG ( (BADAN URUSAN LOGISTIK)
Dari namanya badan inilah yang mengurusi logistik di Indonesia tetapi karena kewenangan yang terbatas (mungkin) dan tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengatur kementrian teknis yang berhubungan dengan logistik akhirnya hanya bisa ngambil satu urusan dari kementrian teknis yaitu kementrian perdagangan dan kementrian pertanian dalam urusan "Beras"
Mohon maaf jika ada penyataan saya yang melenceng dari pembahasan Peningkatan LPI Indonesia
Salam
SAVE INDONESIA NOW