PIMPRO 101 --> DETEKTIF ASING TAWARKAN JASA USUT HARTA SOEHARTO

[Pimpro]

Detektif Asing Tawarkan
Jasa Usut Harta Soeharto

Jakarta, Sriwijaya Pos 29 Juni 98

Harta kekayaan mantan Presiden Soeharto yang 21 Mei lalu turun 'tahta'
melibatkan detektif asing dari Inggris. Detektif asing
ini dikhabarkan telah mendatangi tim penyelidik kekayaan Soeharto di Indonesia
untuk bekerjasama.

Koordinator Badan Pekerja Komisi Masyarakat Indonesia untuk Penyelidikan Korupsi
yang lebih dikenal dengan nama
Indonsian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki di Jakarta, Sabtu lalu
membenarkan hal itu. "Memang benar, ada dua
detektif asal Inggris yang siap bekerja sama untuk mengusut harta kekayaan
Soeharto yang didepositokan di luar negeri,"
katanya.

Teten menjelaskan bahwa sampai kini belum ada komitmen di antara mereka. Yang
telah mereka lakukan barulah tahap saling
menjajagi. Jika nanti terjadi kesamaan dalam berbagai segi, akan diikuti dengan
bentuk kerjasama.

Tentang identitas kedua detektif itu, ICW belum dapat memberikannya. ICW baru
akan mempublikasikannya jika
kerjasamanya sudah sampai pada titik kepastian. "Yang jelas keduanya berasal
dari sebuah lembaga swasta yang bergerak
dalam sebuah lembaga confidential investigation yang brekedudukan di London,"
kata Teten pula.

Kedua detektif Inggris itu sengaja mendatangi ICW, pekan lalu, Jumat (12/6)
untuk menawarkan kerjasama. Dalam pertemuan
itu terjadi pembicaraan yang menyatakan bahwa mereka sangat tertarik untuk
menyelidiki keberadaan harta kekayaaan
Soeharto yang ada di luar negeri. Baik berupa deposito maupun investasi di
lembaga perbankan.

Kepada ICW melalui Teten, keduanya juga mengaku memiliki segudang pengalaman
menyelidiki harta kekayaan seseorang
yang disimpan di luar negeri. "Mereka juga mengaku memiliki jaringan dengan
aneka lembaga keuangan internasional," ungkap
Teten.

Teten juga menyatakan bahwa kehadiran keduanya itu sangat membantu ICW, karena
sekarang ini tidak mudah menyelidiki
harta kekayaan seseorang di luar negeri karena membutuhkan kerjasama bilateral
antar-negara. Apalagi, kalau pemerintah
Indonesia tidak punya political will untuk mengungkap kasus ini.

"Mau apa kita kalau pemerintah Habibie tidak mau merespon secara serius
pengusutan harta Soeharto. Mau tak mau kehadiran
detektif asing ini harus melibatkan kalangan pemerintah," ujar Teten yang juga
menjabat sebagai Kepala Divisi Perburuhan
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum INdonesia (YLBHI).

Dari informasi yang diperoleh ICW terdapat sedikitnya 44 perusahaan asing atau
multinasional yang berkerjasama dengan
perusahaan Keluarga Cendana. Perusahaan-perusahaan itu antara lain bergerak di
bidang pertambangan, perbankan,
telekomunikasi, bahan baku plastik dan otomotif. "Perusahaan-perusahaan asing
ini biasanya terikat kontrak dengan Keluarga
Cendana. Untuk diambil alih negara, membutuhkan kerjasama bilateral antara kedua
pemerintah yang terkait," tambah Teten.

Hujatan

Derasnya hujatan terhadap Soeharto setelah lengser 21 Mei lalu daru tokoh
kritis, kalangan DPR dan masyarakat luas agar
kekayaan Presiden ke-2 RI itu diusut, semula membuat Keluarga Cendana akan
menunjuk pengacara asing. Namun kabar ini
belakangan dibantah putri sulung mantan Presiden Soeharto, Ny Siti Hardiyanti
Rukmana. Namun ia mengakui keluarganya
telah menunjuk pengacara untuk mewakili kepentingannya di muka hukum. Banyak
pengacara Indonesia sendiri yang
menyatakan bersedia menjadi pengacara keluarga Soeharto. Dan yang sudah ditunjuk
sebagai pengacara keluarga adalah
Yohanes Yacob.

Selaku Ketua Tim Konsultan Cendana (TKC) Yohanes Yacob baru-baru ini mengatakan,
Soeharto tidak mempunyai
simpanan di luar negeri. Sumber pendapatan Soeharto yang berasal dari gaji
seorang presiden dan purnawirawan ABRI
ditabung di bank-bank nasional.

Bahkan sesuai dengan pesan Soeharto, Yacob menambahkan, kalau rakyat menemukan
aset di negara manapun sebagai hasil
KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), aset tersebut dapat diambil dan diberikan
kepada rakyat.

Pihaknya sebagai konsultan Soeharto juga ingin membuktikan bahwa Soeharto tidak
terlibat KKN dalam yayasan-yayasan
Soeharto. "Mulai masuk dana, mengatur sumber dana, dan disalurkan kepada siapa,
semua jelas dan transparan," katanya
seraya menambahkan penjelasan tersebut akan diserahkan kepada Kejagung untuk
dinilai secara obyektif. (wip)

[Dawn of a New Era]

Y ampun! Buat nyelidikin yang di depan mata aja mesti dilakukan bule? Apa iya sih
kita nggak mampu? Apa cuma karena takut?

[Pimpro]

Selasa, 30 Juni 1998

Bank Danamon Tetap Dipertahankan

UMUM

lowerdek--Suntikan Dana BI Rp 18,4 Triliun

JAKARTA (Media): Bank Danamon konon akan tetap bertahan, namun membutuhkan dana
segar
Rp 28,3 triliun guna memenuhi persyaratan modal minimum Bank Indonesia dan biaya
rekapitalisasi.

''Bank Danamon akan dipertahankan karena memiliki jaringan yang solid. Tidak seperti
beberapa
bank lainnya dalam BPPN,'' ujar sumber terdekat Bank Danamon.

Ketua Tim Kuasa Direksi Bank Danamon, Untung Purwito juga mengungkapkan kesan
serupa,
kendati tidak bermaksud Danamon akan dipertahankan. ''Masih ada tanda-tanda
kehidupan di
Bank Danamon,'' ujarnya dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Bank
Danamon
di Hotel Sari Pan Pasifik.

Meski begitu, hasil ADDP (Agreed Upon Due Diligence Porcedure) oleh konsultan
independen Bank
Danamon menunjukkan kondisi terakhir Bank Danamon. Fakta yang dipaparkan berdasarkan

pedoman BI serta standar Akutansi Keuangan Indonesia (SAK), ternyata portofolio
pinjaman bank
ini menunjukkan potensi kerugian karena pembentukan provisi pinjaman serta
penyesuaian yang
besar.

Akibatnya, setelah disesuaikan modal bersih menjadi minus Rp 27,9 triliun dan aktiva
total bank
menurun menjadi Rp 9,3 triliun dari sebelumnya Rp 25,5 triliun. Dari BI sendiri
hingga 31 Maret
1998, Danamon telah mendapatkan bantuan likuiditas sebesar Rp 18,4 triliun.

Namun, Maulana Ibrahim, Deputi Ketua BPPN mengakui manajemen bank pendamping dari
BRI
yang telah berhasil menstabilkan tingkat bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada
bank ini. ''Itu
terbukti dari peningkatan simpanan baru senilai Rp 1 triliun yang telah dihimpun
sejak awal Mei
1998. Padahal kondisinya cukup sulit,'' tegasnya.

Sebagai seorang 'montir' Bank Danamon, Maulana menegaskan belum bisa memastikan
langkah
apa yang diambil terhadap bank milik Usman Atmadjaja itu. Namun ia mengisyaratkan
Danamon
masih layak dipertimbangkan untuk tetap hidup.

Ditambahkan, Bank Danamon mempunyai ukuran bank yang besar, jaringan luas, franchise
kartu
kredit yang ada, serta beragamnya basis nasabah membuat masalah Bank Danamon
memerlukan
pertimbangan hati-hati. Menurutnya, ada beberapa indikasi yang memberikan harapan
dan kini
BPPN tengah mengevaluasi jalan mana yang terbaik guna memecahkan permasalahan yang
dihadapi.

Maulana mengatakan, ada beberapa kemungkinan ke depan guna memecahkan persoalan Bank

Danamon. Kemungkinan tersebut di antaranya adalah merekapitalisasi bank dan
mengoperasikan
sebagaimana biasanya. Kita melakukan merger atau akuisisi oleh investor-investor
strategik baik
dari dalam maupun dari luar negeri.

Cara lain, katanya, adalah mengalihkan aktiva bermasalah kepada Asset Management
Unit (AMU)
di bawah BPPN. Di sini, aset bank yang jelek, melalui AMU akan dijual secara tunai
atau dilelang.
''Jadi, meski aset yang buruk diambil alih, bank masih tetap bisa jalan,'' tegasnya.

Namun, jika semua kemungkinan ini telah dicoba dan jika tidak realistis, maka baru
kita akan
pertimbangkan keputusan penutupan bank. ''Tentu saja, dengan catatan simpanan para
nasabah
dijamin penuh oleh pemerintah,'' tegas Maulana. (Hri/B-4)

[Pimpro]

Republika 30 Juni 98
Ketua TKC Minta Pengusutan Kekayaan Soeharto Diumumkan

JAKARTA -- Ketua Tim Konsultan Hukum Keluarga Cendana
(TKC) Dr Yohanes Yacob mengharapkan agar Kejaksaan
Agung segera menuntaskan penyidikan atas harta kekayaan
Soeharto. Ia juga minta Presiden BJ Habibie mengumumkan
secara transparan hasil pengusutan tersebut.

''Dalam satu atau dua bulan ke depan, kami mengharapkan
sudah ada pengumuman yang transparan,'' kata Yacob kepada
wartawan tadi malam. Ia menyatakan keinginan itu didasarkan
pada harapan agar ada transparansi mengenai kasus itu.

Namun dalam pembacakan hasil pengusutan itu presiden, papar
Yacob, hanya membacakan apa yang dituliskan dalam laporan
Kejaksaan Agung. ''Tak boleh ada penambahan dan lain-lain,''
ujarnya. Jika tidak memungkinkan, Jaksa Agung bisa
mengumumkan hasil pengusutannya.

Yacob mengatakan dalam waktu dekat ia akan pergi ke AS,
Jepang, Swiss, dan beberapa negara lainnya dalam kapasitas
sebagai Ketua TKC. Ia akan meminta pemerintah setempat
menyelidiki keberadaan rekening Soeharto di bank-bank
setempat.

Jika ternyata tak ada, tegasnya, dia akan meminta pemerintah
masing-masing negara untuk memberikan pernyataan tentang
bersihnya Soeharto. ''Negara yang didatangi dipilih dengan
berdasarkan atas laporan yang ditulis di media massa.''

Yacob juga mengharapkan tim Kejakgung melakukan hal yang
sama. ''Mudah-mudahan, karena mengatasnamakan pemerintah,
tim Kejakgung tak akan kesulitan,'' ujarnya, sembari
mengatakan, karena atas nama pribadi (bukan pemerintah), dia
tak berharap banyak dari keberhasilan upaya itu. ''Yang penting
bagi saya memang bukan itu. Saya hanya ingin menunjukkan
bahwa saya telah berusaha,'' ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, jika sudah punya landasan dan alasan
yang kuat, dia akan pergi ke Mahkamah Internasional. Selaku
ketua tim ia akan mengadukan semua perlakuan atas keluarga
Cendana. ''Tapi sejauh ini saya belum punya landasan kuat,''
ujarnya lagi, tanpa memerinci lebih jauh.

Pertimbangan mengadukan ke Mahkamah Internasional, kata
Yacob, karena di dalam negeri kliennya tak mendapat perlakuan
objektif. Ia melukiskan HAM kliennya sudah terinjak-injak.
Bahkan, tegasnya, untuk memperoleh perlindungan tak dapat
berharap dari Komnas HAM.

Padahal, menurut Yacob, kliennya tak memiliki kekayaan seperti
yang dituduhkan. ''Saya tahu dia punya simpanan, tapi itu adalah

simpanan dari uang keringat dia sebagai ABRI, Presiden, dan
pemberian dari orang-orang,'' ujarnya. ''Mengenai tuduhan dia
menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri,
saya jamin, itu salah.''

Yacob mengungkapkan, yang justru harus diselidiki adalah
pembantu-pembantu Pak Harto. ''Semua harus diselidiki,''
ujarnya. Pasalnya, Pak Harto hanya menerima laporan dari
mereka yang mengatakan ini beres atau ini tak beres. Dan apa
pun yang dilakukan mereka, para pembantunya, adalah tanggung
jawab masing-masing.

Jadi, ujar Yacob, nanti sidangnya harus di Senayan. Ini karena
ada banyaknya saksi yang harus didengar. Ia berpendapat
pengadilan pun akan kesulitan menempatkan kasus demi
kasusnya dalam proporsi yang tepat.

Dalam kesempatan wawancara yang di antaranya dihadiri
wartawan Voice of America tersebut, Yacob juga
menyayangkan usulan salah satu LSM kepada MPR untuk
men-TAP-kan pengusutan kekayaan Pak Harto. ''Ini aneh.
Kenapa MPR harus melakukannya?''

Bagaimana jika ternyata Pak Harto terbukti memperkaya diri
sendiri? Seperti dikatakan Pak Harto, ujarnya, silahkan uang itu

diambil masyarakat.

Menyinggung soal kembang-kempisnya beberapa panti yang
sebelumnya dibiayai yayasan yang dipimpin kliennya, Yacob
mengatakan, Yayasan memang mungkin menghentikan beberapa
sumbangan. ''Ada beberapa yang mungkin tidak disalurkan lagi,''
tuturnya. Tapi, katanya, pada umumnya tetap mendapat
bantuan.

[Pimpro]

Stockholm, 29 juni 1998.
Ahmad SudirmanModular Ink Technology Stockholm - SWEDIA.
ah...@dataphone.se

Saudara-saudaraku di tanah air.
Dalam tulisan-tulisan yang lalu, saya telah menulis mengenai Negara
Islam Indonesia akan muncul di bumi Indonesia. Sebenarnya Negara Islam
Indonesia telah diproklamirkan empat puluh sembilan tahun yang lalu,
tepatnya tanggal 7 agustus 1949 di daerah Malangbong, Garut, Jawa Barat
oleh Imam Negara Islam Indonesia Almarhum Sekarmadji Maridjan
Kartosoewirjo. Dimana bunyi proklamasi Negara Islam Indonesia adalah
sebagai berikut : "Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Nama Allah Yang Maha
Pemurah, Maha Pengasih, Ashhadu alla ilaha illallah, wa ashhadu anna

Muhammadarrasulullah. Kami Ummat Islam Bangsa Indonesia menyatakan
BERDIRINYA NEGARA ISLAM INDONESIA. Maka Hukum yang berlaku atas Negara
Islam Indonesia itu, ialah HUKUM ISLAM. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Atas nama Ummat Islam Bangsa Indonesia. IMAM NEGARA ISLAM
INDONESIA. ttd. (S.M. KARTOSOEWIRJO). Madinah Indonesia, 12 Syawal 1368
/ 7 Agustus 1949. Tanggal 7 agustus 1949 adalah bertepatan dengan Bung
Hatta pergi ke Belanda untuk mengadakan perundingan Meja Bundar, yang
berakhir dengan kekecewaan. Dimana hasil perundingan tersebut adalah
Irian Barat tidak dimasukkan kedalam penyerahan kedaulatan Indonesia,
lapangan ekonomi masih dipegang oleh kapitalis barat.

Negara Islam Indonesia diproklamirkan di daerah yang dikuasai oleh
Tentara Belanda, yaitu daerah Jawa Barat yang ditinggalkan oleh TNI
(Tentara Nasional Indonesia) ke Jogya. Sebab daerah de-facto R.I. pada
saat itu hanya terdiri dari Yogyakarta dan kurang lebih 7 Kabupaten saja
( menurut fakta-fakta perundingan/kompromis dengan Kerajaan Belanda;
perjanjian Linggarjati tahun 1947 hasilnya de-facto R.I. tinggal pulau
Jawa dan Madura, sedang perjanjian Renville pada tahun 1948, de-facto
R.I. adalah hanya terdiri dari Yogyakarta). Seluruh kepulauan Indonesia
termasuk Jawa Barat kesemuanya masih dikuasai oleh Kerajaan Belanda.

Jadi tidaklah benar kalau ada yang mengatakan bahwa Negara Islam
Indonesia didirikan dan diproklamirkan didalam negara Republik
Indonesia. Negara Islam Indonesia didirikan di daerah yang masih
dikuasai oleh Kerajaan Belanda.

Negara Islam Indonesia dengan organisasinya Darul Islam dan tentaranya
yang dikenal dengan nama Tentara Islam Indonesia dihantam habis-habisan
oleh Regim Soekarno yang didukung oleh partai komunis Indonesia(PKI).
Sedangkan Masyumi (Majelis syura muslimin Indonesia) tidak ikut
menghantam, hanya tidak mendukung, walaupun organisasi Darul Islam yang
pada mulanya bernama Majlis Islam adalah organisasi dibawah Masyumi yang
kemudian memisahkan diri. Seorang tokoh besar dari Masyumi almarhum M
Isa Anshary pada tahun 1951 menyatakan bahwa "Tidak ada seorang
muslimpun, bangsa apa dan dimana juga dia berada yang tidak bercita-cita

Darul Islam. Hanya orang yang sudah bejad moral, iman dan Islam-nya,
yang tidak menyetujui berdirinya Negara Islam Indonesia. Hanya jalan dan
cara memperjuangkan idiologi itu terdapat persimpangan dan perbedaan.
Jalan bersimpang jauh. Yang satu berjuang dalam batas-batas hukum,
secara legal dan parlementer, itulah Masyumi. Yang lain berjuang dengan
alat senjata, mendirikan negara dalam negara, itulah Darul Islam"
(majalah Hikmah, 1951).

Ketika Masyumi memegang pemerintahan, M Natsir mengirimkan surat kepada
SM Kartosoewirjo untuk mengajak beliau dan kawan-kawan yang ada di
gunung untuk kembali berjuang dalam batas-batas hukum negara yang ada.
Namun M Natsir mendapat jawaban dari SM Kartosoewirjo "Barangkali
saudara belum menerima proklamasi kami"(majalah Hikmah, 1951).

Setelah Imam Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo terbunuh di
gunung pada tahun 1962 regim Soekarno dengan dibantu oleh PKI yang
diteruskan oleh regim Soeharto dengan ABRI-nya telah membungkam Negara
Islam Indonesia sampai sekarang. Sebenarnya Negara Islam Indonesia masih
ada dan tetap ada, walaupun sebagian anggota-anggota Darul Islam sudah
pada meninggal, namun ide Negara Islam Indonesia masih tetap bersinar di
muka bumi Indonesia*.*Wassalam,Ahmad Sudirman

[Pimpro]

BERITA UTAMA WASPADA

SELASA, 30 JUNI 1998

Pernyataan Muchtar Pakpahan
Singgung Perasaan Umat Islam

JAKARTA (Waspada): Reaksi atas pernyataan Ketua Umum SBSI Muchtar Pakpahan
yang
menyatakan bahwa ICMI dan umat Islam berada di belakang berbagai kerusuhan
selama proses
reformasi, terus bergulir.

Sekjen Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Husein Umar dan Ketua Umum
DPP PPP
Ismail Hasan Metareum. Dia mengingatkan pernyataan itu menyinggung perasaan
umat Islam.

"Saya kira umat Islam tidak akan tinggal diam bila difitnah dan disakiti,"
kata Husein Umar, di
Jakarta Sabtu. Pernyataan Pakpahan, baik yang diungkapkan melalui majalah
UMMAT maupun
International Herald Tribune, dikategorikan sebagai fitnah yang serius.
"Karena itu harus
dituntaskan," ujar Husein sambil meminta Muchtar melakukan klarifikasi.

Terminologi yang digunakan Pakpahan merupakan terminologi yang sering
dipakai Barat untuk
memojokkan umat Islam. Sebuah terminologi yang sarat dengan muatan politik
dan motif-motif
terselubung. "Umat Islam bukan hanya tersinggung, tetapi juga tak bisa
menerimanya," kata Husein.

Dia menyebut pernyataan itu sebagai kebohongan besar. Karena kenyataannya,
sebagai mayoritas
mutlak, umat Islam telah memberikan andil besar untuk kerukunan dan
persatuan bangsa.

Sementara itu, Metareum mengingatkan agar jika berbicara Muchtar
mengungkapkan data-data.
Kalaupun tidak konkret katanya, tapi setidaknya ada tanda-tanda bahwa apa
yang diomongkan
Pakpahan itu benar. "Orang boleh bebas berpendapat, tapi tidak boleh
seenaknya menuduh dan
menuding orang lain. Kalau tidak ada bukti, tentunya ada apa-apanya di
balik tuduhan Pakpahan
itu," kata Buya.

Dia juga mengemukakan, bahwa merupakan hal yang tidak benar jika umat Islam
dikaitkan berada
di belakang aksi demo yang menyebabkan Soeharto mundur dari jabatannya
sebagai presiden.

"Jangan menuduh, tanyakan langsung kepada mahasiswa," ujar Buya.

Muchtar sendiri, menanggapi serius reaksi itu. Pekan lalu, dalam sebuah
pernyataan pers,
menyatakan akan melakukan klarifikasi. Muchtar tengah meminta pihak UMMAT
menyerahkan
kaset hasil wawancara dengan dirinya. Permintaan secara tertulis
disampaikan tanggal 24/6 lalu.

"Namun belum ada tanggapan," kata Muchtar yang pernah aktif di Gerakan
Mahasiswa Kristen
Indonesia ini.

KPMDI: Pernyataan Muchtar Pakpahan Fitnah

Sementara Pimpinan Pusat Korps Pemuda Majelis Dakwah Islamiyah (PP KPMDI)
menganggap
pernyataan Muchtar Pakpahan, Ketua Umum Serikat Buruh Seluruh Indonesia
(SBSI) yang
diungkapkan melalui majalah "Ummat" dan "International Herald Tribune"
sebagai fitnah, jika tidak
bisa membuktikannya.

"Apabila pernyataan Muchtar Pakpahan, tidak bisa dibuktikan, kami anggap
itu sebagai fitnah dan
menuntut kepada aparat untuk memeriksa dan memprosesnya berdasarkan hukum
yang berlaku,
"kata Muhammad Amin, Ketua PP KPMDI, di Jakarta Senin (29/6).

Dalam pernyataan sikapnya, PP KPMDI menilai, pernyataan Muchtar yang
menyatakan, "bahwa
ummat Islam berada di belakang berbagai kerusuhan selama proses reformasi"
sebagaimana yang
diungkapkan melalui majalah "Ummat" dan "International Herald Tribune",
merupakan adu domba
antara aparat dengan umat Islam yang mencerminkan ciri-ciri taktik PKI di
masa lalu.

Hal itu dapat dimengerti karena, menurut Muhammad Amin, gerakan Muchtar
Pakpahan
merupakan indikasi generasi muda PKI yang akan muncul di kemudian hari.

PP KPMDI juga menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk tetap waspada,
agar bahaya laten
komunis tidak menunggangi "kendaraan" mahasiswa dan masyarakat.(Rep/ant)

----------end----------

[Pimpro]

BERITA UTAMA WASPADA

SELASA, 30 JUNI 1998

Atas Permintaan Soeharto;
Pertemuan Golkar Di Mabes ABRI Batal

JAKARTA (Waspada): Pertemuan koordinasi Presidium Harian Dewan Pembina
(Presharwanbin)
Golkar dengan pimpinan Golkar dan Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar di
Mabes ABRI
Cilangkap dibatalkan.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Dewan Pembina Golkar Akbar Tanjung menjawab
pertanyaan
wartawan di Istana Negara Senin (29/6) seusai pelantikan tiga kepala staf
ABRI. Alasannya atas
permintaan Ketua Dewan Pembina Golkar HM Soeharto.

Ketua Dewan Pembina melalui Wakil Ketua Dewan Pembina Try Sutrisno meminta
kepada Ketua
Presharwanbin BJ Habibie agar membatalkan pertemuan koordinasi
Presharwanbin dengan
pimpinan Golkar dan Dewan Pertimbangan (Wantim) Daerah di Mabes ABRI
Cilangkap, ungkap
Akbar Tanjung menjelaskan.

Ketua Dewan Pembina Soeharto menginginkan agar didahulukan pertemuan dengan
seluruh
anggota Dewan Pembina, tambahnya.

"Karena Presharwanbin kita selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan itu
maka beliau mengikuti
dan mendahulukan pertemuan dengan seluruh anggota Dewan Pembina," kata
Akbar.

Ketika menjawab pertanyaan, mengapa Ketua Wanbin Golkar Soeharto tidak
menyampaikan
langsung usulnya kepada Habibie, Akbar menyatakan Koordinator Presharwanbin
Golkar pada
Jumat (26/6) meninjau kondisi pasar di Malang, lalu pada Sabtu (27/6)
membuka Saritilawah Al
Quran di Bali.

"Jadi, tidak bisa langsung. Dan terus terang Pak Habibie dengan Pak Harto
itu praktis tidak pernah
ketemu. Jadi, ada orang yang relatif lebih mudah ketemu, ya mungkin
dipesankan lewat orang itu.
Dalam hal ini, ya Pak Try itu," katanya.

Pertemuan dengan seluruh anggota Dewan Pembina direncanakan di Jalan Teuku
Umar, Jakarta
Pusat. "Waktunya akan dicarikan saat yang tepat dalam minggu ini," kata
Akbar lagi.

Menurut dia, pertemuan di Cilangkap itu masih menggunakan mekanisme lama,
di mana dalam
tubuh Golkar terdapat jalur ABG, yakni ABRI, Birokrasi dan Golkar.

Dengan menggunakan mekanisme lama itu, pertemuan unsur pimpinan Golkar di
Cilangkap (Mabes
ABRI) atau di salah satu tempat milik tiga jalur, dapat dianggap merupakan
hal biasa.

Akbar juga menyatakan, mekanisme lama itu tidak akan mencampuri materi
dalam Munas. "Materi
Munas diserahkan seluruhnya kepada Munas untuk memutuskannya," katanya.

Koordinator Presharwanbin dengan pimpinan tiga jalur Golkar dalam memasuki
munas itu menilai
penting mengadakan pertemuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam
mengantisipasi
tantangan organisasi yang semakin berat.

Pertemuan di Cilangkap itu juga untuk meningkatkan kepercayaan kader Golkar
di pusat dan di
daerah.

"Kebetulan para Wantim (Gubernur) itu ada di sini maka sekaligus
dimanfaatkan, lalu ada usul
bagaimana kalau sekalian saja dengan ketua DPD, maka diikutsertakan juga,"
katanya.

Ketika menjawab pertanyaan tentang keberatan Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) yang
meminta agar ABRI berdiri di atas semua golongan, dia menyatakan usulan
tersebut sudah menjadi
masukan dan akan dibahas dalam Munaslub Golkar mendatang.

Di masa depan, kata dia, Golkar akan lebih mandiri dan responsif atas
usulan dari masyarakat.
Artinya, lebih independen dan meninjau kembali hubungannya dengan ABRI,
Dewan Pembina dan
Dewan Pertimbangan Golkar.

Fasilitas Tempat

Sementara Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan, rencana
pertemuan tiga jalur
ABG Golkar --yang kemudian batal-- diselenggarakan di Mabes ABRI Cilangkap,
ABRI hanya
memberi fasilitas tempat.

"Kita memberi fasilitas tempat agar dapat dilaksanakan dengan aman," kata
Jenderal Wiranto
menjawab pertanyaan wartawan usai pelantikan Kasal, Kasau dan Kapolri di
Istana Negara,
Jakarta, Senin.

"Kalau PPP mengatakan kenapa Golkar di situ (Cilangkap), lho PPP kalau mau
pinjam tempat di
ABRI juga boleh," kata Menhankam/Pangab sambil menambahkan dalam era
reformasi ini ABRI
senantiasa bersama kekuatan-kekuatan politik yang ada.

"Kita tidak membedakan partai politik mana yang lebih jauh, mana yang lebih
dekat. Kita memiliki
jarak yang sama," kata Jenderal Wiranto.

Ia menambahkan rencana pertemuan Golkar diselenggarakan di Cilangkap itu
hanya menyangkut
tempat. "Kita memberi fasilitas agar dapat dilaksanakan dengan aman. Kita
kan belum bicara
substansi," tambahnya.

Masih Dominan

Sementara kalangan FKP DPR-RI berpendapat, perseteruan di jajaran elite
Golkar jelas
bertentangan dengan semangat reformasi.

Anggota FKP DPR Priyo Budi Santoso dan Muhammad Yamin Tawari, Senin, di
Jakarta
mengatakan, perseteruan di kalangan elite Golkar itu jelas memprihatinkan.

Kedua anggota FKP itu berpendapat, gagalnya rapat konsolidasi menjelang
Munas Luar Biasa
(Munaslub) Golkar di Cilangkap Senin yang diprakarsai Presharwanbin karena
tidak mendapat
restu Ketua Dewan Pembina HM Soeharto, menunjukkan masih dominannya
kekuasaan mantan
Presiden Soeharto.

Yamin Tawari mengatakan, pembatalan rencana pertemuan di Cilangkap itu bisa
dipahami sebagai
upaya untuk tidak memperparah perpecahan di tubuh Golkar.

Secara terpisah Menteri Kehakiman Muladi tidak membantah adanya pertemuan
12 menteri pada
Jumat malam lalu di kediaman Ginandjar Kartasasmita di Jakarta membicarakan
masalah Munaslub
Golkar.

Namun Muladi membantah pertemuan 12 menteri itu untuk mendukung Akbar
Tanjung menjadi
Ketua Umum DPP Golkar mendatang dan menggagalkan pemunculan Edi Sudrajat
sebagai saingan
Akbar. "Kita kumpul bukan untuk menolak Edi Sudrajat, kata Muladi.

Menurut sumber di DPR, rapat yang dipimpin Menko Ekuin Ginandjar membahas
bahwa para
pendukung Edi Sudrajat akan mengembalikan posisi pimpinan nasional ke
tangan Pak Harto,
karena itu harus dicegah.

Dalam pertemuan itu juga dibicarakan strategi yang akan dijalankan yakni
setiap menteri ditugaskan
untuk menggalang propinsi-propinsi melalui gubernur. Jika dulu pemilihan
ketua umum satu DPD
satu suara, nantinya, dipecah sehingga satu DPD punya tiga suara, yakni
ketua Wantim, ketua DPD
I dan Sekretaris DPD I Golkar.

Pada pertemuan itu, ujar sumber pula, juga dibahas penggalangan dana untuk
menyukseskan
pencalonan Akbar Tanjung menjadi Ketua Umum DPP Golkar mendatang. Agung
Laksono
ditetapkan sebagai pengatur gerakan teman-temannya ke daerah.

ABRI Tak Lagi Loyal Kepada Soeharto

Sementara itu Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto Senin telah mengambil
suatu langkah di
luar kebiasaannya ketika membantah desas-desus yang menyebutkan ABRI masih
loyal kepada
mantan presiden Soeharto.

Namun Wiranto mengatakan bahwa dia memang masih punya hubungan persahabatan
dengan
mantan pimpinannya itu.

"Desas-desus yang terus berkembang menyebutkan bahwa ABRI masih dikuasai
Cendana," kata
Wiranto pada satu konferensi pers.

"Masyarakat terus menyoroti hubungan antara mantan presiden Soeharto dan
saya. Cuma
desas-desus yang menyebutkan bahwa ABRI masih loyal kepada Soeharto," kata
Wiranto.

"Pada saat dia masih jadi presiden kami memiliki suatu hubungan struktural
karena dia adalah
panglima tertinggi kami. Dialah yang memberikan perintah, pengarahan dan
aba-aba kepada kami.
Tetapi kini tidak ada lagi hubungan struktural," katanya menambahkan.

Spekulasi mengenai hubungan ABRI dengan Soeharto kembali berkembang setelah
mantan
presiden itu melaksanakan shalat di markasbesar ABRI Cilangkap. Ada laporan
lain yang
menyebutkan bahwa Wiranto telah melakukan beberapa kali kunjungan ke
kediaman Soeharto.

Beberapa saat setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya 21 Mei
lalu dan menyerahkan
kekuasaan kepada Presiden BJ Habibie, Wiranto membacakan satu pernyataan
yang disiarkan
secara nasional melalui televisi bahwa ABRI berjanji akan melindungi mantan
presiden itu beserta
keluarganya.

Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya di tengah krisis ekonomi dan
politik paling buruk
melanda Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir. Pengunduran diri itu
makin mendesak
setelah timbulnya kerusuhan berdarah yang mengakibatkan lebih dari 1.000
orang tewas.

"Benar, hubungan pribadi saya dengan Soeharto masih ada karena saya mantan
ajudannya dan saya
kira bukan saya saja yang berlaku demikian. Setiap pejabat yang pernah
bekerja dengan Soeharto
saat menjabat presiden memiliki hubungan amat erat," kata Wiranto. (tim).

----------end----------

[Pimpro]

SUARA PEMBARUAN DAILY 30 Jun 98

---

Reformasi Di Polri, Keluar Dari Jajaran ABRI

Meski sejak dulu polisi mengurus masalah yang berkualitas sipil, tetapi tipe perpolisian justru diawali dengan gaya militer. Yaitu tujuan dengan cepat harus tercapai, tanpa mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan. Akibatnya, cara-cara menghancurkan menjadi tidak ditabukan lagi

Pembaruan/Sunyoto
TANPA POLISI - Aksi kerusuhan yang terjadi di beberapa kota besar pada tanggal 14-15 Mei 1998, meluas dengan cepatnya. Aparat keamanan, khususnya Polisi tidak kelihatan berada di lokasi kejadian. Seorang wanita dengan rasa takut sambil menggandeng tangan adiknya yang masih berpakaian sekolah dasar, berlari menghindar dari kerusuhan yang terjadi di Jakarta.

Pengantar:
 Pro-kontra perlunya Polri keluar dari lingkup ABRI sejak tahun 1992 sudah dibicarakan oleh banyak kalangan cendekiawan dan pengamat masalah Kepolisian. Setelah bergulir selama kurang lebih enam tahun, akhirnya pro-kontra ini menjadi satu pendapat dan menghendaki agar Polri secepatnya keluar dari lingkungan ABRI. Alasannya, tugas pokok Polri banyak dikebiri. Begitu juga banyak kendala yang dihadapi oleh Polri untuk maju di saat mereka berada di jajaran ABRI.

 Sampai di mana keinginan para cendekiawan maupun masyarakat agar Polri keluar dari lingkup ABRI, koresponden di Semarang, Bambang Hirawan dan Stevi Tenu dibantu wartawan Pembaruan Upa Labuhari menyorotinya dalam tulisan di bawah ini.

 - Redaksi

 Hampir semua kalangan di Tanah Air mengkritik keras keberadaan Polri ketika instansi ini tidak bisa ''memikul'' beban tugas berat sebagai pengayom masyarakat dalam menghadapi peristiwa penjarahan di berbagai kota pada tanggal 14 dan 15 Mei 1998 lalu yang tercatat sebagai peristiwa kriminal terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka.
 Dalam peristiwa yang sulit diterima akal sehat, tercatat ribuan orang meninggal akibat terbakar dalam gedung pertokoan serta ratusan orang lainnya diduga diperkosa oleh penjarah yang sampai saat ini masih diselidiki biang keladinya oleh berbagai pihak. Korban yang tak ternilai itu belum termasuk di dalamnya kerugian material berjumlah triliunan rupiah akibat perusakan, pembakaran dan penjarahan toko serta rumah penduduk.

 Akibat peristiwa tersebut, yang sampai sekarang belum bisa dipastikan apakah direkayasa atau tidak, beberapa pihak khususnya para pengamat masalah kriminalitas mengatakan, fungsi dan peranan Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib serta terbinanya ketenteraman masyarakat, sudah tidak sesuai dengan kenyataan.

Fungsi Polri sebagai pengayom masyarakat tidak bisa lagi menjadi andalan karena begitu aksi kerusuhan terjadi di pertengahan Mei lalu, yang sebenarnya bisa diatasi jika instansi ini turun tangan secepatnya, tak dilakukan bersama aparat keamanan lainnya. Aksi penjarahan di berbagai pusat pertokoan di Jakarta dan Solo seolah-olah dibiarkan terjadi, sehingga membuat korban berjatuhan satu per satu dan mencapai puncaknya pada angka lebih dari 1.000 orang.

Ketidakmampuan Polri menghadapi situasi tersebut membuat banyak pihak menghendaki agar instansi yang memiliki personel lebih dari 187.000 orang dan tersebar di seluruh Indonesia itu, perlu dibenahi secara profesional seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang.

Polri sangat diharapkan dapat kembali ke alam perjuangannya semula (back to basic) agar fungsi dan peranannya itu benar-benar bisa terlaksana tanpa ada intervensi dari pihak tertentu di saat melaksanakan tugasnya.

Pihak ini pun menghendaki agar Polri dalam melaksanakan tugasnya, sama seperti yang ada di negara tetangga Malaysia, Filipina, ataupun Singapura, mempunyai kewenangan penuh dalam menangani masalah Kamtibmas.

 Tidak ada pihak lain yang dapat mencampurinya, apalagi merekayasa agar pihak-pihak tertentu bisa terlepas dari tuntutan hukum. Dengan mengikuti kehendak ini, maka Polri disarankan untuk secepatnya keluar dari jajaran Angkatan Bersenjata (ABRI).

Dan hal ini sesuai dengan pokok-pokok pikiran ABRI tentang reformasi menuju pencapaian cita-cita nasional, seperti yang disampaikan oleh Jenderal TNI Wiranto kepada Presiden BJ Habibie pertengahan Juni lalu. Salah satu bunyi dari pokok pikiran itu adalah perlunya perbaikan dan perumusan kembali pasal-pasal tertentu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI khususnya mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta komando dan pengendaliannya.
 
Perlu Reformasi
Pendapat senada diutarakan oleh mantan Kapolri, Jenderal Polisi (purn) Prof Dr Awaloeddin Djamin MPA dalam diskusi Reformasi Kepolisian Indonesia di Semarang, Sabtu (27/6). Awaloeddin yang saat ini masih menjabat sebagai Dekan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian mengatakan, untuk mengantisipasi tuntutan masa depan, Polri memerlukan reformasi total.

Tujuan integrasi ABRI yang dimulai 1967, yaitu kesamaan mental kejuangan dan militansi bagi seluruh Angkatan Perang dan Polri, sudah tercapai. Maka yang penting sekarang dan masa depan adalah profesionalisme demi keberhasilan pelaksanan tugas yang berbeda, antara Angkatan Perang dan Polisi.

 Pakar organisasi dan manajemen Kepolisian ini mengungkapkan, ketertinggalan Polri harus dikejar untuk menjawab tantangan abad ke-21. Era globalisasi dengan kemajuan iptek yang pesat dan demi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menuntut perlunya segera reformasi.

 ''Kita harus menyiapkan, agar bangsa Indonesia dan anak-cucu kita, tidak dihantui oleh fear of crime yaitu, rasa takut setiap saat yang mengancam keselamatan jiwa dan harta benda serta keadilan dengan kepastian hukum,'' ujarnya.

Ia mengatakan, jika Polri akan dikeluarkan dari organisasi Hankam/ABRI, Polri tidak perlu bingung. Polri pernah memiliki departemen sendiri. Ia berada di bawah Perdana Menteri (PM) atau di bawah Presiden pada zaman demokrasi terpimpin, dan pada awal Orde Baru. Kalau itu pilihannya, maka beberapa perundang-undangan perlu dipersiapkan dan ditindaklanjuti administrasinya.

Berkaitan dengan itu, Prof Awaloeddin Djamin mengangkat pernyataan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, mana yang baik bagi rakyat, itu pula yang baik bagi Polri. Dan mana yang baik bagi rakyat, baik pula bagi ABRI. Untuk itu ia mengingatkan, kepolisian di dunia tidak dapat dipisahkan dari sistem administrasi negara dan sistem peradilan pidana negara bersangkutan.

 Bahkan sistem administrasi kepolisian merupakan subsistem dari kedua sistem tersebut. Karena itu, untuk mengenal perkembangan Polri, kita harus mengenal perkembangan politik, ekonomi dan sosial budaya. Kepolisian di Indonesia berkembang sejak zaman Belanda, pendudukan Jepang, revolusi fisik, RIS, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, zaman Orde Baru setelah pemberontakan G30S/PKI, dan zaman reformasi sekarang ini.

 Namun secara resmi Polri menjadi bagian ABRI, sejak Tap MPRS 1960 dan UU Nomor 13/1961 tentang Kepolisian Negara. Dengan demikian, kedudukan Polri dikaitkan dengan sistem keamanan negara. Dengan begitu, sistem administrasi kepolisian merupakan subsistem administrasi negara, sistem peradilan pidana dan sistem hankam.

Momentum
Agar kedudukan Polri di masa datang benar-benar sesuai dengan semangat dan tujuan reformasi, maka perlu digunakan pendekatan historis. Lalu pendekatan komparatif, dan pendekatan realistik.

 Awalooeddin Djamin mengatakan, pada tahun pertama setelah berada di bawah Menhankam/Pangab, Polri masih otonom. Baik operasional maupun administrasi pembinaamnya.

Namun, setelah dilaksanakan Repelita pertama dengan sistem anggaran rutin dan anggaran pembangunan, kemudian anggaran pembangunan termasuk desentralisasi Dephankam/Mabes ABRI, maka pembinaan administrasi tergantung kepada Mabes ABRI.

 Anggaran untuk pengadaan personel menjadi terbatas. Rasio anggota Polri dengan penduduk masih jauh di bawah rasio yang disarankan PBB yaitu 1 : 500, di Indonesia 1 : 1200. Kenyataan ini membuat Polri menjadi Kepolisian terkecil di dunia. Belum lagi di daerah-daerah, banyak Polres dengan rasio 1 : 3.000. Bahkan ada yang sampai 1 : 5.000 penduduk. Keadaan ini tidak memungkinkan polisi bertugas seperti dahulu, yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan pembagian 3 ploeg per hari, 3 kali 8 jam.

Ditambah rendahnya kemampuan teknis profesional dan sarana, mengakibatkan sulitnya Polri melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum dan pelindung, pengayom dan pelayan masjarakat. Celakanya, ilmu dan teknologi kepolisian berkembang dengan cepat. Sekarang di lapangan masih banyak Sektor Kepolisian (Polsek) yang lebih dari 3.000 jumlahnya di seluruh Indonesia, hanya memiliki satu sepeda motor tanpa alat komunikasi yang vital.

 Dari rekrutmen lama pendidikan, juga berbeda. Di zaman Belanda, pendidikan tamtama selama 9 bulan sampai 1 tahun. Sedangkan sekarang, disamakan dengan TNI-AD yaitu 4 bulan. Dengan demikian, masalah yang dihadapi Polri sekarang sangat dilematis.

 Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Dr Satjipto Rahardjo SH dalam kesempatan yang sama mengemukakan, suasana reformasi dewasa ini merupakan momentum yang baik untuk memikirkan reformasi berbagai institusi yang ada, termasuk reformasi Polri.

 Fungsi polisi adalah menangani masalah di dalam negeri, berkaitan dengan orang sipil. Seperti mencegah dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan. Juga mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

 

Beda Militer
Untuk menunaikan tugas tersebut, Polri memerlukan pendekatan dan keterampilan yang berbeda dengan militer. Sebab, doktrin polisi adalah melindungi, sementara doktrin militer menghancurkan.

Masalahnya sekarang, menempatkan doktrin Polri menjadi satu dengan doktrin militer, akan berakibat sangat merugikan. Misalnya, keinginan bangsa kita untuk memiliki polisi-polisi yang bekerja dengan moral polisi, akan sulit didapat. Yaitu, sosok polisi yang berjiwa menyayangi.

Itulah sebabnya, kita perlu memisahkan polisi dari militer. Supaya polisi dapat secara total dan sistematis mendidik, melatih, mensosialisasikan dan menginternalisasikan kultur polisi, moral polisi dan dotrin polisi, kata Prof Satjipto.

 Repotnya sekarang, meski sejak dulu polisi mengurus masalah yang berkualitas sipil, tetapi tipe perpolisian justru diawali dengan gaya militer. Yaitu tujuan dengan cepat harus tercapai, tanpa mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan. Akibatnya, cara-cara "menghancurkan" menjadi tidak ditabukan lagi.

 Namun demikian, cara-cara seperti itu masih pula dilakukan di Inggris pada awal abad lalu. Padahal negeri itu, kemudian dikenal sebagai pelopor lahirnya polisi modern. Pada tahun 1819, untuk menangkap Henry Hunt yang pidatonya di lapangan St Peter dinilai menghasut kerusuhan, jaksa minta bantuan pasukan berkuda.

Maka lahirlah apa yang dalam sejarah Inggris dikenal sebagai pembantaian Waterloo. Hanya untuk menangkap satu orang saja, harus membantai orang-orang yang tidak bersalah. Ini contoh pekerjaan sipil, tetapi diselesaikan dengan cara-cara militer. Yang diutamakan, tercapainya tujuan.

 Perkembangan dalam perpolisian bergerak dari polisi dengan kekerasan ke arah polisi yang berakal budi. Perkembangan dari tipe polisi yang demikian itu, memerlukan suatu institusi yang benar-benar otonom, hingga karakteristik dari tipe tersebut dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

 Dalam hubungan ini, penempatan Polri dalam ABRI merupakan hambatan penting yang harus diselesaikan. Maka sekali lagi iklim reformasi sekarang ini, merupakan momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk memikirkan apa yang ingin dilakukan terhadap polisinya sendiri. Keluarnya Polri dari jajaran ABRI merupakan langkah penting tetapi bukan tujuan.

 Pemisahan Polri dari ABRI hanya satu bagian dari skenario panjang untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang mampu memberikan pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sangat tidak adil, apabila tidak dikemukakan keuntungan kehadiran Polri dalam ABRI. Walaupun memang, rugi jika Polri ada dalam ABRI. Dan kerugian tersebut cukup fatal, kata, Prof Satjipto Rahardjo

Bertentangan
Sedangkan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Prof Soehardjo Sastrosoehardjo SH menyebutkan, reformasi kepolisian di Indonesia harus bertitik tolak pada hukum yang berlaku. Namun disadari atau tidak, ketentuan yang memberi wewenang Polri untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap masyarakat sipil, bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Bagaimana seorang ABRI (Polri) dapat menyelidiki dan menyidik warga negara yang berstatus sipil? Dasar pemikiran seperti ini, dalam negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi, tidak mungkin dapat diterima. Dan UU yang mencantumkan yang demikian itu, harus segera direformasi.

 Itulah sebabnya, penyelidikan dan penyidikan Polri terhadap warga negara sipil di Indonesia, menjadi tidak sah. Karena itu, saya menuntut jika Polri hendak melakukan penyidikan menyangkut warga negara, maka Polri harus menyatakan diri keluar dari jajaran ABRI.

Prof Soehardjo mempertanyakan dalam Criminal Justice System, apakah penyidik tunggal Polri mampu melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana yang terjadi dan menjadi wewenangnya? Jawabnya, tentu tidak mungkin. Contoh dalam praktek, banyak berkas perkara bolak-balik dari penyidik Polri ke penuntut umum (jaksa), dan makan waktu banyak serta hasilnya tidak menentu.

Contoh menarik adalah kasus Iwik, yang dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan wartawan Bernas Udin, yang akhirnya ia dibebaskan hakim. Jika kita mengikuti jalannya proses perkara, mulai dari ditangkapnya Iwik sampai dibebaskan hakim, seperti mengikuti pertunjukan sandiwara Srimulat, sindir Prof Soehardjo melihat kerja polisi yang dinilai belum profesional.

 Terhadap tugas dan wewenang Polri yang amat luas dan teperinci, perlu ada sistem pengawasan antarlembaga penegak hukum dengan cara check dan recheck, untuk menghindari atau memperkecil penyalahgunaan wewenang dengan mendasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik.

 Di samping itu, perlu diatur kembali posisi Kepolisian RI dalam sistem ketatanegaraan, dengan mengubah perundang-undangan yang mennyangkut Polri. Seperti UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mencantumkan Polri sebagai penyidik tunggal. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, di mana Polri dimasukkan sebagai unsur ABRI. Dan UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI yang tidak ada sistem pengawasannya, yang menjamin pelaksanaan tugas Polri terhadap penyalahgunaan wewenang secara tegas dan menyakinkan.

 Ia menyarankan tentang UU Kepolisian Negara RI yang masuk dalam departemen tersendiri. Dalam kaitan dengan instansi lain, maka koordinasi tugas polisi preventif dengan Menhankam/Pangab, tugas polisi yustisial dengan Kejaksaan Agung, dan tugas polisi administratif dengan Menteri Dalam Negeri.

 Di pihak lain, pengacara Trimoelja D Soerjadi SH mempertanyakan, apa jadinya kalau polisi kita tidak profesional. Orang yang tidak bersalah bisa dijebloskan ke penjara, sedangkan orang bersalah dibiarkan leluasa. Jika itu terjadi, maka keadilan terkoyak dua kali. Semua itu berkaitan dengan kepercayaan pada penegakan hukum di negeri ini.

Kasus Marsinah merupakan contoh kasus rekayasa terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Mengapa? Sepuluh orang terdiri dari sembilan sipil dan seorang anggota ABRI dijerat sebagai terdakwa dalam kasus ini. Bahkan persidangannya pun berbeda-beda. Ada yang di Pengadilan Negeri Sidoarjo, ada yang di Mahkamah Militer, tetapi juga ada yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dibanding kasus Iwik dan juga kasus Pakde yang masing-masing korbannya cuma satu orang, kasus Marsinah tidak bisa dianggap enteng. Apalagi dalam proses perkaranya, sejak awal penuh dengan rekayasa. Kasus Marsinah babak ketiga yang kini mulai digelar kembali, diharapkan dapat menuntaskan utang yang selama ini membayangi Criminal Justice System di Indonesia. Siapa pun yang terlibat, termasuk jenderal yang menyuruh dan memerintahkan, harus diseret ke pengadilan.

Namun, mantan Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen, Drs Novel Ali mengatakan, negara yang bersendikan demokrasi (Pancasila), seharusnya tidak mengakses fungsi Polri lebih sebagai aparat pemerintah, ketimbang aparat rakyat. Namun fakta di lapangan, puluhan tahun lalu telanjur demikian. Hingga wajar kalau elite Polri sendiri, di samping pertimbangan rasional kalangan cendekiawan terutama masyarakat akademik, perlu penetapan fungsi Polri sesuai dengan tuntutan reformasi.

 Fungsi Polri haruslah perkasa, tetapi tidak menekan. Aparat Kepolisian harus efisien. Namun bukan berarti boleh campur tangan urusan lain. Soalnya, tugas kepolisian bukan cuma untuk menindak pelanggar hukum, tetapi juga mencegahnya. Itulah sebabnya polisi harus memiliki kekuatan, guna menunaikan tugas-tugas tersebut.

Penting juga diingat, polisi harus bersikap netral dan tidak boleh berat sebelah dalam kepentingan politik. Polisi juga tidak boleh memihak kelompok mana pun. Karena itu bertentangan dengan tugas pengawasannya, kata Novel Ali.

Dari rangkuman pendapat di atas, jelas terlihat bahwa hampir semua pihak dan cendeikiawan dari berbagai disiplin ilmu menghendaki agar Polri secepatnya keluar dari jajaran ABRI. Namun, yang menjadi persoalan, belum terlihat apakah Polri sudah siap untuk mengembangkan tugasnya, jika mereka keluar dari jajaran ABRI.

Sebab ada pendapat di kalangan Polri sendiri, bila mereka keluar dari ABRI dalam waktu dekat ini, kemungkinan besar akan terjadi tumpang-tindih pekerjaan di tengah masyarakat antara ABRI dan Polri. Terlebih lagi jika perangkatnya belum dibenahi secara profesional.

Sebagai contoh, Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI menyebutkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur angkatan Bersenjata RI yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri. Jika ketentuan tersebut tidak segera diubah, maka mustahil Polri bisa bekerja dengan baik karena Polri masih dianggap sebagai unsur Angkatan Bersenjata RI.

 Semua keinginan politik pimpinan ABRI harus dijalankan oleh pimpinan Polri, jika bunyi pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tidak diubah. Demikian halnya dengan beberapa pasal lainnya yang pada intinya menyebutkan, pimpinan Polri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panglima ABRI dan Menghankam. Ketentuan yang fundamental ini perlu segera diubah dulu sebelum Polri menyatakan diri keluar dari ABRI.

Untuk itu, pokok -pokok pikiran ABRI tentang Reformasi menuju pencapaian cita-cita nasional, sangat diinginkan dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum Polri dinyatakan keluar dari lingkungan ABRI. Sebab jika ini semuanya sudah disepakati bersama, Polri keluar dari ABRI dengan mulus tanpa ada batu krikil yang bisa menjadi sandungannya.

 

Pembenahan
Sebelum Polri keluar dari jajaran ABRI, kiranya Polri yang memperingati Hari Bhayangkari ke-52, 1 Juli 1998, perlu membenahi diri agar di saat hari bersejarah itu datag, Polri benar-benar dalam keadaan siap. Beban pekerjaan di masa datang dengan keluarnya Polri dari jajaran ABRI bukan semakin ringan. Sebaliknya makin berat karena masyarakat membutuhkan penanganan masalah ketertiban dan pengamanan diri yang bukan lagi asal-asalan, seperti yang selama ini terjadi.

Masyarakat membutuhkan pengayoman dan penanganan tindak kriminal secara profesional. Terlebih di era reformasi dan informasi yang segala sesuatu berkembang cepat.
 

[Pimpro]

Media Indonesia Rabu, 1 Juli 1998 Dirut Jamsostek Diperiksa Kejakgung UMUM JAKARTA (Media): Direktur Utama (Dirut) Jamsostek Akmal Husien kemarin diperiksa Kejaksaan Agung menyusul dugaan korupsi dalam pembangunan Menara Jamsostek di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Akibat kasus ini negara diperkirakan rugi Rp 60 miliar. Dalam percakapan dengan Media semalam, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Antonius Sujata SH menambahkan, selain Dirut Jamsostek Akmal Husien, yang diperiksa oleh tim jaksa adalah mantan Dirut Jamsostek Abdullah Nusi. Namun Anton Sujata tidak menjelaskan secara rinci kapan Nusi dipanggil kejaksaan. Yang jelas, lanjutnya, pihak kejaksaan sudah memeriksa sejumlah orang-orang yang ada kaitan dengan kasus tersebut berdasarkan Surat Perintah (SP) Penyidikan No: 45/Dik/8/1998 yang dikeluarkan pada 8 Juni. Ia juga tidak memerinci hasil pemeriksaan Akmal Husien. ''Memang untuk perhitungan sementara, kejaksaan baru menaksir kerugian negara sekitar Rp 60 miliar dan belum diketahui siapa yang menjadi tersangkanya. Penyidikan intensif, maksudnya untuk mencari tersangka,'' tegas Sujata. Tim jaksa yang mengusut kasus tersebut diketuai Kasubdit Penyidikan Direktorat Ekonomi pada Jampidsus Jaksa Togar Hutabarat SH, dengan anggota Jaksa Mohamad Salim SH, Ikbal SH, dan Winarno SH. Kemarin, ketika Dirut Jamsostek diperiksa oleh tim jaksa, tampak hadir Jaksa Agung H Andi Muhammad Ghalib SH yang secara kebetulan meninjau Gedung Bundar Kejakgung tempat para jaksa memeriksa kasus-kasus korupsi. Ghalib langsung menanyakan kepada yang diperiksa. ''Nama saudara siapa dan apa jabatan saudara?'' tanya Ghalib. ''Saya Dirut Jamsostek,'' jawab Akmal. ''Oh,'' komentar Ghalib sambil tersenyum simpul. Peninjauan jaksa agung itu, menurut Anton Sujata, dimaksudkan untuk melihat secara langsung kegiatan para jaksa yang sedang melakukan penyidikan kasus-kasus korupsi yang selama ini ditangani bagian pidana khusus. Menyingung masalah pembangunan Menara Jamsostek yang di mark up itu, Anton Sujata mengatakan akan terus disidik sampai tuntas. Sedangkan, kasus tanah di areal pembanguan Menara Jamsostek masih ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI, Jakarta. Begitu juga kasus untuk menggolkan RUU Ketenagakerjaan yang dibahas DPR di masa Menaker Abdul Latief yang diduga menggunakan dana Jamsostek, Kejati yang menanganinya. Pada bagian lain, Jampidsus Antonius Sujata mengatakan, kejaksaan juga sedang merampungkan penyidikan kasus korupsi di PT Hutama Karya yang melibatkan tersangka Ir Thamrin Tanjung dan mantan Dirut Hutama Karya Dr Tjokorda Sukawati yang merugikan negara ratusan miliar rupiah atas penerbitan commercial paper (CP). Menurut Sujata, awal Juli ini pemberkasannya selesai dirampungkan, kemudian segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, karena kejadian perkara banyak dilakukan di wilayah tersebut. Kejaksaan juga sedang meneliti adanya dugaan korupsi pembangunan Kilang Minyak di Balongan Indramayu, Jawa Barat. Sampai kini kasus itu terus diusut oleh pihak Kejaksaan negeri (Kejari) Indramayu. ''Hasil penyelidikannya masih kami tunggu,'' kata Jampidsus. (Sub/C-2)

[Pimpro]

BERITA UTAMA WASPADA

RABU, 1 JULI 1998

Pakpahan Berusaha Mendiskreditkan Habibie

NEW YORK (Waspada): Salah seorang pengamat Indonesia di Amerika Serikat, Gregory
Cole menilai pernyataan-pernyataan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(SBSI), Mukhtar Pakpahan setelah bebas dari tahanan, seringkali membingungkan.

"Saya tidak paham apa yang sebenarnya dikehendaki Pakpahan," katanya dalam
perbincangan dengan Antara di New York, Senin malam waktu setempat (Selasa (30/6)
WIB).

Pengarang "Passport Indonesia", semacam buku panduan bagi pengusaha asing yang ingin

berinvestasi di Indonesia itu berpendapat pernyataan-pernyataan Pakpahan juga
memberi kesan bahwa pimpinan SBSI itu berusaha mendiskreditkan Presiden Habibie.

Belum lama ini misalnya, Pakpahan menganjurkan demo buruh, dan terakhir menuding
intelektual muslim dan umat Islam Indonesia sebagai pihak yang berada di balik
kerusuhan yang terjadi di Jakarta, dan beberapa tempat lainnya di Indonesia.

Dalam wawancara yang dimuat Harian International Herald Tribune, Pakpahan antara
lain juga menuding bahwa gerakan Islam di Indonesia tergolong fundamentalistik.

Sebaiknya Pakpahan berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, apalagi kalau
pernyataan maksud tidak didukung data dan fakta yang valid.

"Mudah-mudahan Pakpahan segera mengklarifikasi pernyataannya," kata mantan editor
pada Business Traveler International Magazine yang terbit di New York itu.

Toleran

Pada kesempatan terpisah, Ketua "Amanah International Inc", salah satu LSM keagamaan
dan sosial terkemuka di New York Dr Mohammad Zubayer menilai, ummat Islam di
Indonesia tidak akan mungkin menjadi "fundamentalis".

"Umat Islam Indonesia sejak lama dikenal toleran dan moderat, apalagi kini
Presidennya (Habibie - Red) adalah seorang intelektual yang mempunyai pikiran luas
dan terbuka," tuturnya.

Ada pun kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia belum lama berselang,
menurut Dr Zubayer lebih dimungkinkan oleh masalah ekonomi dan adanya oknum yang
mendalangi aksi tersebut.

Sementara itu salah seorang warga Indonesia yang telah lebih dari 20 tahun bermukim
di New York, H Achyar Hanif MA menyesalkan pernyataan-pernyataan Mukhtar Pakpahan
yang tendensius.

"Dalam situasi rakyat yang sedang mengalami kesusahan sekarang ini, tuding-menuding
seperti dilakukan Pimpinan SBSI yang disebut-sebut telah menerima bantuan uang dari
Amerika itu seharusnya dihentikan," tegasnya.

Dia berpendapat, mestinya Pakpahan turut berusaha memberikan ketenteraman kepada
masyarakat agar pada akhirnya negara-negara lain percaya dan bersedia membantu
Indonesia.

"Pakpahan juga mestinya berterima kasih kepada Presiden Habibie yang membebaskannya
dari tahanan. Tapi kenyataannya pimpinan SBSI itu kini malah berusaha menyudutkan
Habibie," katanya.(antara)

----------end----------

[Ali akim]

Pimpro wrote:

Pakpahan Berusaha Mendiskreditkan Habibie

NEW YORK (Waspada): Salah seorang pengamat Indonesia di Amerika Serikat, Gregory Cole menilai pernyataan-pernyataan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Mukhtar Pakpahan setelah bebas dari tahanan, seringkali membingungkan.

"Saya tidak paham apa yang sebenarnya dikehendaki Pakpahan," katanya dalam perbincangan dengan Antara di New York, Senin malam waktu setempat (Selasa (30/6) WIB). memberi kesan bahwa pimpinan SBSI itu berusaha mendiskreditkan Presiden Habibie.

Belum lama ini misalnya, Pakpahan menganjurkan demo buruh, dan terakhir menuding intelektual  muslim dan umat Islam Indonesia sebagai pihak yang berada di balik kerusuhan yang terjadi di Jakarta, dan beberapa tempat lainnya di Indonesia.
 

MUKHTAR PAKPAHAN ITU SEBETULNYA HANYA MENGINGINKAN KEKACAUAN, TETAPI TIDAK PERNAH MEMBERI SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH, PENGECUT LAGI MENYURUH ORANG LAIN DEMO DIA LARI KE SURABAYA.

DAN LIHAT USULANNYA YANG MENGAJAK SEMUA PEGAWAI NEGERI GOLONGAN RENDAH UNTUK BERGABUNG DENGAN PARTAI BURUH DAN AGAR MENUNTUT GAJI MINIMUM Rp. 650.000,- YANG TERNYATA TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN, BAGAIMANA INI ???? --- SEMUA ITU KHAN LAIN MAS MUKHTAR?, PEGAWAI NEGERI DAPAT PENSIUN SEDANG BURUH TIDAK. ANDA RUPANYA MASIH PERLU BACA BANYAK PERATURAN PERMAINAN.

Dalam wawancara yang dimuat Harian International Herald Tribune, Pakpahan antara lain juga menuding bahwa gerakan Islam di Indonesia tergolong fundamentalistik.

ITULAH DIA, YA ORANG YANG MACAM BEGINI INI YANG TIDAK BOLEH HIDUP DIBUMI INDONESIA, BISANYA CUMA MENGADU DOMBA SAJA.

Pada kesempatan terpisah, Ketua "Amanah International Inc", salah satu LSM keagamaan dan sosial terkemuka di New York Dr Mohammad Zubayer menilai, ummat Islam di Indonesia tidak akan mungkin menjadi "fundamentalis".

"Umat Islam Indonesia sejak lama dikenal toleran dan moderat, apalagi kini Presidennya (Habibie - Red) adalah seorang intelektual yang mempunyai pikiran luas dan terbuka," tuturnya.
 

PAK PAK-PAHAN DENGAR ITU ORANG INTELEK BICARA ??? TOLONG BANDINGKAN DENGAN ANDA KALAU BICARA.

Ada pun kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia belum lama berselang, menurut Dr Zubayer lebih dimungkinkan oleh masalah ekonomi dan adanya oknum yang mendalangi aksi tersebut.
 

SAYA LEBIH CENDERUNG KEJADIAN ITU DIKARENAKAN ADA YANG MENDALANGI, KARENA ORANG INDONESIA ITU BISA DIKATAKAN ORANG YANG PALING SABAR DAN MAU MENERIMA DIDUNIA INI, COBA ANDA PIKIR SUDAH DIJAJAH BERPULUH-PULUH TAHUN BARU BERONTAK, ITU SEJAK JAMAN PORTUGIS DULU MENJAJAH SAMPAI YANG DISEBUT ORDE BARU.

Sementara itu salah seorang warga Indonesia yang telah lebih dari 20 tahun bermukim di New York, H Achyar Hanif MA menyesalkan pernyataan-pernyataan Mukhtar Pakpahan yang tendensius.

"Dalam situasi rakyat yang sedang mengalami kesusahan sekarang ini, tuding-menuding seperti dilakukan Pimpinan SBSI yang disebut-sebut telah menerima bantuan uang dari Amerika itu seharusnya dihentikan," tegasnya.
 

SETUJU BETUL

"Pakpahan juga mestinya berterima kasih kepada Presiden Habibie yang membebaskannya dari tahanan. Tapi kenyataannya pimpinan SBSI itu kini malah berusaha menyudutkan Habibie," katanya.(antara)
 

PAK-PAHAN INI ADALAH SALAH SATU CONTOH PAHLAWAN KESIANGAN YANG BICARA DAN BERJALAN TANPA BUSANA, ARTINYA DIA TIDAK TAHU RASA TERIMA KASIH DAN TIDAK TAHU MALU.

[Hisbullah]

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Sampai sekarang pun masih banyak pejuang-pejuang yang namanya
dihilangkan dalam sejarah Indonesia hanya karena mereka
bertempur di bawah panji Islam. Maklumlah, memutarbalikkan fakta
di Indonesia adalah lumrah, tergantung siapa yang berkuasa saat
itu. Salah satu contohnya adalah Hizbullah. Siapa yang pernah
mendengar satuan tentara ini? Bandingkan dengan Siliwangi yang
namanya tercetak di hampir seluruh buku sejarah. Padahal Belanda
justru paling takut terhadap Hizbullah. Ketika prajurit
Siliwangi ber-"long march" meninggalkan Jawa Barat, justru
Hizbullah tetap bertahan sambil melakukan perlawanan sengit yang
membuat Belanda getir bila mendengar namanya. Masyarakat juga
sudah dicekoki bahwa DI-TII (Darul Islam - Tentara Islam
Indonesia) itu pemberontak tanpa menyebutkan bahwa DI-TII
memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia di saat
pemerintah RI tidak mempunyai kekuasaan (Jawa Barat ada di
tangan Belanda). Padahal apa bedanya dengan Indonesia yang
memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 saat
Jepang menyerah terhadap Sekutu?

Saya jadi teringat dengan kisah tentang seorang Indian yang
menonton film koboy. Dalam film itu dikisahkan Indian kalah
perang melawan pasukan kavaleri. Karena tidak tahan, si Indian
itu maju ke depan lalu merobek-robek layar bioskop sambil
berteriak, "Sebetulnya Indian yang menang. Hanya masalahnya saya
tidak bisa membuat film."

Rejim pemerintahan lama memang lebih memilih menghantam gerakan
Islam daripada gerakan non-Islam. Alasannya, dunia tidak akan
gempar bila yang mati adalah orang Islam. Kalaupun ada yang
mengecam paling-paling negara Islam yang tidak ada apa-apanya.
Anggap saja angin lalu. Lagi pula negara-negara Islam sedang
sibuk membenahi negaranya sendiri yang memang belum semaju dunia
barat.

Puluhan ribu orang Islam gugur di Aceh dan Tanjung Priok. Adakah
dunia gempar? Pernahkah kita melakukan penyelidikan serius? Tapi
bila yang mati orang Timor-Timur, dunia barat (bahkan newsgroups
Internet) beramai-ramai buka mulut.

Kehendak rakyat tidak bisa diredam selama-lamanya. Kelak suatu
saat bendungan itu akan hancur juga. Ini hanya masalah waktu.
Contoh paling nyata adalah jatuhnya pemerintahan Soeharto.
Sayangnya walau sekarang sudah jaman reformasi tapi cakar dan
pengaruh kekuatan lama masih terbenam erat. Masyarakat masih
ditakut-takuti kabar bohong tantang akibat dari berdirinya
partai/negara Islam. Ada yang bilang semua orang harus masuk
Islam, semua wanita harus pakai jilbab, tidak ada bioskop, tidak
ada gereja, bahkan orang-orang China akan disunat semua. Padahal
pemerintahan Islam sangat melindungi dan memberi kebebasan
beragama terhadap pemeluk agama lain. Orang harus berpikir
berkali-kali bila berniat melakukan kejahatan (korupsi,
penodongan, perkosaan, penjarahan, pembakaran, dll) karena
hukumannya bisa membuat orang benar-benar kapok. Malah saya kira
justru orang non-Islamlah yang paling merasa diuntungkan.
Keselamatan diri dan kebebasan beragama mereka lebih terjamin,
tapi mereka terbebas dari hukum Islam yang terkenal keras karena
hukum Islam hanya boleh dijatuhkan ke orang Islam. Insya Allah
dalam negara Islam kejadian seperti tanggal 14 Mei 1998 tidak
akan terulang lagi.

---------
Hisbullah
---------
PGP Public Key is available at PGP Key Server
KeyID: 0x981F1B45

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP for Personal Privacy 5.0
Charset: noconv

iQCVAwUBNZmJV/9OzhWYHxtFAQEJVwP+K+mlXhlwxR4WRbJ7tZRfagwWFm74IGpX
u87Rt1j9Ep3awj7RA8XJagWOPrNIh1UuR7GMEofwXI8ZxY/iWAhYuaTXnqSzLLps
RYhZCFFN97Q9YYTKcZpw6Zr+JJ4SXLtCL0hHaG8vLpJbOVjH27xHk/MAhBnTAVhc
TfAiOqVUF34=
=QP7Z
-----END PGP SIGNATURE-----

[dhar...@my-dejanews.com]

In article <359993B6...@hotmail.com>,
Ali akim <uwong...@hotmail.com> wrote:
>
>
> --------------DF594D6BD6DEED1234EFA9B6
> Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
> Content-Transfer-Encoding: 7bit

> --------------DF594D6BD6DEED1234EFA9B6
> Content-Type: text/html; charset=us-ascii
> Content-Transfer-Encoding: 7bit
>
> <HTML>
>
> <P>Pimpro wrote:
> <BLOCKQUOTE TYPE=CITE>
>
> <P><B><U><FONT SIZE=+1>Pakpahan Berusaha Mendiskreditkan
Habibie</FONT></U></B>
>
> <P>NEW YORK (Waspada): Salah seorang pengamat Indonesia di Amerika Serikat,

> Gregory Cole menilai pernyataan-pernyataan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera
> Indonesia (SBSI), Mukhtar Pakpahan setelah bebas dari tahanan, seringkali
> membingungkan.
>

> <P>"Saya tidak paham apa yang sebenarnya dikehendaki Pakpahan," katanya

> dalam perbincangan dengan Antara di New York, Senin malam waktu setempat
> (Selasa (30/6) WIB). memberi kesan bahwa pimpinan SBSI itu berusaha
mendiskreditkan
> Presiden Habibie.
>

> <P>Belum lama ini misalnya, Pakpahan menganjurkan demo buruh, dan terakhir
> menuding intelektual&nbsp; muslim dan umat Islam Indonesia sebagai pihak

> yang berada di balik kerusuhan yang terjadi di Jakarta, dan beberapa tempat
> lainnya di Indonesia.

> <BR>&nbsp;</BLOCKQUOTE>

> MUKHTAR PAKPAHAN ITU SEBETULNYA HANYA MENGINGINKAN KEKACAUAN, TETAPI TIDAK
> PERNAH MEMBERI SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH, PENGECUT LAGI MENYURUH ORANG
> LAIN DEMO DIA LARI KE SURABAYA.
>

> <P>DAN LIHAT USULANNYA YANG MENGAJAK SEMUA PEGAWAI NEGERI GOLONGAN RENDAH

> UNTUK BERGABUNG DENGAN PARTAI BURUH DAN AGAR MENUNTUT GAJI MINIMUM Rp.
> 650.000,- YANG TERNYATA TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN, BAGAIMANA INI ???? ---
> SEMUA ITU KHAN LAIN MAS MUKHTAR?, PEGAWAI NEGERI DAPAT PENSIUN SEDANG BURUH
> TIDAK. ANDA RUPANYA MASIH PERLU BACA BANYAK PERATURAN PERMAINAN.

> <BLOCKQUOTE TYPE=CITE>
>
> <P>Dalam wawancara yang dimuat Harian International Herald Tribune, Pakpahan

> antara lain juga menuding bahwa gerakan Islam di Indonesia tergolong

fundamentalistik.</BLOCKQUOTE>

> ITULAH DIA, YA ORANG YANG MACAM BEGINI INI YANG TIDAK BOLEH HIDUP DIBUMI
> INDONESIA, BISANYA CUMA MENGADU DOMBA SAJA.

> <BLOCKQUOTE TYPE=CITE>
>
> <P>Pada kesempatan terpisah, Ketua "Amanah International Inc", salah satu

> LSM keagamaan dan sosial terkemuka di New York Dr Mohammad Zubayer menilai,
> ummat Islam di Indonesia tidak akan mungkin menjadi "fundamentalis".
>

> <P>"Umat Islam Indonesia sejak lama dikenal toleran dan moderat, apalagi

> kini Presidennya (Habibie - Red) adalah seorang intelektual yang mempunyai
> pikiran luas dan terbuka," tuturnya.

> <BR>&nbsp;</BLOCKQUOTE>

> PAK PAK-PAHAN DENGAR ITU ORANG INTELEK BICARA ??? TOLONG BANDINGKAN DENGAN
> ANDA KALAU BICARA.

> <BLOCKQUOTE TYPE=CITE>
>
> <P>Ada pun kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia belum

> lama berselang, menurut Dr Zubayer lebih dimungkinkan oleh masalah ekonomi
> dan adanya oknum yang mendalangi aksi tersebut.

> <BR>&nbsp;</BLOCKQUOTE>

> SAYA LEBIH CENDERUNG KEJADIAN ITU DIKARENAKAN ADA YANG MENDALANGI, KARENA
> ORANG INDONESIA ITU BISA DIKATAKAN ORANG YANG PALING SABAR DAN MAU MENERIMA
> DIDUNIA INI, COBA ANDA PIKIR SUDAH DIJAJAH BERPULUH-PULUH TAHUN BARU BERONTAK,
> ITU SEJAK JAMAN PORTUGIS DULU MENJAJAH SAMPAI YANG DISEBUT ORDE BARU.

> <BLOCKQUOTE TYPE=CITE>
>
> <P>Sementara itu salah seorang warga Indonesia yang telah lebih dari 20

> tahun bermukim di New York, H Achyar Hanif MA menyesalkan
pernyataan-pernyataan
> Mukhtar Pakpahan yang tendensius.
>

> <P>"Dalam situasi rakyat yang sedang mengalami kesusahan sekarang ini,

> tuding-menuding seperti dilakukan Pimpinan SBSI yang disebut-sebut telah
> menerima bantuan uang dari Amerika itu seharusnya dihentikan," tegasnya.

> <BR>&nbsp;</BLOCKQUOTE>
> SETUJU BETUL
> <BLOCKQUOTE TYPE=CITE>
>
> <P>"Pakpahan juga mestinya berterima kasih kepada Presiden Habibie yang

> membebaskannya dari tahanan. Tapi kenyataannya pimpinan SBSI itu kini malah

> berusaha menyudutkan Habibie," katanya.(<B><FONT SIZE=+1>antara</FONT></B>)
> <BR>&nbsp;</BLOCKQUOTE>

> PAK-PAHAN INI ADALAH SALAH SATU CONTOH PAHLAWAN KESIANGAN YANG BICARA DAN
> BERJALAN TANPA BUSANA, ARTINYA DIA TIDAK TAHU RASA TERIMA KASIH DAN TIDAK

> TAHU MALU.</HTML>
>
> --------------DF594D6BD6DEED1234EFA9B6--
>
>

Pakpahan mental narapidana

-----== Posted via Deja News, The Leader in Internet Discussion ==-----
http://www.dejanews.com/rg_mkgrp.xp Create Your Own Free Member Forum

[-...@---.---]

Pimpro wrote:

> Issuenya rejim lama alias Soeharto, juga WNIK Cina sepupunya om Liem, betulkah
> itu ???

>
> > Alasannya, dunia tidak akan gempar bila yang mati adalah orang Islam.
> > Kalaupun ada yang mengecam paling-paling negara Islam yang tidak ada
> > apa-apanya.
> > Anggap saja angin lalu. Lagi pula negara-negara Islam sedang sibuk
> > membenahi negaranya sendiri yang memang belum semaju dunia barat.
> >
> > Puluhan ribu orang Islam gugur di Aceh dan Tanjung Priok. Adakah
> > dunia gempar? Pernahkah kita melakukan penyelidikan serius? Tapi
> > bila yang mati orang Timor-Timur, dunia barat (bahkan newsgroups
> > Internet) beramai-ramai buka mulut.
>

> Bukan lagi ramai buka mulut bung Hisbullah, semua dibukanya sambil
> meratap........tak kunjung reda, saat itulah saya rasakan Globalisme ternyata
> hanya untuk kepentingan mereka..... dari Perancis, Amrik, Aussie, dll mereka
> terus menyudutkan Islam model gaya dan lagak si Mukhtar Pakpahan.......

>
> > Kehendak rakyat tidak bisa diredam selama-lamanya. Kelak suatu
> > saat bendungan itu akan hancur juga. Ini hanya masalah waktu.
> > Contoh paling nyata adalah jatuhnya pemerintahan Soeharto.
> > Sayangnya walau sekarang sudah jaman reformasi tapi cakar dan
> > pengaruh kekuatan lama masih terbenam erat. Masyarakat masih
> > ditakut-takuti kabar bohong tantang akibat dari berdirinya
> > partai/negara Islam. Ada yang bilang semua orang harus masuk
> > Islam, semua wanita harus pakai jilbab, tidak ada bioskop, tidak
> > ada gereja, bahkan orang-orang China akan disunat semua. Padahal
> > pemerintahan Islam sangat melindungi dan memberi kebebasan
> > beragama terhadap pemeluk agama lain. Orang harus berpikir
> > berkali-kali bila berniat melakukan kejahatan (korupsi,
> > penodongan, perkosaan, penjarahan, pembakaran, dll) karena
> > hukumannya bisa membuat orang benar-benar kapok.
>

> Sebagai buktinya hukum yang diberlakukan di Arab Saudi sangat keras, makanya
> tidak orang Cina yang mau Immigran kesana !! tul nggak

APA HUBUNGANNYA HUKUM DI SAUDI ARABIA DENGAN ORANG CINA ??!!!!!!!!!!!
hati saya ingin mengumpat lu mati-matian pimp,
tapi untung otak saya masih bisa berpikir;
tidak ada faedahnya buat saya untuk mengumpat elu,
yang mana lu juga tidak bakal mengerti.

btw, lu sudah pernah ke kota-kota besar di Arab Saudi ?
mungkin disana lu bisa temui cina islam yang buka restaurant halal;
sedangkan cina-cina yang lain tidak mau memeluk agama islam jadi
tidak bisa dapat ijin tinggal.

Saran saya buat lu pimp, belajarlah pada Hisbullah, mungkin dia bisa
mengangkat mutu lu.

>
> > Malah saya kira justru orang non-Islamlah yang paling merasa
> > diuntungkan.
> > Keselamatan diri dan kebebasan beragama mereka lebih terjamin,
> > tapi mereka terbebas dari hukum Islam yang terkenal keras karena
> > hukum Islam hanya boleh dijatuhkan ke orang Islam. Insya Allah
> > dalam negara Islam kejadian seperti tanggal 14 Mei 1998 tidak
> > akan terulang lagi.
>

> Insya Allah
>
> Pimpro

[Pimpro]

Kejaksaan Agung Meneliti 13 Yayasan Soeharto

JAKARTA - Jaksa Agung AM Ghalib menyatakan, pihaknya kini masih meneliti 13 yayasan yang
disebut-sebut media massa dimiliki mantan presiden Soeharto. Hasil penelitian terhadap
yayasan-yayasan tersebut setelah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait akan diaudit
sebelum diumumkan kepada masyarakat.

Ghalib yang ditanya wartawan sebelum Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuin di Bina
Graha, kemarin, menolak anggapan Kejaksaan Agung bersikap tertutup dalam melacak
harta kekayaan keluarga Cendana yang kini menjadi pusat perhatian masyarakat. Menurut
Ghalib, pihaknya selalu terbuka kepada semua orang, termasuk kalangan pers. Hanya
masalahnya yang dibuka itu apa dan untuk apa.

''Kami perlu berhati-hati, jangan sampai saya buka terus, tetapi tidak tahu yang
dibuka. Jadi saya harus bicara pada timing yang tepat. Jangan Jaksa Agung tiap hari
ngomong, tapi tidak kelihatan kerjanya. Jadi saya memilih bekerja dulu.''

Dia minta masyarakat bersabar, karena pihaknya telah mengirim tim ke daerah-daerah
dalam rangka pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme, termasuk yang berkaitan
dengan harta kekayaan Soeharto.

''Tim saya bekerja di seluruh Indonesia. Kalau tidak percaya, silakan cek di kejaksaan
tinggi-kejaksaan tinggi. Saya cuma mengarahkan kepada tim pada pemberantasan KKN.''

Berikut petikan wawancara dengan Ghalib:

Jadi masyarakat tidak perlu khawatir?

Tidak perlu khawatir. Sebab di semua daerah ada tim.

Pengusutan juga berlaku terhadap Pak Harto?

Itu penelitian, jangan menggunakan kata pengusutan. Pengusutan itu seolah-olah beliau
tersangka. Kita teliti dulu asetnya berapa, untuk apa, ke mana saja.

Mengenai rekening di luar negeri?

Kami masih meneliti. Itu kan baru berita simpang-siur yang belum bisa kami gunakan
sebagai acuan. Tapi yakinlah, informasi yang masuk akan kami gunakan sebagai masukan.

Tampaknya penelitian begitu susah ya?

Mudah-mudahan tidak ada kesulitan.

Sejauh ini bagaimana perkembangan penelitian terhadap kekayaan Soeharto?

Ini masih berlangsung. Tim Kejaksaan Agung sedang melakukan penelitian terhadap
semua yayasannya. Hasilnya setelah dikoordinasikan dengan pihak terkait, kami audit,
baru kami umumkan. (A20,eh-29t)

[Pimpro]

Berita Utama Suara Merdeka Kamis, 2 Juli 1998

Menaker Prihatinkan Pemimpin Serikat Pekerja
Bermanuver Politik

JAKARTA - Menaker Fahmi Idris menilai sekarang banyak pemimpin serikat
pekerja yang melakukan bermacam-macam gerakan yang sebenarnya bukan
untuk kepentingan pekerja lagi, melainkan sudah lebih merupakan gerakan
-gerakan atau manuver-manuver politik.

"Ini yang mengkhawatirkan kita, sehingga kepentingan dan kesejahteraan pekerja
tidak diperjuangkan lagi secara proporsional,'' kata Menaker Fahmi Idris
menjawab pertanyaan wartawan sesaat sebelum dimulainya Sidang Kabinet
Bidang Ekkuin, di Bina Graha, Jakarta, kemarin.

Di antara pemimpin pekerja yang dimaksudkan itu adalah Ketua Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan. Menurut Menaker, ketika
ditahan, Muchtar Pakpahan memang mendapat dukungan luas dari rganisasi-
organisasi serikat pekerja internasional.

Namun yang kini patut disayangkan, para pekerja dihasut oleh SBSI untuk ikut
berdemonstrasi. ''Sekarang tergantung pada pekerjanya, mau dihasut atau tidak.''
(eh,A20-29a)

[Pimpro]

Media Indonesia Kamis, 2 Juli 1998

Program Jaringan Pengaman Sosial Terlambat.
Awas! Bom Waktu Siap Meledak

OPINI & MEDIA ANDA

MEGAWATI Soekarnoputri menolak undangan Presiden BJ Habibie (meski BJ Habibie seperti
'mengemis' untuk itu), tulis media massa. Beberapa hari sebelumnya, masih kata koran: Prof
Subroto dari Gema Madani juga tak bersedia meluangkan waktu untuk memenuhi undangan Habibie.
Apa yang dapat ditafsirkan dari dua kejadian itu adalah
negara telah hancur dan kehilangan power.

Intensitas perampokan bersenjata (beberapa di antaranya memakai senjata laras panjang yang
tidak biasa dimiliki kalangan awam) belakangan meningkat. Fakta ini melukiskan wajah Ibu Kota
yang tidak aman.

Jika dua hal itu (hancurnya negara dan meningkatnya kriminalitas) berkembang jauh, maka nyaris
tak ada yang dapat diharapkan dari pemerintahan saat ini untuk memulihkan ekonomi. Bahkan IMF
sekalipun tak mampu menolong, terlebih lembaga bersedia mengucurkan dananya (US$1,5 miliar
terlalu sedikit untuk persoalan yang begitu besar) di saat situasi telanjur berantakan akibat
kerusahan 13-14 Mei.

Kenapa? Pemerintah yang tidak kuat dan tak mampu mengkoordinasikan program di saat krisis jelas
kurang efektif mengatasi masalah. Tambahan lagi, pemerintah yang telah kehilangan power itu,
juga dipaksa untuk meluangkan waktu dan energi menghadapi lawan-lawan politiknya yang terus
memberinya pekerjaan rumah. Setiap hari ada
saja sentilan yang dialamatkan kepada kabinet.

Bayangkan sudah satu tahun krisis berlangsung (2 Juli 97 - 2 Juli 98) dan Indonesia masih
berkutat pada perombakan APBN sampai tiga kali. Setengah tahun pertama bank sentral hanya
bergulat pada pengaturan kurs rupiah, di situ ada intervensi pasar dan pencabutan band
intervensi. Setengah tahun berikutnya disibukkan oleh diskusi yang menghabiskan waktu soal CBS,
tarik ulur dengan IMF soal subsidi serta anggaran, dan terakhir
pergolakan politik.

Dua belas bulan berlalu tanpa hasil adalah sesuatu yang sia-sia. Meskipun pada akhirnya
pemerintahan Habibie menyediakan dana untuk jaringan penyematan sosial sebesar 7,5% dari PDB
pada APBN revisi terakhir, 25 Juni 98, namun harus diakui hal itu sudah terlalu terlambat dan
terlalu kecil untuk persoalan yang sudah telanjur parah akibat kerusuhan berdarah 13-14 Mei.

IMF, lembaga yang tadinya diharap bak dewa penolong, toh tak mampu berbuat banyak. Kesediaannya
mengucurkan dana US$1,5 miliar delapan bulan setelah diundang oleh Jakarta harus diakui tak
memberi banyak efek terhadap ekonomi Indonesia. Dana US$1,5 miliar itu ibarat garam yang
diceburkan ke laut jika dibandingkan dengan, misalnya, biaya menyelamatan perbankan Rp 155
triliun yang harus ditanggung BPPN.

Dalam posisi ini, lengkaplah sudah kendala Presiden BJ Habibie dan kabinetnya untuk
mengkoordinasikan potensi publik mengatasi krisis ekonomi dalam waktu cepat.

Pertanyaannya adalah apa yang bakal terjadi dalam situasi seperti itu? Inilah kemungkinannya:
mutu kehidupan sosial turun drastis, pendapatan riil merosot, pengangguran membengkak,
kriminalitas merajalela, mereka yang berada di level kemiskinan meningkat dan program keluarga
berencana tidak berhasil karena dana untuk membeli alat kontrasepsi dialihkan untuk memenuhi
kebutuhan hidup.

Negara-negara di Amerika Latin (Argentina, Brasil, Chili, dan Meksiko) yang mengalami kerisis
dua kali yakni sekitar 1980-an karena faktor utang luar negeri dan krisis keuangan tahun 1995
(khusus Meksiko dan Argentina) mengalami gejolak sosial yang dahsyat karena mereka terlambat
menanangi program jaringan sosial akibat perdebatan politik yang berlarut-larut dan
ketidakmampuan pemerintah mendistribusikan konflik kepentingan di tingkat elite.

Nora Lustig, Chief Poverty & Inequality Advisory Unit American Development Bank, menggambarkan
tingkat kemiskinan di Amerikan Latin kala krisis terjadi melonjak 20%, kalangan menengah
kehilangan pendapatan dalam porsi yang amat besar, harga saham hancur, dan indikator kriminal
meningkat tajam (lihat tabel).

''Semua itu terjadi karena pemerintah negara yang terkena krisis di Amerika Latin terlambat
mengantisipasi program social safety net (jaringan pengamanan sosial-red),'' ujar Lustig pada
The Asia Development Forum di Manila baru-baru ini.

Keterlambatan seperti itu jika terjadi di Indonesia sama artinya bom waktu yang siap meledak.
Kenapa? Tidak saja magnitut krisis yang terjadi di Asia jauh lebih besar dibandingkan di
Amerika Latin, juga karena iklim politik dan pelaku di dalamnya tidak berada pada level
kematangan yang memadai untuk sebuah proses demokrasi.

Tanda-tanda bom waktu yang bisa disaksikan di lapangan adalah membludaknya pengamen di
perempatan jalan (kalau Anda masih sempat memperhatikannya), asongan yang menjajakan dagangan
di lampu merah lebih banyak dari biasanya, pengemis usia muda menjamur dan, itu tadi,
perampokan bersenjata atau pencurain di berbagai
tempat terjadi secara terang-terangan.

Dalam masa yang tak terlalu lama dari sekarang, kompleksitas permasalah itu bertambah rumit
dari saat ini. Pasalnya, sekitar 15,4 juta orang (Bank Dunia menyebutkan 20 juta orang dan akan
terus betambah) yang terkena PHK mulai tak mampu membiayai hidupnya. Bukan hal yang mustahil
jika mereka akan turun ke jalan-jalan meminta
diberi kerja.

Kena getahnya

Sementara mereka yang sudah berada di bawah garis kemiskinan pun makin terpuruk. Pemerintah
memperkirakan 30 juta orang akan jatuh di bawah batas kemiskinan dari 17 juta sebelum krisis.
Berapa pun angkanya, satu yang pasti pemerintah dan swasta tak mapu memberinya makan karena
roda ekonomi mengalami kontraksi pertumbuhan
(minus) 10% -- angka IMF ini terlalu optimis karena pada tiga bulan pertama 1998 pertumbuhan
ekonomi menurut data BPS sudah minus 8,5% dengan sektor konstruksi yang paling menderita karena
tumbuh minus 27,2% lalu disusul manufaktur yang mengalami pertumbuhan negatif 18,6%. Kedua
sektor ini menyerap tenaga kerja kasar
paling banyak, sehingga kontraksinya tentu membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Tidak
hanya itu. Orang yang menggantungkan hidupnya di kampung dari hasil pekerjaan kerabatnya di
kota ikut terkena getahnya.

Coba dengar apa kata Agus. ''Dulu di kampung saya, gaplek hanya untuk sapi, sekarang keluarga
saya terpaksa memakannya. Tak ada pilihan, penghasilan saya di sini tak menentu lagi,'' ujar
Agus, kuli bangunan dari Purwodadi yang beruntung dapat kerjaan setelah beberapa bulan ngangur.
''Tiap hari saya dengar orang ramai bicara politik,
saya tidak mengerti mengapa begitu. Tadinya saya pikir hidup bertambah baik dengan situasi
seperti ini, nyatanya tidak.''

Nasib Nobet lebih parah lagi. Ia kena PHK Februari lalu dan kini Nobet merasa kehidupan semakin
berat karena harus memberi makan dua anak dan istri. ''Saya terpaksa ngobyek apa saja supaya
dapat memberi anak-anak makan,'' katanya. ''Tetapi, tetap saja ini terasa berat, karena
harga-harga terus melonjak. Kepada istri saya bilang
supaya irit kalau tidak mau kelaparan besok.''

Agus dan Nobet tidak paham dan sangat mungkin buta tentang apa yang terjadi di tingkat elite.
Tidak masuk dalam logikanya dan sangat mungkin tak memiliki imajinasi yang kuat untuk mengerti
kenapa orang saling berlomba membuat partai atau saling serang opini di media massa. Yang dia
tahu adalah kehidupannya bertambah berat. Bisa jadi Agus dan Nobet (dan jutaan Agus serta Nobet
lainnya) tidak memiliki pikiran panjang jika kondisi
ekonominya makin terpuruk, dan saat itulah bahaya mulai mengancam negeri ini.

Sigit, pedagang di Blok M, juga tidak mengerti dengan situasi saat ini. Ia mengaku heran
gerakan reformasi yang seharusnya membawa perubahan yang lebih baik, nyatanya menjadikan rakyat
semakin susah. ''Saya tidak tahu apa yang direformasi, melihat kenyataan ekonomi rakyat semakin
parah,'' ujarnya seraya menambahkan tokonya
mungkin tutup dalam tiga bulan lagi jika omzetnya terus turun.

Dia mengungkapkan kebingungannya terhadap pernyataan para politikus tentang reformasi, partai
baru, dan pernyataan politik lainnya, yang tidak mengubah keadaan semakin membaik.

Dengar juga keluhan Sandra, warga keturunan Cina, yang membuka toko jam di kawasan yang sama.
Akibat cara reformasi yang salah banyak rakyat yang menderita, kata warga keturunan itu.
Bahkan, katanya, salah satu kerabatnya terpaksa harus masuk rumah sakit jiwa karena tidak tahan
melihat anaknya menjadi korban perkosaan pada peristiwa kerusuhan yang lalu. ''Inikah yang
dinamakan reformasi?'' tanya Sandra tak mengerti. ''Omzet saja anjlok 70%.''

Mau tahu hal lain yang bisa terjadi jika politik tak menentu sementara ekonomi tak diurus
dengan baik? Kualitas kontrasepsi menurun sehingga angka kelahiran menjadi naik. ''Masyarakat
memilih membeli sembako ketimbang alat kontrasepsi,'' kata Menteri Negara Kependudukan Ida
Bagus Oka, suatu ketika. Ada 27 juta peserta KB dari 33 juta pasangan usia subur saat ini yang
berpotensi tidak melakukan KB lagi. Apa yang akan terjadi? Ledakan penduduk (baby boom).
Mungkin tidak semua bayi itu hidup, tapi kehamilan mereka membuat permintaan akan obat menjadi
naik --suatu hal yang menyedot dana subsidi pemerintah.***

[Pimpro]

Hisbullah wrote:

Issuenya rejim lama alias Soeharto, juga WNIK Cina sepupunya om Liem, betulkah
itu ???

> Alasannya, dunia tidak akan gempar bila yang mati adalah orang Islam.

> Kalaupun ada yang mengecam paling-paling negara Islam yang tidak ada
> apa-apanya.
> Anggap saja angin lalu. Lagi pula negara-negara Islam sedang sibuk
> membenahi negaranya sendiri yang memang belum semaju dunia barat.
>
> Puluhan ribu orang Islam gugur di Aceh dan Tanjung Priok. Adakah
> dunia gempar? Pernahkah kita melakukan penyelidikan serius? Tapi
> bila yang mati orang Timor-Timur, dunia barat (bahkan newsgroups
> Internet) beramai-ramai buka mulut.

Bukan lagi ramai buka mulut bung Hisbullah, semua dibukanya sambil

meratap........tak kunjung reda, saat itulah saya rasakan Globalisme ternyata
hanya untuk kepentingan mereka..... dari Perancis, Amrik, Aussie, dll mereka
terus menyudutkan Islam model gaya dan lagak si Mukhtar Pakpahan.......

> Kehendak rakyat tidak bisa diredam selama-lamanya. Kelak suatu

> saat bendungan itu akan hancur juga. Ini hanya masalah waktu.
> Contoh paling nyata adalah jatuhnya pemerintahan Soeharto.
> Sayangnya walau sekarang sudah jaman reformasi tapi cakar dan
> pengaruh kekuatan lama masih terbenam erat. Masyarakat masih
> ditakut-takuti kabar bohong tantang akibat dari berdirinya
> partai/negara Islam. Ada yang bilang semua orang harus masuk
> Islam, semua wanita harus pakai jilbab, tidak ada bioskop, tidak
> ada gereja, bahkan orang-orang China akan disunat semua. Padahal
> pemerintahan Islam sangat melindungi dan memberi kebebasan
> beragama terhadap pemeluk agama lain. Orang harus berpikir
> berkali-kali bila berniat melakukan kejahatan (korupsi,
> penodongan, perkosaan, penjarahan, pembakaran, dll) karena
> hukumannya bisa membuat orang benar-benar kapok.

Sebagai buktinya hukum yang diberlakukan di Arab Saudi sangat keras, makanya

tidak orang Cina yang mau Immigran kesana !! tul nggak

> Malah saya kira justru orang non-Islamlah yang paling merasa

> diuntungkan.
> Keselamatan diri dan kebebasan beragama mereka lebih terjamin,
> tapi mereka terbebas dari hukum Islam yang terkenal keras karena
> hukum Islam hanya boleh dijatuhkan ke orang Islam. Insya Allah
> dalam negara Islam kejadian seperti tanggal 14 Mei 1998 tidak
> akan terulang lagi.

Insya Allah

Pimpro

[Pimpro]

Ali akim wrote:

Pimpro wrote:

Pakpahan Berusaha Mendiskreditkan Habibie

NEW YORK (Waspada): Salah seorang pengamat Indonesia di Amerika Serikat, Gregory Cole menilai pernyataan-pernyataan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Mukhtar Pakpahan setelah bebas dari tahanan, seringkali membingungkan.

"Saya tidak paham apa yang sebenarnya dikehendaki Pakpahan," katanya dalam perbincangan dengan Antara di New York, Senin malam waktu setempat (Selasa (30/6) WIB). memberi kesan bahwa pimpinan SBSI itu berusaha mendiskreditkan Presiden Habibie.

Belum lama ini misalnya, Pakpahan menganjurkan demo buruh, dan terakhir menuding intelektual  muslim dan umat Islam Indonesia sebagai pihak yang berada di balik kerusuhan yang terjadi di Jakarta, dan beberapa tempat lainnya di Indonesia.
 

MUKHTAR PAKPAHAN ITU SEBETULNYA HANYA MENGINGINKAN KEKACAUAN, TETAPI TIDAK PERNAH MEMBERI SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH, PENGECUT LAGI MENYURUH ORANG LAIN DEMO DIA LARI KE SURABAYA.

DAN LIHAT USULANNYA YANG MENGAJAK SEMUA PEGAWAI NEGERI GOLONGAN RENDAH UNTUK BERGABUNG DENGAN PARTAI BURUH DAN AGAR MENUNTUT GAJI MINIMUM Rp. 650.000,- YANG TERNYATA TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN, BAGAIMANA INI ???? --- SEMUA ITU KHAN LAIN MAS MUKHTAR?, PEGAWAI NEGERI DAPAT PENSIUN SEDANG BURUH TIDAK. ANDA RUPANYA MASIH PERLU BACA BANYAK PERATURAN PERMAINAN.

Dalam wawancara yang dimuat Harian International Herald Tribune, Pakpahan antara lain juga menuding bahwa gerakan Islam di Indonesia tergolong fundamentalistik.

ITULAH DIA, YA ORANG YANG MACAM BEGINI INI YANG TIDAK BOLEH HIDUP DIBUMI INDONESIA, BISANYA CUMA MENGADU DOMBA SAJA.

Air susu dibalas air tuba, diapun tidak menyadari toh yang mengeluarkan dia dari Tahanan juga kelompok Reformis Moslem ???

Pada kesempatan terpisah, Ketua "Amanah International Inc", salah satu LSM keagamaan dan sosial terkemuka di New York Dr Mohammad Zubayer menilai, ummat Islam di Indonesia tidak akan mungkin menjadi "fundamentalis".

"Umat Islam Indonesia sejak lama dikenal toleran dan moderat, apalagi kini Presidennya (Habibie - Red) adalah seorang intelektual yang mempunyai pikiran luas dan terbuka," tuturnya.
 

PAK PAK-PAHAN DENGAR ITU ORANG INTELEK BICARA ??? TOLONG BANDINGKAN DENGAN ANDA KALAU BICARA.

Ada pun kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia belum lama berselang, menurut Dr Zubayer lebih dimungkinkan oleh masalah ekonomi dan adanya oknum yang mendalangi aksi tersebut.
 

SAYA LEBIH CENDERUNG KEJADIAN ITU DIKARENAKAN ADA YANG MENDALANGI, KARENA ORANG INDONESIA ITU BISA DIKATAKAN ORANG YANG PALING SABAR DAN MAU MENERIMA DIDUNIA INI, COBA ANDA PIKIR SUDAH DIJAJAH BERPULUH-PULUH TAHUN BARU BERONTAK, ITU SEJAK JAMAN PORTUGIS DULU MENJAJAH SAMPAI YANG DISEBUT ORDE BARU.

Benar, Kalau Pribumi mau dari dulu saja jauh hari sebelum ekonomi dijarah oleh Engkong Engkong Melarat !!

Sementara itu salah seorang warga Indonesia yang telah lebih dari 20 tahun bermukim di New York, H Achyar Hanif MA menyesalkan pernyataan-pernyataan Mukhtar Pakpahan yang tendensius.

"Dalam situasi rakyat yang sedang mengalami kesusahan sekarang ini, tuding-menuding seperti dilakukan Pimpinan SBSI yang disebut-sebut telah menerima bantuan uang dari Amerika itu seharusnya dihentikan," tegasnya.
 

SETUJU BETUL

"Pakpahan juga mestinya berterima kasih kepada Presiden Habibie yang membebaskannya dari tahanan. Tapi kenyataannya pimpinan SBSI itu kini malah berusaha menyudutkan Habibie," katanya.(antara)
 

PAK-PAHAN INI ADALAH SALAH SATU CONTOH PAHLAWAN KESIANGAN YANG BICARA DAN BERJALAN TANPA BUSANA, ARTINYA DIA TIDAK TAHU RASA TERIMA KASIH DAN TIDAK TAHU MALU.

Jangan Jangan tidak punya Muka, soalnya masih ketinggalan di LP Cipinang....

Pimpro
 

[Pimpro]

BOB HASAN DILARANG KE LUAR NEGERI

JAKARTA (SiaR, 1/7/98), Pemerintah Indonesia melarang kawan lama
Soeharto, Mohammad "Bob" Hasan dicegah bepergiaan ke luar negeri. Bersama
puluhan bankir lainnya Bob, konglomerat itu tidak bisa bebas bepergian ke
luar negeri. Sumber-sumber di Direktorat Imigrasi menyebutkan, Bob dicekal
berkaitan dengan pemalsuan surat-surat berharga di Bank Umum Nasional, yang
swasta yang dipimpinnya, bernilai trilyunan rupiah.

Memang, belum ada pemeriksaan atas tindak kriminal Bob, pemilik
Majalah Berita Mingguan GATRA di bank itu, namun ada upaya ke arah hal
tersebut. Bob belakangan juga dihukum membayar Rp 52 milyar atas perusakan
lingkungan karena perusahaan HPH miliknya terbukti menyebabkan terbakarnya
hutan.

Bob kini menghindar dari publik setelah jatuhnya Soeharto. Setelah
ikut disingkirkan dari kabinet oleh Presiden BJ Habibie, Bob kembali
diberhentikan oleh Habibie sebagai anggota MPR RI Utusan Golongan.

Di masa kekuasaan Soeharto Bob Hasan adalah operator bisnis keluarga
Soeharto. Ia, bersama-sama Sudharmono dan Bustanil Arifin juga
mengoperasikan yayasan-yayasan Soeharto hingga bisa mengumpulkan dana yang
sangat besar.***

[Pimpro]

BERITA UTAMA WASPADA

KAMIS, 2 JULI 1998

Menkeh: Muchtar Pakpahan Bisa Ditangkap Kembali

MEDAN (Waspada): Menteri Kehakiman RI DR Muladi, SH mengatakan, Muchtar Pakpahan
bisa ditangkap kembali, kalu benar dia melakukan tindakan melanggar hukum.

"Kalau ada orang yang berusaha menggulingkan pemerintah, itu namanya makar.
Kalau memang terbukti, orang seperti itu bisa ditangkap kembali", ujar Menkeh
Muladi, SH menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela kunjungan kerjanya ke
Kantor Imigrasi Medan dan LP Tanjung Gusta Medan.

Kata Menkeh, seharusnya Muchtar itu tau berterimakasih. Sudah dibebaskan bikin
ribut, malah lancang mau menggulingkan pemerintahan Habibie. Itu merupakan
perbuatan terlarang. Akibatnya banyak orang menuding kenapa orang seperti itu
kok dibebaskan. Dan yang menjadi korban napol lainnya.

Hendaknya kalau sudah dibebaskan, kata Menkeh, harus menghormati hukum dan
norma-norma yang berlaku. Jangan menimbulkan masalah. Demontrasi silahkan tapi
dengan damai dan sopan serta dengan cara yang tidak melawan hukum. "Secara lisan
Muchtar sudah diperingatkan", ujar Muladi, SH.

Pada hari yang sama, Mensesneg Akbar Tanjung ketika dihubungi di Jakarta
mengatakan, keberadaan Muchtar Pakpahan yang diisukan anak tokoh PKI, masih
perlu diselidiki untuk mendapatkan kebenaran.

"Sudah ada ketentuan mengenai hal itu. Kalau soal PKI atau komunisme, kita semua
anti," kata Akbar Tanjung.

Mensesneg mengatakan, pembebasan Pakpahan disemangati oleh gerakan reformasi.
Pembebasan itu meliputi kriteria tidak melanggar konstitusi, tidak melakukan
kegiatan yang melawan pemerintah dan tidak melakukan kriminal.

"Jika setelah dibebaskan melakukan tindakan itu bukan tidak mungkin ditindak
kembali. Kebebasan itu bukan beerarti segala-galanya," ujar Akbar Tanjung.

Napol Yang Akan Bebas

Menyangkut napi politik yang bakal dibebaskan, Menkeh Muladi mengatakan, saat
ini ada 200 napi yang sedang dievaluasi. Saat ini mereka diteliti kasus
perkasus. Ada tiga kriteria Napol yang tidak bisa dibebaskan, yakni Komunis,
anti Pancasila dan terlibat tindak pidana. Untuk tiga kriteria ini mereka belum
bisa dibebaskan.

Kriteria ini bukan putusan Menteri Kehakiman, tapi merupakan putusan kabinet.
Karena kasus komunis beberapa tahun lalu masih membuat kita trauma. Muladi
membantah adanya tekanan dari pihak luar tentang pembebasan napol ini. Karena
saat ini banyak pelarian ke luar negeri yang ingin kembali, namun masih kita
cegah.

Dalam kunjungan ke LP Tanjung Gusta ini Menkeh sempat berdialog dengan beberapa
napol diantaranya Timsar Zubir terpidana seumur hidup dalam kasus Komando Jihad
dan beberapa napol GPK Aceh. Dalam dialog tersebut para napol mengharapkan agar
pemerintah segera membebaskan mereka, mengingat saat ini sudah masuk pada
era reformasi.

Menurut napol tersebut, sedangkan napol PKI sudah banyak yang bebas sebelum era
reformasi. Kenapa kami tidak. Timsar Zubir kepada wartawan menyatakan
keyakinannya dalam waktu dekat mereka akan dibebaskan pemerintah. "Saudara
saudara berdoalah, kami akan berbuat yang terbaik", ujar Menkeh Muladi, SH
kepada para napol tersebut.

Ketika keluar dari LP Tanjung Gusta tersebut Menkeh disambut isteri Timsar Zubir
yang mohon kepada Menkeh agar membebaskan suaminya. Isteri Timsar kepada
wartawan mengaku saat ini dia sedang sakit dan diinfus di rumahsakit. Namun
begitu mendengar Menkeh datang ke LP, dia segera mencabut infus tersebut dan
segera meluncur ke LP tersebut. Menanggapi permohonan isteri Timsar itu Menkeh
mengharapkan agar bersabar, kami pasti akan memperhatikannya.

Sementara itu Kepala LP Tanjung Gusta Medan Sindhu Krisno BCiP menjawab
pertanyaan
wartawan mengatakan, di LP Tanjung Gusta saat ini ada 26 napol yang terdiri dari
satu napol PKI Isnanto terpidana mati, satu napol Komando Jihad Timsar Zubir
terpidana seumur hidup yang telah menjalani hukumannya selama 22 tahun dan 24
lainnya napol GPK Aceh. Nama nama napol tersebut sudah dikirim ke Menkeh
beberapa waktu lalu, ujar Sindhu Krisno.

Dalam kunjungan ke LP Tanjung Gusta Medan itu Menkeh Muladi, SH didampingi
Kakanwil Depkeh Sumut Drs.Semiyono SP, Kordinator Pemasyarakat Depkeh Sumut
Rahman Narso BCiP, Ketua Pengadilan Tinggi Sumut Mahjuddin, SH, Ketua Pengadilan
Negeri Medan Amrin D Boer, SH dan beberapa stafnya. Rabu malam Menkeh memberi
pengarahan kepada jajaran Kanwil Depkeh Sumut, pengacara dan notaris.(m40).

----------end----------

[Pimpro]

ISTIQLAL (30/6/98)# BANGKITNYA SOEHARTOISME KEMBALI?!

Oleh: Alam Putri

Harian Kompas (18/6) memberitakan bahwa Menhankam/Pangab Wiranto menilai
pandangan yang mengingatkan soal kemungkinan bangkitnya kembali
Soehartoisme, merupakan pandangan yang berlebihan. Itu penilaian yang yang
berlebihan. "Kita realis saja", ujar Wiranto seusai menghadiri pertemuan
dengan 400 ulama se Jawa Timur.

Tampaknya penilaian Wiranto yang demikian sebagai tanggapan terhadap apa
yang diingatkan Amien Rais di Madura, bahwa reformasi politik harus terus
dilakukan. Sebab, kalau berhenti, bisa-bisa menjadi come back-nya
Soehartoisme (Republika, 16/6).

Beberapa hari sebelum ini, Loekman Soetrisno, pakar sosiologi UGM
mengingatkan para reformis perlu lebih mewaspadai kemungkinan kembalinya
kekuatar anti-reformasi. Menurut Loekman, saat ini kekuatan anti-reformasi
di Indonesia masih utuh, bahkan lebih sophiscated (canggih). Dari segi dana,
kekuatan anti-reformasi masih sangat kuat. Loekman menegaskan, meskipun
Soeharto telah mundur, kekuatan anti-reformasi utuh, belum berubah dan bukan
mustahil kembali berkuasanya di Indonesia (Republika, 5/6).

Juga peneliti LIPI Mochtar Pabotingi menilai para reformis harus membuat
koalisi lintas agama, ras, suku dan kelompok. Itu harus dilakukan bila tak
ingin perjuangan mereka gagal dan memungkinkan kekuatan Soeharto berkuasa
kembali (Republika, 12/6).

Sampai di mana kebenarannya usaha untuk bangkitnya kembali Soehartoisme?
Baiklah kita menoleh sejenak ke belakang, setelah Soeharto berhenti sebagai
presiden, setelah 32 tahun ia berkuasa di bumi Indonesia.

PROBOSOETEDJO SAKIT HATI

Setelah korban berjatuhan, termasuk tewasnya 4 mahasiswa Trisakti yang
berada dalam kampus ditembak dengan peluru tajam oleh ABRI dan kemudian
ratusan korban kerusuhan berjatuhan, maka pada 21 Mei 1998, pukul 09.05 WIB
Soeharto mengatakan berhenti sebagai presiden. Berhentinya itu seakan
sukarela, sesungguhnya terpaksa karena kuatnya tekanan mahasiswa dan rakyat.

Tampaknya keterpaksaan Soeharto turun sebagai presiden, dirasa oleh
Probsoetedjo (saudara tirinya) sebagai pukulan atas dirinya juga. Untuk itu
dia mengatakan sakit hati (Republika, 22/5). Probosoetedjo sendiri kecewa
dengan mundurnya Soeharto. Kenapa Presiden negara yang begitu besar, kok
seakan tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang diingat kok yang jeleknya
saja. Kok kebaikannya sedikitpun tidak disinggung.

"Saya sedih sekali," kata Probosoetedjo, "penghinaan sudah keterlaluan.
Saya pikir berhenti jadi Presiden, itulah jalan yang terbaik bagi keluarga
Pak Harto. Memang sebaiknya Pak Harto mundur, ketimbang jadi bulan-bulanan."

Sakit hati Probosoetedjo atas penghinaan yang dialami Soeharto dan
keluarganya, menunjukkan hatinya Probosoetedjo sedang sakit. Sebab, bila
hatinya sehat, tidak sakit, tentu Probosoetedjo dengan mudah akan
menyimpulkan: ya, itulah hukum karma. Bila kita menghina atau menyakiti
orang, bersiaplah pada suatu ketika akan dhina dan disakiti pula oleh orang
lain. Meminjkam istilah Soegiarso Soerojo "Siapa Menabur Angin Akan Menuai
Badai". Apalagi bila yang ditaburnya badai...

Jika Probosoetedjo jujur pada dirinya, tentu dia akan mengakui betapa
derita dan hinaan yang dialami rakyat selama 32 tahun di bawah telapak kaki
Soeharto. Rakyat dianggap seperti kerbau belaka. Harus ikut saja apa yang
dikatakannya. Berani membantah, penjara tantangannya.

Probosoetedjo menyesali karena rakyat tidak melihat manfaatnya Soeharto,
hanya melihat kejelekannya saja. Memang, karena rakyat tidak merasakan
manfaat dari Soeharto, maka kejelekannya itu lah yang diungkapkan. Yang
menerima manfaat dari berkuasanya Soeharto hanya anak-anak dan keluarganya,
termasuk Probosoetedjo sendiri, konco-onconya serta para konglomerat.
Diantara konconya termasuk Liem Sioe Liong dan Bob Hasan.

Puncak kehinaan dan kesengsaraan yang diderita rakyat banyak ialah dengan
terjadinya krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Krisis ekonomi itu buah
dari pembangunan kapitalisme yang dijalankan Soeharto sejak ia berkuasa.
Pembangunan ekonomi yang bertentangan dengan fasal 33 UUD. Pembangunan yang
membangun KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Meski pun kutukan terhadap KKN sudah lama dikumandangkan rakyat, namun
Probosoetedjo nampaknya tak perduli saja dengan kutukan tsb. Hal itu
dibuktikan dengan pengakuannya bahwa dirinya yang mendorong Tutut mau
menjadi Mensos dimasa Presiden Soeharto masih berkuasa. Tujuannya mendorong
Tutut supaya Soeharto tidak sendirian dan ada yang mendampinginya
(Republika, 22/5).

Jalan nepotisme yang ditempuh Probosoetedjo ini menunjukkan bahwa
sesungguhnya Soeharto itu "lemah", tak kuat bila sendirian, memerlukan
pendamping dari lingkungan keluarganya. Dorongan Probosoetedjo untut Tutut
masuk dalam Kabinet tersebut adalah semacam sumbangan dari Probosoetedjo
untuk menyuburkan nepotisme.

Probosoetedjo mendorong Tutut masuk Kabinet supaya kepentingan keluarga
Soeharto, termasuk Probosoetedjo sendiri tetap terjamin. Kalau tidak,
mengapa mesti Tutut yang didorongnya? Bukankah banyak yang lain juga bisa
menjadi Mensos!

Dalam satu hal Probosoetedjo jujur. Dia mengakui, bahwa dirinya bisa
berdagang seperti sekarang (jadi konglomerat) berkat Soeharto jadi Presiden.
Kalau tidak, tentu tidak akan seperti sekarang. Meski pun Probosoetedjo
berkilah, "itu hanya peranan awal!" Justru peranan awal itulah yang sangat
menentukan. Tanpa awal, tak ada langkah berikutnya. Peranan awal itu adalah
peranan nepotisme.

Probosoetedjo juga mengemukakan bahwa mungkin Sudono Salim terangkat adalah
orang yang berdasarkan hubungan lama, karena mantan Presiden Soeharto.
Disini kelihatan kolusi yang dilakukan Soeharto dengan konco-konconya.
Karena itu kalau akan mengusut kekayaan Soeharto, kata Probosoetedjo, harus
juga diusut kekayaan yang lain, baik karena kolusinya dengan Soeharto atau
kolusinya dengan pejabat lain tanpa setahu Soeharto.

Menurut Probosoetedio kekayaan keluarga Soeharto tidak sebanding dengan
yang didapat pengusaha lain. Itu benar. Karena menurut majalah Forbes yang
terbit di AS, kekayaan pribadi Soeharto berjumlah US$ 16 miliar, sedang
kekayaan keluarganya $US 40 milyar. Soeharto adalah presiden terkaya di
dunia, di luar Raja Fahd dari Saudi dan Sultan Bolkiah dari Brunei.

Probosoetedjo memperkirakan bisnis anak-anak Soeharto sesudah Soeharto
bukan Presiden lagi, akan tetap jalan. Kenyataan di lapangan menunjukkan
jalur bisnis anak-anak Soeharto satu demi satu terus dipangkas di mana-mana.

SUDHARMONO MENGECILKAN DOSA SOEHARTO

Lain pula gaya Sudharmono, mantan Wapres, dalam membela Yayasan-yayasan
yang dikuasai Soeharto dan anak-anaknya. Mantan Wapres Sudharmono dengan tak
tanggung-tanggung mengatakan Rp 2,5 trilyun tak ada artinya" jika uang
yayasan itu diserahkan kepada pemerintah. Itu adalah akal-akalan Sudharmono
untuk mengecil-ngecilkan arti fasilitas negara yang diperoleh
yayasan-yayasan yang dikuasai Soeharto dan anak-anaknya. Padahal uang Rp 2,5
trilyun itu, kata Ahmad Tirtosudiro (Ketua ICMI). justru banyak hal yang
dapat dilakukan dengan uang sebesar itu. Pemerintah sekarang saja, tidak
mudah mendapatkan uang Rp 2,5 trilyun itu (Kompas, 8/6).

Dari 4 yayasan yang disebutkan Sudharmono, yaitu Yayasan Dharmais, Yayasan
Supersemar, Yayasan Amal Bhakti Pancasila dan Yayasan Dana Abadi Karya cukup
jelas, hidupnya dari fasilitas negara, yang Presidennya adalah Soeharto.
Ucapan Sudharmono bahwa kedudukan Soeharto dalam yayasan itu adalah pribadi,
bukan Presiden, itu hanya dalih Sudharmono untuk menyembunyikan permainan
Soeharto melalui yayasan itu. Sekiranya pribadi Soeharto itu bukan Presiden,
tetapi seorang pedagang kecil di Pasar Senen, apakah akan ada fasilitas
negara diberikan kepada yayasan-yayasan Soeharto pedagang kecil itu?

Bila dari 4 yayasan yang disebutkan Sudharmono tsb terdapat kekayaan
sebesar Rp 2,5 trilyun, hitung sajalah jumlah kekayaan yayasan-yayasan yang
Soeharto berjumlah 77 buah. Menurut George J Aditjondro, yang melakukan
riset tentang yayasan-yayasan Soeharto tersebut, bahwa dampak dari
dikuasainya yayasan itu di bidang sosial, politik dan ekonomis ada 17 macam.
Dan yang terpenting
dan pertama ialah: "Dana trilyunan rupiah yang dikuasai yayasan-yayasan ini
telah membantu Soeharto menguasai faksi-faksi di dalam ruling elite
Indonesia, dengan membuat faksi-faksi itu saling menyeimbangi dan dengan
menggeser favoritisme dari satu faksi ke faksi lain. Ini terang saja,
membuat politik nasional menjadi sangat personalized tanpa aturan main
tertulis yang telah disepakati bersama."

HABIBIE DI BAWAH BAYANG-BAYANG SOEHARTO

Presiden BJ Habibie mengatakan: pihaknya tidak perlu berbicara banyak
menanggapi anggapan yang mengatakan Presiden dan Kabinetnya sekarang masih
ada di bawah bayang-bayang Presiden RI kedua, HM Soeharto (Kompas, 7/6).

Lebih lanjut Habibie mengatakan apakah kebijaksanaan dari Menpen yang
sekarang kita hadapi, sebagai hari kemerdekaan dari media pers. Kalau memang
itu (maksudnya di bawah bayang-bayang Soeharto-pen) kenapa tidak satu bulan
yang lalu. Apa membebaskan Pakpaham dan Sri Bintang Pamungkas dan banyak
orang lain yang sudah lama permintaannnya, kenapa baru berlangsung dalam 14
hari ini. Banyak sekali yang harus diselesaikan... "bagaimana pun juga kita
mengaanggap Pak Harto adalah Bapak kita semua".

Adalah menarik apa yang dikatakan Marsilam Simanjuntak dalam hubungan
dengan langkah-langkah Habibie sekarang ini. Menurut Marsilam, "Saya lihat
apa yang dibikin Habibie adalah konsesi, memberikan kepada rakyat yang
sedang bersuasana menyalahkan yang lalu. Sebetulnya ada yang melanggar hukum
tapi suasana itu tidak bisa ditolak. Kalau Habibie bilang, Soeharto itu tidak
korupsi, gila apa dia? Dia tidak akan mendapat dukungan rakyat."

"Jadi saya mau katakan," kata Marsilam Simanjuntak, "bahwa kualifikasi dari
hal-hal yang kita anggap bagian pengembalian kedaulatan rakyat, dan sekarang
kelihatan berjalan, belum tentu keadaan sebenarnya demikian. Itu cuma
konsesi sementara untuk meraih popularitas. Habibie mau menunjukkan
bahwa ia bukan bagian dari yang lama, bukan bagian dari yang dikutuk."

Menurut Marsilam bila pembersihan perlu, maka pembersihan pertama adalah
menurunkan Soeharto dan Habibie. Ini tuntutan normatif. (Kompas, 7/6).

Tampaknya untuk menghindari dirinya agar jangan sampai dibersihkan, seperti
yang dikemukakan Marsilam itu, maka Habibie berdalih, "Perjuangan bangsa
Indonesia dan proses reformasi hanya bisa berjalan dengan baik bila
dilaksanakan secara evolusioner, bukan revolusioner. Dalam arti dilakukan
secara bertahap. Saya berikan contoh. Kalau saya mau membuat gedung 24
tingkat, saya buat tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tidak
mungkin langsung loncat ke tingkat ke sepuluh." (Kompas, 7/6)

Habibie tentu dengan sengaja tidak mengatakan bahwa tingkat pertama tidak
akan bisa dibuatnya, jika fondasinya tidak dibangun lebih dulu. Atau bila
tingkat pertama itu dimaksudnya lantai dasar, maka lantai dasar itu tidak
akan bisa dibuat, jika di atas lahan untuk lantai dasar itu masih berserakan
misalnya bangkai mobil yang jumlahnya puluhan. Bangkai mobil itu harus
disingkirkan, dibersihkan dari tempat yang akan dibuat lantai dasar tsb.
Demikian jugalah reformasi yang sesungguhnya tidak akan terjadi, jika
kekuatan-kekuatan anti-reformasi masih bercokol, tidak dibersihkan lebih
dulu. Itu tampaknya yang dimaksud Marsilam dengan dibersihkan tsb.

ANCAMAN PERTUMPAHAN DARAH

Sejumlah media pada Kamis, 18 Juni 1998 mengemukakan di beberapa tempat
telah dipasang spanduk-spanduk, diantaranya di jembatan penyeberangan Dukuh
Atas, yang berbunyi: "Hentikan hujatan/pengusutan terhadap mantan Presiden
Soeharto. Agar Tidak Jadi Pertumpahan Darah". Spanduk dengan bunyi yang sama
juga dipasang di dekat Tugu Tani - yang mempertemukan arus dari Cikini,
Senen, Gambir dan Kebon Sirih. (Republika, 22/6).

Pemasangan spanduk itu memang beriringan dengan pemberitaan media massa dan
sinyalemen beberapa pihak tentang indikasi bangkitnya kaum konservatif,
termasuk loyalis Soeharto.

Mengenai siapa sesungguhnya pemasang spanduk yang berbau teror ancaman
pertumpahan darah tersebut, menurut Parni Hadi, "...melihat sebaran dan
keserentakkan pemasangan spanduk itu, mudah diduga bahwa kegiatan itu
dilakukan oleh orang-orang yang terorganisir. Mungkin kah para pemasang
spanduk itu sama dengan penggerakan kerusuhan, pembakaran dan penjarahan
14-15 Mei yang lalu, yang sampai sekarang juga belum terungkap."

Parni Hadi selanjutnya mengungkapkan tindakan teror semacam itu harus
dihentikan... Jika tidak, tindakan serupa bisa merajalela. Itu bisa berupa
ancaman lewat telepon dan fac gelap kepada tokoh-tokoh reformasi, atau media
pro-reformasi. Bisa saja teror dibalas dengan teror. Itu akan membuat
keadaan tambah kacau. (Republika, 21/6)

Mengapa Parni Hadi menghendaki teror semacam pemasangan spanduk itu harus
dihentikan? Sebab, dari kalimat yang terpampang dalam spanduk itu, jelas
sekali ancaman akan menumpahkan darah, bila mahasiswa dan rakyat masih
bergerak terus menuntut diusutnya sampai tuntas kekayaan Soeharto dan
keluarganya.

Jika kemudian sampai terjadi pertumpahan darah, tanggungjawab sepenuhnya
adalah pada kelompok pemasang spanduk itu dan bukan pada mahasiswa dan
rakyat yang bergerak terus supaya reformasi secara total di segala bidang
dituntaskan.

BANGKITNYA REJIM SOEHARTO

Dr Syamsuddin Haris melalui analisisnya "Kembali lah ke jalan yang lurus"
(Republika, 22/6) mengemukakan bahwa desas-desus tentang bangkitnya rejim
Soeharto ke panggung kekuasaan politik mendominasi pembicaraan publik pekan
lalu. Sejauh mana kebenaran desas-desus tersebut, dan kalau benar apa
implikasi politiknya bagi kelangsungan Orde Reformasi?

Ada beberapa fakta yang mengindikasikan bahwa desas-desus tampaknya
mendekati benar. Pertama, makin tajamnya pertarungan internal DPP Golkar
menjelang penyelenggaraan Munas Luar biasa pada Juli l998 mendatang. Yang
menarik, konflik "merebut" kendali kepanitiaan penyelenggaraan Munas Luar
Biasa tak hanya terjadi antara "kubu reformasi" dan "kubu status quo" -
pendukung bangkitnya kembali rejim Soeharto -, tetapi juga diantara Soeharto
sendiri.

Ke dua. Pencopotan tak beralasan terhadap Jaksa Agung Soedjono Atmonegoro,
justru ketika Soedjono tengah gencar mengusut kemungkinan keterkaitan
Soeharto dengan KKN. Bisa jadi pencopotan Jaksa Agung merupakan hasil dari
tekanan luar biasa para pendukung Soeharto terhadap Presiden BJ Habibie.
Sementara itu keluarga Soeharto mulai menggunakan jasa pengacara untuk
membela kepentingan politik maupun ekonominya.

Ke tiga. Mulai menguatnya "rekayasa" untuk menolak dan mengkambing-
hitamkan gerakan reformasi. Unjuk rasa menolak kedatangan Amien Rais di
Pasuruan, Jatim, rasanya sulit dikategorikan sebagai murni protes kaum
nahdiyin. Apalagi pimpinan NU setempat telah memberikan klarifikasi bahwa
unjuk rasa tidak dilakukah warga NU. Juga siaran berita nasional TVRI pekan
lalu, opini publik mulai digiring, seakan-akan kerusuhan, penjarahan,
pembakaran dari krisis ekonomi adalah dampak reformasi.

Perkembangan mutakhir ini tentu merisaukan, mengingat tuntutan masyarakat
terhadap reformasi menyeluruh, terutama di bidang politik, belum dipenuhi.
Soeharto memang sudah sebulan mundur dari jabatannya, tapi format politik
Orba yang berbasiskan kerjasama saling menguntungkan antara ABRI, Birokrasi
dan Golkar, belum sepenuhnya berobah. Gejala politik mutakhir di atas bisa
jadi merupakan upaya kaum Soeharto untuk mengikat dan mengukuhkan kembali
struktur dasar politik ORBA tersebut.

Menurut Nurcholish Madjid ketika ditanya seberapa besar sebenarnya kekuatan
Soehartois untuk kembali ke panggung politik nasional itu, mengatakan
kekuatan mereka itu tidak terlalu besar. Kekuatan mereka yang nggak seberapa
itu, mekanismenya pragmatis betul... untuk tidak menyebut mekanisme uang
(Kompas, 29/6).

CIRI-CIRI SOEHARTOISME

Meski pun telah banyak yang berbicara tentang Soehartoisme, namun
rasanya belum ada yang merumuskan ciri-ciri Soehartoisme tersebut.
Berdasarkan pengalaman selama 32 tahun Soeharto berkuasa, dapat dikemukakan
antara lain:

1. Fasisme: ideologi otoriter yang memuJa superioritas nasional. Anti
komunisme dan liberalisme (lihat Buku Putih G.30-S pemberontakan PKI) yang
diterbitkan Sekneg thn 1994, ruangan Glosari, lampiran, halaman: 65.
2. Diktator: anti demokrasi, hak azasi manusia dan keterbukaan.
3. Munafik[1]
4. Manipulator[2]
5. Teroris: akan menculik[3]; melakukan penembakan misterius.[4]
6. Membangun KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Semua anak-anaknya
Soeharto telah berhasil jadi konglomerat. Juga sementara kerabat dan
konco-konconya.

Dalam pidato kenegaraan 16 Agt 1967 di depan DPRGR, Soeharto
berjanji untuk melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan
konsekuen. Untuk menggoalkan konsepnya apa yang dinamakan Konsensus
Nasional, yang memberi hak padanya untuk mengangkat 1/3 anggota MPR dari
ABRI, ditolak dan dilumpuhkannya Pasal 37 UUD 1945. Ia menolak diadakannya
perobahan UUD 1945, meski pun Pasal 37 UUD 1945 membenarkan dibolehkannya
ada perubahan bila sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam
sidang menghendakinya.

Dalam pidato kenegaraannya 16 Agt 1975, Soeharto mengemukakan
masyarakat Pancasila adalah Sosialistis Religius. Dengan ciri-ciri pokok:
tidak membenarkan adanya kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan,
pemerasan, kapitalisme, feodalisme, kolonialisme dan imperialisme. Dalam
prakteknya pembangunan yang dilakukannya ialah pembangunan kapitalisme, yang
telah melahirkan ratusan konglomerat. Pemerasan atas kaum buruh dibenarkan
atas nama Hubungan Industrial Pancasila.

Supersemar yang jelas "surat perintah" pengamanan, dianggapnya surat
pelimpahan kekuasaan; Sapta Marga yang mengatakan tunduk dan setia kepada
UUD 1945 dikatakannya tidak menghendaki adanya perubahan UUD 1945, padahal
fasal 37 UUD 1945 membuka kemungkinan adanya perobahan UUD 1945; P-4
dikatakannya bukan tafsir Pancasila, tetapi harus menjadi pegangan semua
warganegara. Jadi pegangan hidup warganegara bukan Pancasila!

Kita juga bisa melihat pidato Presiden tanpa teks di depan RAPIM ABRI 27
Maret 1980 di Pekanbaru. Pengakuan Presiden Soeharto kepada Ramadhan KH,
penulis otobiografinya, juga menarik untuk disimak. Soeharto menyatakan
bahwa penembakan bromocorah di tahun 1983 yang semula dikenal sebagai
penembakan misterius (petrus), sesungguhnya bukan misterius, tetapi resmi
dilakukan oleh aparat negara, sebagai shock therapi terhadap keberutalan
bromocoroh di tahun 1983 (lihat Kompas, 8/12/1938).

Bila ciri-ciri seperti itu terdapat dalam masyarakat, meski pun
Kepala Pemerintahannya bukan Soeharto, maka pemerintahan tersebut pada
hakikatnya adalah pemerintahan Soehartois, atau katakanlah bangkitnya
kembali Soehartoisme sesudah Soeharto lengser keprabon.

Bagaimana dengan Kabinet Reformasi BJ Habibie? Kenyataan di lapangan
menunjukkan masih tetap menjalankan garis fasisme. Menolak membebaskan
tapol/napol yang diperkirakan berpaham komunisme. Pemerintahan Habibie juga
masih tetap anti-demokrasi dengan membatasi gerakan rakyat berdemonstrasi
dan mogok; masih tetap tidak transparan dalam mengganti Jaksa Agung Soedjono
Atmonnegoro. Juga masih tetap munafik dengan mengatakan sebagai reformator,
namun dalam prakteknya tidak melaksanakan reformasi secara total di segala
bidang.

Selain itu rejim Habibie juga masih memanipulasi kata-kata "menolak
bangkitnya kekuatan lama", dengan mengaburkan siapa yang dimaksud "kekuatan
lama" itu: Soehartoisme atau Soekarnoisme! Masih tetap adanya ancaman teror
melalui pemasangan spanduk "agar jangan terjadi pertumpahan darah", bila
terus mengusut mantan Presiden Soeharto dan masih belum secara tuntas
menghapuskan KKN.

Ya, Soehartoisme masih berjalan, atau katakankah hendak bangkit
kembali di bawah Kabinet Reformasi BJ Habibie.

Sebagai catatan bisa dikemukakan di sini, "lima komponen budaya
negatif Orde Baru" yang sempat muncul dalam diskusi Refleksi Agenda
Reformasis, telaah budaya, politik dan ekonomi yang diselenggarakan Kompas
bersama dengan Universitas Paramadina Mulya 15-16 Juni 1998 sebagai :

1) Feodalisme pribumi yang membelenggu, memperdungu dan melayukan jiwa
kawula kecil menjadi hamba-hamba bermental jongos-babu-kuli;
2) Peniruan sistem dan struktur eksploatatif Hindia Belanda;
3) Imitasi fasisme paksaan dan kekerasan keji yang diwarisi dari sistem
model pemerintahan balatentara pendudukan Dai Nippon;
4) Pemaksaan fisik maupun psikologis oleh berbagai visible and invisible
networks of transnasional super-powers yang beroperasi di Indonesia;
5) Adat kebiasaan atau kebudayaan ratusan tahun hukum rimba tropika:
jagoan/benggol/genthokecu/"ninja" darat maupun perompak bajak laut. (Kompas,
24 Juni 1998).

KESIMPULAN

Sesungguhnya tidak lah luar biasa, bila Soeharto berusaha bangkit
kembali. Karena dalam sejarah tidak pernah terjadi suatu kelas yang berkuasa
akan menyerahkan kekuasaannya secara sukarela. Mereka akan berusaha bangkit
kembali dengan segala daya dan upaya. Akan menghalalkan segala cara demi
tujuan. Fenomena-fenomena yang sementaranya dikemukakan dalam tulisan ini,
menunjukkan akan hal itu.

Adalah menjadi hak dan kewajiban mahasiswa dan rakyat yang berjuang
untuk terwujudnya reformasi secara total di segala bidang, guna menggagalkan
usaha Soeharto dan kelompoknya bangkit kembali. Tentu saja dengan segala
langkah yang diperhitungkan secara cermat dan tepat. Rakyat dan demokrasi
akhirnya pasti akan menang. Fasisme akan dikalahkan.***

[Ho Khia]

Wahai Pimp dan Bullah. Sadarlah kalian dan janganlah menggunakan nama
Tuhan dengan sebarangan. Jangan lah asik2 mau menangkan agamamu sendiri.
Pertamakali cari lah Tuhan Allah Mahakuasa dan gentar lah dihadapan Nya.
Takutilah Dia dan jangan menakuti orang lain. Janganlah memperjaungkan
nama orang yang tidak pernah wujud di dunia melainkan perjuangkanlah nama
Tuhan Allah Mahapengasih dengan damai. Janganlah mengucapkan insak Allah
karena ia bisa boleh menjadi insaf Allah.

[-...@---.---]

ho khia,
lu kalo ngereply mail saya jangan hanya mengambil
beberapa kalimatnya saja dan menghapus beberapa kalimat lainnya !!
saya keberatan dan merasa dirugikan.

[Dawn of a New Era]

Juga tidak salah kalau negaranya kaya minyak!

vladimir wrote:

> HO DAN PIMPRO,
>
> NEGARA ISLAM TIDAK AKAN BERDIRI MAKMUR JIKA NEGARA ISLAM ITU
> DI DIRIKAN BERDASARKAN ATAS BERGELIMPANGAN DARAH DAN MAYAT-2 ANAK KECIL
> DAN DEWASA TERLEBIH DAHULU. NEGARA ISLAM BERDIRI MAKMUR JIKA NEGARA ITU
> BERKEMBANG DI PEREKONOMIAN SEGALA PENJURU DAN MORAL AKLAK DI JUNJUNG
> TINGGI TANPA ADANYA PERTUMPAHAN DARAH UNTUK MENDIRIKAN NEGARA ISLAM TSB.
> ITULAH NEGARA ISLAM YANG DI BERKAHI OLEH ALLAH.
> CONTOH : BRUNEI DARRUSSALAM.
>
> PEACE

[vladimir]

[Alexander Limputra]

Wah, bila bener ada follow upnya ini awal yang baik.

Tetapi kalau baca tulisan George Aditjondro di artikel "Adili Suharto, Habibie, dan
antek2nya" paling tidak ada 100 lebih Yayasan.

Apakah ini akan diselidiki berikutnya atau ??

L

[Pimpro]

BERITA UTAMA WASPADA

JUMAT, 3 JULI 1998

Pakpahan Putar Balikkan Fakta:
Tidak Mengaku Tapi Minta Maaf

JAKARTA (Waspada): Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Ummat, M Syafii Anwar
mengatakan, pernyataan Muchtar Pakpahan yang menyebut majalah Ummat salah
mengutip komentarnya adalah memutarbalikkan fakta.

"Ketua Umum SBSI itu telah melakukan distorsi dan memutarbalikkan fakta," katanya
ketika dihubungi di Jakarta Kamis (2/7) berkenaan dengan pernyataan ma'af Muchtar
Pakpahan kepada Ummat Islam namun dia tidak mengaku salah, malah menyebut
kesalahan berada pada majalah Ummatdan Republika yang mengutip majalah tersebut.

"Kami sudah menawarkan untuk mendengarkan kaset itu, tapi dia tidak mau dan juga
tidak mau menggunakan hak jawab," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Sri Bintang
Pamungkas mengatakan, Pakpahan mengatakan itu (Isalm pundamentalis) karena tidak
memahami dengan baik dan tidak mengetahui apa itu Islam. Jadi, tidak layaknya dia
memberi komentar terhadap yang tidak dia ketahui," katanya pada pertemuan di PUDI
Lampung, Selasa (30/6) malam.

"Saya tidak akan bicara soal Kristen atau Katolik karena saya tidak banyak
mengetahuinya," tambah Bintang.

Seperti diketahui, dalam majalah Ummat edisi 29 Juni, ketika ditanya tentang
konsep
pundamentalisme Islam, Pakpahan menjawab: "Sekarang mereka (umat Islam) mengisi
hukum-hukum Indonesia yang berdasar hukum Islam. Jadi Pancasilanya oke saja, tapi
hukum--itu dalam bentuk ketentuan-ketentuan praktis--nanti akan bersumber dari
hukum Islam. Lalu kata-kata Al-Quran itu akan masuk di dalamnya.

Pakpahan mantan Tapol yang mendapat amnesti dari Presiden Habibie itu juga
mengatakan ICMI sebagai tonggak ancaman masa depan Indonesia. ICMI mempunyai
implikasi tidak langsung terhadap pembakaran gereja dan perkosaanatas orang-orang
China. Komentar seperti itu juga dimuat harian International Herald Tribune.

Menurut Wapemred Majalah Ummat, sebelum menggunakan hak jawabnya Pakpahan telah
melakukan konferensi pers. "Ini 'kan merupakan distorsi informasi yang sudah
kelewatan," katanya.

Dia mengakui Muchtar Pakpahan telah meminta rekaman kaset itu kepada Redaksi
Majalah Ummat. "Dia minta pengembalian itu di Kantor SBSI. Kami menolak karena
tidak lazim, tetapi kalau memaksa, akan menyerahkan kalau sudah ada saksinya,"
katanya.

Redaksi Majalah Ummat telah menawarkan kepada mantan Tapol itu untuk mendengarkan
rekaman kaset itu sebelum membicarakan melalui pers. "Kalau mau jujur, dengarkan
dulu rekamannya," katanya.

"Perlu kami tegaskan kami menjaga kredibilitas majalah ini, karena itu kami tidak
merekayasa rekaman, karena hal itu merupakan penghinaan terhadap profesi
jurnalistik," katanya menanggapi tentang tuduhan adanya rekayasa pada rekaman
itu.

Karena komentar Pakpahan tersebut sekelompok pemuda mendatangi rumah Ketua SBSI
itu di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (1/6). Delegasi tersebut mendesak Pakpahan
meminta ma'af kepada umat Islam Indonesia.

Putarbalik Pakpahan

Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan menyatakan
minta maaf atas adanya pernyataan di Harian Republika dan Majalah Ummat yang
menuduh ICMI dan umat Islam bertanggungjawab atas perusakan gereja dan penjaraha
WNI keturunan Tionghoa.

"Saya tegaskan, saya tidak mengatakan seperti yang dinyatakan di Majalah Ummat
dan Harian Republika itu, tetapi demi ketenangan, saya menyatakan minta maaf atas
kekhilafan Republika dan Majalah Ummat" katanya di sela-sela Seminar Perburuhan
di Jakarta Kamis.

Sebelumnya, Majalah Ummat dalam edisi 22 Juni 1998 menuliskan hasil wawancaranya
dengan Muchtar Pakpahan yang salah satu isinya mengomentari peran umat Islam,
khsususnya ICMI, di Indonesia.

Dalam tulisan wawancara yang dimuat Majalah Ummat, dan kemudian dikutip Republika
itu, disebutkan bahwa ICMI merupakan ancaman masa depan bangsa dan ICMI bersama
umat Islam berada di belakang perusakan gereja dan penjarahan WNI Tionghoa.

Menanggapi hal itu, ia mengatakan, telah terjadi salah kutip pada kedua media
itu, dan pihaknya sudah meminta rekaman kaset wawancara itu untuk klarifikasi.
"Tetapi sampai saat ini saya belum mendapatkannya, dan sudah menyampaikan
bantahan Jumat (26/6) lalu," katanya.

Muchtar Pakpahan juga merencanakan untuk mengajukan masalah itu ke pengadilan,
tetapi dengan pertimbangan tidak akan mendinginkan suasana, maka niat itu
diurungkan.

Menurut dia, SBSI tidak pernah berniat atau berusaha bermusuhan dengan siapapun,
terutama komponen demokrasi.

"Jika saya mengatakan itu, maka umat Islam anggota SBSI pun akan marah, tetapi
perlu ditegaskan saya tidak mengatakannya," katanya mengulangi penegasannya.
(Ant/Rep/R-m17)

----------end----------

[Pimpro]

MEDAN METROPOLITAN

JUMAT, 3 JULI 1998

Al-Washliyah Keluarkan Pernyataan:
Muchtar Pakpahan Pendusta Besar

MEDAN (Waspada): Pimpinan Wilayah Al-Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara mengeluarkan
pernyataan dan sikap terhadap Muchtar Pakpahan yang mendiskreditkan umat Islam
sebagai penyulut utama berbagai kerusuhan dalam proses reformasi.

Dalam pernyataan sikap itu, Al-Washliyah menyebutkan Muchtar Pakpahan telah melakukan
fitnah besar terhadap umat Islam dan dia dapat disebut sebagai Kazzab (pendusta besar
dan pemfitnah kelas kakap).

Pada awal pernyataannya disebutkan Al-Washliyah adalah organisasi yang senantiasa
mendukung reformasi total dan damai. Namun menolak dan anti terhadap orang-orang yang
menamakan dirinya sebagai reformis yang hanya untuk kepentingan pribadi dan
golongannya saja.

Pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketua Umum PW Al-Washliyah Sumut Drs
H.Abdul Halim Harahap dan Sekretaris Umum Drs H.Masyhuril Khamis,SH tersebut
dikeluarkan Kamis (2/7), setelah Pengurus pimpinan Wilayah melakukan rapat Pleno di
Medan Rabu malam (1/7).

Menurut Drs A.Halim Harahap pernyataan itu akan disampaikan kepada Presiden
BJ.Habibie, DPR-RI,Menhankam/Pangab,Jaksa Agung, Menkeh RI, Gubernur Sumut, Pangdam
I/BB, Kapoldasu, DPRDSU dan instansi terkait lainnya.

Dalam Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa Pimpinan Al-Washliyah menolak secara
mutlak dan tidak dapat menerima pernyataan sikap Muchtar Pakpahan dalam wawancaranya
dengan International Herald Tribune tentang pendiskreditannya terharap umat Islam
yang menyebut sebagai penyulut utama dan berada di belakang berbagai aksi kerusuhan
dalam proses reformasi dan menuding bahwa gerakan Islam di Indonesia tergolong
Fundamentalistik serta berusaha mendiskreditkan Presiden RI Prof.Dr Ing
H.BJ.Habibie bahkan menganjurkan kepada buruh untuk melakukan demontrasi.

Setelah memperhatikan pernyataan dan sikap Muchtar, Al-Washliyah Sumut menyatakan
bahwa Muchtar Pakpahan sebagai penganut agama Kristen telah melakukan fitnah besar
terhadap umat Islam dan atas sikapnya Muchtar Pakpahan dapat disebut sebagai Kazzab
(pendusta besar dan pemitnah kelas kakap).

Islam adalah agama yang cinta damai dan agama perdamaian dan umatnya senantiasa
mentaati aturan dan peraturan serta senantiaasa berupaya melakukan berbagai usaha
untuk menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Disebutkan pula, pernyataan dan tudingan Muchtar Pakpahan dapat memecah belah
kerukunan antar umat beragama yang telah terjalin erat dan baik selama ini.

Sejalan dengan itu Pimpinan Al-Washliyah Sumatera Utara mengimbau agar umat Islam
senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan serta tetap waspada terhadap bentuk-bentuk
yang dimunculkan oleh orang-orang (oknum-oknum) yang tidak senang terhadap umat Islam
seperti yang dilakukan Muchtar Pakpahan.

Umat Islam diminta agar tetap tenang dan tidak terpancing untuk melakukan berbagai
tindakan yang menjurus kepada perbuatan anarkis dan tetap melakukan kegiatan
sehari-hari yang dapat menunjang keberhasilan kehidupan keluarga.

Khusus kepada para buruh, pekerja, karyawan, mahasiswa, pemuda dan generasi muda agar
tidak ikut-ikutan serta tidak mau terhasut oleh propaganda Muchtar Pakpahan dan oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang hendak memecah persatuan dan
kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Al-Washliyah juga mengimbau dan mengharapkan agar Pemerintah dan ABRI segera
melakukan penyidikan atas iktikad Muchtar Pakpahan serta melakukan tindakan tegas
melalui jalur hukum yang berlaku termasuk kepada orang-orang/pihak-pihak yang memecah
belahpersatuan dan kesatuan bangsa dan kerukunan umat beragama.

Setan Kabir

Sementara itu salah seorang Ulama Al-Washliyah Al-Ustaz H.Zulfikaf Ibnu Hajar
menegaskan pendiskreditan dan tudingan yang dilakukan Muchtar Pakpahan terhadap umat
Islam merupakan satu penghujatan yang tidak beralasan.

Islam, kata Zulfikar Hajar sejak dari kelahirannya tidak pernah mengajarkan kepada
umatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji bahkan merugikan orang
lain dan Islam dianjurkan untuk memelihara hubungan silaturrahim kepada sesama umat
manusia.'' Dan sikap itu hingga hari ini tetap diajarkan kepada umat Islam dimanapun
dia berada dan Islam dituntut untuk mengajak orang berbuat baik
secara hikmah dan bijaksana,''kata Ustaz yang belasan tahun tinggal di Makkah dan
Timur Tengah itu. Jadi tidak ada satu alasan maupun bukti bahwa Islamlah yang menjadi
pemicu kerusuhan serta dampak yang ditimbulkannya dan ungkapan Muchtar adalah fitnah
yang cukup menyesatkan.

Karena itu, menurut Zulfikar seorang yang menfitnah agama dan pendusta agama oleh
Islam dihukun sebagai Syaithonul Kabir (Setan kabir) yang berupaya memperdaya umat
manusia agar berpecah sekaligus mengikuti kesesatannya.

Sebagai umat yang beragama dan menyebut dirinya orang yang pandai hukum, kata
Zulfikar Hajar seyogianya Muchtar Pakpahan tidak melakukan fitnah terhadap agama
orang lain yang dalam hal ini agama Islam, apalagi Muchtar sebagai penganut agama
Kristen juga pasti dia diajarkan untuk tidak berbuat semau hatinya saja terhadap
orang lain apalagi terhadap agama lain.

Dia juga menyerukan kepada umat Islam dan juga kepada semua umat agar tetap
berhati-hati dari orang-orang yang 'menyaru' sebagai perpanjangan tangan iblis untuk
memecah belah umat. ''Khusus kepada kaum muslimin saya menyerukan agar tetap
bertawakkal, bertakwa serta menelusuri serta memperdalam ajaran agama yang sekaligus
dapat menangkal setiap godaan dan hasutan yang datang,'' kata Zulfikar Hajar. (m22)

[Pimpro]

Jumat, 3 Juli 1998 40 Oknum ABRI Ditahan. Diduga Terlibat Kasus Penculikan, Orang Hilang. Asal Kesatuan Teridentifikasi BERITA UTAMA SURABAYA (MEDIA): Mabes ABRI telah mengamankan dan menahan 40 oknum ABRI untuk diperiksa berkaitan dengan kasus orang hilang dan serangkaian penculikan terhadap sejumlah aktivis dan mahasiswa. Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif menjelaskan guna mengungkapkan kasus tersebut, ABRI tidak hanya memeriksa dan menahan 40 oknum tersebut --mereka kini diperiksa di Puspom ABRI-- tetapi juga berhasil mengidentifikasi satuan ABRI mana yang terlibat dalam kasus itu. Namun, Syamsul belum bisa mengumumkan nama oknum dan satuan yang terlibat, sebab mereka masih terus diperiksa secara intensif. Dia menjelaskan untuk penyidikan di lapangan, ABRI tetap memberi kesempatan kepada tim pencari fakta untuk mengembangkan lebih lanjut kasus tersebut. "Untuk mencari pelaku memang tidak gampang. Semuanya perlu waktu," ujar Kapuspen di sela-sela acara serah terima KSAL dari Laksamana TNI Arief Kushariadi kepada penggantinya Laksamana Madya TNI Widodo AS di Surabaya kemarin. Menurut Syamsul, pemeriksaan atas ke-40 oknum ABRI itu, merupakan tindak lanjut dari apa yang pernah diungkapkan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto bahwa ada oknum ABRI yang terlibat dalam kasus orang hilang dan penculikan. Wiranto, Senin (30/6) mengakui bahwa ada oknum ABRI yang bertindak di luar prosedur dalam kasus penculikan para aktivis. Karenanya sejumlah pihak mendesak agar Pangab segera mengambil langkah konkret untuk membebaskan orang-orang yang selama ini masih raib. Menurut catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), masih ada 12 aktivis yang hingga kini tak jelas di mana berada. Ke-12 aktivis tersebut adalah Herman Hendrawan (diculik sejak 12 1998), Yani Afri (hilang sejak 26 April 1997), Sonny (26 April 1997), Suyat (Februari 1998), Dedy Hamdun (29 Mei 1997), Noval Alkatri (29 Mei 1997), M. Yusuf (7 Mei 1997), Petrus Bima (Maret 1998), Yidin Muhidin (14 Mei 1998), Hendra Hambalie (14 Mei 1998), Ucok Munandar (14 Mei 1998), dan Ismail (29 Mei 1997). Diduga mereka diculik dan diperlakukan sama dengan rekan-rekannya yang lebih dulu dibebaskan, seperti Pius Lustrilanang, Desmon J. Mahesa, Faisol Reza, Nezar Patria, Aan Rusdianto, atau Mugianto. Tiga nama terakhir -- mereka aktivis Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMID) -- saat mengungkapkan kesaksiannya selama "dihilangkan" di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 8 Juni lalu bahkan berterus terang mereka sempat dibawa ke kantor Kodim Jakarta Timur (Media 9/6). Aktor intelektual Jika begitu apakah Puspom ABRI sudah menemukan dalang atau aktor intelektual kasus penculikan tersebut? Menjawab pertanyaan ini, Kapuspen ABRI hanya mengatakan: "Itu nanti akan dibuktikan di pengadilan." KSAD Jenderal TNI Soebagyo menegaskan jika diketahui terdapat aktor intelektual yang terlibat dalam kasus tersebut, pihaknya tidak segan-segan akan menindaknya. "Kami akan menindak setiap aparat ABRI yang terlibat dalam masalah apa pun," tegasnya menjawab Media seusai menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-52 di Markas Brimob Kelapa Dua, Jakarta Timur, Selasa pekan ini. Meskipun beberapa "mantan" orang hilang saat ditemukan berada di Mabes Polri, Kapolri Jenderal Pol Dibyo Widodo -- ia akan menyerahkan jabatannya kepada penggantinya, Letjen Pol Rusmanhadi hari ini -- menegaskan instansi yang dipimpinnya sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang menghebohkan tersebut. Maka tak heran jika Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer tetap mempertanyakan kelanjutan penyelidikan kasus orang hilang. "Pengungkapan yang transparan atas kasus tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemulihan kondisi sosial politik maupun ekonomi di Indonesia," kata Downer seperti dikutip Antara saat menerima delegasi Komnas HAM Indonesia di Canberra kemarin. (Wdh/FL/TR/GI/San/D-1)

[Ho Khia]

Ha, terbukti pimp-inan WAWSU terasa kenyataan Muchtar. Kalau Muchtar
adalah pendusta agung, tidak perlu ngomong banyak2. Bisa dilihat
keliling kita tentang kenyataan nya. Kalau bukan mereka siapa lagi yang
membakar rumah2, gedong2 perbelanjaan, tokoh2, gereja2, dan memperkosa
wanita2, ibu2 dan kanak2 kecil. Adakah mereka pria2 cina atau kristen?
Tidak mungkin! Nah, sekarang siapa yang berdusta? dfG

Pimpro <pim...@hotmail.com> writes: > MEDAN METROPOLITAN

> yang cukup menyesatkan.
>
>
>

[vladimir]

SEMUA AGAMA CINTA DAMAI KARENA AGAMA ADALAH TUNTUNAN KITA UNTUK
HIDUP DI DUNIA FANA INI. DAN TIDAK MELUPAKAN AJARAN-2NYA.

HANYA KITA YANG DILAHIRKAN SEBAGAI MANUSIA YANG BISA BERPIKIR
DAN BERAKAL BUDI. DAN PADA DASARNYA ADA SIFAT-2 BAIK DAN JAHAT.

KARENA MANUSIA SUDAH JATUH DALAM DOSA DAN DIA TIDAK LAGI
MEMPERCAYAI DAN MENURUTI PERINTAH-2NYA KARENA SUDAH BOSAN
SETIAP DOA MEREKA TIDAK DI DENGAR DAN DI RIDHOI.

JADI AGAMA TIDAK MERUSAK MAKLUK HIDUP TERMASUK MANUSIA.
HANYA MANUSIA YANG TIDAK MENGENALNYA AKAN MERUSAK HIDUP
MANUSIA LAIN DAN LINGKUNGANNYA

PEACE.

Ho Khia <h...@attapchu.tng> writes: > Ha, terbukti pimp-inan WAWSU terasa kenyataan Muchtar. Kalau Muchtar

[Pimpro]

Bisnis Indonesia Halaman Depan Edisi : 04-JUL-1998

Kesuksesan nonpri diperdebatkan

JAKARTA (Bisnis): Ada dua pernyataan menarik-dan dapat diperdebatkan-dari mantan
peneliti di Litbang Kredit Bank Indonesia, Arnauly Aminullah.

Pertama, 200 pengusaha besar adalah warga keturunan Cina [nonpribumi]. "Mereka
menguasai hampir 80% aset nasional," katanya dalam seminar Menganalisa kebijakan Bank
Indonesia yang diselenggarakan Kelompok Kerja Solindo Satu di Jakarta belum lama ini.

Kedua, mereka besar lantaran didukung oleh kebijakan Bank Indonesia.

Dia mengemukakan 200 pengusaha besar mayoritas terdiri dari warga keturunan. "Itu lebih
disebabkan oleh faktor political will pemerintah yang membesarkan mereka."

Kesenjangan ekonomi, katanya, terjadi lantaran ada penyimpangan arah pemberdayaan
ekonomi rakyat kecil menjadi pemberdayaan warga keturunan.

Arnauly mengungkapkan sejak 1983 Bank Dunia ingin membantu Indonesia dengan
mengucurkan bantuan likuiditas kepada usaha kecil. Dana bantuan likuiditas itu, menurut
rencana, 50% untuk pribumi dan 50% warga keturunan. Tapi dalam prakteknya, kata dia, terjadi
penyimpangan, sehingga komposisinya 80% dikuasai warga keturunan.

Melalui program Kredit Pembauran, paparnya, dana bantuan Bank Dunia yang cukup besar itu
dikucurkan dengan mudah dan berbunga murah, 12%. "Setiap peminta kredit bisa memperoleh
pinjaman murah sedikitnya Rp 200 miliar," ujarnya.

Bahkan proposal pinzaman dari nonpri yang masuk, lanjut Arnauly, tak boleh ditolak. Bahkan,
menurut dia, beberapa orang di antaranya boleh mengambil kredit tanpa proposal dengan jumlah
yang tak terbatas.

Tanpa data

Sayangnya uraian Arnauly yang kelihatan fantastis itu tak dibuktikan secara angka maupun
fakta. Tak ada data pendukung yang bisa dijadikan referensi bahwa 200 konglomerat itu
besar lantaran kebijaksanaan BI.

Kalau dia menuduh 200 konglomerat etnis Cina menguasai 80% aset nasional, itupun masih
diperdebatkan. Mochtar Riady, chairman Grup Lippo, pernah menegaskan bahwa 50% aset nasional
dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara.

Sanggahan juga datang dari mantan Direktur Kredit Bank Indonesia Mukhlis Rasyid. Dia
menyayangkan bekas bawahannya [Arnauly] yang bisa bicara tanpa bukti dan argumentasi yang
jelas. Kalau dikatakan dana Bank Dunia yang sedianya untuk pengusaha kecil, lalu disimpangkan
untuk warga keturunan, pernyataan itu sulit dipertanggungjawabkan.

"Penyaluran dana dari Bank Dunia harus disertai laporan, dikontrol secara ketat oleh auditor
internasional dan setiap pinjaman harus ada agreement-nya. Mana bisa seenaknya
diselewengkan," ujarnya kepada Bisnis tadi malam.

Mukhlis menjelaskan Bank Dunia mempunyai program Small Enterprise Development
Program untuk pengembangan usaha kecil di Indonesia. Dalam proses penyaluran kredit
berbunga 12% tersebut, melalui perantara BRI.

Penyalurannya pun, lanjutnya, ditujukan untuk program Kredit Investasi Kecil dan Kredit
Modal Kerja Permanen. Dana pinjaman Bank Dunia waktu itu mencapai ratusan juta dolar AS, tapi
penyalurannya tepat pada obyek yang disepakati. "Kalau disimpangkan, saya rasa Bank Dunia
tidak sebodoh yang diduga Arnauly."

Mukhlis mengakui ada Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang disalurkan kepada
konglomerat tertentu sehingga ada di antara mereka yang kini menjadi besar. Tapi itu
dilakukan karena Indonesia ingin mengembangkan sawit, karet maupun kakau yang pribumi sendiri
belum mampu.

Tapi, lanjutnya, setelah besar, konglomerat itu juga dibebani tanggung jawab untuk melibatkan
usaha kecil, bahkan para transmigran. "Tapi kredit itu tak ada hubungannya dengan dana Bank
Dunia," kata Mukhlis.

Djony Edward

[Pimpro]

SUARA MERDEKA Sabtu, 4 Juli 1998

Muchtar Pakpahan Minta Maaf

JAKARTA - Ketua Umum SBSI Dr Muchtar Pakpahan memohon maaf kepada
Majalah Ummat dan seluruh umat Islam yang merasa dirugikan dan tersinggung oleh
pernyataannya.

Dalam siaran persnya kemarin, dia menyatakan Majalah Ummat telah melakukan
fungsi jurnalistik secara benar, khususnya dalam menurunkan hasil wawancara
dengan dirinya.

Dalam edisi 22 Juni 1998, majalah itu memuat hasil wawancara dengan Pakpahan,
yang menyatakan ICMI dan umat Islam berada di belakang peristiwa pembakaran
gereja dan penjarahan WNI keturunan Tionghoa, dalam kerusuhan di Jakarta 13-14
Mei lalu.

Semula, Pakpahan menyangkal pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana
dimuat Ummat. Bahkan Presidium Perserikatan Buruh Demokrat Indonesia (PBDI)
kemarin mengatakan, Pakpahan pernah mengatakan hasil wawancara dengan dia
yang dimuat di majalah Ummat telah mengalami distorsi dan berkesan sangat
tendensius.

''Pakpahan menilai Ummat tidak fair dalam menulis hasil wawancara tersebut, sesuai
dengan isu yang berkembang di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan sulitnya
Pakpahan mendapatkan kaset rekaman hasil wawancara itu,'' kata Ketua Umum
PDBI Eko Darwanto.

Tetapi setelah mendengarkan hasil rekaman wawancara yang dilakukan wartawan
Majalah Ummat pada tanggal 19 Juni itu, Pakpahan tak bisa berkutik lagi. Dia
akhirnya menarik kembali bantahannya. (tn,ant-48b)

[Pimpro]

GURITA BISNIS BOB HASAN (THE KIAN SENG)

Kedekatannya dengan $oeharto menjadikan Bob Hasan (BH) pengusaha besar yang
berkuasa luar biasa. Dia menjadi raja kayu hutan (pemilik 16% Hutan Tanaman
Industri Indonesia yang totalnya 3,8 juta Ha), raja kertas, raja otomotif,
nyaris menjadi raja tambang emas. Sebagai penguasa asosiasi panel kayu
Indonesia, dia menentukan pemasaran kayu anggotanya, menarik iuran jutaan
dolar yang 80% disimpan di bank miliknya (BUN) dan tak jelas pemakaiannya,
mewajibkan pengapalan dan asuransi kayu menggunakan perusahaannya. Bahkan,
selama 2 bulan menjadi Memperindag Kabinet Pembangunan VII, Bob Hasan telah
menandatangani 20 proyek secara tidak wajar yang total nilainya mencapai
US$ 7 juta yang al. meliputi proyek pembangkit listrik dan pabrik kertas.
Berikut ini daftar perusahaan Bob Hasan - pemilik majalah Aku Anak Saleh,
Sportif, dan Gatra - yang dihimpun dari berbagai sumber.

A.. GRUP KALIMANIS
A.1. Holding
PT Baruna Inti Lestari

A.2. Perdagangan
PT Biorek Murni
PT Bosara Mulia
PT Fajar Mas Abadi
PT Fajar Mas Murni
PT Fajar Mas Semesta
PT Fajar Rawayan Sejati
PT Fajar Rawayan Utama
PT Kiani Bakti
PT Rawayan Abadi
PT Rawayan Indah
PT Santi Bakti
PT Santi Fajar Abadi

A3. Produk Logam
PT Arkon Prima Indonesia
PT Babcock & Wilcox Indonesia
PT Bataves Fabricators
PT Kabelindo Murni
PT Packard Kabelindo Murni
PT Sagatrade Murni

A.4. Kehutanan
PT Kalhold Utama
PT Kalhold Lestari
PT Gany Mulia
PT Kalimanis Plywood Industries
PT Jati Cahaya

A.5. Pertambangan
PT First Marina Mining

A.6. Makanan dan Minuman
PT Pangan Sari Utama

A.7. Kayu
PT Kiani Sakti
PT Kiani Furnimetal

A.8. Kertas
PT Santi Makmur
PT Kiani Kertas

A.9. Kimia
PT Lakosta Indah

A.10. Konstruksi
PT Artawa Indonesia
PT Inti Karya Persada Teknik
PT McDermott Indonesia
PT Saranagraha Adisentosa
PT Trimitra Nusa Engineering

A.11. Mineral Non Logam
PT Kangar Consolidated Industries

A.12. Transportasi
PT Baruna Raya Logistic Inc.
PT Baruna Bosara Trans Internasional
PT Karana Lines
PT Wasesa Line
PT PBM Berkah Sarana Inti
PT PBM Bintang Upaya Samudra
PT PBM Budi Bakti Luhur
PT PBM Budi Bakti Rejeki
PT PBM Budi Karya Jati
PT PBM Kapuas Makmur Lestari
PT PBM Karya Berkah Lestari
PT PBM Karya Tama Inti Lestari

A.13. Jasa
PT Gunung Guruh
PT International Helath Benefits Ina
PT Muladaya Adipratama
PT Mutuagung Lestari
PT Pacific Geohydro
PT Parama Simons
PT Parama Geopower
PT Parama Matra Widya

B. GRUP NUSAMBA
B.1. Holding
PT Nusantara Ampera Bhakti (Nusamba)

B.2. Perdagangan
PT Karsa Bhakti Nusa
PT Kemasinti Nusabhakti

B.3. Otomotif
PT Astra Internasional (saham grup Nusamba: 10%, Bob sebagai Preskom
sebelum Somala Wiria)

B.4. Perkebunan
PT Tehnusamba Indah
PT Tehnusamba Cinajur
PT Tehnusamba Garut
PT Tehnusamba Sukabumi
PT Tehnusamba Tasikmalaya

B.5. Pertambangan
PT Fenergi Cipta
PT Nusamba Mineral Industri
PT Freeport Indonesia (Nusamba mengambil alih 49% saham PT Indocopper
Investama milik Grup Bakrie, pemilik 9,36% saham FI).

B.6. Energi
PT Unocal Geothermal Indonesia
PT Nusamba Geothermal

B.7. Keuangan
PT BPR Nusamba Adiwena
PT BPR Nusamba Ampel
PT BPR Nusamba Banguntapan
PT BPR Nusamba Brondong
PT BPR Nusamba Cepiring
PT BPR Nusamba Genteng
PT BPR Nusamba Haurgeulis
PT BPR Nusamba Kubu Tambahan
PT BPR Nusamba Manggis
PT BPR Nusamba Mengwi
PT BPR Nusamba Ngunut
PT BPR Nusamba Pecangan
PT BPR Nusamba Plered
PT BPR Nusamba Rambipuji
PT BPR Nusamba Sukaraja
PT BPR Nusamba Tanjung Sari
PT BPR Nusamba Tegalalang
PT BPR Nusamba Temon
PT BPR Nusamba Wlingi

B.8. Kertas
PT Industri Kemasan Semen Gresik

B.9. Produk Logam
PT Karsa Yasa Bhakti Sarana
PT Karti Yasa Sarana

C. GRUP TUGU
C.1. Holding
PT Tugu Pratama Interindo

C.2. Keuangan
PT Bank Umum Tugu
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri
PT Asuransi Dharma Bangsa
PT Tugu Jasatama Reasuransi Indonesia
PT Tugu Pratama Indonesia
PT Tugu Insurance Brokers
PT Staco Jasapratama
PT Asuransi Tugu Bunas
PT Fadent Mahkota Sahid
PT Aspac Geneal Insurance
PT Asuransi Ramayana
PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
PT Asuransi Republik
PT Asuransi Samsung Tugu
PT Perjahl Leasing Indonesia
Sun alliance Insurance Indonesia
Tims System Solution Limited
Tugu Insurance Company Limited
TRB (London) Ltd
TRB (Asia) Ltd

C.3. Properti
PT Tugu Pratama Gedung

C.4. Jasa
PT Tugu Mitra Pratama
Tugu Management Services
Tugu Medical Centre

D. GRUP BOB HASAN
D.1. Perkebunan
PT Intidaya Agro Lestarai

D.2. Perdagangan
PT Dwi Bakti
PT Kiani Metra Tujuhdua
PT Rawayan Makmur
PT Saripermindo Murni

D.3. Kehutanan
PT Alas Hetau
PT Fendi Wira Sejahtera
PT Kiani Wanalestari
PT Takengon Tusam Lestari
PT Tanjung Redeb Hutan Tanaman Ind
PT Tanjung Redeb Hutani
PT Tusam Hutan Lestari

D.4. Makanan dan Minuman
PT Berdikari Sari Utama Flour Mills
PT Sarpindo Soybean Industri

D.5. Kayu
PT Fendi Indah
PT Fendi Murni
PT Fendi Mungil
PT Kiani Kreasi
PT Kiani Lestari - meminjam Dana Reboisasi Rp 250 miliar dengan surat sakti
Keppres
PT Metra Tujuhdua
PT Sari Furni
PT Santi Murni Plywood
PT Sawwa Sumbaga
PT Sumber Mari Timber
PT Sura Indah Wood Industries

D.6. Kertas
PT Aspex Paper
PT Kertas Kraft Aceh

D.7. Media Massa
PT Infokarya Aksaracentra
PT Era Media Informasi
PT Anak Saleh Pratama

D.8. Kimia
PT Batu Penggal Chemical Industry

D.9. Produk Logam
PT Pelat Timah Nusantara
PT Puspetindo

D.10. Konstruksi
PT Kelsri

D.11. Konstruksi
PT. Bunas Grahatama

D.12. Pariwisata
PT Sarana Buana Handara Country Club

D.13. Transportasi
PT Gatari Air Service
PT Sempati Air (saham Bob Hasan: 60%, Tommy Soeharto: 15%, PT Tri Usaha
Bhakti: 25%, ASEAN Aviation Inc 40%).

D.14. Jasa
PT Mapindo Parama

D.15. Keuangan
PT Bank Umum Nasional (saham BH: 40,08%)
PT Bank Muamalat Indonesia (mewakili Apkindo, saham BH: 26%)
PT Bank Bukopin (mewakili Apkindo, saham BH: 13,93%)

PERUSAHAAN YANG TIDAK AKTIF
PT Aneka Surya Kencana
PT Garsa Lines
PT Indonesian Management Corporation
PT Lifetime Industries
PT Minapaya
PT Pasopati Sakti Utama
PT Serv A Portion
PT Suma Pratama
PT Suma Tunggal Pratama
PT Taruna Loka International
PT United Apsco Indonesia
PT United Indo Survey
PT Tiara Khatulistiwa
PT Rawayan Megah
PT Pelattinus Bakti
PT Perekat Modern Organik

PERUSAHAAN YANG SUDAH DILIKUIDASI
PT Allied Films of Indonesia Ltd.
PT Pasopati

Sumber: Warta Ekonomi No. 5/22 Juni 1998 [dari CISI Raya Utama (1998), Tugu
Pratama Indonesia (1998), Infordev Aditama (1997), Kontan (1997), PDBI
(1996), dan berbagai sumber]

Informasi ini didistribusikan oleh:
GERAKAN SARJANA JAKARTA
mailto:g...@thepentagon.com