Nova Maulana (2 tahun) anak seorang buruh tani miskin di SragenDari
Sabang Sampai Merauke Rakyat Indonesia Mati Kelaparan....
Mungkin begitulah lagu yang bisa kita nyanyikan sekarang. Saya coba
google dengan kata kunci busung lapar untuk artikel 6 bulan terakhir,
ternyata sungguh banyak artikel yang memuat berita rakyat Indonesia
mati kelaparan dari Aceh, Riau, Tangerang, Makassar, NTT, hingga
Papua.
Di Aceh 29 anak meninggal karena busung lapar sementara 1.336 lainnya
kena busung lapar. Sebanyak 340.056 jiwa dari total 990 ribu penduduk
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur masuk dalam kategori keluarga miskin,
yang berpotensi menderita gizi buruk.(Media Indonesia) Ada 5,1 juta
balita bergizi buruk dengan 54 persen atau 2,6 juta jiwa terancam
kematian seperti ditegaskan Dr. Yosep Hartadi (Lampung Post). Silahkan
lihat berbagai artikel tentang kasus meninggalnya anak-anak Indonesia
karena busung lapar di situs http://infoindonesia.wordpress.com.
Tentu saja harus dicari penyebab dan yang lebih penting solusi agar
tidak ada lagi anak Indonesia yang meninggal karena kelaparan.
Pertama kemiskinan di Indonesia umumnya adalah kemiskinan struktural
yang terjadi karena kebijakan pemerintah yang keliru seperti
pemerintah gagal mengontrol harga kebutuhan pokok rakyat seperti
pangan sehingga harga meroket dan tidak terbeli lagi oleh rakyat serta
berbagai penggusuran terhadap pedagang pasar/kaki lima yang kerap
diikuti dengan kebakaran yang menghanguskan modal dagangan mereka.
Sikap sebagian elit pemerintah/politikus yang menutup mata seperti
menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak masuk negara miskin lagi karena
pendapatan per kapita sebesar US$ 2.000/tahun sangat menyesatkan. Dia
tidak memperhatikan jurang antara yang kaya dan miskin di Indonesia.
Seorang kaya bisa punya harta trilyunan rupiah seperti Menko Kesra
Aburizal Bakrie yang kekayaannya mencapai Rp 1,3 trilyun. Tapi yang
miskin penghasilannya bisa hanya Rp 5.000-10.000 per hari seperti
keluarga Basse yang mati kelaparan. Jika dihitung pendapatan per
kapita, maka keluarga dengan 2 anak tersebut pendapatannya hanya
kurang dari US$ 73 per tahun per orang (1 US$=9.400 dan pendapatan
keluarga Rp 7.500/hari). Sehari pendapatan per orang keluarga tersebut
hanya US$ 0,2 per hari atau hanya Rp 1.875.
Sikap keliru lainnya adalah memandang enteng kasus kematian warga
sebagai kasuistis. Sebagai contoh satu aktivis Partai Demokrat dalam
satu acara di TV mengatakan bahwa yang mati kelaparan kan cuma 1 orang
yang kemudian dibantah oleh presenter Dessy Anwar bahwa rakyat miskin
di Indonesia ada 37 juta dengan dokumen statistik yang dia pegang.
Untuk mengatasi kemiskinan, sikap tidak peduli macam di atas harus
dibuang dulu, baru kita bisa maju.
Pemerintah juga harus meralat standar angka kemiskinan 166.697 per
bulan atau Rp 5.500 per hari juga sangat minim. Sebagai contoh, untuk
sekali makan saja minimal perlu Rp 3.000. Jadi kalau 3 x makan,
berarti butuh Rp 9.000. Ditambah minuman yang sehat (air masak) paling
tidak Rp 500. Jadi hanya untuk makan minum perlu Rp 9.500 atau sekitar
1 dollar per hari. Itu baru untuk makan-minum. Belum untuk rumah,
listrik, transport, pendidikan, sabun, dan sebagainya.
Jelas angka garis kemiskinan pemerintah sebesar Rp 5.500/hari terlalu
rendah. Untuk binatang yang tak perlu rumah, sekolah, sabun mungkin
cukup. Tapi untuk manusia jelas kurang. Bahkan ada yang bilang
binatang saja punya kandang. Masak orang tidak punya rumah... Dengan
garis kemiskinan yang rendah itulah maka jumlah orang miskin di
Indonesia tidak banyak. Hanya sekitar 37 juta jiwa. Tapi jika memakai
standar dunia, jumlahnya bisa membengkak hingga 126 juta jiwa. Tak
heran jika pada saat penyaluran dana bantuan, banyak orang yang
menurut versi pemerintah kaya ikut mengantri. Padahal mereka
sebenarnya miskin menurut standar yang wajar.
Oleh karena itu Bank Dunia (World Bank) menyatakan bahwa garis
kemiskian absolut (Extreme Poverty Line) adalah US$1/hari dan Moderate
Poverty Line sebesar US$ 2/hari. Artinya satu keluarga dengan 2 orang
anak dikatakan miskin jika penghasilannya kurang dari Rp 1,128.000/
bulan.
Dengan standar itu ada 63 juta rakyat Indonesia yang berada dalam
kemiskinan yang ekstrim dan 126 juta yang miskin moderate.
Dengan menyadari jumlah rakyat miskin yang benar, kita baru bisa
membantu orang miskin. Dana APBN sebesar Rp 800 trilyun harusnya
separuhnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Bukan untuk
memperbesar gaji para pejabat, renovasi rumah anggota DPR, apalagi
sekedar studi banding dari Mall ke Mall di luar negeri. Utamakan
separuh dana APBN untuk rakyat.
Busung lapar/kemiskinan bertambah banyak karena harga barang meroket
jauh melebihi pertambahan penghasilan. Taruhlah dulu separuh penduduk
Indonesia hidup cukup. Penghasilan mereka sebulan Rp 500 ribu dan
kebutuhan hidup Rp 500 ribu. Ini bisa bertahan. Tapi begitu harga
pangan seperti beras, kedelai, minyak goreng meroket hingga 2 kali
lipat lebih sehingga kebutuhan hidup jadi Rp 1 juta per bulan, maka
rakyat Indonesia jadi kekurangan. Bahkan seandainya secara statistik
penghasilan rakyat Indonesia naik jadi Rp 700 ribu per bulan, tapi
tetap saja mereka bertambah miskin jika biaya kebutuhan hidup naik
jadi Rp 1 juta per bulan atau lebih.
Agar harga pangan tetap terjangkau oleh rakyat Indonesia yang sebagian
besar miskin, pemerintah perlu menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET)
untuk produk pangan yang sangat diperlukan seperti beras, kedelai,
minyak goreng, dan minyak tanah. Minimal untuk produk kelas 3 yang
tidak akan dikonsumsi oleh orang kaya.
Untuk menjaga agar harga stabil, pemerintah bisa mengenakan Pajak
Ekspor (PE) yang besarnya 4 kali lipat dari PPN dalam negeri. Misalnya
jika harga minyak goreng menembus lebih dari Rp 8.000/liter,
pemerintah bisa mengenakan PE sampai 40% sehingga penerimaan pajak
pemerintah juga bertambah. Dengan PE minyak goreng 40% misalnya,
pemerintah bisa dapat pajak sampai Rp 20 trilyun sementara eksportir
minyak goreng tetap untung meski keuntungannya tidak besar. Misalnya
dulu dengan harga minyak goreng Rp 6000/kg mereka hanya untung Rp
3.000/kg, maka dengan harga minyak Rp 15.000/kg maka pemerintah dapat
pajak Rp 6.000/kg sementara eksportir minyak goreng tetap untung Rp
6.000/kg (jika hpp Rp 3.000/kg). Keuntungan eksportir itu justru naik
2 kali lipat dari Rp 3.000/kg jadi Rp 6.000/kg.
Agar pemerintah bisa menstabilkan harga dan tidak berulangkali
dipermainkan oleh para pengusaha seperti pengusaha minyak goreng yang
berulangkali menaikan harga, maka pemerintah harus menguasai 51%
produk kebutuhan rakyat. Jika tidak, maka begitu pemerintah dan rakyat
lengah, harga minyak goreng membubung lagi.
Tak ada salahnya pemerintah menganggarkan Rp 10 trilyun untuk
mentransmigrasikan 100 ribu KK (400.000 jiwa) ke Sumatera di mana tiap
KK mendapat tanah 2 hektar. Pemerintah harus menyediakan lahan seluas
200 ribu hektar (2.000 km2). Harusnya tidak sulit mengingat luas pulau
Sumatera 473 ribu km2 lebih dan pemerintah telah memberikan jutaan
hektar tanah kepada para konglomerat dan pengusaha asing. Minimal 1
dari 5 transmigran adalah petani sehingga mereka punya pengalaman
untuk dibagikan ke transmigran lain. Sisanya adalah dari keluarga
miskin yang rawan kena busung lapar.
Dengan cara itu, keluarga miskin bisa lebih sejahtera karena bisa
bertani, Indonesia bisa hemat devisa karena tidak perlu impor pangan
dari luar, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan baik sebagai
buruh tani atau pun buruh pabrik pupuk karena produksi mereka
bertambah. Dari 200 ribu hektar paling tidak bisa didapat panen
sekitar 2 juta ton makanan setiap tahun. Sebagian lahan bisa untuk
tanaman padi, sebagian lain untuk kedelai dan juga pangan lain (selama
tanahnya cocok) yang Indonesia masih kekurangan.
Minimal itulah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya lihat SBY
sebenarnya cukup baik dan masih punya kepedulian. Sayangnya visi dan
misi harus lebih diperjelas. Dan para pembantunya seperti Menteri
Keuangan dan Menteri Perdagangan terbukti gagal membuat harga barang
stabil dan terjangkau oleh rakyat. Kasus meroketnya kenaikan harga
minyak goreng misalnya, itu kan terjadi dari Mei 2007. Ternyata
berbulan-bulan hingga sekarang (Maret 2008) belum beres juga. Ini
menunjukkan kekurang-pedulian atau ketidak-mapuan para menteri
tersebut mengendalikan harga.
Banyaknya anak-anak yang kena busung lapar dan meninggal juga bukti
ketidak-mampuan Menko Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie. Dia gagal
membantu fakir miskin dari bahaya kelaparan. Bagaimana bisa membantu
rakyat miskin dengan bantuan langsung jika tidak semua rakyat miskin
terdata atau kriteria kemiskinan terlampau rendah. Sebagai contoh di
Kalimantan Selatan yang luasnya relatif lebih kecil dibanding Kaltim,
Kalteng, dan Papua ternyata separuh penduduk miskin belum terdata
pemerintah.
Berikut adalah Berita-berita di media massa tentang busung lapar, tak
terdatanya separuh rakyat miskin, dan kenaikan harga barang
49 Balita Tangerang Derita Gizi Buruk
Kamis 13 Maret 2008, Jam: 19:24:00
TANGERANG (Pos Kota) - Di tengah lilitan hidup susah yang terus
menggelayuti kehidupan keluarga miskin di sejumlah desa di Kecamatan
Mauk, Kabupaten Tangerang, akhirnya menyebabkan 49 balita harus
menderita gizi buruk.
Balita-balita itu adalah anak-anak warga yang tinggal di desa-desa
tertinggal yang sebagiannya adalah anak nelayan yang sejak sebulan
terakhir ini memang tidak bisa melaut, karena gelombang tinggi.
Temuan 49 balita bergizi buruk, tentu saja mengejutkan petugas
Puskemas Mauk, yang lalu segera mendata dan mengobatinya. Sebagian
besar balita setelah diperiksa kesehatan dan diberi obat,
diperbolehkan pulang. Selanjutnya kesehatan mereka diawasi petugas
Puskesmas.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dr. Hani Heryanto
mengutarakan, ke-49 Balita gizi buruk itu telah diberi makanan
tambahan berupa bubur susu dan biskuit. "Kita sudah drop makanan
tambahan itu ke Puskesmas Mauk," katanya.
PERHATIAN SERIUS
Selanjutnya, Kepala Puskesmas Mauk beserta jajarannya diminta memberi
perhatian serius untuk menangani balita-balita itu. Penanganan ini
akan dilakukan dalam waktu 3 bulan. "Biasanya setelah ditangani balita-
balita itu akan sehat bergizi kembali."
Hani menginformasikan masalah balita bergizi buruk hampir terjadi di
sepanjang tahun di Kabupaten Tangerang terkait kemiskinan keluarganya
dan kurangnya pengetahuan keluarga menerapkan pola makanan bergizi
yang tidak semuanya mahal.
"Cara penanggulangan efektifnya, ya entaskan kemiskinan keluarga itu."
Data Dinas Kesehatan di tahun ini terdapat 3.045 balita mengalami gizi
buruk.
Sebab itu, kata Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dr Reniati, Dinkes
terus berupaya menurunkan secara drastis angka balita bergizi buruk
itu.
Dinkes melakukan berbagai upaya dalam mengurangi penderita gizi buruk,
salah satunya dengan melakukan kampanye Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
bagi ibu hamil kepada 120 kepala Puskesmas, ketua PKK, dan perwakilan
rumah sakit (RS) se Kabupaten Tangerang belum lama ini.
(djamal/maryoto/ds/g)
http://www.poskota.co.id/news_baca.asp?id=35008&ik=4
3 Balita Busung Lapar Tewas
Kamis, 06 Maret 2008 | 12:27 WIB
TEMPO Interaktif, Kupang:Sedikitnya lima warga dari keluarga miskin di
Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), meninggal akibat
busung lapar. Tiga di antara yang tewas itu berusia di bawah lima
tahu. Dua lainnya masing berusia 13 dan 15.
Kepala Seksi Penanganan Masalah Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi
NTT, Maxi Taopan, saat dihubungi, Kamis (6/3), mengatakan bahwa sejak
2007 lalu, pemerintah pusat menghentikan bantuan dana bagi penanganan
gizi warga di NTT. Menurut dia, dengan penghentian bantuan itu makin
memperburuk penanganan para penderita gizi buruk. Padahal, kata dia,
pemerintah provinsi NTT mengusulkan dana sebesar Rp 56 miliar.
Taopan berharap, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat segera
merespons permintaan dana tersebut yang yang diusulkan sejak 2007.
Rencananya dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan makanan
tambahan padat gizi, revitalisasi posyandu, dan biaya operasional bagi
petugas posyandu.
Kepala Dinas Kesehatan setempat, Jonathan Lenggu, mengatakan bahwa
para korban tewas penderita busung lapar di Rote Ndao itu mengalami
komplikasi berbagai penyakit, seperti diare, TBC, panas tinggi dan
penyakit lainnya. "Kondisi fisik yang lemah, mereka mudah tertular
penyakit," ujarnya. Menurut Lenggu, kebanyakan korban berasal dari
keluarga miskin dengan pola hidup yang kurang higienis. Apalagi, kata
dia, minimnya dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di
tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat ikut mempengaruhi penanganan
gizi di daerah tersebut.
Data Dinas Kesehatan NTT menyebutkan, jumlah balita yang mengalami
masalah gizi mencapai 90.000 orang dari sekitar 497 ribu balita.
Sebanyak 12 ribu balita mengalami gizi buruk tanpa kelainan klinis dan
167 balita mengalami gizi buruk dengan kelainan klinis (busung lapar
atau komplikasi marasmus dan kwashiorkor). Sementara 68 ribu balita
lainnya mengalami gizi kurang.
Kabupaten yang paling banyak terdapat balita gizi buruk dengan
kelainan klinis adalah Timor Tengah Utara yakni 81 balita, disusul
Sumba Barat (27), dan Rote Ndao (13 balita). Sedangkan penderita
kurang gizi paling banyak terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan
yakni berjumlah 12 ribu balita, Kabupaten Sikka (8.472), Manggarai
(8.364), Timor Tengah Utara (7.267), dan Kupang (6.865 balita).
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/nusatenggara/2008/03/06/brk,20080306-118718,id.html
detikcom - Bayi Busung Lapar Muncul di Aceh
Dua balita mengalami gizi buruk jenis kwashioskor (kekurangan protein)
atau disebut juga busung lapar, dan satu anak lagi menderita gizi
buruk jenis ...
Dari data yang ada, kasus gizi buruk di Aceh sampai 2006 tercatat
mencapai 1.336 kasus dan 29 kasus di antaranya meninggal dunia.
Sedangkan 1.030 kasus kondisinya membaik dan 177 kasus masih perlu
penanganan.
( ray / aba )
Selasa, 04-03-2008
43 Balita di Pinrang Busung Lapar
Rumah Sakit Lasinrang Pungut Biaya Pengobatan
Jumlah balita penderita busung lapar terus mengalami peningkatan di
Kabupaten Pinrang.
Kalau sebelumnya hanya ditemukan 10 orang balita, dalam tiga bulan
terakhir, jumlahnya meningkat menjadi 43 balita, dua diantaranya
meninggal dunia. Bahkan tercatat ada balita yang berusia tiga bulan di
Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa meninggal dunia akibat busung
lapar.
http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=16380&jenis=Fokus
Rabu, 12 Maret 2008 21:48
Busung Lapar Rengut Tiga Nyawa di NTB
Kapanlagi.com - Kasus busung lapar atau gizi buruk di Nusa Tenggara
Barat (NTB) sejak Januari hingga Maret 2008 tercatat 63 kasus, tiga
orang diantaranya meninggal dunia.
http://www.kapanlagi.com/h/0000217623.html
Rabu, 05 Maret 2008 19:55 WIB
166.167 Balita di Riau Alami Gizi Buruk
Reporter : Rudi Kurniawansyah