Skenario di balik mobil mewah 1.3 M utk para menteri dan pejabat tinggi

[konsisten]

Kilas baliknya ada di pemerintahan Gus Dur, waktu itu SBY menjabat
sebagai menkopolkam, beliau lebih memilih mengundurkan diri daripada
mengamankan dekrit Presiden Gus Dur yg akan di buat untuk membubarkan
DPR. Belajar dari kasus inilah dan untuk menjadikan menteri loyal kpd
atasannya. Tapi apakah akan demikian akhir kisah 'keloyalan ' seperti
yg di harapkan?saya bilang belum tentu, sejarah BISA berbicara lain
(saya juga tdk mau takabur meramalkan dan saya juga bukan peramal,
karena peramal di benci oleh Tuhan), lagipula logikanya JIKA memang
pemerintahan ini bermuara akan di berhentikan secara konstitusional,
maka kabinet otomatis akan di bubarkan, tidak penting lagi apakah
sikap para menteri di kabinet loyal atau tidak loyal sebelumnya (hanya
berpengaruh secara moral jika menteri mengundurkan diri sebelumnya).
Lebih tepat pemberian mobil mewah ini sebagai 'pesta perpisahan'
kabinet, jika mengacu kemungkinan pemerintahan ini 'diperkirakan' akan
di berhentikan secara konstitusional. Istilah ' Pesta' lebih tepat
daripada 'kado', karena konotasi ' kado' di berikan kpd ybs. dan
menjadi milik pribadi ybs. selamanya, tetapi ini mobil dinas diambil
dari uang pajak tetesan keringat rakyat (anda dan saya)dan harus di
kembalikan kepada negara apabila sdh tdk menjabat lagi. Terlebih
penggunaan kata 'pesta' lebih kepada 'pengujian kesaktian' pepatah
'tak ada pesta yang tak pernah usai'. Akankah 'pesta' ini benar benar
akan 'usai ? '. Begicu pembaca.......logika pemikiran saya. BTW saya
tersenyum geli mendengar menteri Sudi Silalahi yg berani menjamin dan
berkata di TV: ' ini mobil kan di pakai hanya untuk kerja', who knows?
apakah kita bisa memonitor 24 jam kemana mobil ini pergi di kintili?hi
hi hi aya aya wae...

[Donie]

Mobil lux untuk tingkat menteri, IMO, sudah sepantasnya. Semestinya yang
lebih diserang adalah kinerja departemennya terutama tingkat KKN yan
dapat diberantasnya. Kalau saja ada lembaga independen asseperti, ICW
diperbolehkan dan ada dana untuk melakukan kajian dimasing-masing
departemen/lembaga tinggi negara, akan dapat dirumuskan index kinerja
pelayanan pulbik versus indeks KKN. berbagai kebijakan dan keputusan
dapat dihasilkan kalau sudah ada standar dan sertifikasi masing-masing
lembaga pemerintah, termasuk yang terkait dengan sarana transport pejabat.