Laks: "Gus Dur jangan NANTANG-NANTANG..!!"
Wong nDeso
Sebagai minority goverment Presiden Abdurrahman Wahid harus
menstabilkan dirinya. Sebab investor luar negeri akan menunggu
menanamkan modal sampai keadaan stabil. Tapi, dalam setahun
pemerintahannya jalan ke arah itu tak ditempuh. Dari sisi politik,
ekonomi, dan hukum, tak ada kemajuan.
Kasus Jamsostek malah di-SP3-kan. Padahal, di zaman Soeharto saja Surat
Perintah Penghentian Penyelidikan untuk skandal Jaminan Sosial Tenaga
Kerja tak dilakukan. Begitu pula dengan kebijakan lain yang justru
menimbulkan keresahan. Seperti penundaan proses hukum tiga konglomerat
Indonesia, Sjamsul Nursalim, Marimutu Sinivasan dan Prajogo Pangestu.
Sementara itu, hubungan Abdurrahman dengan Dewan Perwakilan Rakyat tak
harmonis. "Gus Dur malah nantang-nantang," kata Laksamana Sukardi.
Sehingga, pemerintahan minoritasnya tak kunjung stabil. Porong Tengah
yang dulu mendukung pun, kini merasa dikecewakan dan berubah sikap
mendesak cucu pendiri Nahdlatul Ulama Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari
itu mundur.
Dalam istilah demokrasi, pemerintah minoritas memang mengandung resiko
yang sangat besar. Memerlukan integritas yang tinggi dibandingkan dengan
keadaan normal. Tapi, Abdurrahman tak mencobanya bekerja extra ordinary
superman.
Nah, berkaitan dengan setahun pemerintahan Abdurrahman dan kebijakan
baru ekonominya, Berpolitik.Com mewawancarai mantan Menteri Negara
Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Laksamana Sukardi. Ia yang diangkat
sebagai menteri dalam kabinet persatuan nasional itu pada 29 Oktober
1999, lalu dicopot pada 24 April silam atas dasar tuduhan korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN).
Laki-laki kelahiran Jakarta, 1 Oktober 1956, anak wartawan Gandhi
Sukardi, ini pun pernah menuntut klarifikasi dan rehabilitasi karena ia
merasa tidak bersalah dan tidak terkait KKN. Demi nama baik, citra
partai, serta nama baik keluarganya.
Perjalanan karier Laks -demikian panggilan Laksamana Sukardi, dimulai
sebagai structural engineer di sebuah perusahan konsultan di Bandung.
Sampai kemudian, insinyur ITB (1979) ini bekerja di Citibank sebagai
asisten manager bagian audit, setelah mengikuti pendidikan di Citibank,
Athena, Yunani, 1981. Lima tahun di sana, ia naik pangkat menjadi vice
president.
Namun tak lama, ia pindah dan ditunjuk menjadi Direktur di Bank Umum
Asia milik Mochtar Riady, yang saat itu akan dimerger dengan Bank Lippo.
Tahun 1988, suami dari Rethy Aleksandra Wulur, yang kini memiliki tiga
putri, Noorani Handra (18), Indraprajna Wardhani (17) dan Galuh Swarna
(14), dipercaya menjadi Wakil dan selanjutnya Managing Director
Lippobank. Prestasinya itu melejit lewat penghargaan yang diberikan
Majalah Swa sebagai Banker of The Year 1992.
Karier di perbankan diakhiri dengan mengundurkan diri. Lalu, bersama
Rizal Ramli mendirikan ReForm, sebuah jasa konsultan yang bergerak di
bidang perbankan dan keuangan. Setelah masuk menjadi aktivis politik,
karier politiknya juga terus menanjak. Ia pernah menjadi anggota MPR
periode 1992-1997 dan bendahara PDI Perjuangan. Dan, kini, selepas
menjadi menterinya Abdurrahman, tetap terdaftar sebagai anggota DPR.
Lantas, bagaimana pandangannya terhadap pemerintahan Abdurrahman selama
setahun ini? Ulin Ni'am Yusron berbincang dengan Laksamana Sukardi di
Hotel Aston, Senen, Jakarta Pusat, Jum'at (20/10), pekan lalu. Berikut
petikan wawancara yang dilakukan seusai Laks mengisi materi "Combatting
Corruptions" dalam Workshop Investigative Reporting yang diadakan
Aliansi Jurnalis independen.
Bagaimana Anda menilai setahun pemerintahan Abdurrahman Wahid?
Masalahnya bukan kabinet, bukan presiden. Semuanya sudah diganti tapi
kultur korupsinya belum berubah. Sama saja, tidak terlalu diharapkan
bisa sukses, kecuali kalau kabinetnya lain terutama dalam berkomitmen
memberantas korupsi. Tapi nyatanya tidak. Dari kabinet sekarang malah
muncul keluar SP3 Jamsostek yang di zaman Soeharto tidak di-SP3-kan.
Dalam kabinet sekarang malah muncul restrukturisasi yang tidak
transparan. Bagaimana ini harapan kita untuk meningkatkan kepercayaan,
memulihkan kepercayaan karena dari keputusan-keputusan itu sudah
menghancurkan kepercayaan yang memang sudah rusak.
Artinya kita pesimis dengan langkah pemulihan ekonomi?
Saya kira masih sulit, karena kunci program apa pun tidak ada artinya
kalau pondasi good government dan rule of law tadi tidak digubris. Jadi,
pilar-pilar itu tidak berdiri di atas pondasi yang kuat. Jadi, hanya
membuang-buang waktu dan mubazir.
Dari sisi politik bagaimana?
Pemerintahan Gus Dur itu kan pemerintah minoritas dalam istilah
demokrasi. Pemerintah minoritas mengandung resiko yang sangat besar.
Mereka harus extra ordinary superman, serta mempunyai integritas lebih
besar dan tinggi dari yang normal. Dalam banyak kasus Presiden Wahid
malah sering menantang parlemen, misalnya silahkan SI, bagaimana menurut
Anda ? Itu satu hal yang sangat disesalkan. Jangan soal nantang-nantang
tapi kinerja dan performane lebih baik.
Dari sisi ekonomi maupun politik sudah hancur, lalu apa yang bisa
diandalkan dari pemerintahan Abdurrahman?
Sekarang begini, secara demokrasi pemerintahan Gus Dur adalah
pemerintahan minoritas. Dulu Poros Tengah yang mendukung, sekarang sudah
tidak mendukung. Jadi semua pemerintahan minoritas mengandung resiko
instabilitas yang tinggi. Ini teori. Apalagi dengan kelakuan Gus Dur,
bukan membina hubungan yang harmonis dengan DPR malah nantang-nantang.
Apalagi banyak kasus korupsi yang masih dalam proses investigasi. Ini
kan membuat investor luar berpikir, tunggu dulu Gus Dur menstabilkan
dirinya sebagai minority government.
Lalu, apakah penangkapan terhadap Soewondo bisa mengclearkan masalah
Buloggate dan dugaan keterlibatan Gus Dur?
Saya masih ragu-ragu apakah Soewondo mau bicara, memang kuncinya ada di
Soewondo dan dia bisa dikembangkan. Hemat saya Sapuan itu bukan orang
bodoh, dia itu doktor, bekerja 30 tahun. Jadi, dia tidak akan
mengeluarkan chek kalau tidak disuruh. Sapuan itu bukan orang bodoh dan
bukan orang gila. Logika itu yang saya katakan. Kalau tidak ada perintah
dan tidak ada deal-deal itu tidak mungkin. Tapi kan kita harus
mendapatkan hak evidence (bukti kuat). Itulah tugas teman-teman DPR dan
jaksa. Sebenarnya kepada jaksa saya tidak menaruh harapan. Mungkin di
bilang "gila" lebih bagus.
Lantas, bagaimana Anda melihat langkah Menko Perekonomian Rizal Ramli
sempat berjanji untuk menempatkan equity base. Tapi dengan persetujuan
bantuan CGI US$ 5,37 miliar, tampaknya malah base yang akan dibangun
menjadi loan base. Bukankah hal ini membebani rakyat?
Pertama, ada beban tambahan, jelas karena hutang. Kedua, itu kan diambil
dari hutang fasilitas dulu yang tidak terpakai juga. Ketiga, kalau
equity base itu tidak semudah ngomong. Karena kepercayaan kunci utama
dari equity base. Sekarang itu publik tidak percaya, investor tidak
percaya yang tinggal memiliki kepentingan adalah Colsultative Group on
Indonesia (CGI). Kenapa CGI? Karena mereka harus membail out perusahaan
dia sendiri, terutama Jepang.
Kita punya utang luar negeri sektor swasta sekitar US$ 120 miliar.
Setengahnya dari bank asing dan 30 % lebih dari bank Jepang. Jadi utang
Jepang digaransi oleh parent company di Jepang. Jadi, perusahaannya
Jepang yang ngutang juga. Dan mereka memerlukan sistem ekonomi yang
stabil untuk menyelamatkan utang dan investasi mereka di sini yang
notabene dijamin bank Jepang ekspor kredit. Jadi mereka memberikan
hutang pada kita supaya berupaya memberikan doping kepercayaan pada
kita. Jadi untuk kepentingan mereka. Kalau orang yang punya uang
langsung ngasih hutang sudah tidak berani.
Jadi, itu kepentingan Jepang juga?
Paling tidak untuk memberikan napas dulu supaya tidak hancur. Mereka
tidak mampu melihat Indonesia jatuh. Itu kepentingan mereka. Jangan
salah lho!
Bantuan CGI itu sendiri digunakan untuk apa?
Nambal defisit bisa. Tapi secara fiskal kita terselamatkan setahun.
Jadi, kemungkinan untuk recovery cukup untuk diperpanjang. Karena memang
tidak ada sumber lain, mau mengeluarkan obligasi di luar negeri sudah
tidak bisa, mau mengeluarkan obligasi dalam negeri mana bisa.
Andaikata CGI tidak memberikan hutang seberapa besar resiko yang akan
dialami CGI?
Kalau Indonesia mengalami kebangkrutan fiskal, akhirnya kepercayaan akan
melorot, saham makin melorot dong. Garansi makin naik dan akhirnya
hutang investasi mereka di sini yang sudah macet kreditnya akan sulit
untuk tercover dan tidak bisa dibayar kembali. Itu kepentingan mereka.
Makanya dibantu untuk masalah fiskal buget defisit.
Apakah itu hanya untuk Jepang atau negara-negara CGI lainnya?
Sebagian besar anggota CGI kan yang paling besar Jepang. Jadi mereka
tidak bisa dan tidak mau melihat Indonesia rusak. Makanya saya bilang
pen killer.
Apakah perusahaan mereka dari negera-negara CGI begitu kritis atau hanya
menurunkan output mereka karena krisis ekonomi lagi?
Kalau Indonesia krisis investasi dan hutang-hutang swasta dan pemerintah
itu kan harus di right off (harus dihapus) oleh bank-bank Jepang.
Akhirnya bank Jepang kena pajak dan bank Jepang memobilisasi uang publik
di sana. Itu ongkosnya jauh lebih besar dari pada memberi bantuan
Indonesia US$ 1,5 miliar bagi Jepang. Bukan berarti kita harus bangga
kita dipercaya, kalau dipercaya di equity saja, di pasar modal.
Lalu, ADB pemberi bantuan nomer dua setelah Jepang, apa kepentingannya?
Kepentingannya sama, sudah memberi bantuan banyak sekali, Bank Dunia
juga sudah banyak memberi pinjaman. Pemegang saham terbesar Asian
Development Bank (ADB) kan Jepang juga. Jadi, kalau memang supaya kita
bisa mengeluarkan obligasi dengan murah atau saham lebih murah lagi itu
baru equity base. Itu baru ada kemajuan. Kalau hutang lagi sejak 30
tahun kita tiap tahun menelan piant killer, sejak Soehahato, Habibie
hingga Gus Dur ini. Bukan hal baru kan?
Berarti kita tidak pernah ada siklus untuk berhenti "minum" paint
killer?
Saya katakan paint killer tidak bisa menyembuhkan penyakit utamanya,
hanya menahan sakit saja.
Adakah cara ampuh untuk memotong siklus itu?
Makanya berantas korupsi dengan good government. Itu syarat mereka.
Jangan ngimpi orang ngasih utang tanpa ngasih kondisi. Dan mereka juga
akhirnya lambat laun menyadari bahwa paint killer yang tiap tahun akan
membebani rakyat, recoverynya tidak jalan, hutang makin banyak. Buktinya
rupiah sama pasar modal tidak bergeming, kalau itu hanya merupakan
positive news atau sentimen positif. Sama sekali tidak bergeming, malah
tetap berada di titik rendah.
Atau, karena pasar modal sudah tidak peka dengan nilai positif itu?
Mereka sudah hampir mempusokan, sudah tidak percayalah. Anda punya uang
tidak mau menaruh di sini, kecuali Anda punya vested interest untuk
menyelamatkan perusahaan juga yang invest di sini. Bail out dia-dia
juga.
Berarti pencairan bantuan CGI tersebut nyaris tidak ada keuntungan bagi
pemerintah?
Pemerintah hanya untung bahwa napasnya masih panjang sedikit, tapi tidak
boleh di sia-siakan kesempatan ini. Napas makin panjang, itu untungnya.
Saya juga tidak berpikiran naif bahwa bantuan ini tidak ada keuntungan.
Jangan di sia-siakan, karena 30 tahun begitu terus.
Seberapa besar kemungkinan terjadinya korupsi dari uang US$ 5,37 miliar
itu?
Bisa saja terjadi secara tidak langsung dari beban biaya APBN dan
proyek-proyek. Begitu pula uang dari hasil hutang ini, kemungkinan
terjafdi korupsi seperti pada 30 tahun pemerintahan Soeharto.
Pernahkah ada hitungan kasar dari dana sebesar itu. Berapa yang cair
betul dan bisa dimanfaatkan?
Kalau stand by loan mungkin stand by kalau tidak perlu. Itu situasionil
sih, kalau minyaknya naik terus tidak mungkin tidak dipakai. Jadi, nggak
tahu saya. *** (diq)