PIMPRO 329 -> SESEPUH WARGA KETURUNAN HARUS TURUN TANGAN
Pimpro
khsusunya WNIK Cina, telah mendapat simpati begitu besar dari masyarakat Etnik
Cina diberbagai Negara.
Protes anti Indonesia tidak hanya terjadi di Hongkong, Taiwan, Singapore, namun
juga dibeberapa negara bagian Amerika Serikat. Solidaritas itu menunjukkan betapa
kuatnya jalinan persaudaraan diantara sesama Etnik Cina.
Solidaritas semacam itu sebenarnya baik baik saja, sejauh dilandasi oleh rasa
Kemanusiaan yang tinggi atau justru didasari oleh faktor Rasialis juga ??(Kesamaan
Etnis Belaka).
Saya yakin tidak seluruh keturunan Cina di Indonesia senang menerima pembelaan
seperti itu dari saudara saudaranya sesama etnik cina di Hongkong, Taiwan,
Singapore dan Amerika Serikat, karena solidaritas dan pembelaan tersebut telah
memberikan reaksi balik dari warga Pribumi dengan disertai sejumlah tudingan bahwa
Keturunan Cina di Indonesia hanya Numpang dagang untuk membangun Kampung Halaman
dan Negeri Leluhurnya, apalagi dengan semakin menghangatnya kasus Perbankan akhir
akhir ini yang melibatkan mayoritas Bankir WNIK Cina juga.
Kontroversi "Pembelaan dan Solidaritas" tersebut bahkan semakin bersifat dan
bernada Ekstrim dengan di hacknya beberapa situs pemerintah (Hankam, dan BKKBN)
serta banyaknya milis milis - diskusi serta forum terbuka yang cenderung menghujat
Indonesia atau warga Pribumi dengan kata kata kotor, kasar, terror dan lain
sebagainya, bahkan akhir akhir telah banyak beredar di situs situs spt : Hueren,
Indo Chaos, Asian Dragon tentang Photo Photo korban perkosaan yang itu itu juga,
padahal jelas jelas foto foto tersebut FAKE, sehingga telah beredar indikasi baru
adanya "Terror Foto" yang dilancarkan oleh kelompok tertentu dengan memperalat
"Kasus Perkosaan" itu. Tujuannya saya yakin untuk mengadu domba dan memecah belah
Kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia.
Kontroversi tersebut diatas akan menjadi Bom Waktu yang sangat berbahaya bagi para
WNIK Cina di Indonesia yang tidak berdosa dan tidak mengerti apa apa dan tetap
cinta kepada Indonesia sebagai negara kelahiran mereka.
Seburuk apapun situasi sekarang ini, senang tidak senang, sedih tidak sedih, marah
tidak marah, curiga tidak curiga, gengsi tidak gengsi, untuk meminimalkan
kontroversi tersebut untuk meredam reaksi balik dan kesan negative dari warga
Pribumi atau bahkan dari umat Islam saya sarankan ada baiknya : Meminta sesepuh
sesepuh WNIK Cina dari berbagai kalangan agama Islam maupun non Islam serta
Kelompok Profesi lainnya al :
1. Islam : Junus Yahya, Yusuf Hamka, Anton Medan, Yenny Rahman dan masih banyak
lainnya.
2. Non Islam : Muchtar Riady, William Soeryajaya, Ciputra dan masih banyak
lainnya
3. Kelompok Profesi lainnya : Kwik Kian Gie, Christianto Wibisono, Laksamana
Sukardi, Mari Pangestu, dan masih banyak lainnya
Tujuannya adalah :
1. Memberikan pernyataan yang menguntungkan kedua belah pihak yakni WNIK Cina
dan Pribumi
2. Serta menghimbau masyarakat etnik Cina di luar negeri untuk tidak ikut campur
terlalu dalam urusan dalam negeri Indonesia
3. Dan yang terpenting menjelaskan kepada mereka bahwa Peristiwa Kerusuham Mei
98 lalu bukanlah Peristiwa Kerusuhan Anti Cina.
4. Sekaligus juga mendesak pemerintah untuk lebih Tegas dan Transparan khususnya
dalam mendukung LSM dan Tim Relawan yang menangani kasus perkosaan.
5. Sekaligus juga mendesak LSM dan Tim Relawan untuk segera memberikan bukti
kongkret dan tidak hanya "berlindung" dengan alasan "menjaga kerahasian
korban" atau "mengalami kejadian traumatis" sehingga tidak berani memberikan
laporan kongkret kepada pihak berwenang.
6. Sekaligus juga ancam LSM dan Tim Relawan tersebut kalau dalam kurun waktu
yang ditentukan tidak bisa membuktikannya, maka berarti telah menghasut dan
menyebarkan informasi yang menyesatkan yang bisa dituduh Kriminal Berat.
Demikianlah pendapat dari saya ini yang pembuatannya mendapat inspirasi dari
tulisan bung Syaifuddin pada kolom Surat & Komentar majalah Adil.
Wassalam
Pimpro
Pimpro
鋳Sudah Cukup Bukti Memenuhi Unsur Pidana鋳
Jakarta,JP.-
Danpuspom ABRI Mayjen TNI H Syamsu Djalal menegaskan, pengakuan Prabowo Subianto telah
menculik sembilan aktivis prodemokrasi sudah bisa jadi bukti untuk menyeretnya ke
mahkamah militer. Sebab, pengakuan menantu mantan Presiden
Soeharto yang baru saja dipensiun dari ABRI ini sudah jadi bukti adanya unsur pidana.
鋳Maka, kalau Pangab sudah menyatakan kemungkinan besar Prabowo cs bisa dimahmilkan,
itu jangan dianggap pernyataan yang main-main. Itu pernyataan serius,鋳 ujar Syamsu
kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin.
Menurut dia, meski Prabowo sudah dipecat dari ABRI, Puspom masih ingin memeriksa lagi
mantan Dansesko ABRI ini bersama Mayjen TNI Muchdi Pr dan Kolonel Inf Chairawan.
Ketiganya dimintai keterangan sebagai saksi sebelas anggota
Kopassus yang kini menjadi tersangka penculikan para aktivis prodemokrasi. Hanya,
mengenai pemeriksaan itu, Syamsu belum bersedia menjelaskannya secara rinci.
Ketika dikonfirmasi soal kabar sebelas tersangka anggota Kopassus yang kini di tahanan
Puspom ABRI tidak bersedia menandatangani BAP (berkas acara pemeriksaan), Syamsu
mengatakan kabar itu tidak benar.
Menyinggung kemungkinan keterlibatan BIA, Syamsu mengatakan bahwa lembaga itu tidak
terlibat dalam operasi penculikan yang dilakukan tiga perwira tersebut. Sebab, BIA
sendiri tidak mengetahui penculikan itu.
Sementara itu, Letjen (pur) Hasnan Habib secara terpisah mempertanyakan keputusan
Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto yang 鋳hanya鋳 membebastugaskan mantan Danjen
Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto. 鋳Kalau terbukti melakukan penculikan,
seyogyanya dia (Prabowo) dimahmilkan saja,鋳 kata Hasnan Habib kepada wartawan di
sela-sela Sarasehan Nasional Visi Baru Indonesia di CSIS, kemarin.
Hasnan lalu mengutip pernyataan anggota Dewan Kehormatan Militer (DKP) Letjen TNI Agum
Gumelar kepada media massa bahwa Prabowo mengaku menculik sembilan aktivis
prodemokrasi. Kalau pernyataan Agum benar, berarti Prabowo harus dimahmilkan karena
sudah melakukan tindak pidana. 鋳Sekali lagi, kalau Prabowo mengaku benar menculik,
harusnya dia dimahmilkan,鋳 katanya lagi.
Hasnan lalu menyebut hukum militer bahwa apa yang dilakukan seorang prajurit menjadi
tanggung jawab komandannya. Sebab, ia sebagai perwira penyerah perkara. Logikanya,
kalau anak buahnya melakukan kesalahan, otomatis yang bertanggung jawab adalah
komandannya.
Pangab, lanjut Hasnan, tidak perlu ragu-ragu memahmilkan kasus penculikan itu. Jika
pimpinan ABRI meyakini benar tidak akan melibatkan pejabat militer lain di atas
Prabowo. Sebab, menurut kabar yang beredar, jika Prabowo diajukan ke mahmil,
dirinya akan menggigit pejabat di atasnya. 鋳Saya kira bergantung pimpinan ABRI. Kalau
yakin tidak melibatkan pejabat lain sebaiknya dimahmilkan saja,鋳 tandasnya.
Namun, Hasnan mengingatkan, Pangab sendiri punya hak prerogatif terhadap nasib anak
buahnya. Apakah Pangab meneruskan tuntutan ke mahmil atau sekadar memberikan sanksi
administratif. 鋳Pangab tentu punya keyakinan sendiri terhadap apa yang dilakukan anak
buahnya. Dan, itu hak dia (Pangab),鋳 ingatnya.
Yang perlu diingat, lanjut Hasnan, Pangab tidak punya kewenangan memecat prajurit yang
berpangkat kolonel ke atas. Baik Mayjen TNI Muchdi maupun Kol Inf Chairawan diberi
sanksi karena kesalahan mereka dinilai lebih kecil daripada atasannya,
Letjen TNI Prabowo Subianto.鋳 Jadi, salah besar kalau media memberitakan Pangab
melakukan pemecatan. Prabowo tidak dipecat, tapi diberhentikan dengan hormat,鋳
jelasnya. (mik/ado/bh/gie)
Pimpro
08.30 WITA Masa Mega berkumpul di Belakang Masjid Agung Darussalam
09.10 Meneriaki Satgas PDI
10.50 Massa merangsek maju ke arah Wisma Haji
11.10 Syarwan Hamid tiba di Wisma Haji
11.15 Insiden pemukulan terhadap wartawan
11.40 Hujan batu terjadi, petugas menghalau dengan tembakan ke atas dan gas
air mata beberapa petugas terluka. Satgas PDI mundur, Kongres terhenti
12.15 Bentrok berhenti, ada suara Adzan
12.17 Hujan batu kembali terjadi beberapa massa Mega jatuh
12.30 Pangdam + Mendagri ke Bandara
14.00 Tembakan peringatan kembali terdengar
14.20 Bentrok terhenti, massa Mega duduk-duduk istirahat.
14.55 Bentrok lagi
15.10 Negosiasi Jacob Nuwawea, Kapolda, Kapolres Donggala, hasilnya: kongres
cepat diakhiri.
15.30 Jacob tiba di lokasi Wisma Haji, bentrok stop
16.10 Bentrok lagi, gas air mata, tembakan peluru karet
17.15 Massa mundur sambil mengancam hari datang lagi.
Pimpro
Rabu, 26 Agustus 1998
Bung Karno Ditodong Dua Jenderal
Dipaksa Tandatangani Supersemar
Saksi Mata Dituduh Terlibat PKI
YOGYAKARTA - Seorang saksi mata penandatanganan Surat Perintah Sebelas Maret
(Supersemar), S Wilarjito S Miss (71), meminta Kassospol ABRI merehabilitasi nama
baiknya dari tuduhan terlibat PKI. Di samping itu, penduduk Gancahan, Kelurahan
Sidomulyo, Godean, Sleman tersebut, meminta agar hak-haknya selaku anggota ABRI
dengan pangkat terakhir letnan dua dikembalikan.
Dia juga minta perlindungan kepada Denpom IV/2 Yogyakarta. Rabu ini, dia akan
diterima Dandenpom Letkol Unggul K Yudoyono, di ruang kerjanya pukul 10.00.
Selasa siang kemarin, Wilarjito memberikan kesaksian mengenai kejadian yang
sebenarnya di Istana Bogor ketika Supersemar ditandatangani, kepada puluhan wartawan
di kantor LBH Yogyakarta.
LBH sendiri telah membentuk tim penasihat hukum yang terdiri atas Budi Hartono SH,
Yahuddin SH, dan Satryawan Guntur Zass. Kemarin, LBH langsung mengirimkan surat
permintaan rehabilitasi nama itu ke Kassospol di Jakarta.
''Kemungkinan kami akan ke Jakarta, menghadap Kassospol, Pangab, dan Danpuspom,''
ujar Budi Hartono yang didampingi kliennya, istri Wilarjito (Sih Wilujeng), dan anak
keenamnya, Gargarina Sardiana.
Wilarjito yang masih kelihatan tegar meski sudah lanjut usia itu menuturkan
kronologi
penandatanganan Supersemar di Istana Kepresidenan Bogor, 11 Maret 1966.
Pada tanggal itu, katanya, dia sedang dinas malam sebagai security Presiden
Soekarno.
Sekitar pukul 01.00 datang empat jenderal, yakni Mayjen Amirmachmud, Mayjen Basuki
Rachmat, Mayjen M Yusuf, dan Mayjen Maraden Panggabean.
Para perwira tinggi AD itu memaksa agar Presiden Soekarno yang sudah tidur
dibangunkan. Begitu keluar dari kamar, Pak Karno yang berpakaian piyama menemui
keempat tamunya itu di ruang kerja Istana.
Tiba-tiba, lanjut Wilarjito yang saat itu berdiri persis di belakang Presiden
Soekarno, ia
melihat Mayjen M Panggabean dan Mayjen Basuki Rachmat menodongkan pistol sambil
meminta Bung Karno menandatangani Supersemar.
Ketika ditanya apakah dia yakin bahwa yang datang itu jenderal-jenderal tersebut,
Wilarjito mengatakan, ''Sebagai anggota Mabad (Markas Besar Angkatan Darat, Red),
saya tahu betul mereka.''
Setelah itu, lanjutnya, tiba-tiba pula dia ditangkap militer dan dituduh terlibat G
30 S/PKI.
Selain ditahan tanpa prosedur, seluruh surat berharga, tanda jasa, serta ijazahnya
disita
aparat keamanan tanpa surat penyitaan.
Di tahanan Pulau Buru, dia mengalami siksaan sangat berat dan baru dibebaskan dari
tahanan dengan status Tapol Golongan B, 20 Desember 1977.
Minta Uang Pensiun
Sejak ditangkap, pemegang 12 tanda jasa, termasuk Bintang Gerilya itu, tidak pernah
memperoleh hak-haknya selaku anggota ABRI.
Karena itu, salah satu tuntutannya adalah meminta uang pensiun yang belum pernah
dibayarkan sejak tahun 1966. Sebab, dia tak pernah merasa menjadi anggota organisasi
terlarang tersebut.
Wilarjito lalu bercerita lebih lanjut, pada saat menodongkan pistol, Panggabean
mengatakan, ''Ini Pak ditandatangani.....'' Pak Karno lalu membaca selembar surat
yang
disodorkan kepadanya lalu berkata, ''Ini diktumnya bukan diktum Kepresidenan. Ini
diktumnya kok kemiliteran.'' Panggabean menjawab, ''Tolong ditandatangani saja,
waktunya sudah sempit.''
Setelah menandatangani surat tersebut, Soekarno mengatakan, ''Ya sudah kalau saya
harus menyerahkan kepada Harto. Tetapi kalau situasi sudah pulih, mandat ini
dikembalikan kepada saya.'' Dan mereka menjawab, ''Siap.''
Ketika Bung Karno ditodong, Wilarjito mengambil pistol FN 46 di pinggangnya demi
menyelamatkan Presiden. Tetapi Bung Karno mencegahnya, ''Jangan, jangan.''
Padahal, di magazen pistolnya yang sudah dikokang itu berisi tujuh butir peluru siap
tembak. Pada saat itu, tambahnya, seluruh keluarga Soekarno berada di dalam Istana.
Lalu, lanjutnya, setelah para jenderal itu pergi, Bung Karno mengatakan kepada
Wilarjito,
''Kamu hati-hati saja, saya harus keluar dari istana ini.''
Beberapa menit kemudian, datang pasukan Kostrad yang berjumlah puluhan. ''Saya yang
sedang berjaga di serambi depan Istana lalu ditangkap dan dimasukkan jip dan dibawa
ke
rumah tahanan militer di daerah Lapangan Banteng,'' kenangnya.
Dari situ dia dipindahkan ke Denpom Yogya, lalu ke LP Wirogunan selama 4 tahun, ke
LP Mlaten Semarang, LP Kablin dan Kalisosok Surabaya, dan terakhir tahun 1975
dipindahkan ke Pulau Buru. (A18-23c)
Pimpro
TANGGAPAN, 16/1998
Masalah Etnis Cina di Indonesia
Saya adalah seorang etnis Cina. Namun, saya tidak bisa berbahasa Mandarin,
dan juga
tidak bisa bicara salah satu dialek Cina. Bahkan nenek dan kakek saya,
baik dari pihak
ayah maupun ibu, juga tidak menguasai bahasa tersebut. Kalau bicara bahasa
Indonesia, mereka tidak pelo seperti Om Liem. Bahkan, mereka sangat fasih
berbahasa
Jawa, termasuk bahasa halusnya.
Saya juga bukan berasal dari keluarga bisnis. Keluarga kakek-nenek maupun
orang tua saya
bukanlah keluarga pengusaha. Saya saat ini pun bukan pengusaha, apalagi
konglomerat yang
besar karena cantolan politik. Bahkan, Anda yang pernah membaca tulisan
saya bisa melihat
bahwa sejak saya menjadi pengamat ekonomi-politik, saya selalu kritis terhadap
fenomena
patronasi bisnis. Karena, patronasi bisnis bukan hanya merupakan praktek
ketidakadilan
ekonomi, tapi juga menyebabkan kesenjangan ekonomi yang luar biasa, mempertajam
ketegangan ras, dan lebih dari itu menjadi sumber high cost economy yang
membuat
perekonomian Indonesia jatuh terpuruk seperti sekarang.
Ketika saya diundang menjadi anggota Dewan Etik Indonesia Corruption Watch
(ICW),
saya menerima karena salah satu misi ICW adalah mengidentifikasi dan mengikis
habis
pola-pola KKN yang menjadikan BUMN sebagai sapi perah, membuat proyek-proyek
mengalami mark-up gila-gilaan, dana proyek IMF dan World Bank bocor, perusahaan
dimintai sumbangan liar maupun resmi, dan lain-lain. Saya yakin, pemulihan
perekonomian
Indonesia bisa lebih mudah, bila tidak lagi dibebani segala macam praktek
KKN.
Saya tidak pernah menikmati kolusi antara penguasa dan pengusaha. Analisis
dan pendapat
saya, sejak dulu selalu mendukung upaya pemerataan ekonomi dan pemberantasan
KKN.
Biarpun begitu, kalau saya bertemu dengan massa pribumi yang sedang mengganyang
orang
etnis Cina, saya pasti langsung digasak hanya karena ciri-ciri fisik saya.
Orang-orang seperti
Arief Budiman, Ong Hok Ham, Melly G. Tan, Ariel Heryanto dan almarhum Yap
Thiam
Hien, bisa dipastikan bernasib sama. Ketika orang tidak bisa memandang
perbedaan individu
etnis Cina, dan memukul rata sifat, watak dan posisi orang etnis Cina hanya
berdasarkan
ciri-ciri fisik ras mereka, maka itu merupakan bukti bahwa memang ada rasisme
terhadap
orang etnis Cina.
Prasangka etnis tersebut sedemikian kuat, sehingga apapun yang dilakukan
kalangan etnis
Cina, mereka dipersalahkan. Bahkan, mereka dipersalahkan karena lari ke
luar negeri setelah
peristiwa penjarahan, kekerasan fisik, perkosaan dan pembunuhan terhadap
mereka, serta
harus membawa uang sangu. Karena mereka belum mau kembali, mereka lagi-lagi
dipersalahkan, sebab distribusi barang-barang pokok katanya menjadi seret.
Masyarakat
tidak lagi merasa perlu melakukan investigasi, betulkah distribusi macet
atau barang memang
langka. Kalau misalnya, Menteri Koperasi berhasil membangun jaringan distribusi
alternatif
melalui koperasi, sebetulnya tidak dijamin bahwa aliran bahan-bahan kebutuhan
pokok akan
lancar. Masalahnya beras, minyak goreng, pupuk, BBM, dan lain-lain kebutuhan
pokok yang
sekarang disubsidi menjadi komoditas yang sangat menguntungkan untuk diselundupkan
ke
luar Indonesia dan dijual dengan harga internasional di lautan bebas.
Pemerintahan Mahathir ternyata bisa melihat persoalan dimensi ekonomi etnis
Cina secara
lebih jernih. Itu tergambar dari program New Economic Policy untuk pemberdayaan
ekonomi
kalangan Bumiputera pada 1971, setelah Malaysia diterpa kerusuhan rasial
pada 1969.
Karena yang diutamakan kepentingan pembangunan ekonomi nasional, maka kekuatan
ekonomi yang besar seperti yang dimiliki etnis Cina di Malaysia tidak dimatikan.
Penguasaan
ekonomi mereka dibiarkan tumbuh dari sekitar 30% pada awal dekade 1970-an
menjadi
sekitar 50% (bertumbuh 66,6%) pada tahun akhir dekade 1980-an. Namun, pangsa
penguasaan ekonomi kalangan Bumiputera dibantu bertumbuh sangat jauh lebih
cepat lagi,
yaitu dari sekitar 2% menjadi sekitar 30% (bertumbuh sebesar 1.400%).
Dalam menghadapi krisis ekonomi yang terus memburuk seperti saat ini, bangsa
Indonesia
harus bisa mencontoh apa yang dilakukan Malaysia. Apalagi, karena dimensi
etnis Cina
bukan hanya merupakan fenomena dalam negeri, tapi juga erat kaitannya dengan
kekuatan
ekonomi regional di Asia Timur dan Tenggara. Menurut data BKPM, penanam
modal asing
terbesar di Indonesia sejak 1967 hingga sekarang bukanlah Jepang, Amerika
Serikat dan
Inggris. Melainkan, para pemodal etnis Cina dari Singapura, Taiwan dan
Hong Kong. Belum
lagi, kalau penanaman modal asing etnis Cina yang berasal dari Malaysia,
Filipina dan
Thailand dihitung.
Kalau berbicara mengenai kepentingan nasional bangsa Indonesia saat ini,
yang harus
diutamakan, upaya pemulihan perekonomian yang sampai sekarang masih terus
memburuk.
Apa yang harus dilakukan? Semua pengusaha, baik etnis Cina maupun pribumi,
sama-sama
harus menghentikan praktek-praktek KKN dan membantu upaya-upaya membersihkan
perekonomian dari praktek-praktek yang membuat perekonomian Indonesia menjadi
high
cost economy. Semua pengusaha -- etnis Cina maupun pribumi -- bersama-sama
berupaya,
supaya BUMN tidak lagi disapiperahkan.
Semua pengusaha ekspor -- etnis Cina maupun pribumi -- sama-sama menaikkan
UMR
paling tidak 100%. Dengan begitu, mereka masih untung karena dilihat dari
upah yang
mereka bayar, mereka sangat diuntungkan dengan adanya depresiasi rupiah
yang sangat luar
biasa. Semakin banyak keuntungan ekspor yang disalurkan kembali ke buruh,
semakin
meningkat daya beli masyarakat, sehingga roda perekonomian bisa mulai bergerak.
Semua pengusaha menengah dan besar -- etnis Cina maupun pribumi -- sama-sama
memberikan kesempatan ke koperasi karyawan (seperti yang dilakukan perusahaan
pers)
untuk memiliki saham paling tidak 20%. Saham koperasi karyawan bisa disetor
secara
bertahap memakai sebagian dividen yang dibagikan. Untuk mendorong peningkatan
daya beli
masyarakat, dividen tidak lagi dibagikan per tahun, tapi per kuartal.
Apa lagi yang harus dilakukan? Semua pengusaha -- etnis Cina maupun pribumi
-- dalam
menghadapi situasi krisis yang semakin memprihatinkan ini, bersama-sama
mengecilkan
kepentingan usaha mereka masing-masing, dan bersama-sama mencari upaya-upaya
lain
meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia, melalui cara-cara yang tidak
membebani
APBN dan tidak menimbulkan inflasi.(o)
Alexander Irwan, Ph.D
Penulis adalah pengamat ekonomi-politik.
Pimpro
Pribumi atau bahkan dari umat Islam saya sarankan ada baiknya : Meminta
sesepuh
Sprite
juga ngebacot sih. Saya sih cuman berharap kalo adik
atau kakak kamu diperkosa sama orang trus disuruh nari
nari di depan para netters, coba loe bunuh kaga tuh
orang2. Go and eat shit you funkin moron! loe orang
paling munafik yang paling bejat !!
Eh gue mau nanya:
kalo kontol loe dipotong loe mau ngaku kalo kontol loe
dah ngak ada ?
> Peristiwa Pertengahan Mei 1998 yang mengakibatkan adanya sejumlah wanita diperkosa
> khsusunya WNIK Cina, telah mendapat simpati begitu besar dari masyarakat Etnik
> Cina diberbagai Negara.
> Solidaritas semacam itu sebenarnya baik baik saja, sejauh dilandasi oleh rasa
> Kemanusiaan yang tinggi atau justru didasari oleh faktor Rasialis juga ??(Kesamaan
> Etnis Belaka).
Kalo pribumi dibantai sama cina di malaysia, loe disini
kaga tambah ngebacot, jangan2 loe potong lagi tuh cina
cina di indonesia karena loe mau bales dendam buat
sodara loe di malaysia. (kesamaaan etnis belaka? it's
true moron!. Untung cina2 di malaysia dan negara2
lainnya mentalnya kaga sebejat orang indonesia, sedikit2
bakar, sedikit2 bunuh, sedikit2 perkosa.
> Saya yakin tidak seluruh keturunan Cina di Indonesia senang menerima pembelaan
> seperti itu dari saudara saudaranya sesama etnik cina di Hongkong, Taiwan,
> Singapore dan Amerika Serikat, karena solidaritas dan pembelaan tersebut telah
> memberikan reaksi balik dari warga Pribumi dengan disertai sejumlah tudingan bahwa
> Keturunan Cina di Indonesia hanya Numpang dagang untuk membangun Kampung Halaman
> dan Negeri Leluhurnya, apalagi dengan semakin menghangatnya kasus Perbankan akhir
> akhir ini yang melibatkan mayoritas Bankir WNIK Cina juga.
> Kontroversi "Pembelaan dan Solidaritas" tersebut bahkan semakin bersifat dan
> bernada Ekstrim dengan di hacknya beberapa situs pemerintah (Hankam, dan BKKBN)
> serta banyaknya milis milis - diskusi serta forum terbuka yang cenderung menghujat
> Indonesia atau warga Pribumi dengan kata kata kotor, kasar, terror dan lain
> sebagainya, bahkan akhir akhir telah banyak beredar di situs situs spt : Hueren,
> Indo Chaos, Asian Dragon tentang Photo Photo korban perkosaan yang itu itu juga,
> padahal jelas jelas foto foto tersebut FAKE, sehingga telah beredar indikasi baru
> adanya "Terror Foto" yang dilancarkan oleh kelompok tertentu dengan memperalat
> "Kasus Perkosaan" itu. Tujuannya saya yakin untuk mengadu domba dan memecah belah
> Kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia.
Sekarang ajah Indonesia dah dipecah belah sama orang2
kayak loe bego ! Orang Pinter tapi suka hasut orang di
newsgroup ! bukannya itu bego juga kaya tuh orang2 yang
post foto2 (yang menurut loe).
> Kontroversi tersebut diatas akan menjadi Bom Waktu yang sangat berbahaya bagi para
> WNIK Cina di Indonesia yang tidak berdosa dan tidak mengerti apa apa dan tetap
> cinta kepada Indonesia sebagai negara kelahiran mereka.
ngancem?? loe mau potong2 cina2 lagi ? nah kan ini
biangnya!!!!
> Seburuk apapun situasi sekarang ini, senang tidak senang, sedih tidak sedih, marah
> tidak marah, curiga tidak curiga, gengsi tidak gengsi, untuk meminimalkan
> kontroversi tersebut untuk meredam reaksi balik dan kesan negative dari warga
> Pribumi atau bahkan dari umat Islam saya sarankan ada baiknya : Meminta sesepuh
> sesepuh WNIK Cina dari berbagai kalangan agama Islam maupun non Islam serta
> Kelompok Profesi lainnya al :
Loe kira tuh cina2 mau? siapa sih yang kaga tau kalo
peristiwa mei lalu antara lain gerakan anti cina
> Tujuannya adalah :
>
> 1. Memberikan pernyataan yang menguntungkan kedua belah pihak yakni WNIK Cina
> dan Pribumi
menguntungkan pribumi, tapi entar 20 tahun lagi juga loe
bunuh tuh cina2 lagi.
> 2. Serta menghimbau masyarakat etnik Cina di luar negeri untuk tidak ikut campur
> terlalu dalam urusan dalam negeri Indonesia
Udah gue bilang orang melayu dibantai loe masak tinggal
diem, logis dikit dong.
> 3. Dan yang terpenting menjelaskan kepada mereka bahwa Peristiwa Kerusuham Mei
> 98 lalu bukanlah Peristiwa Kerusuhan Anti Cina.
Hmmmm...coba loe mikir dulu, masak semua orang sebego
loe !
> 4. Sekaligus juga mendesak pemerintah untuk lebih Tegas dan Transparan khususnya
> dalam mendukung LSM dan Tim Relawan yang menangani kasus perkosaan.
yang ini bener !
> 5. Sekaligus juga mendesak LSM dan Tim Relawan untuk segera memberikan bukti
> kongkret dan tidak hanya "berlindung" dengan alasan "menjaga kerahasian
> korban" atau "mengalami kejadian traumatis" sehingga tidak berani memberikan
> laporan kongkret kepada pihak berwenang.
Ini dia satu lagi pernyataan bego, udeh gue bilang
kontol loe kalo dipotong ama orang karena loe perkosa
kebo , loe mau ngaku sejujurnya kejijikan loe ke dunia
biar semua orang tau, apalagi kalo loe diancem ama yang
tukang potong kontol loe, dikasih bom lah, dibunuh lah,
diperkosa lagi lah.
> 6. Sekaligus juga ancam LSM dan Tim Relawan tersebut kalau dalam kurun waktu
> yang ditentukan tidak bisa membuktikannya, maka berarti telah menghasut dan
> menyebarkan informasi yang menyesatkan yang bisa dituduh Kriminal Berat.
Back to basic lagi ngak bisa yah, namanya ajah dah tim
RELAWAN ! orang mereka kaga disuruh sama siapa2 kok,
mereka rela ! masak harus diancam, sekarang ajah dah
diancam sama manusia2 kaya loe ! gue salut sama mereka
udah rela mau cari kebenaran malahan mau dituduh ama si
pimpro, kriminal berat !! hehehehe loe maling teriak
maling luh !
>In article <35E4016D...@hotmail.com>,
>Pim...@hotmail.com says...
>
> --------------39EB88917D33C5D288CD69EC
> Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
> Content-Transfer-Encoding: 7bit
pim...@hotmail.com
Kerjannya cuma bisa berkata kata jenis XXX, Jorok, Sakit dll ;
***tol, *hit, **jat etc.
Pimpro
In article <MPG.104e31dd...@news.bigpond.com>,
-----== Posted via Deja News, The Leader in Internet Discussion ==-----
http://www.dejanews.com/rg_mkgrp.xp Create Your Own Free Member Forum
pim...@hotmail.com
Kerjannya cuma bisa berkata kata jenis XXX, Jorok, Sakit dll ;
Hayati saja input saya itu, terus lakukanlah buat anda yang terbaik
Pimpro
In article <MPG.104e31dd...@news.bigpond.com>,
no...@none.com (Sprite) wrote:
-----== Posted via Deja News, The Leader in Internet Discussion ==-----
Pimpro
JAKARTA, (SiaR, 25/8/98) Sekretaris Tim Relawan Untuk Kemanusiaan,
Romo Sandyawan prihatin dan mengecam upaya penyebaran foto-foto perkosaan
yang dilakukan oleh pihak tertentu. Sebab, foto-foto yang tidak jelas kebenarannya
itu bisa dipakai untuk menyudutkan Tim Relawan dan tim advokasi masyarakat lainnya
yang sedang mencari kebenaran dalam kasus kerusuhan Mei lalu.
"Saya sedih, masih saja ada usaha-usaha untuk mendiskreditkan data-data hasil
kerja Tim Relawan," papar Sandyawan akhir pekan lalu.
Menurut Sandyawan, upaya-upaya pendiskreditan itu juga dilakukan mereka dengan
membuat homepage atas nama Tim Relawan dan memajang foto-foto perkosaan yang tidak
jelas kebenarannya itu. "Minimal ada dua home page yang mengatas- namakan tim
relawan. Perlu dicatat, kami tidak memakai foto untuk bukti," katanya.
Foto-foto yang sengaja disebarluaskan lewat internet tersebut berupa foto-foto
yang diduga berasal dari penyiksaan di Timor Timur dan juga foto-foto yang konon
pernah ada di home page tertentu sebelum terjadinya kerusuhan Mei. "Tapi kami
belum konfirmasi mengenai hal ini," kata sebuah sumber.
Belakangan diakui banyak usaha-usaha yang mencoba mengaburkan fakta-fakta yang
ditemukan oleh Tim Relawan. Usaha-usaha itu misalnya dengan terbongkarnya
penyusupan seorang intel polisi berpangkat Letnan Satu Yeni ke dalam Tim Relawan
dan menyiarkan kabar bohong temuannya ke media massa. Juga upaya-upaya dari pihak
tertentu dengan mengintimidasi para saksi dan korban.
Kepolisian sendiri selama ini getol melakukan manuver-manuver untuk menyudutkan
kerja masyarakat mengenai kasus kerusuhan dan perkosaan. Kapolri Jenderal
Roesmanhadi beberapa waktu lalu sempat menekan LSM dengan mengeluarkan pernyataan
yang menyudutkan. Juga, Polda Metro Jaya awal pekan ini mengeluarkan pernyataan
yang berlawanan dengan Tim Relawan mengenai terorganisirnya penggerak kerusuhan.
Belakangan muncul kecurigaan terhadap ulah aparat keamanan terutama polisi dalam
pengungkapan kasus kerusuhan dan perkosaan ini, terutama dengan penarikan
tiba-tiba Kolonel Gories Mere dari Tim Gabungan Pencari Fakta dan digantikan
dengan petugas yang lain. "Diduga keras, Gories Mere ikut mengendalikan operasi
intimidasi akhir-akhir ini," kata sumber SiaR tanpa menyebutkan fakta-fakta
keterlibatan Gories.
Selain itu, di sejumlah negara saat ini muncul gerakan-gerakan dari para Overseas
Chinese (Cina Perantauan) yang sangat atraktif dan agitatif. Gerakan-gerakan ini
dinilai oleh sejumlah kalangan termasuk Tim Relawan merupakan tindakan yang
terlalu berlebihan dan cenderung counter productive bagi advokasi yang dilakukan
oleh masyarakat Indonesia sendiri. "Gerakan mereka yang cenderung atraktif dan
brutal justru bisa memperuncing konflik yang ada di Indonesia dan bisa mengaburkan
upaya-upaya damai yang sedang dilakukan," kata sebuah sumber.***
Pimpro
TGPF Panggil Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin
detikcom, Jakarta - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan 14
Mei 1998memanggil Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Pertemuan TGPF
dengan mantan Pangdam Jaya itu berlangsung di rumah salah satu
anggota tim, Bambang Suharto, di Jalan Intan Raya 8 Jakarta, Rabu
(26/8).
Selain Bambang, anggota TGPF yang ikut menemui Sjafrie adalah Jaksa
Agung Tindak Pidana Umum I Made Gelgel, Bambang Widjojanto,
Rosita M Noer, Saparinah Sadli dan Hermawan Sulistyo. "Kita memang
mengundang Mayjen Sjafrie yang merupakan Pangkoops/Pangdam Jaya
saat kerusuhan terjadi. Ini sifatnya konsultatif dan usaha klarifikasi
atas
adanya laporan masyarakat," ujar Bambang.
Menurut Bambang, pada pertemuan itu TGPF menanyakan hal-hal yang
berkisar dengan peristiwa kerusuhan. Menurutnya, hal-hal mengenai
pemerkosaan dan penjarahan tidak disinggung pada pertemuan sekitar
dua setengah jam itu. Sjafrie, kata Bambang, sangat antusias dan ingin
membantu kerja TGPF agar sesuatu yang tak terlihat dengan kasat mata
bisa segera ditangkap.
Sjafrie yang menjadi idola ibu-ibu itu menjelaskan hal-hal yang
berhubungan dengan sistem keamanan. Dia menceritakan basic-basic
prosedur pengamanan termasuk saat kerusuhan terjadi. Diceritakan pula
oleh Sjafrie, kata Bambang, soal-soal koordinasi dengan satuan Kodam
dengan Pemda. "Sistem keamanan saat itu digalang dengan komponen
lain. Beliau mengakui tidak ada alih komando pengendalian. Semua di
bawah komando Pangdam Jaya," kata Bambang.
Sjafrie, kata anggota Komnas HAM itu, juga mengatakan bahwa jumlah
pasukan di ibukota tidak kurang. Namun, pasukan dikonsentrasikan
untuk menjaga tempat-tempat vital seperti PDAM dan sentra-sentra
ekonomi. Menurut Bambang, 'pemeriksaan' terhadap Sjafrie dianggap
cukup. Namun, sambungnya, tidak tertutup kemungkinan TGPF
memanggilnya lagi. Dalam waktu dekat, mantan Kapolda Mayjen Pol
Hamami Nata juga akan dipanggil dalam kapasitas sebagai Wakil
Pangkoops.
Saat ditanyakan mengapa konsultasi dilakukan di rumah anggota tim,
Bambang mengatakan: "Ini permintaan beliau. Dia tidak mau dilakukan di
departemen kehakiman." Sjafrie sendiri datang ke rumah Bambang sekitar
pukul 8.55 WIB dengan kendaraan Mitsubishi Pajero B 1030 JS warna
hijau muda. Dia mengenakan setelan safari juga dengan warna hijau
muda.
Pimpro
Beddu Amang Dicopot Sebagai Kabulog
detikcom, Jakarta - Rupiah menguat harga sembako tetap membumbung
tinggi. Korban pun jatuh. Kabulog Beddu Amang dicopot sebagai
Kepala Bulog. Pencopotan itu dikemukan oleh Menteri Penerangan
Yunus Yosfiah, Rabu (26/8) di Bina Graha, Jakarta. Untuk sementara
jabatan Kabulog dirangkap Menperindag Rahadi Ramelan.
Namun menurut Yunus Yosfiah, diberhentikannya Beddu Amang
tersebut merupakan hal yang biasa. Tidak ada kaitannya dengan harga
sembako maupun distribusi sembako. "Ini semacam
penyegaran,"katanya.
Jika saja sebuah sumber detikcom di Bulog menyebutkan, pencopotan
Beddu Amang tersebut erat kaitannya dengan soal distribusi sembako
yang kian semrawut dan harga sembako yang terus membumbung tinggi.
Sebut saja di Jawa Timur harga beras sudah mencapai Rp 5.000. Padahal,
santer diberitakan bantuan beras sudah mengalir ke Indonesia. Dan
rupiah pun kian menguat.
Sementara distribusi sembako tersebut juga tersendat-sendat.
Sampai-sampai, DPRD Jawa Timur pada pekan lalu memanggil Ketua
Bulog Jawa Timur untuk dimintai keterangannya soal pasokan sembako
yang terlambat sehingga mengakibatkan harga sembako di Jawa Timur
membumbung tinggi.
Di lain pihak menurut sumber tersebut, Habibie menilai antara Bulog
dengan Departemen yang dipimpin Rahadi Ramelan tidak sinkron.
Banyak kebijakan yang tumpang tindih. "Bulog dinilai sering jalan
sendiri,"katanya. Itulah sebabnya, jika posisi Kabulog dirangkap oleh
Rahadi Ramelan, tidak lain bertujuan untuk membuat sinkron sepak
terjang kedua lembaga tersebut dalam upaya memenuhi kebutuhan
sembako bagi rakyat dengan harga yang terjangkau.
Pimpro
Kesaksian Bung Karno Ditodong Dinilai Bohong
detikcom, Jakarta - Pengungkapkan kesaksian Letda inf (purn)
Soekardjo Wilardjito, bahwa Bung Karno ditodong pistol saat
menandatangani Supersemar diragukan. Jenderal (purn) Maraden
Panggabean buka suara. Ia membantah telah menodong pistol ke arah
Bung Karno. Dan menyatakan kesaksian itu bobong besar.
Keraguan itu dilontarkan mantan Kasospol Letjen (purn) Bambang
Triantoro, Rabu (26/8) ketika dimintai pendapatnya soal kesaksian
Soekardjo. "Wah itu meragukan dan berlebihan,"kata Bambang. Meski
Bambang mengaku, meski ia bukanlah saksi mata dalam peristiwa
bersejarah yang tidak habis-habisnya dikontroversikan itu, namun jika
Bung Karno sampai ditodong saat menandatangani Supersemar,
dinilainya tidak masuk akal.
"Kharisma Bung Karno itu luar biasa. Tak masuk akal kalau Basuki
Rachmat atau Panggabean punya keberanian menodong Bung
Karno,"kata Bambang yang juga Ketua Yayasan Kerukunan dan
Persaudaraan Kebangsaan. "Kalau berani menodong Bung Karno,
memang luar biasa,"katanya. Namun begitu, kalau Soekardjo yakin
dengan kesaksiannya, sebaiknya kesaksiannya itu dibuktikan secara
hukum.
Sedangan Panggabean, sebagaimana dikutip harian Berita Buana edisi,
26 Agustus 1998, membantah kesaksian Soekardjo. "Dari mana dia bisa
mengarang cerita itu,"tandasnya. Apalagi kata Panggabean, saat itu ia
tidak ikut berada di Bogor. "Berarti waktu itu mata Soekardjo sedang
sakit,"katanya dengan nada keras. "Apa yang dinyatakan Soekardjo itu
merupakan kebohongan. Bohong besar,"kata Panggabean.
Menurut kisah Panggabean, saat Supersemar ditandatangani Bung
Karno, ia sama sekali tidak pergi ke Bogor dan juga tidak bertemu Bung
Karno. "Silahkan cek ke Yusuf, saya ikut atau tidak,"katanya.
Pimpro
Habibie Dinilai Berhasil, IMF Cairkan 1 Miliar Dolar
detikcom, Jakarta - Sementara di dalam negeri Presiden BJ Habibie
diterjang berbagai kritik keras, di dunia internasional Habibie justru
mendapat pujian dan dinilai berhasil mendorong reformasi. Buktinya?
Ada. Dengan alasan berhasil itulah, Dana Moneter Internasional (IMF),
Rabu (26/8) kembali mencairkan pinjaman 1 miliar dolar AS kepada
Indonesia.
Adalah Direktur IMF Michael Camdessus sendiri yang memgumumkan
pencairan itu di kantor pusat IMF di New York. Penilaian Camdessus
adalah bahwa strategi reformasi yang menyeluruh pemerintahan Habibie,
telah mendorong kebijakan makroekonomi seperti upaya untuk
memperkuat nilai tukar rupiah dan mengurangi tingkat inflasi. Hal itu
terlihat dari kian menguatnya Rupiah, yang sempat mencapai Rp
16.000/dolar, kini menjadi Rp 10.000-11.000/dolar.
Tidak tanggung-tanggung, Camdessus juga memuji pelaksanaan yang
baik dari berbagai kebijakan nasional dalam beberapa bulan terakhir ini.
Di samping itu, ia kembali menekankan pentingnya dilakukan kebijakan
uang ketat untuk mengurangi inflasi dan memperkuat rupiah lebih jauh
lagi. "Adalah sangat penting untuk terus mengembangkan sistim
perbankan nasional secara cepat dan resutrukturisasi perusahaan demi
meletakan dasar bagi pertumbuhan ekonomi,"kata Camdessus.
IMF juga memberikan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang dan
meringankan kepada Indonesia dengan menerapkan program Fasilitas
Bantuan yang Diperluas (Extended Fund Facility, EFF). Pemerintah
Indonesia baru akan menerima pembayaran dana bantuan lagi bulan
depan, jika reformasi yang dijalankan terus berada pada arah yang benar.
"Jangka waktu pembayaran yang panjang di bawah program EFF akan
memberikan waktu yang cukup bagi langkah reformasi untuk mencapai
sasarannya," kata Camdessus.
Pimpro
EKONOMI DAN KEUANGAN
RIYADI: HANCURNYA EKONOMI NASIONAL BUKAN DOSA
KONGLOMERAT
Jakarta - Bos Grup Lippo Mochtar Riyadi mengatakan, jika kehancuran ekonomi
Indonesia dianggap sebagai akibat dari perbuatan dosa, maka dosa itu hendaknya
tidak dilimpahkan sepenuhnya kepada semua warga negara keturunan Tionghoa yang
bergerak dalam dunia usaha.
"Semua orang bisa menjalankan bisnis besar dan tidak semua etnis Tionghoa
melakukan kolaborasi dan kolusi dalam konglomerasinya. Itu bisa dihitung dengan
jari," katanya menjawab pertanyaan pers di Jakarta, Selasa. Dosa kehancuran
ekonomi Indonesia, menurut Mochtar yang ditemui pers saat menghadiri acara
penyematan bintang jasa kepada Tong Djoe, tidak ada sangkut pautnya dengan jutaan
warga negara keturunan Tionghoa di Indonesia.
"Mereka pun sebenarnya ada buruh, pegawai, petani dan nelayan sehingga apabila
dikatakan bahwa kehancuran ekonomi Indonesia merupakan dosa para konglomerat,
dosanya jangan dilimpahkan kepada seluruh keturunan Tionghoa," katanya.
Mochtar mengatakan, hal itu sama dengan peristiwa kerusuhan pada pertengahan Mei
lalu. "Pada kerusuhan 14 Mei, ada perkosaan, pernjarahan dan perbuatan tercela
lain, itu kan juga hanya dilakukan oleh segelintir orang Indonesia, bukan semua
orang Indonesia demikian," tegasnya.
Tetapi kejadian itu kemudian didramatisir oleh surat kabar luar negeri yang
menggambarkan seolah-olah semua bangsa Indonesia sebagai pelaku dalam kerusuhan
itu. "Saya tidak bisa terima itu. Itu sama sekali tidak benar," katanya.
Jika ada segelintir manusia di Indonesia yang berbuat salah pada 14 Mei itu, tidak
berarti mewakili seluruh bangsa Indonesia, apalagi mewakili umat Islam, kata
Mochtar.
Analogi kejadian Mei lalu, menurut Mochtar, sama halnya dengan urusan
konglomerasi. "Siapa salah itu yang harus ditindak, jangan cerita semua keturunan
Tionghoa itu salah," katanya.
Mochtar menyatakan rasa bangganya bahwa Tong Djoe bisa dihargai Pemerintah pada
saat justru banyak orang yang mempermasalahkan kerusuhan 14 Mei lalu.
truth
To the point aja !!!!
Pimpro <Pim...@hotmail.com> wrote in article
<35E37555...@hotmail.com>...
Pimpro
Ibnu Hartomo Selewengkan US$3 Miliar
JAKARTA (Media): Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) tiga mantan direktur Bank Indonesia
yang diduga terlibat korupsi senilai Rp 1,5 triliun mendekati rampung. Sementara Jaksa
Agung melaporkan Mayjen TNI (Purn) Prof Dr Ibnu Hartomo, adik ipar mantan Presiden
Soeharto, menyalahgunakan promisory notes senilai US$ tiga miliar.
BAP tiga mantan direktur BI yakni Paul Soetopo, Heru Supratomo, dan Hendrobudianto,
mendekati rampung, diungkapkan Kapolda Metro Jaya Mayjen Noegroho Djajoesman, kemarin
(26/8). ''BAP-nya sudah 50% selesai. Mudah-mudahan dapat segera rampung,'' kata
Noegroho.
Tiga direktur BI disidik sejak akhir 1997 dengan tuduhan merugikan uang negara sekitar
Rp 1,5 triliun. Penanganannya berjalan lambat, menurut kapolda, karena polisi selama
ini direpotkan dengan pengamanan situasi kamtibmas yang tidak henti-hentinya. Meski
riak unjuk rasa masih berlangsung sampai saat ini, Polda sudah bisa membagi tugas
untuk menyelesaikan kasus tiga mantan direktur BI itu.
Miranda Goeltom yang dihubungi terpisah setuju pengawas bank dari BI maupun bankir
nakal ditindak tegas untuk mengembalikan kredibilitas pemerintah serta kepercayaan
terhadap perbankan. Bila ada pengawas BI yang melakukan penyimpangan dari garis
ketentuan, tegasnya, bisa saja diperiksa. ''Tetapi harus dilakukan secara
proporsional. Kalau disebabkan pengawas kalah canggih maka pengawasnya dididik supaya
lebih baik,'' paparnya.
Perbanas juga mendukung langkah pemerintah menindak tegas anggotanya (bankir) yang
nakal. ''Silahkan, kalau ada bankir terbukti bersalah, kami setuju diproses secara
hukum,'' ujar Thomas Soeyatno Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Bank-bank Swasta
Nasional (Perbanas).
Thomas yang didampingi sejumlah pengurus justru meminta aparat hukum bertindak lebih
cepat sebab lambatnya pemeriksaan memperburuk sistem perbankan nasional.
Terhadap dana yang diselewengkan bankir nakal yang diperkirakan mencapai Rp 200
triliun
termasuk bunganya, Jaksa Agung M Ghalib menegaskan terus memburunya. ''Upaya
pemerintah memberantas KKN terencana dan terorganisir dengan tujuan utama
menyelamatkan keuangan serta aset negara,'' kata M Ghalib.
Dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Polkam di Bina Graha, kemarin, Jaksa Agung juga
melaporkan penyalahgunaan promisory notes dari Mayjen TNI (Purn) Prof Dr Ibnu Hartomo.
Kasus ini, katanya, harus diusut karena merugikan pemerintah.
Ibnu Hartomo mengeluarkan promisory notes ketika menjabat Wakil Sekjen Dewan
Hankamnas. Hubungan keluarga dengan Presiden Soeharto yang sedang berkuasa membuat
kasusnya ketika itu tidak terjangkau hukum. ''Siapa yang berani...,'' seloroh Menteri
Kehakiman Muladi.
(San/DE/Hri/Awi/Rid/M-2)
Pimpro
Jakarta, JP.-27 Agustus 1998
Santernya pemberitaan tentang aksi pemerkosaan terhadap etnis Cina pada kerusuhan Mei lalu
ternyata hanya isapan jempol. Sebab, sampai kini tidak ditemukan bukti-bukti nyata
sehingga kemudian disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia dikerjain organisasi-organisasi
yang menggembar-gemborkan adanya pemerkosaan tersebut.
Kesimpulan bahwa pemerintah dikerjain itu disampaikan sebelas anggota LSM (lembaga swadaya
masyarakat) dari Taiwan kepada Menhankam/Pangab dan dilaporkan dalam Sidang Kabinet
Terbatas Bidang Polkam yang dipimpin Presiden B.J. Habibie
di Bina Graha, Jakarta, kemarin.
Menpen M. Yunus Yosfiah menjelaskan kepada wartawan setelah sidang kabinet, ke-11 anggota
LSM dari Taiwan itu datang ke Indonesia guna mencari kebenaran tentang terjadinya
pemerkosaan terhadap etnis Cina pada kerusuhan Mei lalu, sebagaimana
banyak dilansir belakangan ini.
’’Selama LSM-LSM tersebut berada di Indonesia, mereka telah bertemu dengan sejumlah tokoh,
konsulat Taiwan di Jakarta, menteri peranan wanita, dan mencari informasi tentang korban
pemerkosaan. Ternyata tidak ditemukan adanya korban pemerkosaan sehingga mereka
menyimpulkan Anda (pemerintah) dikerjain,’’ kata Menpen.
Menurut Menpen, pihak kepolisian juga telah mengusut tentang dugaan pemerkosaan tersebut.
’’Ada 103 pengusutan yang dilakukan Polri, tetapi hasilnya adalah tidak bisa dibuktikan
adanya kasus pemerkosaan itu,’’ ujar Yunus.
Dari 103 kasus yang diusut itu, kata Menpen, antara lain, pengusutan terhadap informasi
adanya pemerkosaan di Apartemen Mitra Bahari (4 orang). ’’Setelah diusut, hasilnya adalah:
korban telah dievakuasi ke Singkawang, Manado, dan Minahasa oleh Romo
Sandyawan. Adanya pemerkosaan ini diragukan,’’ jelas Menpen.
Begitu juga informasi tentang pemerkosaan yang terjadi di Jelambar, Jakarta Barat, yang
bersumber dari informasi Pendeta Samuel Budi dari Gereja Pantekosta, Jelambar. ’’Hasilnya,
tidak ada jamaah Gereja Pantekosta Jelambar yang diperkosa pada
13–14 Mei,’’ kata Yunus.
’’Itu hanya contoh-contoh dari 103 kasus yang diusut Polri,’’ kata Menpen, yang mencoba
mengaitkan kesimpulan penyelidikan Polri itu dengan kesimpulan sebelas anggota LSM dari
Taiwan tersebut. (an/jpnn)
Pimpro
Mingguan Berita Ekonomi & Bisnis
ANTREAN BANKIR MENUJU BUI
Sebagian pengurus bank dalam likuidasi (BDL) sudah dijaring Bank Indonesia
untuk diadili. Para pemilik dan debitur boleh jadi
menyusul. Bagaimana dengan tiga mantan direktur BI yang terlibat? Akankah
gebrakan awal ini merembet sampai kepada para
mantan petinggi bank beku operasi (BBO) dan bank take over (BTO)?
Kini, bankir jangan coba-coba "bermain" dengan uang orang lain. Salah-salah
bisa dijebloskan ke dalam bui. Terlebih
sekarang-sekarang ini, tampaknya Bank Indonesia tidak memberi hati
kepada bankir yang nakal. Buktinya, belum lama ini sejumlah bankir dari
sembilan bank dalam likuidasi (BDL) dilaporkan ke pihak kepolisian. Mereka
masing-masing adalah pemilik atau pengurus Bank Harapan Santosa (BHS),
Bank Anrico, Bank Pinaesaan, Bank Dwipa Semesta, Bank Kosagraha, Bank Citrahasta
Danamanunggal, Bank Pacific, South East Asia Bank (SEAB) dan Sejahtera
Bank Umum (SBU).
Pemeriksaan terhadap para tersangka itu berkaitan erat dengan ditemukannya
unsur pidana yang mereka lakukan. Diduga, mereka
telah melakukan pelanggaran dalam hal Batas Maksimum Pemberian Kredit
(BMPK). Dalam Undang-Undang Perbankan diatur,
pemberian kredit kepada perusahaan-perusahaan dalam satu grup bisnis
dengan bank bersangkutan dipagari sampai 30% dari
modal bank. Hal ini dinyatakan dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 dalam UU
No. 7 Tahun 1992 itu.
Bank Dwipa, misalnya, seperti yang pernah diberitakan Warta Ekonomi,
diketahui bermasalah setelah ditinggal pergi pemiliknya,
Bambang Samijono. Berdasarkan catatan kepolisian, bank ini dibobol
setidaknya tiga ratus miliar rupiah. Separo dari jumlah itu
berasal dari penerbitan commercial paper fiktif atas nama bank itu
tapi hasilnya tidak masuk ke dalam pembukuan bank. Demikian
halnya pula dengan Bank Citra. Bank ini juga dibobol ratusan miliar
rupiah. Sementara itu, Bank Anrico--bank yang didirikan pada
1966 di Padang dan terkenal menawarkan suku bunga deposito yang selalu
tinggi--itu kebobolan sekitar Rp150 miliar, melebihi
Batas Maksimum Pemberian Kredit dari modalnya, sebagaimana yang ditentukan
Bank Indonesia.
Sementara ini, penyerahan hasil pemeriksaan dari pihak BI kepada pihak
kepolisian menyangkut kasus sembilan bank dalam
likuidasi itu tidak dilaksanakan secara sekaligus, tetapi bertahap.
Pertama, bankir-bankir dari dua bank, yaitu BHS dan Dwipa, yang ditindaklanjuti.
Kemudian pada bulan Mei, empat bank yang diserahkan. Terakhir, bulan Juli,
kasus tiga bank lagi sisanya.
Seperti diketahui, awal November tahun lalu pemerintah melikuidasi total
enam belas bank. Di luar sembilan bank yang disebutkan
di atas, tujuh bank lainnya adalah Bank Industri, Bank Astria Raya,
Bank Andromeda, Bank Guna Internasional, Bank Umum
Majapahit Jaya, Bank Mataram Dhanarta dan Bank Jakarta. Dalam hal likuidasi,
Bank Indonesia mungkin saja mempertimbangkan bahwa kondisi ke-16 bank itu
mampu membahayakan sistem perbankan nasional.
"Dari 16 bank dalam likuidasi tempo lalu, tujuh inilah yang baru disidik,
sedangkan dua di antaranya (Citra dan Dwipa--Red.) telah
selesai berkas-berkasnya dan diajukan kepada penuntut umum," papar
Direktur Serse Ekonomi Mabes Polri Kol. Made Pangestika
kepada Warta Ekonomi.
Di antara mereka yang ditahan pihak kepolisian, Kol. Made Pangestika
menyebut dua nama dari Bank Harapan Santosa, yakni
Hendro Wahono dan Serni Kojonggian, dan satu dari Sejahtera Bank Umum,
yaitu Jonny Basuki. Menurut Made, secara umum
mereka diperiksa atas dugaan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit
(BMPK). Sementara para tersangka yang
berkas-berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan antara lain adalah
Benny Ondang dan Bambang Samijono (yang diduga kabur
ke luar negeri) dari Bank Dwipa dan Achmad Fadilah dari Bank Citra.
Menyusul penahanan mereka, Anwar Syukur dan anaknya,
Refri Anwar Syukur, yang masing-masing adalah direktur utama dan komisaris
utama dari Bank Anrico, kemudian juga ditahan.
'KEBERANIAN' BANK INDONESIA
Sesuai dengan pasal 49 ayat 2 (b) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, bankir-bankir dari sembilan BDL itu bisa diganjar untuk
dikerangkeng dengan maksimal enam tahun dan bayar denda paling banyak Rp6
miliar. Tindak pidana yang
mereka lakukan tergolong kejahatan. Jadi, bukan pelanggaran biasa.
"Kalau ada unsur pidananya harus ditindak karena ini kan menyangkut
uang masyarakat. Itu harus dipertanggungjawabkan," tegas
Direktur BI Achjar Iljas. Sedangkan Hendrick Kolonas, mantan wakil
presiden komisaris Bank Tiara Asia, mengatakan kalau
memang dana bank diambil untuk kepentingan pribadi dan kelompok bisnisnnya,
kasus sembilan bankir itu mesti diusut.
Dalam kaitan itu, kepercayaan para nasabah yang menyimpan dana mereka
di bank bersangkutan diduga diselewengkan. Dana
masyarakat yang dihimpun bank-bank itu dipinjamkan kepada perusahaan-perusahaan
dalam kelompok bisnis masing-masing
dengan maksud agar perusahaan-perusahaan itu tidak bangkrut. Mengingat
kredit itu sendiri berasal dari dana masyarakat yang
disimpan pada bank, risiko kegagalan atau kemacetan yang dialami bank
berdampak juga pada keamanan dana masyarakat
tersebut.
Jika kita telah dari prosedur auditnya, kegagalan kredit diakibatkan
adanya kepentingan pribadi para eksekutif bank dalam
memutuskan pengucuran kredit sehingga tidaklah objektif. Masalah sembunyi-sembunyi
ini tentunya berkaitan dengan kebrobokan
mental para petinggi bank itu.
Pengamat hukum perbankan, Sutan Remy Syahdaeni, menilai bahwa tindakan
eksekutif bank dalam memberikan kredit secara
gampangan tanpa analisis yang baik itu sudah merupakan pelangaran yang
dapat dikenai pidana, sekalipun pengucuran kredit itu
sebetulnya tidak melewati batasan BMPK atau bahkan tidak macet. "Memberikan
kredit tanpa analisis yang baik itu juga termasuk
tindak pidana menurut UU No. 7 Tahun 1992".
Sutan Remy Syahdaeni, yang juga mantan direktur BNI 46, menyatakan gembira
bahwa masalah itu sudah mulai diungkap dan
ditindaklanjuti. "Sejak semula saya memang selalu mempersoalkan, kenapa
kok tidak ada tindakan atau pengusutan sama sekali
terhadap pengurus atau pemilik bank-bank dalam likuidasi," ujar Sutan
Remy. Ia pun memuji "keberanian" BI dalam mengungkap
kasus tersebut dan melimpahkannya kepada pihak kepolisian.
Pendapat senada juga datang dari Menteri Kehakiman. "Saya setuju sekali
dan mereka itu harus ditindak tegas," kata Muladi.
Tindakan BI melaporkan bankir-bankir tersebut tentunya dapat menghindarkan
merajalelanya para penjarah bank-bank sendiri itu.
Selanjutnya, menurut Sutan Remy pula, kepolisian diharapkan menindaklanjuti
terus pengusutan kasus itu dan meneruskannya
hingga ke pengadilan. Sebaliknya, pihak kepolisian kelihatannya memang
akan meneruskan prosedur hukum dari kasus tersebut.
Kapolri Letjen Roesmanhadi menegaskan bahwa penanganan para bankir
itu tetap akan dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum.
Di samping para komisaris dan anggota direksi, berbagai pihak menginginkan
agar para pemegang saham bank juga tidak luput
diperiksa. Menurut Remy, banyak bank di mana komisaris atau eksekutifnya
hanyalah orang-orang suruhan atau boneka layaknya.
"Sedangkan kendali dari bank bersangkutan tetap dipegang pemegang saham,"
jelasnya.
Tidak ketinggalan pula mereka yang harus dihukum adalah para debitur
dari bank-bank dalam likuidasi itu. Para pengurus
perusahaan-perusahaan afiliasi dalam grup usaha yang sama dengan bank
bersangkutan juga mesti diseret ke meja hijau.
KOLUSI
Salah seorang pengamat ekonomi melihat bahwa tindakan investigasi kepolisian
terhadap bankir-bankir itu terlambat. Pasalnya,
jumlah dan nilai kredit bermasalah gara-gara pelanggaran BMPK ini diketahui
sudah membengkak pada awal 1990-an. Bank
Indonesia baru bertindak sesudah merasa hampir putus asa untuk mengupayakan
pemulihan bank-bank bermasalah.
Sebenarnya, jikalau diketahui terjadi penyimpangan, BI bisa segera meminta
komitmen dari direksi dan komisaris untuk melakukan
pembenahan, serta komitmen dari pemilik bank untuk menanggulangi masalah
yang memerlukan kewenangan pemilik.
Pertanyaannya kini, mengapa pihak BI setuju-setuju saja atas pengucuran
kredit melebihi plafon yang ditentukan?
Sebagai pembina dan pengawas, personel-personel kunci di bank sentral
semestinya tidak membiarkan pengelola suatu bank
mengucurkan kredit dengan cara yang merugikan bank bersangkutan sekaligus
yang merugikan nasabah. Gubernur BI Syahril
Sabirin tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu kolusi antara direksi
BI dan bankir-bankir yang diperiksa itu. "Mungkin juga
terjadi seperti demikian itu, kalau kita lihat mayoritas kesalahan
mereka (bankir-bankir yang diperiksa--Red.) bukan lain adalah
pelanggaran BMPK," katanya kepada Warta Ekonomi.
Sebelumnya, ramai diberitakan bahwa ada tiga mantan direktur BI yang terlibat dalam kasus bobroknya beberapa bank bermasalah. Pada perkembangan selanjutnya, tidak lagi terdengar diteruskannya pemeriksaan terhadap ketiga pejabat teras di bank sentral itu.
Kaditserse Polda Metro Jaya Letkol. Gories Mere mengakui, penyelidikan
terhadap ketiga mantan direktur BI itu memang sempat
mengendur. Alasannya, berbagai macam persoalan alias banyak pekerjaaan
yang juga tengah ditangani pihak kepolisian. Namun,
menurut Gories pula, selama ini mereka tetap dijadikan tersangka dan
bukti-butki sedang disusun kembali. "Tidak pernah terpikir
untuk meng-SP3-kan (surat perintah penghentian perkara) mereka. Kami
tetap lanjutkan penyelidikan itu," kata Kaditserse, ketiga
tersangka itu tidak ditahan. Ini mengingat mereka telah memberikan
jaminan untuk tetap bersedia memberikan keterangan bilamana dibutuhkan.
"Kami juga akan lihat dari hasil pemeriksaan, perlu tidaknya mereka ditahan."
Di satu sisi, terlihat indikasi kolusi antara pejabat BI dan manajemen
bank bermasalah. Di sisi lain, tidak berjalannya pengawasan
dan penindakan dari BI, dilihat dari kacamata seorang pengamat ekonomi,
itu dikarenakan adanya orang-orang kuat di belakang
bank-bank bermasalah. Pada suatu seminar industri kecil di Sidoarjo,
Ekonom CIDES, Umar Juoro berpendapat bahwa
beking-beking di balik sejumlah bank besar menghalangi upaya BI untuk
menjatuhkan sanksi. Selama ini, memang petinggi BI
tampaknya menghadapi kendala dalam menindak bank-bank tertentu yang
bermasalah.
Bisa dimaklumi pula jika Bank Indonesia terkesan bersikap sungkan karena
kebetulan dalam jajaran pemilik atau pengurus
bank-bank bermasalah itu bertengger nama-nama besar. Sebut saja Bambang
Trihatmodjo yang duduk di kursi dewan komisaris di
Bank Andromeda, Yoga Soegomo yang menjadi presiden komisaris di Bank
Dwipa, Hashim Sumitro Djojohadikoesoemo di Bank
Industri dan Probosutedjo di Bank Jakarta.
Berurusan dengan tokoh-tokoh tersebut terbukti tidak mudah. Probosutedjo, contohnya, justru menggugat pemerintah dan BI tatkala Bank Jakarta dilikuidasi. Hampir saja tindakannya itu juga diikuti oleh Bambang Trihatmodjo, yang seempat ingin mengajukan Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Belakangan ini, dalam perkara perbankan seperti kasus sembilan BDL itu,
telah ada kesepakatan antara bank sentral dan
kejaksaan bahwa pemeriksaan terhadap bankir-bankir dilaksanakan terlebih
dahulu oleh BI sebelum kasusnya dilimpahkan kepada
pihak berwenang. Seperti dikatakan Direktur Hukum dan Kesekretariatan
BI Achjar Iljas, berdasarkan kesepakatan dengan pihak
kepolisian, pemeriksaan pertama memang dilakukan oleh BI dan hasilnya
baru disampaikan kepada pihak berwajib. Hanya,
mengapa bankir-bankir yang diperiksa hanya dari sembilan bank, lantas
bagaimana dengan mereka yang dari tujuh bank dalam
likuidasi lainnya?
SIAP BERTANGGUNG JAWAB?
Sangat boleh jadi, gebrakan BI yang paling gres dalam memperkarakan
bankir-bankir sembilan BDL tidak berhenti sampai di situ
saja. Bank-bank pasien Badan Penyehatan Perbankan Nasional ternyata
bisa ikut diperiksa. Terutama, bank-bank yang dikenal
sebagai bank beku operasi (BBO) dan bank yang diambil alih (bank take
over--BTO). Mereka inilah yang paling rakus melahap dana pinjaman dari
pemerintah yang ditalangi BI atau yang dikenal sebagai Bantuan Likuiditas
BI (BLBI).
Seperti diketahui, awal April tahun ini pemerintah secara serempak membekukan
kegiatan operasional tujuh bank dan mengalihkan
manajemen tujuh lainnya. Bank-bank yang dibekukan operasinya adalah
Bank Surya, Bank Pelita, Bank Hokindo, Bank Centris
International, Bank Deka, Bank Subentra dan Bank Kredit Asia. Sedangkan
bank yang diambil alih BPPN dan didampingi bank-bank pemerintah adalah
Bank Expor Impor Indonesia (Exim), bank Private Development Finance Company
of Indonesia (PDFCI), Bank Danamon, Bank Tiara Asia, Bank Modern, Bank
Umum Nasional (BUN) dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
Achjar Iljas dari BI menegaskan, pemeriksaaan terhadap BBO dan BTO tergantung
kondisinya. "Jika dalam perkembangan
penelitiannya ditemukan indikasi yang sama (pelanggaran BMPK--Red.),
tentu mereka akan diperlakukan sama pula seperti kasus
BDL." Sedangkan Gubernur BI Syahril Sabirin menguatkan hal itu dengan
mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap BBO dan BTO bisa menyusul. Dengan
demikian, pada masa datang bukan cuma bankir-bankir BDL yang dapat dihadapkan
ke muka hakim,
melainkan juga bank-bank lain dengan kasus serupa.
Lantas, bagaimana tanggapan para mantan pemilik atau pengurus bank-bank
itu? Mantan wakil presiden komisaris Bank Tiara,
Hendrick Kolonas, misalnya, telah tegas menyatakan bahwa ia tidak akan
lari dari masalah. "Saya orang yang bertanggung jawab,"
katanya kepada Warta Ekonomi. Hendrick hanya berharap bahwa masyarakat
jangan memandang semua bank itu sama nakalnya,
tetapi seharusnya bisa memisah-misahkan mana yang baik dan mana yang
buruk. Bagaimanapun, menurutnya, perbankan kita
memang tengah menghadapi masalah saat ini.
Sementara itu, beberapa pemilik BTO rupanya masih menikmati hari-hari
"kebebasannya" dan meneruskan usaha-usaha lainnya
yang nonperbankan. Lihat saja mantan presiden direktur sekaligus pemilik
utama Bank Dagang Nasional Indonesia, Sjamsul
Nursalim. Menurut Presdir Ometraco Boyke Gozali, yang adalah adik iparnya
Sjamsul, bos Grup Gajah Tunggal itu sekarang
sedang berada di Lampung untuk urusan bisnis tambak udangnya. Padahal,
banyak pihak yang menghendaki agar mereka ini juga
turut dijaring. Adapun pemilik lama Bank Danamon, Usman Admadjaja,
ketika dihubungi Warta Ekonomi per telepon, 14 Agustus
lalu, hanya mengatakan bahwa dirinya sehat dan baik-baik saja. Usman
enggan berkomentar mengenai nasib bank eks miliknya
tersebut. "Jangan. Saya tidak ada keterangan soal itu."
Sejauh ini, dari keterangan yang berhasil dihimpun oleh tim Warta Ekonomi, para pemilik dan eksekutif BTO belum pernah diperiksa atau ditahan. Padahal, seperti dipaparkan pengamat ekonomi Umar Juoro, lebih dari 20 persen bank-bank yang masuk dapur BPPN memiliki indikasi pelanggaran legal lending limit sebagaimana bank-bank dalam likuidasi.
BDNI, yang mengeluarkan pinjaman sebanyak Rp26,9 triliun, diketahui
mengucurkan kredit bagi pihak terafiliasi sebesar Rp24,4
triliun atau mencapai 90,7 persen dari keseluruhan pinjaman yang dikeluarkan
bank ini. Sekitar Mei hingga Oktober tahun 1997
BDNI diketahui mengeluarkan pinjaman bagi kepentingan Grup Gajah Tunggal
sebanyak US$600 juta. Bank Modern menyalurkan
pinjaman sejumlah Rp1,9 triliun dan Rp1,2 triliun di antaranya atau
63,2% diperuntukkan bagi pihak terafiliasi. Sedangkan Bank
Danamon memberi pinjaman Rp12,9 triliun atau 43,8 persen dari total
Rp29,5 triliun yang disalurkan bank ini bagi pihak terafiliasi.
"Laporan dari masyarakat tentang keempat bank (Bank Danamon, BDNI, Bank Tiara dan Bank Modern) itu memang ada dan sejauh ini kepolisan masih mempelajarinya," kata Direktur Serse Polri Kol. Made. Ia menyatakan bahwa semua kasus perbankan bisa disidik. Hanya, itu tergantung pada sumber daya manusia di kepolisian, yang jumlahnya sedikit dan memiliki keterbatasan untuk mengerti masalah perbankan.
Hal yang jelas, para pemilik bank terambil alih saat ini termasuk mereka
yang dicekal, yang jumlah semuanya santer disebut-sebut
mencapai 94 orang itu. Helmy, sekretaris Kaharudin Ongko, salah satu
bekas pemilik mayoritas Bank Umum Nasional,
membenarkan bahwa bosnya sudah termasuk salah satu dari mereka yang
dicekal pihak berwenang. Pencekalan terhadap taipan
ini akan berakhir pada bulan September mendatang, tetapi besar kemungkinan
bisa diperpanjang kembali mulai bulan Oktober.
Nasib yang sama juga menimpa eks bos Bank Modern yang juga adalah pemilik
mayoritas kelompok Modern, Samadikun Hartono.
Sebuah sumber menyebutkan bahwa Samadikun terkena pencekalan pula sejak
sekitar bulan April dan saat ini ia sedang berada di
luar kota. Menurut sumber itu, kalau kemudian terjadi kasus pelanggaran
BMPK di Bank Modern, sebenarnya pihak Bank Indonesia turut punya andil
dalam masalah ini.
Terlepas dari kendala-kendala pihak BI dan kepolisian, dengan diadilinya
bankir-bankir bermasalah itu, pihak BI berharap agar
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat pulih. Yang jelas,
pada saat-saat sulit diterjang badai krisis moneter
berkepanjangan yang memorakporandakan dunia perbankan nasional ini,
BI bertekad untuk menegakkan hukum. "Kami akan
langsung menindak tegas bankir-bankir yang nakal," jelas Gubernur BI
Syahril Sabirin. Ia menyatakan bahwa banknya sendiri tidak
perlu dilikuidasi dahulu untuk kemudian bankir-bankirnya diperiksa,
bukan sebagaimana kasus bank-bank dalam likuidasi tadi.
Dengan demikian, apakah ini berarti bahwa siapa pun bankir yang nakal--tanpa
pandang bulu--bakal dilibas semua?
HENDRARTO DARUDOYO, NAPHTARINA MUSSOLINI, KUNTO HARYOKO, ROSITA ARUAN,
TITIS NURDIANA, ATI OKTAVIA, FADJAR ADRIANTO, EDI SIMON
SIAHAAN DAN SATRIJA BUDI WIBAWA (SIDOARJO)
Pimpro
Mingguan Berita
Ekonomi & Bisnis
203 PENGURUS **BANK BERMASALAH** NO NAMA JABATAN 1. Adiwidjaja Komisaris Bank Kredit Asia 2. Agus Anwar Presdir Bank Pelita, Kom Bank Kredit Asia 3. Agus Gunawan Direktur Bank Danamon 4. Agustina Admadjaja Direktur Bank Danamon 5. Alfred Fransiscus Direktur Bank Pelita 6. Ali Sanusi Lubis Direktur Utama Bank Pacific 7. Andri Tedjadharma Komisaris Bank Centris 8. Antonius Tjipto Prastowo Direktur Bank Surya 9. Arsll, S.E. Direktur Bank Anrico 10.Asrianty Purwantini Komisaris Bank Kosagraha S. 11.Asrul Rizany Direktur Bank Kredit Asia 12.A. Basjik Sadin Direktur Bank Mataram 13.A.F. Fadillah Komisaris Bank Citra 14.A.K. Ariawan Presdir Bank Surya 15.A.K. Hanafiah Direktur Utama Bank Citra 16.Bambang Budiman Direktur Bank BHS 17.Bambang Priambodo Wk. Presdir Bank Tiara 18.Bambang Samijono Wk. Komisaris Utama Bank Dwipa 19.Bambang Sutrisno Komisaris Bank Deka 20.Bambang Trihatmodjo Komisaris Bank Andromeda 21.Bardal Beslla, S.H. Direktur Bank Anrico 22.Benny Ondang Direktur Bank Dwipa 23.Benny Suherman Preskom Bank Subentra 24.Benny Wenas Direktur Bank Tiara 25.Bob Hasan Komisaris Utama BUN 26.Catharina Widjaja Direktur BDNI 27.Darwin Maaruf Komisaris Bank Anrico 28.Dasa Eka Widagdo Direktur Bank SBU 29.Daud Gozali Direktur Bank Centris 30.Dewanto Kurniawan Preskom Bank Deka 31.Dewanto Kurniawan Preskom Bank Hakindo 32.Didiek Wardjijanto Direktur Bank Kredit Asia 33.Drs. Hasin Tanamas Direktur Bank Guna 34.Drs. Johniee Malloa Direktur Bank Guna 35.Drs. Denis D. Yohana Direktur Bank Anrico 36.Drs. Waldjimin S.W. Direktur Utama Bank Jakarta 37.Dr. Didik J. Rachbini Komisaris Bank Jakarta 38.Dr. Hasudungan Tampubolon Komisaris Utama Bank SBU 39.Dr. KRMH Ibnu Harjanto Komisaris Bank BHS 40.Dr. Mari Elka Pangestu Komisaris Bank SBU 41.Dr. Yoga Soegomo Komisaris Utama Bank Guna 42.Eddi Wangsayatna Direktur Bank Pacific 43.Eddie Tong Thung Auw Presdir Bank PDFCI 44.Edison Mawikere Direktur Bank Danamon 45.Eko Budi Putranto, BBA Komisaris Bank BHS, Guna 46.Ekotjipto, S.H. Direktur Utama Bank BHS 47.Elon Dachlan Komisaris Bank Surya 48.Eric J. Lazuardi Direktur Utama B. Kosagraha 49.Ferdiand N.P. Direktur Bank Citra 50.Ferry Teguh Santoso Wk. Preskom Bank Tiara 51.Ganda Prayitna Direktur Bank Surya 52.Gerard Yokobus Direktur Utama Bank Mataram 53.Gina Trisno Wk. Komisaris Utama B. SEAB 54.Gustiono Kustanto Direktur Bank Tiara 55.Handy Sunardio Direktur Utama B. SEAB 56.Harry Sasongko Direktur Bank Tiara 57.Hartatie N.P. Komisaris B. Kosagraha 58.Haryanto Ekapradja Komisaris Bank Centris 59.Hashim S. Djojohadikusumo Komisaris Utama Bank Pelita 60.Hendra Rahardja Komisaris Utama Bank BHS 61.Hendrick Kolonas Wk. Preskom Bank Tiara 62.Hendro Kawi Direktur Bank Deka 63.Hendro Suwono Direktur Bank BHS 64.Henky Liem Komisaris Bank Astria 65.Henry Liem Direktur Bank Astria, Kom Bank Astria 66.Henry Pribadi Komisaris Bank Andromeda 67.Herman Suryono Direktur Bank Umum Nasional 68.Hermansjah Jamaluddin Direktur Bank PDFCI 69.Herutomo Edhi Prasetyo Direktur Bank Subentra 70.Hokianto Direktur Bank Hakindo 71.Houtman Z. Arifin Komisaris Bank Pacific 72.Husni Ali Direktur BDNI 73.H. Irawan Bratakusumah Komisaris Bank Danamon 74.H. Anwar Syukur Direktur Utama Bank Anrico 75.H.Muchtar Suriadihardja, S.E. Direktur Bank BHS 76.H. Nico W. Eman Komisaris Bank Pinaesaan 77.H. Probosutedjo Komisaris Utama Bank Jakarta 78.H.R. Rembet Komisaris Utama Bank Pinaesaan 79.H.W. Tehubijuluw Komisaris Utama Bank Pacific 80.Ign. Herry Wibowo Presdir Bank Tiara 81.Imam T. Djojosubroto Direktur Utama Bank Dwipa 82.Ina Debora Palar Direktur Bank Surya 83.Irjanto Ongko Komisaris BUN 84.Isman Dito Direktur Bank Andromeda 85.I. Nyoman Moena Komisaris Bank Guna 86.Jemy Sutjiawan Direktur Bank SEAB 87.Johannes A.W. Kurnia Direktur Bank Umum Nasional 88.Johannes B. Kotjo Komisaris Bank Andromeda 89.John Lumowa Direktur Bank Pinaesaan 90.Johny Basuki Komisaris Bank SBU 91.Junanda P. Syarfuan Komisaris Bank Andromeda 92.Jusran Komisaris Bank Andromeda 93.Jusuf Arbianto Komisaris Bank Danamon 94.J.R. Ananta Kawita Komisaris Bank Deka 95.Kaharuddin Ongko Wk. Preskom BUN 96.Kalimuda Sinaga Direktur Bank Umum Nasional 97.KGPH Hadiwinoto Komisaris Bank Mataram 98.Kiki Hamidjaja Direktur Bank Modern 99.Kindarto Kohar Komisaris Bank Astria 100. Koeswardojo Soemanagoro Komisaris Bank Tiara 101. Kosasih Wikanta Direktur Bank Pacific 102. Kusumadjati Suroso Komisaris Bank SEAB 103. Kwan Benny Ahadi Direktur Bank Astria 104. Leo Andyanto Direktur Bank SEAB 105. Leo Hartono Direktur Bank Deka 106. Leonard Tanubrata Presdir Bank Umum Nasional 107. Lesmana Basuki Direktur Utama Bank SBU 108. Letjen (Purn) Sutopo Yuwono Komisaris Utama Bank Guna 109. Lo Kiem Tjing Komisaris Bank Pelita 110. Louis J.H. Eman Direktur Utama Bank Pinaesaan 111. Luntungan Honoris Komisaris Bank Modern 112. Mahandra Wardhana Direktur Bank PDFCI 113. Maizalus Ali Direktur Bank Pelita 114. Mansur Jatim Direktur Bank Pelita 115. Marjanto Danoesapoetra Komisaris Bank Guna 116. Max D. Setijadi Komisaris Bank Umum Nasional 117. Megawaty W. Liem Direktur Bank Andromeda 118. Michael Kurniawan Komisaris Bank Deka 119. Michael Lukman Soetanto Direktur BDNI 120. Mohammad Soebekti Komisaris BDNI 121. Mongula Rudolf Hendrik Presdir Bank Modern 122. Muchtar Abdullah, S.E. Direktur Utama Bank Guna 123. Muchtar Abdullah, S.E. Komisaris Bank BHS 124. Muh. Nur Tajeh Komisaris Bank Guna, BHS 125. Mu'min Ali Gunawan Komisaris Bank SEAB 126. M. Djumeri Direktur Utama Bank Industri 127. M. Wiyono Kariawigena Direktur Bank Dwipa 128. Nico Mallangkay Direktur Utama B. Andromeda 129. Nienie N. Admadjaja Presdir Bank Danamon 130. Ny. Sumandari Sunarwinto Komisaris Bank Umum Nasional 131. Ny. Loeki Sundjaja Putra Wk. Presdir Bank Tiara 132. Ny. M.F. Effy Handoko Direktur Bank Modern 133. Ny. Tetty Lanawati Gozali Direktur BDNI 134. Octariadi Anis Direktur BDNI 135. Okie R. Lukita Komisaris Bank Pelita 136. Okie Sugiri Direktur Bank Danamon 137. Ongki W. Dana Presdir Bank Subentra 138. Padmo Sumasto, S.H. Komisaris Bank BHS 139. Peter F. Gontha Komisaris Bank Andromeda 140. Pontjo Sutowo Komisaris Bank Pacific 141. Prajogo Pangestu Komisaris Utama Bank Andromeda 142. Predie Direktur BDNI 143. Prijatna Admadja Komisaris BDNI 144. Prof.Drs. H. Harun Zain Komisaris Utama Bank Anrico 145. Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja Komisaris Bank Pinaesaan 146. Putu Windu Hanaya Direktur Bank Industri 147. Rachman Hadi Direktur Bank Danamon 148. Raden Bientarno Wk. Preskom Bank Danamon 149. Refri Anwar Syukur, S.E. Komisaris Bank Anrico 150. Robby A. Menajang Direktur Bank Pinaesaan 151. Roes Haryanto Komisaris Bank Industri 152. Romulus M.T. Hariandja Komisaris BDNI 153. Ronny Ganjar Wirahadi Direktur Bank Subentra 154. Royanto Kurniawan Presdir Bank Deka 155. Rustam Wirasusanto Direktur Bank Subentra 156. R.C. Eko Santoso Budianto Direktur Bank PDFCI 157. R. Kurniawati Probosutedjo, M.A. Wk. Komut Bank Jakarta 158. R. Rachmad Komisaris Bank Astria 159. R. Rahmad Komisaris Bank Industri 160. Sachman H. Kadiman Direktur Bank Umum Nasional 161. Samadikun Hartono Preskom Bank Modern 162. Sarwono Soedjlarto, S.H. Direktur Bank Anrico 163. Sarwono Sudarto Direktur Bank Industri 164. Setiawan Chandra Komisaris Utama B. Kosagraha 165. Sherny Kojongian, B.Sc. Direktur Bank BHS 166. Sistijiatmo K. Suwidho Presdir Bank Hakindo 167. Siswoko Direktur Bank Kredit Asia 168. Siwie Honoris Komisaris Bank Modern 169. Sjamsul Nursalim Presdir BDNI 170. Soebari Wk. Direktur Utama B. Jakarta 171. Soedwikatmono Komisaris Utama Bank Surya 172. Soegeng S.K. Hendra Kartika Komisaris Bank Dwipa 173. Soekardjo S.R. Komisaris BDNI 174. Soesilo Oetomo Direktur Bank Danamon 175. Soetaris Natakusumah Direktur Utama Bank Astria 176. Sri Nastjarja Poewasoeparta Komisaris 177. Sri Sultan Hamengku Buwono X Komisaris Utama Bank Mataram 178. Stefanus Soetarto Direktur Bank SBU 179. Steve Boedy S. Subroto Wk. Presdir Bank Danamon 180. Suharyanto Harsono Presdir Bank Centris 181. Sunardji P.A. Komisaris Bank Pacific 182. Sungkono Honoris Komisaris Bank Modern 183. Suryagupita Komisaris Bank Tiara 184. Suryo Suherman Komisaris Bank Subentra 185. Sutomo Sunarta Dirdja Komisaris Bank Pacific 186. Suyoso Sukarno Komisaris Utama Bank Citra 187. Syafri Nur Presdir Bank Kredit Asia 188. Taty Sumaryati Susatyo Komisaris Bank SEAB 189. Teuku Abdullah Komisaris Bank Astria 190. Tidjan Ananto Wk. Komisaris Utama B. SEAB 191. Tjandra Somali Komisaris Bank Tiara 192. Tjenharto Kohar Komisaris Bank Astria 193. Todung P. Harahap Wk. Komisaris Utama Bank Dwipa 194. Tony Suherman Direktur Bank SBU 195. Toos Juniarli Direktur Bank Kredit Asia 196. Tri Rudi Anitio Komisaris Bank Subentra 197. Usman Admadjaja Preskom Bank Danamon 198. Uthan A. Sadikin Direktur Bank Andromeda 199. Vonny Mandagio Direktur Bank Pinaesaan 200. Wartodi, BBA Direktur Bank SEAB 201. Yohanes Lembong Komisaris Bank Astria 202. Yoyok Setiawan Susilarto, S.E. Direktur BDNI 203. Y. Diasmono Direktur Bank Kosagraha *Yang dimaksud dengan pengurus adalah jajaran dewan komisaris dan dewan direksi.
Nama pengurus yang termaktub diambil berdasarkan laporan keuangan terakhir
(untuk bank yang dilikuidasi dan bank beku operasi) dan pengurus sebelum bank
dinyatakan diambil alih (untuk bank take-over). **Yang dimaksud bank bermasalah adalah bank yang dilikuidasi, bank yang
dinyatakan beku operasi (BBO), dan bank take-over (BTO) Data: Diolah dari berbagai sumber
Pimpro
Mingguan Berita Ekonomi & Bisnis
BIAS DALAM MENILAI PEBISNIS KETURUNAN
B. Widyahartono
... kalaupun sampai terjadi krisis kepercayaan, sebaiknya janganlah seenaknya menyalahkan masyarakat biasa yang terhitung "powerless". Justru yang pertama-tama harus menggugat diri adalah elite pemerintah dan legislatif yang kurang memiliki sense of crisis.
Dalam melakukan analisis, saat dihadapkan dengan ketidakpastian dan
krisis kepercayaan, banyak pengamat dari elite birokrasi
dan politik yang belum pernah menjadi pelaku bisnis sering terjebak
pada penstereotipan kelompok pebisnis. Seolah-olah pebisnis
itu homogen dalam sikap kepekaan sosiokultural maupun etika. Namun,
justru ketidakmampuan menelaah secara jernih, konsisten
dan berwawasan visioner, telah membuat masyarakat kehilangan sikap
mempercayai sesama.
Daripada menuding atau menyalahkan orang lain, lebih baik kita semua
menyadari bahwa dalam berinteraksi sosial sebagai
manusia biasa setiap saat, sadar atau tidak sadar, disentuh kepekaan
etisnya. Sikap percaya (trust) yang dibangun merupakan
modal sosial yang mencakup aspek perilaku, budaya dan emosionalitas
manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam masa krisis
ini yang kita perlukan adalah pola pikir yang jernih dan berbudaya.
Kini momentumnya tidak boleh dilewatkan. Sementara itu, pola
pikir yang serbaambivalen dan salah melulu (principiele denkfout) harus
dibuang untuk memulihkan social trust.
Kalaupun sampai terjadi krisis kepercayaan, sebaiknya janganlah seenaknya
menyalahkan masyarakat biasa yang terhitung
"powerless". Justru yang pertama-tama harus menggugat diri adalah elite
pemerintah dan legislatif yang kurang memiliki sense of
crisis.
Terasa ada saja rekayasa ketidakharmonisan dengan sengaja mengadu domba
dan menciptakan stereotip atau menggeneralisasi.
Selama era Orde Baru ada kesan kesengajaan untuk menstereotipkan kelompok
keturunan yang disebut nonpri sebagai kelas
bisnis yang seolah-olah kemampuannya melulu hanya berbisnis.
Walaupun ada rekayasa terselubung untuk mengotak-ngotakkan masyarakat,
tetapi realita keseharian dalam hubungan bisnis
antarpelaku bisnis dan antara bisnis dan pelanggan justru sudah terbentuk
rasa saling percaya--karena masing-masing ingin
memperoleh nilai tambah (added value) dari keterkaitan (relationship).
Setiap bisnis mau tak mau berhadapan dan mengalami dinamika jaringan
kerja (networking). Proses membangun jaringan ini
memakan waktu bertahun-tahun dan bukan satu-dua bulan. Proses ini merupakan
pelumas bagi perilaku sosial dan jiwa etika
bisnis. Orang yang berbagi dalam hubungan jaringan itu saling terikat
oleh kode timbal balik dan sederajat (code of reciprocity and
equity).
Berbisnis adalah interaksi antarmanusia dengan membangun keterkaitan
atas dasar saling mempercayai. Memang arogansi sering
kali menyingkirkan kepekaan etis (ethical sensitivity). Muka seseorang
merupakan komponen utama dalam dinamika jaringan
karena harus memiliki kepekaan dalam membangun kepercayaan masyarakat
(social trust) yang nyata.
Sama bobotnya dengan kepekaan untuk memelihara muka (face saving), rasa
berkewajiban (obligation) merupakan modal sosial
(social capital) yang dapat memperlancar interaksi sosial termasuk
bisnis. Sebaliknya, kehilangan muka sebagai akibat hilangnya
kepercayaan masyarakat bisa merusak jaringan. Jadi, ada ikatan moral
antara sikap percaya dan sikap berkewajiban.
Menipisnya kepercayaan masyarakat diperparah dengan belum pulihnya kepercayaan
investor asing untuk beroperasi kembali.
Kenyataan ini menunjukkan masih lemahnya kredibilitas dan legitimasi
pemerintah yang sekarang--apalagi dengan masih adanya
bias dalam menilai pebisnis. Pengamatan selama 20 tahun terakhir Orde
Baru dan peralihan ke reformasi mencuatkan masih
adanya keraguan sentimen pasar pada bobot kepemimpinan (leadership),
baik dalam bidang politik maupun ekonomi/bisnis. Kalau
keraguan ini terus berlanjut, timbul pertanyaan: kapan kepercayaan
masyarakat akan kembali dalam wujud nyata dan bukan
rekayasa yang hanya di permukaan saja?
(Penulis adalah pengamat ekonomi dan bisnis)
Pimpro
LSM Taiwan: Pemerintah RI ''Dikerjain'' dalam Isu Perkosaan
JAKARTA - Dugaan adanya aksi pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa pada kerusuhan
Mei lalu dinilai hanya isapan jempol, karena tidak ditemukan bukti-bukti nyata. Berkaitan
dengan isu tersebut, Pemerintah RI telah dikerjain oleh organisasi-organisasi yang
menggembar-gemborkan adanya pemerkosaan tersebut.
Demikian kesimpulan yang disampaikan 11 anggota LSM dari Taiwan kepada Menhankam/
Pangab dan dilaporkan dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Polkam yang dipimpin
Presiden BJ Habibie di Bina Graha, Jakarta, Rabu kemarin.
Menpen M Yunus Yosfiah setelah sidang kabinet berakhir menyatakan, 11 anggota LSM
dari Taiwan itu datang ke Indonesia guna mencari kebenaran mengenai pemerkosaan
terhadap etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei lalu, seperti banyak dilansir belakangan ini.
"Selama di Indonesia, mereka bertemu sejumlah tokoh, konsulat Taiwan di Jakarta, Meneg
Peranan Wanita, dan mencari informasi tentang korban pemerkosaan. Ternyata tidak
ditemukan adanya korban pemerkosaan, dan mereka menyimpulkan 'Anda (Pemerintah
-Red) dikerjain'."
Sementara itu Kepolisian, ujar dia, juga mengusut dugaan mengenai pemerkosaan itu.
"Ada 103 pengusutan yang dilakukan Polri, tetapi hasilnya tidak bisa dibuktikan,'' ujar dia.
Dari 103 kasus yang diusut itu, kata dia, antara lain pengusutan terhadap informasi adanya
pemerkosaan di Apartemen Mitra Bahari (empat orang). "Setelah diusut, hasilnya adalah:
korban telah dievakuasi ke Singkawang, Manado, dan Minahasa oleh Romo Sandyawan.
Adanya pemerkosaan ini diragukan."
Begitu pula informasi pemerkosaan yang terjadi di Jelambar, Jakarta Barat, yang
bersumber dari informasi Pendeta Samuel Budi dari Gereja Pantekosta, Jelambar.
"Hasilnya, tidak ada jemaah Gereja Pantekosta Jelambar yang diperkosa pada 13-14 Mei.
Itu hanya contoh-contoh dari 103 kasus yang diusut Polri," kata Menpen, yang mencoba
mengaitkan kesimpulan penyelidikan Polri itu dengan kesimpulan 11 anggota LSM dari
Taiwan.
Tidak Konfrontatif
Kadispen Polri Brigjen Pol Drs Togar M Sianipar menjelaskan, dalam menyelesaikan kasus
pemerkosaan Polri berusaha tidak bertindak konfrontatif atau menghujat LSM yang tengah
menangani kasus itu. ''Polri menciptakan suasana akomodatif dan saling dukung agar
masalah ini dapat dijernihkan dan diselesaikan secepat-cepatnya.''
Walau usaha Polisi belum membuahkan hasil yang mengarah ke pembuktian awal,
pihaknya sudah mengumpulkan informasi dari 147 sumber.
Ke-147 sumber itu tidak hanya dari LSM, tetapi juga berbagai pihak, termasuk rumah sakit,
dokter, dan korban. Namun hasil yang didapat belum menunjukkan bukti-bukti awal sedikit
pun.
Kemungkinan Polri menggunakan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 216 dan
221 KUHP yang isinya mengatur wewenang Polri memanggil sumber berita dan
menghukumnya jika bohong, secara tegas Togar menepis. ''Tidak. Cara itu tidak akan kami
ambil. Cara yang kami ambil adalah saling mendukung,'' katanya. (bu,ant-29g)
Pimpro
Bambang Tri Dicekal, Ibnu Hartomo Diusut
JAKARTA - Bambang Trihatmojo, putra mantan presiden Soeharto, masuk dalam daftar
cekal bersama 96 bankir dalam kaitan dengan kasus perbankan bermasalah. Seperti bankir
yang lain, Bambang dilarang bepergian ke luar negeri. Dia pemilik Bank Andromeda yang
dilikuidasi November tahun lalu.
"Kami mengharapkan kesabaran masyarakat. Sampai sekarang saya sudah menerima
35.025 surat pengaduan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),'' kata Jaksa Agung
Andi M Ghalib seusai mengikuti Sidang Kabinet Bidang Polkam di Bina Graha, kemarin.
Ghalib mengimbau masyarakat bersabar, karena masalah KKN merupakan persoalan yang
sangat rumit. Ia berharap, dalam proses hukum itu jangan sampai orang bertindak anarkis
ataupun memaksakan kehendak dalam menyelesaikan kasus-kasus KKN tersebut.
Dia menjelaskan, upaya Pemerintah memberantas KKN betul-betul dilaksanakan secara
terencana dan terorganisasi dengan tujuan menyelamatkan aset negara. Masalah yang
menonjol kini kasus perbankan. Ada 16 bank yang dilikuidasi, kemudian tujuh bank
dibekukan, yang disusul tiga lagi dibekukan, serta empat dikuasai Pemerintah.
"Kalau kita lihat, jumlah uang yang telah dikucurkan BI kepada bank-bak tersebut, ada yang
mengatakan Rp 142 triliun. Kalau dihitung dengan bunganya, dalam sidang kabinet
dikatakan, mungkin sudah menjadi Rp 200 triliun lebih. Yang jadi perhatian, bagaimana
uang yang dikucurkan kepada bank-bank tersebut bisa kembali utuh,'' katanya.
Untuk itu, lanjut dia, diupayakan dan diharapkan para bankir tersebut jangan sampai
menghilangkan uang yang mereka terima dari BI. Kalau hal itu sampai terjadi, Pemerintah
terpaksa menggunakan sarana hukum pidana khusus, sebab itu sudah termasuk korupsi
atau merugikan keuangan negara.
"Kalau dulu Eddy Tansil dengan Rp 1,3 triliun sudah ribut luar biasa, masa sekarang Rp
140 triliun lebih tidak ditangani. Ini yang menjadi perhatian. Karena itu kita wajib berusaha
mengembalikan uang negara tersebut. Tentu saja harus bekerja sama dengan aparat
perbankan, BPPN. Sebab, merekalah yang memberikan kredit itu,'' papar Jaksa Agung.
Dia mengatakan, dalam pengusutan akan ditelusuri berapa banyak uang yang telah
diberikan, ke mana larinya, ke mana asetnya, jaminannya, dan sebagainya. Hal-hal itulah
yang akan dikejar. Bila sudah cukup bukti, barulah Kejaksaan bisa bertindak.
Kasus Ibnu Hartomo
Dalam sidang kabinet, kata dia, juga dibicarakan mengenai penyelesaikan kasus Ibnu
Hartomo, adik kandung almarhumah Ny Tien Soeharto, berkaitan dengan pemberian
promissory note (janji utang) yang sekarang sudah jatuh tempo dengan jumlah sampai
miliaran dolar AS. Mereka yang dulu menerima promissory note dari Ibnu Hartomo sudah
jatuh tempo dan menuntut pembayaran.
"Dalam hal ini, kita sedang mendapat kesulitan besar, sebab membayar pengacara saja
sudah habis miliaran. Nah, ini kita harus ambil langkah-langkah. Nanti, Polri akan
mengambil langkah-langkah itu, karena tindakan hukum terhadap pelakunya menjadi
ukuran bagi pihak luar,'' ujar dia.
Kalau tidak ada tindakan hukum, mereka menganggap itu benar. Padahal tidak benar,
karena dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang berwenang mengeluarkan itu
Menteri Keuangan, bukan Deputi Wanhankamnas. "Karena beliau bukan yang berwenang,
berarti secara hukum tidak sah.''
Tetapi itu harus dibuktikan dengan proses hukum. "Maka, Polri akan mengusut secara
hukum. Baru kita lempar ke luar, baru kita lepas dari tuntutan ganti rugi atau tuntutan hukum
dari mereka yang memegang promissory note,'' jelasnya.
"Apa dulu Ibnu Hartomo tidak pernah dipanggil?'' tanya wartawan.
Belum sampai Ghalib selesai menjawab, Menkeh Muladi yang duduk di sampingnya
menyela dengan ucapan, "Dulu siapa yang berani.'' Tawa pun meledak.
"Berapa nilai promissory note itu?''
"Dalam catatan saya 3 miliar dolar lebih. Itu tahun 1985. Kalau sekarang ada yang
mengatakan 4,5 miliar dolar AS, karena dihitung dengan bunganya,'' jawab Ghalib.
Jaksa Agung juga menjelaskan, sekarang ada indikasi terjadi penyimpangan fiskal di
Bandara Soekarno-Hatta. Melalui informasi yang diterimanya, ada penyimpangan karena
jumlah penumpang yang pergi ke luar negeri dan jumlah uang yang disetor ke negara
berbeda. Kini sedang diteliti kebenarannya.
"Jumlahnya cukup besar, sampai Rp 600 miliar lebih, terhitung sejak tahun 1997. Ini baru
hasil penyelidikan, kita teliti dulu benar nggak laporan itu,'' tandasnya.(A20,wid-11g)
Pimpro
Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid:
Hentikan Polemik dan Debat mengenai Prabowo
Jakarta, Kompas
Hentikan polemik dan debat tentang keputusan Pangab, demikian
harapan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid. Sementara
KSAD Jenderal TNI Subagyo mengatakan, bisa saja Letjen TNI
(Purn) Prabowo diajukan ke Mahkamah Militer (Mahmil), dan hal itu
dinilai baik sekali oleh Nurcholish Madjid.
Ketua Umum PB NU KH Abdurrahman Wahid menegaskan perlunya
segala bentuk polemik dan debat tentang keputusan Pangab patut
dihentikan dahulu. "Hentikan sampai di sini. Nanti kita lihat lebih
lanjut hasil pemeriksaan terhadap 10 tersangka lainnya. Masalah
Prabowo itu mengaku atau tidak, itu bukan soal," tuturnya kepada
wartawan di kediamannya, Rabu.
Sementara KSAD Subagyo Hadisiswoyo mengatakan, meski telah
menjadi seorang sipil, mantan Komandan Jenderal Komando
Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Letjen TNI (Purn) Prabowo
Subianto bisa saja dibawa ke Mahmil. Menjawab pertanyaan
Kompas dan Media Indonesia di sela-sela acara peluncuran buku
Gagasan dan Pemikiran Edi Sudradjat di Jakarta, Selasa (25/8)
malam, Subagyo menyatakan, langkah seperti itu bisa dilakukan
mengingat perkaranya terjadi saat Prabowo sedang menjabat posisi
di militer.
"Persoalannya bukan Prabowo dijamin atau tidak ke Mahmil. Ia bisa
ke Mahmil. Itu bisa karena proses atau masalahnya terjadi waktu dia
ada di sana (di Kopassus). Kita bisa lihat keterkaitannya bagaimana.
Tergantung kasusnya, dong. Ini 'kan kasus dulu waktu dia di ABRI,"
kata Subagyo.
Subagyo menambahkan, yang terjadi di luar negeri pun begitu.
Misalnya, pengadilan dapat dilakukan terhadap para veteran perang
Vietnam. "Ini contoh kasus saja," tutur Subagyo.
Pendapat senada dikemukakan secara terpisah oleh Menkeh Muladi
dan Jaksa Agung AM Ghalib sebelum mengikuti sidang Kabinet
Pembangunan Reformasi bidang polkam di Bina Graha, Jakarta,
Rabu. Dikatakan, meski sudah diberhentikan dari dinas kemiliteran,
namun tidak tertutup kemungkinan Prabowo Subianto tetap bisa
dibawa ke Mahmil.
Menkeh menilai, keputusan terhadap Prabowo menunjukkan
integritas dan obyektivitas Wiranto, sekaligus menghapus keraguan
berbagai pihak kepadanya, mengingat Wiranto pernah menjadi
ajudan mantan Presiden Soeharto.
"Tapi langkah ini belum selesai. Jadi kita tunggu. Kita lihat saja,
jangan dipengaruhi, biar obyektif. Biar ABRI menyelesaikan
masalahnya secara baik. Karena dalam hal ini yang dihadapi itu 'kan
rakyat. Semuanya harus transparan dan obyektif," kata Muladi
sambil menegaskan tidak tertutup kemungkinan Prabowo di bawa ke
Mahmil. Jaksa Agung AM Ghalib mempertegas, pengajuan ke
Pengadilan Militer, bisa dilakukan bila sudah ada keputusan
penyerahan perkara.
Sedangkan Nurcholish Madjid berpendapat, keinginan mengajukan
Prabowo ke Mahmil baik sekali, karena dapat mengungkapkan
semua yang terjadi berkaitan dengan kasus penculikan tersebut.
Namun pengadilan Mahkamah Militer juga dapat menimbulkan efek
pembebasan Prabowo. "Yang penting adalah bagaimana caranya
agar kasus ini dikejar terus dan apakah hanya berhenti pada
Prabowo," kata Nurcholish. (uu/gg/wis/rie/osd)
Pimpro
KAMIS, 27 AGUSTUS 1998
Staf Ahli Kongres AS Nilai Isu Perkosaan Terlalu Dibesarkan
JAKARTA (Waspada): Sembilan staf ahli Kongres AS menilai, meskipun ada kasus
perkosaan yang mungkin terjadi di Indonesia saat kerusuhan pertengahan Mei 1998,
namun pemberitaan oleh media massa terhadap isu itu terlalu dibesar-besarkan oleh
pihak tertentu.
Demikian antara lain fokus pembicaraan antara Wakil Ketua MPR/DPR Abdul Gafur
dengan sembilan staf ahli Kongres AS di Jakarta Rabu (26/8).
Selain menanyakan isu perkosaan massal, delegasi Kongres itu juga meminta
penjelasan pimpinan DPR/MPR mengenai Sidang Istimewa MPR, Pemilu dan arah
reformasi politik, ekonomi dan hukum yang sedang berjalan.
Kepada delegasi Kongres AS, Gafur mengatakan bahwa berita perkosaan massal
'terlalu indah dari rupa'. "Tolong ini dipahami," katanya.
Setelah dijelaskan tentang sumber-sumber berita tersebut, anggota delegasi staf
ahli Kongres AS memahami bahwa isu perkosaan itu terlalu dibesarkan, walaupun
mengakui kemungkinan kasus perkosaan memang terjadi tetapi tidak massal seperti
berita yang mereka terima.
Gafur juga mengatakan, terus terang bahwa kasus perkosaan mungkin saja terjadi
saat kerusuhan berlangsung, tetapi jumlahnya tidak seperti yang dipublikasikan
oleh pers. Hingga kini tidak ada data akurat yang bisa dijadikan pedoman untuk
meyakini bahwa kasus itu benar-benar terjadi secara massal.
Geleng Kepala
Mendengar penjelasan itu, delegasi Kongres AS geleng-geleng kepala. Apalagi
sebelumnya mereka telah bertemu dengan Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)
Marzuki Darusman dan Presiden BJ Habibie selama sekitar dua jam.
Selama ini anggota Kongres AS dan staf ahlinya hanya mendapatkan informasi tentang
isu perkosaan massal dari media massa setempat. Namun mereka berubah pikiran
setelah mengunjungi dan melihat langsung keadaan Indonesia.
Para staf ahli itu juga merasa heran ternyata pemberitaan itu belum dilandasi data
yang akurat.Bahkan hingga mereka tiba di Indonesia untuk menanyakan langsung isu
itu, ternyata data tentang perkosaan massal belum ada secara pasti dan akurat.
Mereka mendukung niat DPR RI yang akan membentuk tim investigasi untuk membantu
pengusutan isu perkosaan massal. Tim DPR akan bekerjasama dengan TGPF yang telah
dibentuk sebelumnya dan kini sedang bekerja.
Karena itu, staf ahli Kongres AS mengharapkan isu itu bisa diselesaikan secara
tuntas dan cepat yang didukung data akurat berikut bukti kasus. Staf ahli Kongres
akan meminta data hasil pengusutan itu untuk digunakan sebagai salah satu bahan
yang disampaikan kepada Kongres. (antara)
----------end----------
Pimpro
Menpen: Waspadai Berita
Perkosaan Yang Direkayasa
Jakarta, 27 Agustus
Presiden BJ Habibie mengingatkan, informasi-informasi yang direkayasa perlu
diwaspadai. Menurutnya, bentuk perang sekarang ini bukan hanya perang berupa
ancaman fisik dan senjata, tapi sudah meluas berupa informasi-informasi yang
direkayasa.
Pernyataan Presiden tersebut dikemukakan oleh Menpen Yunus Yosfiah saat
melaporkan hasil sidang kabinet terbatas bidang Polkam di Bina Graha, Rabu (26/8).
Menpen juga berharap agar para wartawan menyadari hal itu.
"Sangat berbahaya kalau rekan-rekan wartawan tidak menyadari bahwa informasi yang
direkayasa itu bisa menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia," katanya.
Sebagai contoh, ada rekayasa di internet tentang berita-berita perkosaan padahal
ternyata beberapa gambar yang dimunculkan merupakan gambar yang diambil beberapa
tahun lalu, sehingga ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Australia yang
menolak gambar itu.
"Hal itu kalau tidak diwaspadai, seolah-olah benar semuanya padahal merupakan bagian
dari informasi yang direkayasa untuk memojokkan negara kita sehingga muncul persepsi
dan tudingan yang sangat negatif terhadap bangsa kita di luar negeri, misalnya adanya
demonstrasi-demonstrasi perwakilan kita di luar negeri," lanjut Yunus.
(W-4/M-5)
ITCons...@my-dejanews.com
>
Berikut ini bantahan dari Taipei Economic and Trade Office di muat di surat
pembaca Kompas 28 Agustus 1998
Penjelasan Taiwan
Berita pada harian Kompas tanggal 27 Agustus 1998, halaman 11
yang menyatakan bahwa "11 LSM Taiwan menyimpulkan bahwa
Anda (pemerintah) dikerjain karena tidak ada bukti-bukti nyata yang
ditemukan dalam dugaan adanya aksi pemerkosaan etnis Tionghoa",
tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya.
Kedatangan kelompok wanita dari Taiwan yang dipimpin oleh
pengacara Wang Ching-Feng pada tanggal 2-5 Agustus 1998 adalah
karena rasa peduli terhadap korban-korban kerusuhan pertengahan
Mei. Mereka bertemu dengan Menperta (Tuty Alawiyah), Wakil Ketua
Komnas HAM (Marzuki Darusman) dan Ketua Umum PBNU
(Abdurrahman Wahid). Mereka menyatakan bahwa, "Kami tidak
bertemu dengan korban, tapi berdasarkan informasi dari Bpk Gus
Dur, ada 108 kasus dan 20 di antaranya meninggal," Pernyataan
tentang "Mereka tidak bertemu dengan korban dan menyimpulkan
Anda (pemerintah) dikerjain" adalah tidak benar.
Taipei Economic and Trade Office
Pimpro
AS TETAP ANGGAP INDONESIA YANG TERKUAT DI ASEAN
JAKARTA - Amerika Serikat (AS) masih melihat Indonesia sebagai negara terkuat di kawasan
Asia Tenggara, terutama dilihat dari potensi kekuatan ekonominya.
Pandangan AS terhadap Indonesia itu dilontarkan Direktur Studi Asia pada Lembaga Hubungan
Luar Negeri AS Robert A. Manning yang berbicara dalam telewicara antara Washington dan
Jakarta, Rabu.
Selain Manning, dalam pembicaraan jarak jauh itu Washington juga menghadirkan mantan
Dubes AS untuk Indonesia, Paul D. Wolfowitz, sementara Jakarta menempatkan Direktur Bank
Indonesia Miranda D. Goeltom, ekonom Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Kadin Iman Taufik.
Menurut Manning, di tengah krisis ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia saat ini,
Indonesia masih merupakan pemain kunci di kawasan Asia Tenggara.
Sementara menurut Wolfowitz, yang pernah bertugas di Indonesia tahun 1986-1989, untuk
bisa keluar dari krisis yang dialami Indonesia diminta merujuk kepada pengalaman AS dalam
mengatasi kondisi serupa di waktu lampau.
"Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah hal yang sangat penting,"
kata Dekan Studi Internasional Lanjutan di Universitas John Hopkins itu.
Pandangan Manning dan Wolfowitz itu mendapat tanggapan dari Sri Mulyani yang mengatakan,
sebagai negara yang memiliki kepentingan ekonomi cukup besar di Indonesia, AS juga harus
memberikan kontribusi dalam menciptakan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap
pemerintahnya.
Setelah turunnya Soeharto, Sri Mulyani melihat AS sangat mendukung langkah pemberian
status otonom terhadap Timor-Timur.
"Apakah Amerika (Pemerintah AS-red) berpendapat pihaknya akan merasa lebih baik dari segi
bisnis apabila Indonesia berbentuk negara federal," ujarnya.
Menjawab pertanyaan Sri Mulyani itu, Wolfowitz mengatakan, kebijakan Pemerintah AS tidak
dibuat oleh swasta sehingga tidak benar kalau setiap kebijakan pemerintah berangkat dari
kepentingan bisnis semata.
Pimpro
MARAKNYA KAMPANYE ANTI INDONESIA
Kampanye Anti Indonesia bahkan dalam bentuk aksi demonstrasi pada berbagai Kantor Kedutaan
besar Indonesia di luar negeri, tidak saja dilakukan oleh kalangan etnis Cina, tetapi meluas
dilakukan oleh para aktivis berbagai LSM di luar negeri.
Kini segenap bangsa Indonesia patut prihatin atas aksi-aksi demo dan kampanye itu, karena tak
lama lagi warga negara Indonesia akan dijuluki sebagai manusia-manusia yang tak bermoral yang
hanya pantas hidup berdampingan dengan binatang.
Luar biasa opini masyarakat dunia telah tergiring oleh LSM dan kalangan pers yang dengan
gigih menyebarluaskan pemberitaan/ informasi tentang kerusuhan pertengahan Mei 1998 di
Jakarta menyertai kasus pemerkosaan massal walau tanpa dukungan data
dan bukti-bukti otentik. Bahkan berbagai Tim relawan yang secara spontan dibentuk oleh LSM
termasuk bentukan Pemerintah yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur juga belum kunjung
memberikan data dan bukti yang konkrit untuk dijadikan bahan pengusutan secara hukum lebih
lanjut.
Tapi informasi pers dan LSM sudah keburu meluas dan menjalar ke seantero bumi dan
menghentakkan masyarakat dunia yang selama ini cukup hormat dengan bangsa
Indonesia yang berbudaya dan berbudi luhur.
Kampanye dan demo anti Indonesia bukan hal yang terlarang dan sangat wajar dilakukan oleh
siapapun juga, jika perbuatan biadab segelintir manusia yang mengaku warga Indonesia itu
benar-benar terbukti dan dilakukan secara terorganisir dan serentak seperti
diberitakan kalangan Pers dan LSM. Kitapun salut sebagai bagian dari masyarakat dunia bahwa
solidaritas kebangsaan itu masih tetap mewarnai tata kehidupan masyarakat dunia yang ditandai
dengan aksi spontan dalam bentuk kampanye dan demo atas peristiwa
perkosaan massal.
Namun kita prihatin, karena dorongan aksi kampanye dan demo itu hanya berdasar pada informasi
dan pemberitaan Pers serta LSM yang belum terdukung data/bukti konkrit.
Rasanya pantas kita salut kepada Pers dan LSM dengan kinerja yang handal telah mampu menjual
informasi sensasional menjadi konsumsi masyarakat dunia. Namun patut disayangkan bahwa
kebencian pers dan LSM terhadap rezim Orde Baru menyebabkan 220 juta rakyat Indonesia menjadi
korban caci maki dan sumpah serapah seluruh penghuni bumi, khususnya warga etnis Cina yang
ada di seantero dunia.
Dosa apa yang pernah dilakukan 220 juta rakyat Indonesia kepada Pers dan LSM sehingga tega
menjadikannya bahan cemoohan, bahan caci makian dan sumpah serapah warga masyarakat dunia .?
Sebaliknya sukses para pembuat issu tersebut dapat dijadikan cambuk bagi aparat Pemerintah
yang sampai saat ini belum mengumumkan hasil kebenaran berita
buruk tersebut. Oleh sebab itu aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga
pemerintah lainnya perlu bekerja ekstra keras untuk dapat membuktikan pada dunia
internasional bahwa, berita-berita tersebut tidak benar.
Pekerjaan ini harus dilakukan secara terpadu lintas departemen terkait, mana itu aktivitas
Departemen yang mengurusi wanita..?, sosial, pemerintahan dalam negeri..? Luar negeri, dan
lain-lain..? nampaknya kok tidak tergerak untuk ikut memikirkan kemelut bangsa.
Apakah beban ini hanya tugas kita-kita ini para penulis dan wartawan saja..? Marilah bangun
dari tidur hari para pemimpin bangsa, jangan biarkan kepribadian bangsa kita ini hancur
berkeping-keping, di injak-injak oleh bangsa lain dan mungkin segelintir bangsa kita yang
ngin jadi pahlawan tetapi kesiangan.
Pimpro
MEGAWATI DITENGAH PILIHAN SULIT
RASIONAL ATAU EMOSIONAL ..???
Kongres PDI di Palu 25-29 Agustus 1998 versi Suryadi tampaknya tak dapat ditawar lagi, karena
seluruh utusan PDI daerah-daerah sudah mulai ngumpul di daerah itu, meskipun kesibukan Panitia
Kongres dan aparat keamanan setempat cukup ekstra keras dan hati-hati berhubung adanya rencana
para pendukung Megawati untuk menggalkan hajat Suryadi dan segenap pendukungnya.
Ditengah arogansi pendukung Mega yang sangat yakin dapat menggagalkan Kongres di Palu, juga
disertai pernyataan dan keyakinan bahwa merekalah yang sah sekaligus mereka lebih mendapat
dukungan massa PDI dibanding Suryadi. Sikap ini cenderung emosional, karena banyak pihak intern
pendiri PDI mengharapkan adanya penyelesaian damai dalam konflik yang terjadi antara Suryadi dan
Mega bersama pendukungnya.
Jika Mega dan pendukungnya yakin mendapat dukungan terbesar kalangan warga PDI, kenapa Ia tidak
secara arif dan bijak untuk memenuhi undangan panitia Kongres
di Palu dan undangan terbuka Suryadi untuk hadir dalam pentas kompetisi yang mengagendakan acara
Pemilihan Ketua Umum baru PDI ..? Mengapa Ia ikut arus sikap
emosional pendukungnya kalau di atas kertas Ia bakal didukung banyak pihak PDI untuk menjadi
Ketua Umum dalam Kongres tersebut ?
Pertanyaan ini seolah meragukan sikap optimistik pendukung Mega yang sudah yakin atas dukungan
mayoritas warga PDI terhadap kepemimpinan Megawati ?
Mungkinkah kekhawatiran Mega yang akan kalah dengan Fatimah Ahmad menjadi kompensasi sikapnya
untuk memilih jalan emosional menggagalkan Kongres
ketimbang menghadirinya sebagai sikap rasional dan jalan damai ..?
Ternyata keyakinan Mega dan pendukungnya hanya sebuah mimpi belaka tanpa sikap jantan untuk
membuktikannya di tengah Kongres Palu, dan tindakan-tindakannya justru akan menjadi bumerang bagi
pihak Mega sendiri, yang akan menjauhkan dirinya
dari pendukungnya dan mulai ragu untuk mendukung Mega dengan konsep yang tidak jelas, serta sulit
untuk diharapkan sebagai "sang penyelamat"
Pimpro
EKSPLOITASI INFORMASI KERUSUHAN DAN PERKOSAAN
Kerusahan yang terjadi di Jakarta 13-14 Mei 1998 lalu
yang disusul oleh peristiwa serupa di beberapa Kota
besar lainnya, menjadi komoditi informasi yang cukup
laris terjual oleh berbagai media massa, tidak hanya
media massa dalam negeri tetapi terlebih media massa
luar negeri. Namun untuk menu media massa luar negeri
seperti yang banyak dipantau para netters terkesan
kemasan informasi atas peristiwa kerusuhan itu lebih
menyoroti korban-korban perkosaan dan penganiayaan
termasuk yang tewas secara sengaja dengan mencerburkan
diri ditengah bara api kebakaran gedung karena rasa malu.
Dalam berbagai berita mass media telah diungkapkan
data temuan yang menyebutkan bahwa korban yang tewas
terpanggang api karena terjebak asap tebal dalam
kebakaran gedung-gedung bertingkat baik yang tak
berdosa maupun mereka yang mungkin menjadi anggota
kelompok penjarah gedung bertingkat itu, lebih 1000
orang. Ini jelas kasus yang memprihatinkan dan patut
mengundang rasa kemanusiaan yang tentu tidak hanya
terbatas pada warga etnis keturunan Tionghoa saja,
tetapi sudah menyentuh perikemanusia an setiap orang.
Tapi mengapa informasi yang kemudian lebih meluas
disebarkan hanya sebatas korban-korban warga etnis
Tionghoa itu, bukankah yang lainnya juga manusia
yang patut mengundang keprihatinan dan rasa kemanusiaan ?
Atau mungkinkah warga etnis Tionghoa itu adalah warga
negara kelas Satu dimanapun Ia berada sehingga selalu
mendapat dukungan dan perlindungan media massa yang luas,
sementara penduduk lain sekalipun warga negara asli
diasumsikan sebagai warga negara kelas Teri yang tak
perlu dihiraukan keadaannya sekalipun juga ikut tewas
menggenaskan dalam suatu peristiwa kerusuhan .?
Dari pola dan cara penyebarluasan informasi kerusuhan
Mei 1998 lalu di Jakarta oleh berbagai media massa
internasional, secara tak sadar mungkin akan mengundang
tanda tanya besar, seolah-olah misi pemberitaan itu juga
merupakan mata rantai yang merekayasa kerusuhan untuk
menyudutkan Pemerintah dan bangsa Indonesia,
agar isu kesenjangan ekonomi dan KKN yang dibangun
diciptakan oleh kalangan warga keturunan Tionghoa
bisa terkikis oleh isu kerusuhan itu.
Adakah Sutradara dan skenario khusus dibalik eksploitasi
pemberitaan itu ? ..mungkin saja kaan.
Pimpro
FOTO DAN DATA TENTANG PERKOSAAN YANG MISTERIUS
Melalui jaringan internet foto-foto kasus perkosaan pertengahan Mei 1998 lalu di
Jakarta
dan Solo telah menyebar ke seluruh dunia. Di Singapura foto itu bahkan digelar
dalam
sebuah pameran resmi. Akibatnya reaksi keras menghujat Indonesia kini bermunculan,
baik di Jakarta, Hongkong, Beijing, Taipe, Singapura maupun di berbagai belahan
dunia lainnya.
Ditengah reaksi atas foto yang tersebar di tataran internet dan menjadi konsumsi
masyarakat dunia itu, Harian Asian Wall Street Journal (AWSJ) edisi 20 Agustus
1998 mencurigai foto-foto itu palsu dan tidak berhubungan sama sekali dengan
kerusuhan pertengahan Mei lalu.
Dugaan foto tersebut sebagai palsu dan kebohongan juga muncul dari "Aware"
kelompok dari Singapura. Bersamaan dengan itu juga muncul reaksi kecurigaan serupa
dari Dewan Reformasi Pemuda dan Mahasiswa Surabaya (Derap Masa) yang menganggap
foto tersebut sebagai rekayasa dan kepalsuan untuk mendramatisir kerusuhan Mei
1998 di Jakarta dan Solo.
Kecurigaan itu cukup beralasan karena sesuai dengan pemberitaan Harian Asian Wall
Street Journal (AWSJ) antara lain disebutkan bahwa paling tidak 15 foto adalah
palsu dan sumbernya "Asian Pornography Website, East Timoresse Exite Homepage dan
US Based Exhebition of gori photos".
Sebagai contoh foto tentang seseorang dengan Uniform menyiksa seorang wanita
dengan tongkat, puntung rokok dan tali, ternyata berasal dari segepok foto milik
East Timoresse Exite Homepage yang sudah muncul sejak bulan November 1997, jauh
sebelum kerusuhan di Jakarta terjadi. Data ini jelas merupakan kebohongan nyata
dari para aktivis
LSM yang sejak awal telah gencar mempersoalkan masalah ini.
Sementara itu anggota Tim Relawan yang juga Pimpinan Gereja Utusan Pantekosta
Jemaat Pasar Legi di Solo Drs. Ch MD Estefanus, Msi, membantah kebenaran laporan
bahwa 24 Wanita WNI keturunan Cina menjadi korban kasus perkosaan massal di Solo.
Bahkan beliau menulis surat khusus kepada Kapolwil Surakarta dan menyatakan bahwa
laporan itu bohong belaka.
Hal serupa juga dialami oleh berbagai Tim Relawan yang dibentuk di Jakarta,
termasuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk Pemerintah beberapa waktu lalu
masih belum mampu memberikan data konkrit kepada masyarakat Aktivis Perwakilan
Ummat Budha
Indonesia (Walubi) Ny,Hartati Murdaya hingga kamis 20 agustus 1998 mengaku belum
menemukan satupun Korban dugaan kasus perkosaan massal.
Sementara Direktur LBH di Jakarta Nursyahbani Katjasungkawa juga mulai tidak yakin
dengan pendiriannya yang semula getol mengutuk kasus perkosaan massal itu. Ia
menyatakan tidak tahu persis jumlah korban perkosaan, soalnya Ia tidak
ikut menjadi anggota Tim Relawan.
Bahkan Romo Mangun Cs + Ita Nadia sewaktu di AS ada yang bertanya bahwa foto-foto
dan poster-poster yang dibawa adalah palsu, mereka agak gugup karena
poster perkosaan yang diedarkan sudah beredar sejak 2 tahun yang lalu oleh CNRM
Ramos Horta di AS dan Eropa. Selain itu Ita Nadia juga mengeluarkan issu yang
sensitive bahwa diantara kelompok pemerkosa sebelum melakukan aksi perkosaan,
berteriak "Allahu Akbar". Selesai kesaksian di Kongres AS, Romo Mangun Cs
berangkat juga ke Genewa untuk sidang PDPM dan juga membohongi publik
internasional bahwa 162 orang diperkosa sistematis dan 20 orang tewas.
Jika dicermati berbagai komentar/pendapat banyak pihak termasuk yang sudah sejak
awal menjadi relawan dalam upaya mengungkap kasus perkosaan massal itu sudah mulai
ragu atas data dan foto- foto peristiwa tersebut.
Sekarang ini dikalangan LSM sendiri mulai timbul keragu-raguan misalnya dari
Website "Indonesian Hvaren Crisis Centre", menyatakan bahwa foto-foto palsu dan
minta "Visitors" untuk menandai bila ada foto-foto lain yang juga palsu.
Tetapi ada juga LSM "kepala batu" yang tetap bertahan dan menyatakan bahwa benar
atau palsunya foto tidak penting, sebab masalah utamanya agar pemerintah Indonesia
sadar bahwa ada masalah terhadap WNI keturunan Cina dan harus mengambil
langkah nyata.
Nah lho..apa ini bukan logika yang terbalik-balik ? Lagi pula tindakan
menghalalkan cara atau fitnah, kan lebih kejam dari pembunuhan..?
Di tengah kepanikan dan derita rakyat Indonesia, ternyata LSM dan kalangan media
massa mampu meraup keuntungan yang membebaskan mereka dari situasi Krisis moneter
(Krismon), namun martabat bangsa dan negara kita tercinta ini telah dihancurkan.
Pimpro
Yth Mbak Mega!
Terima kasih Mbak Mega! Karena wibawa Anda, ribuan massa
yang telah berkumpul di Palu itu akhirnya mampu menahan diri.
Bentrok, seperti kita tahu, memang sempat terjadi. Beberapa
orang memang terluka. Baik sebagian dari orang-orang yang
begitu mencintai Anda, maupun sejumlah polisi yang tengah
menjalankan tugas. Namun, syukurlah, kerusuhan besar yang
dikhawatirkan tidak berlangsung.
Semula sebagian masyarakat sempat sangat khawatir. Beberapa
orang menyampaikannya pada saya.
''Saya sangat mengerti kemarahan mereka pada Soerjadi,'' kata
salah seorang pengusaha. ''Tapi, apakah harus disalurkan
dengan cara demikian?''
Dipaparkannya upaya menggagalkan Soerjadi berangkat ke
Palu. ''Bayangkan, bagaimana mereka mengejar-ngejar.
Motor-motor sampai masuk ke jalan tol. Banyak cara yang tak
semestinya dilakukan. Mengapa kalian, para wartawan, diam
saja dan tak menulis apa-apa?''
Saya tersenyum. Bangsa kita masih sangat muda. Artinya,
memang belum cukup beradab.
Maka, ringan saja aparat militer yang bertugas di Aceh
menganiaya, membantai, dan memperkosa warga; para petinggi
Kopassus waktu itu juga tak keberatan menjadikan institusinya
sebagai tempat penyekapan; sejumlah direktur Bank Indonesia
tak merasa bersalah merampok puluhan triliun uang negara dan
tokoh-tokoh yang mengaku kritis pura-pura tidak tahu hal itu
dan lebih suka menghajar IPTN sebagai ''proyek pemborosan
nasional.''
Masyarakat kita masih suka menjarah. Juga memperkosa?
Mungkin ya, walaupun saya sangat tidak percaya bahwa itu
ditujukan khusus pada wanita Tionghoa. Jangankan di situasi
yang tak menentu di mana banyak orang akan mengambil
kesempatan. Di situasi normal pun, terutama malam hari, tak
banyak tempat yang benar-benar aman buat perempuan muda.
Etnis apa pun.
Di segala lapisan, penyalahgunaan kekuasaan masih berlangsung.
Mulai yang teratas hingga terbawah. Tak aneh banyak wartawan
merasa gagah bila telah menginterogasi (bukan mewawancarai)
Soerjadi. Juga massa yang merasa puas bila berhasil melumat
Soerjadi yang dianggap sebagai simbol kesewenangan negara
tersebut. Betapapun kita tahu, sebagai pribadi, Soerjadi adalah
seorang yang baik.
Massa seperti itulah Mbak Mega yang menaruh harapan pada
Anda. Sedemikian besar harapan tersebut, sehingga melahirkan
kekhawatiran baru.
''Kans Mega untuk menang sangat besar. Seharusnya banyak
orang pandai sekarang mendampingi Mega. Kalau tidak, saya
takut (bangsa) kita akan berada pada spiral yang menurun bila
Mega jadi presiden,'' kata seorang pengamat ekonomi.
''Kan ada Kwik Kian Gie dan Laksamana Sukardi,'' kata saya.
''Dua? Jelas nggak cukup,'' katanya.
Mbak Mega! Banyak kekhawatiran seperti itu. Namun, saya
berharap Anda telah menginventarisasinya, dan kemudian
--pada saatnya-- menjawab semua kekhawatiran tersebut
dengan program nyata. Program yang memang akan disambut
oleh masyarakat luas, baik yang memuja Anda maupun yang
bukan.
Saya berharap, iklim politik masa depan Indonesia adalah iklim
yang penuh dengan persaingan kerja dan program nyata. Sebuah
iklim yang tokoh-tokohnya --di luar persaingan yang ada--
dapat duduk semeja, berbincang dan berdiskusi dengan tenang.
Sebuah iklim yang akan mendidik masyarakat untuk semakin
beradab dan berkualitas --syarat mutlak bangsa untuk
mengarungi Abad 21.
Mbak Mega, Allah telah memilih Anda sebagai salah seorang
dari sedikit orang yang menjadi kunci untuk mendidik bangsa
kita!
Pimpro
Jakarta, JP.- 28 Agustus 1998
Pengamat masalah Indonesia asal George Washington Univesity, AS, Prof Dr Daniel S. Lev
menyeru etnis Tionghoa di Indonesia agar lebih aktif berpolitik. Sebab, 鋳Sikap
menjauhi dunia politik selama ini terbukti telah membuat etnis Tionghoa selalu menjadi
sasaran setiap kali terjadi konflik politik,鋳 kata Lev dalam diskusi bertema
Kebijakan Pemerintah terhadap Warga Tionghoa di LP3ES kemarin.
Meski demikian, Lev mengingatkan bahwa itu tidak berarti orang-orang Cina harus
mendirikan partai Tionghoa yang eksklusif. Sebab, katanya, partai yang eksklusif tidak
akan memecahkan masalah, bahkan bisa sebaliknya.
Menurut dia, selama tiga dasawarsa di bawah Orde Baru, etnis Tionghoa terus berada
dalam kondisi tertekan dan ketakutan. Sebab, tiap kali terjadi konflik di masyarakat,
warga minoritas ini akan selalu menjadi sasaran amuk massa. Kondisinya lebih parah
karena Orde Baru secara sengaja membuat warga Tionghoa terisolasi secara sosial
politis.
Solusi yang tepat dalam menyelesaikan sentimen etnis Tionghoa, lanjut Lev, adalah
membuka isolasi politik. Caranya, warga Tionghoa tidak lagi menjauhi dunia politik
praktis. Justru mereka harus menggeluti dunia politik dengan ramai-ramai masuk partai
politik. 鋳Masuk dan aktiflah dalam partai politik yang terbuka. Jangan membentuk
partai sendiri,鋳 tegasnya.
Membentuk partai tersendiri yang eksklusif, kata Lev, justru tidak akan membuka
isolasi tersebut. Sebaliknya, secara tidak sadar, mereka malah terjebak pada isolasi
eksklusivisme yang baru.
Kata Lev, etnis Tionghoa di Malaysia sudah sangat lama terlepas dari keterkungkungan
politis melalui keterlibatan mereka yang intens dalam politik. Di Malaysia, mereka
melibatkan diri dalam politik dengan membentuk partai sendiri. Tapi, untuk Indonesia,
pola itu tidak cocok. Sebab, komposisi etnis Tionghoa di Indonesia dan Malaysia
berbeda. 鋳Di Malaysia, etnis Tionghoa mencapai 35 persen, sementara di Indonesia
hanya lima persen鋳.
Jumlah itu terlalu kecil untuk sebuah representasi politik. Kata Lev, sangat sulit
mendapatkan dukungan dari masyarakat nonetnis Cina bagi partai-partai Cina itu. Karena
itu, pembentukan partai Tionghoa tidak feasible di Indonesia. 鋳Lebih baik bergabung
dengan partai politik lain,鋳 kata Lev yang menulis buku Hukum dan Politik di
Indonesia.
Doktor politik lulusan Cornell University ini menjelaskan, selama ini memang ada
kecenderungan warga Tionghoa tidak menyukai politik dan lebih enjoy menggeluti dunia
bisnis.
鋳Saya cemas sekali anak-anak muda warga Tionghoa di Indonesa ini tak mau masuk partai
politik. Ini tidak menguntungkan bagi masa depan mereka. Justru mereka harus aktif
dalam politik. Sebab, kalau tidak, mereka akan terus menjadi sasaran dan kambing hitam
tiap kali terjadi konflik politik,鋳 ucapnya.
Lev melihat, kecenderungan untuk apolitis di lingkungan warga Tionghoa itu lahir
sebagai akibat kebijakan politik isolasi pemerintahan Orde Baru. Warga Tionghoa
dikondisikan menjauhi politik dengan imbalan diberi kesempatan dalam kegiatan
berdagang. 鋳Tapi, untuk itu pun, mereka harus menyediakan banyak uang sebagai imbalan
atas fasilitas-fasilitas yang diberikan Orde Baru,鋳 katanya. (adb/bh)
Pimpro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jawapos : 28 Agustus 1998
Kabulog Itu Kekayaannya Wah
Kabulog Beddu Amang, konon, memiliki tiga rumah mewah di Amerika Serikat. Salah satu rumah
Beddu yang beralamat 702 N Rexbury Drive Beverly Hills, California 90210, itu, menurut
Panji, akan dihadiahkan kepada Moerdiono. Tapi, tiba-tiba itu dibatalkan karena
perkembangan politik di tanah air tidak menguntungkan.
Akhirnya, rumah yang dibeli pada 23 Januari 1996 seharga USD 2.421.679 itu dipakai sendiri
atas nama Elysa P. Amang (putrinya) dan Maisaroh H. Amang (istri) yang tercatat dalam
dokumen No 96-122138.
Selain rumah itu, Beddu masih memiliki rumah dengan alamat 213 South Almont Drive Beverly
Hills, California 90211, yang dibeli pada 2 Mei 1994. Jadi, sewaktu menjadi wakil kepala
Bulog, dia sudah kaya raya. Rumah lainnya beralamat di 11815 Nebraska
Avenue, Los Angeles, California 90025, yang dibeli pada 7 Mei 1991. Namun, sejauh ini
belum ada konfirmasi soal tiga rumah mewah Beddu itu.
Melihat kekayaan Beddu Amang yang "wah" itu, Kejaksaan Agung akan melakukan pemeriksaan
terhadap kemungkinan adanya korupsi yang dilakukan Beddu selama menjabat. Bahkan, sebuah
sumber menyebutkan, Kejaksaan Agung sudah membentuk tim
khusus untuk mengusut dan memeriksa Beddu Amang.
Tim intelijen kejaksaan sedang mempelajari pelbagai tindak penyelewengan pejabat Bulog.
СТMasih taraf pengumpulan data oleh aparat intel,ТТ ungkap Jaksa Agung Tindak Pidana
Khusus Anton Sujata seperti dikutip Panji.
Namun, banyak kalangan yang skeptis terhadap keseriusan Jaksa Agung ini. Sebab, ada ikatan
primordial yang cukup kuat di antara kerukunan keluarga Sulawesi, antara Beddu Amang,
Jaksa Agung Andi Muhammad Galib, dan Presiden B.J. Habibie. Jadi,
penindakan hukum terhadap Beddu hanya kemungkinan kecil. Kendati begitu, Beddu sudah siap
atas kemungkinan itu. Ia bahkan sudah menyiapkan pengacara Amir Syamsuddin untuk menangani
masalahnya.
Beddu bisa mulus menduduki orang nomor satu yang mengurusi kebutuhan hidup orang banyak
lantaran Tommy Soeharto. Ceritanya, ketika Beddu memuluskan permintaan Tommy terhadap
ruilslag atas tanah yang dipakai gudang Dolog untuk kepentingan Goro milik Tommy.
Sejak saat itu, keluarga Cendana makin leluasa bermain di Bulog. Misalnya, Siti Hutami
Endang Adiningsih (Mbak Mamiek) dengan perusahaan Airlink Resources dan Siti Hediati
Probowo memakai bendera Latipson Internasional. Bahkan, untuk setiap impor barang
kebutuhan pokok, konon, Tommy dan saudara kandungnya senantiasa mendapatkan "setoran" dari
Bulog. Khusus untuk Tommy, Bulog menyediakan USD 4 per ton untuk setiap impor beras. Semua
ini mengamankan posisi Beddu. Tapi, zaman berubah. Soeharto lengser, Beddu pun menyusul.
(asa)
Pimpro
Tiga Direktur Bank Beku Operasi Ditahan Polisi
Jakarta, Kompas
Mabes Polri menahan tiga direktur dari tiga Bank Beku Operasi (BBO) - Bank Umum Nasional (BUN), Bank Modern,
dan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) - Kamis (27/8). Ketiganya, LT (Presiden Direktur BUN yang juga adalah
Sekretaris Jenderal Perbanas), KH (Direktur Bank Modern), dan HA (Direktur Kredit BDNI) yang disangka terlibat
tindak pidana perbankan.
Komandan Korps Reserse (Dankorserse) Polri Mayjen (Pol) Da'i Bachtiar membenarkan pihaknya menahan tiga
bankir BBO. Hanya saja dia tidak memberikan keterangan rinci. "Untuk jelasnya, tanyakan kepada Kepala Dinas
Penerangan," kata Da'i Bachtiar.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Polri Brigjen (Pol) Togar M Sianipar juga menolak
memberikan keterangan rinci seputar penahanan tiga bankir BBO tersebut. "Pokoknya kasus-kasus bank itu sedang
dalam penyidikan," katanya singkat.
Dengan penahanan itu, maka sudah delapan bankir yang ditahan. Lima yang sudah lebih dulu ditahan, JB (Dirut
Bank SBU), SK dan HS (direksi bank BHS), serta AS dan RAS (Direktur Utama dan Komisaris Bank Anrico).
Pembekuan tiga bank nasional swasta, yaitu BUN, Bank Modern, dan BDNI diumumkan Menko Ekuin Ginandjar
Kartasasmita, Menneg PBUMN Tanri Abeng, Gubernur BI Sjahril Sjabirin, Menneg PPN/Kepala Bappenas Boediono, dan
Sekjen DPKEK Aburizal Bakrie di Wisma Negara, Jakarta, 21 Agustus lalu.
29 bankir
Jumlah tersangka dalam kaitan penyidikan kasus pidana perbankan dari tujuh bank dalam likuidasi dan tiga BBO,
sebanyak 29 bankir.
Sebagian besar sudah diperiksa dan sebagian lagi akan diperiksa. Dari jumlah itu, delapan orang di antaranya
sudah ditahan. Dua orang, yakni HR dan EEP (masing-masing Presiden Komisaris dan Komisaris Bank BHS) masih
dicari dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri. Diduga, keduanya kabur ke luar negeri.
Tersangka lainnya - 19 orang - yang sudah diperiksa tetapi tidak ditahan, LB (komisaris bank SBU), AW dan SG
(direksi Bank BHS), HS, JS, LA (direksi Bank SEAB), EUM (Dirut Bank Pacific), AH, FJ, HS, SG (direksi Bank
Pacific), SC, JR, EL (direksi Bank Kosagraha), HRR (Komisaris Bank Pinaesaan), serta JL, CM, RAM, LJ (direksi
Bank Pinaesaan).
Polisi juga telah meminta keterangan dari 66 saksi. Di antaranya, 22 orang dari Bank Indonesia. Sisanya
adalah para pejabat bank yang diperiksa, pejabat perusahaan yang masuk dalam grup bank tersebut, debitur dan
kreditur bank. (nn)
A Goodman
Gantung Beddu Amang !!!
me
>
> SESEPUH WARGA KETURUNAN CHINESE HARUS TURUN TANGAN
wah pimp,
ini sih lu jiplak mati-matian dari tulisan bung Syaifuddin;
bisa-bisanya elu bilang "mendapat inspirasi"........
pernah dengar kata "plagiat" ngak ??
tambah parah saja lu.
salam sayaaaang.
Koruptor Bangsa
agar peristiwanya lebih dramatisir, maka dipakailah idiom-idiom islam seperti Alahu Akbar ketika perkosaan itu sedang dilakukan. Dengan demikian simpatisan luar negeri akan melihat bahwa ada penindasan orang non muslim di republik ini. Tujuan akhirnya adalah menangguk uang sumbangan dari luar negeri.
Bila kita mengenal model penghianat bangsa yang menjual para pahlawan nasional kita ketika melawan di jahanam Belanda, dengan cara membocorkan rahasia persembunyian pahlawan tersebut (ingat Sultan Hasanuddin, PAttimura dan lain-lain), maka penghianat bangsa jaman reformasi ini adalah yang menjual issue-issue murahan tentang perkosaan massal (karena eropah itu merasa sangat bersalah dengan perkosaan massal di Bosnia) ke negara-negara lain, agar sumbangan-sumbangan dapat diperoleh dengan lancar.
Makanya ketika diminta pertanggungjawaban bukti-bukti perkosaan tersebut, masing-masing diam seribu bahasa dengan alasan yang korban memilih menutup mulut atau telah dievakuasi di la\uar negeri.
Ingat mereka menyebutkan PERKOSAAN MASSAL, bukan perkosaan one by one.
Untuk itu petugas perlu memeriksa aliran sumbangan yang mereka terima
setelah kampanye issue murahan dijalankan. Apakah mereka menerima begitu
banyak sumbangan kemudian sekarang membiarkan kasus ini terkatung-katung.
Periksa laporan keuangan mereka... sebab belakangan ini saya perhatikan kegiatan rohaniawan Sandyawan ini telah melempem di kantor mereka di daerah Dewi Sartika. Mungkin dana telah cukup diterima untuk persiapan kerusuhan baru lagi atau pendanaan untuk kampanye menghadapi pemilu berikut.
Ada komentar
Koruptor Bangsa
(namayang burukdantidakpantasditiru)
Pimpro
bagaimana dengan pernyataan Romo sandyawan ??
John
>
>
Saya kira Tim Relawan tersebut tidak seburuk itu, apalagi kamu bilang
bahwa mereka bertujuan untuk cari uang. Anda harus tahu dulu siapa
mereka dan apa yang sudah diperbuat mereka. Jauh sebelum peristiwa
Maret lalupun, Romo Sandyawan telah berkecimpung dalam membantu para
orang gelandangan dan pengemis.
Jadi jangan sembarangan anda menuduh, justru kita salut akan tugas
mereka. karena tidak semua orang mau dan sanggup bekerja untuk orang
yang hina dina. Dan kalaupun mereka membawa atau menyampaikan berita
tersebut di luar negeri adalah dengan alasan supaya pihak luar negeri
memberikan dukungan bagi pemerintah Indonesia agar tidak mempetieskan
masalah tersebut. Katakanlah Tim Relawan sudah kurang percaya akan
penyelesaian oleh pihak Indonesia secara fair.
Anda saya harapkan untuk lenih mengenal mereka dulu, dan saya menilai
anda ini benar-benar seperti nama anda sendiri yaitu "koruptor" dan juga
tulen produk Orde Baru.
Rgds
ITCons...@my-dejanews.com
Pimpro <Pim...@hotmail.com> wrote:
> Terima kasih atas replynya yang "Cepat", "Tajam" dan "Terpercaya" selanjutnya
> bagaimana dengan pernyataan Romo sandyawan ??
>
Sama sama, Pimp :) Buat lu mah, gua selalu cepat mereplynya... Apalagi dengan
berita dari lu yang selalu "objective", "terpercaya", "cepat" dan
"tajam"...iya ngak Pimp? :) Maksud lu apaan dng pernyataan Romo Sandyawan?
Ngomong yang jelas dong..