Pilpres
Prio Sasoko
ahli ekonomi & politikus dari PAN
just FYI
--
-Prio Sasoko-
dhwi...@indo.net.id
<dhwi...@indo.net.id> Sat, May 23, 2009 at 6:42 AM
Reply-To: dhwi...@indo.net.id, mus...@milis.isnet.org
To: famifa...@gmail.com, mus...@milis.isnet.org
Ass.wr.wbt.
Mas Fami jazakallah atas apresiasinya. Mhn maaf saya ubah
judulnya. Ikhwan dan akhwat, ijinkan saya berbagi sedikit
tentang bahaya kebijakan yang pro-pasar yang berlebihan. Saya
sering menyebut sebagai pro Konsensus Washington (KW), tapi
secara politik orang lebih suka menyebut neolib. Saya sengaja
memilih contoh paling baru.
Awal tahun ini, kalau tidak salah akhir Februari 2009, Depkeu
menerbitkan Global Medium Term Notes (GMTN) dalam US$ dengan
masa jatuh tempo 10 tahun dan yield 11,75%. Jumlahnya US$ 3
milyar, diterbitkan di New York.
Yang jadi konsultan adalah beberapa lembaga keuangan asing,
underwriters-nya mereka2 juga, investor asing pun beli melalui
mereka. Jadi konflik kepentingannya sangat kental.
Dalam bahasa awam, ini berarti negara berutang kepada investor
asing. Utangnya dalam US$ dan negara membayar "bunga" sebesar
11.75% dalam US$ !!! Belum lagi fee bagi para konsultan dan
underwriters asing tersebut. Sebagai pembanding, deposito
dollar di perbankan dalam negeri hanya memberi bunga sekitar
2-3%. Di AS sendiri, bunga deposito dollar jauh lebih rendah.
Jadi selama 10 tahun ke depan, negara harus membayar bunga yang
kemahalan sekitar US$ 240 juta atau Rp 2,5 triliun per tahun,
kalau kita anggap kemahalannya hanya sekitar 8%.
Ikhwan dan akhwat bisa dengan mudah melihat mengapa Depkeu,
menteri2 dan tim ekonomi yang dicap "neolib" itu sangat disukai
investor asing. Ya karena investor asing itu dimanjakan dengan
keuntungan yang luar biasa, mulai dari consulting fee,
underwriting fee, other fees sampai dengan selisih suku bunga
yang naudzubillah tingginya.
Tapi kalau uang Rp 2,5 triliun per tahun itu dimintakan untuk
membeli suku cadang Hercules, Fokker, Corvet dll milik TNI,
masya Allah bapak-bapak Jenderal yang mengurusi hal ini sampai
harus mengemis-ngemis. Itupun ditolak. Padahal nyawa ratusan
prajurit yang jadi taruhannya. Jadi kecelakaan demi kecelakaan
yang menimpa TNI kita itu adalah "disasters waiting to happen".
Apalagi kalau dana tersebut dimintakan utk memperkuat BUMN
strategis spt Boma Bisma, Krakatau Steel, Dirgantara Indonesia,
PAL, Inka dll. Di DPR saya harus stay alert setiap saat kalau2
ada rencana mau memotong2 dan menjual BUMN2 tsb.
Dengan negara memberikan "bunga" sedemikian tinggi, bagaimana
perbankan dalam negeri berani menurunkan suku bunga? Dana
simpanan pihak ketiga (baca: tabungan, deposito dll) di bank
mereka bisa lari ke luar.
Jadi nasabah2 KPR yang harus membayar bunga kemahalan, debitor2
UKM, para pelaku usaha riil juga menjadi korban dari kebijakan
di atas.
Ikhwan dan akhwat sekalian, itu baru satu contoh dari satu
penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Padahal setiap tahun
negara menerbitkan puluhan SUN. Modusnya kira2 sama. Anehnya,
KPK tidak pernah menyelidiki kerugian negara ini.
Contoh lain masih banyak, dengan korban yang semakin meluas.
Contoh di atas baru dari SUN saja. Belum lagi dari kebijakan
perbankan, pasar modal secara umum, asuransi dsb. Belum lagi
dari kebijakan dan sistem perdagangan, rejim investasi, rejim
migas, rejim pertambangan umum, dst dsb.
Terakhir, perlu diingat kebijakan seperti sudah dilaksanakan
puluhan tahun. Bisa dibayangkan berapa banyak korban dan berapa
besar lost opportunities yang harus kita tanggung sebagai
bangsa.
Sebagai penutup, sebagai pembicara seminar, selama beberapa
tahun ini saya selalu menutup presentasi saya dengan kalimat
berikut.
"Allah menciptakan kita sebagai bangsa rajawali. Tapi elit-elit
kita yang menjadikan kita sebagai bangsa bebek. Karena itu mari
kita semua terbang bebas lepas sebagai rajawali"
Semoga bermanfaat, mohon maaf atas semua kesalahan.
wass.wr.wbt.
saya yang dhoif, dradjad