Aplikasi Ams Bsre

[Celedonio Miranda]

Aplikasie-Perizinan sendiri merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektronik). Aplikasi ini merupakan salah satu terobosan dari Pemerintah Provinsi Bali untuk memudahkan masyarakat mengajukan perizinan yang awalnya manual menjadi elektronik/digital. Melalui e-perizinan proses perizinan yang awalnya memakan banyak waktu dan tenaga dapat menjadi lebih mudah, efektif dan efisien.

Terdapat 7 (Tujuh) sektor perizinan yang dilayani oleh e-Perizinan Pemerintah Provinsi Bali antara lain sektor perizinan kesatuan bangsa dan politik, ketenagakerjaan, sosial, perhubungan, kesehatan, peternakan dan pariwisata. Melalui aplikasi perizinan berbasis website ini seluruh proses dilakukan secara online baik itu proses pengajuan, pemantauan maupun proses verifikasinya. Selain itu notifikasi proses diterima oleh masyarakat langsung melalui email dan ijin yang telah terbit ditandatangani secara elektronik dan dapat diunduh langsung.

Seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Bali telah mengimplementasikan sertifikat elektronik pada surat menyurat via aplikasi e-Office. Sertifikat berupa file p12 telah rampung di migrasi menjadi e-Sign dan telah menggunakan server on-premise per April Tahun 2021. Aplikasi e-Perizinan saat ini juga sedang dalam tahapan migrasi menjadi e-Sign sehingga diharapkan dalam waktu dekat ini aplikasi sudah sepenuhnya tidak memanfaatkan p12 lagi namun sudah ke e-Sign.

Perbedaan e-Sign dan p12 yang paling terlihat adalah p12 masih menggunakan file sertifikat yang dipasang di masing-masing aplikasi sehingga mengharuskan pemilik sertifikat harus terus menyimpan p12 nya. Sedangkan dengan e-Sign, sertifikat sudah berada di cloud dan pemanfaatannya cukup menggunakan NIK dan passphrase saja. BSrE sendiri akan segera menghentikan dukungan pada modul p12 dan akan sepenuhnya menggunakan e-Sign, sehingga diharapkan seluruh stakeholder sudah rampung melakukan migrasi di tahun ini. (Kar).

Apakah Anda merasa administrasi dan pelayanan publik instansi pemerintah kini lebih cepat dan responsif? Jika ya, salah satunya berkat layanan sertifikat elektronik oleh BSrE atau Balai Sertifikasi Elektronik. Apa itu BSrE dan bagaimana hubungannya dengan TTE atau Tanda Tangan Elektronik?

BSrE menyelenggarakan layanan sertifikat elektronik atau certification authority untuk instansi penyelenggara negara. Pembentukan lembaga ini bermula dari kebutuhan unit kerja guna mendukung pelaksanaan implementasi e-Government pada 2017.

Melalui Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 10 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, unit pelaksana ini pun terbentuk. Tujuannya jelas, yaitu menyelenggarakan Otoritas Sertifikat Digital atau OSD di bawah naungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketika kebutuhan autentikasi informasi dan data elektronik meningkat saat pandemi, kebutuhan instansi akan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi melonjak. Di sinilah aplikasi persuratan digital hadir guna mendukung proses integrasi TTE, salah satunya integraOffice.

Tepat pada 9 Juni sampai 12 Juni 2021, aplikasi integraOffice PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) telah melakukan integrasi TTE dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Proses pengerjaan integrasi berlangsung selama empat hari, dihadiri oleh tim BSrE BSSN dan tim PT Integra Teknologi Solusi.

Integrasi BSrE dan aplikasi persuratan integraOffice mempermudah instansi yang menggunakan aplikasi ini untuk menerapkan layanan sertifikasi elektronik pada instansi. Semua dokumen persuratan yang dibuat pada E Office Persuratan dan sudah menerapkan TTE dinyatakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah proses instalasi selesai, semua tim baik dari PT SMF yang dipimpin oleh Bapak Roes Januhersyah Pgs. Kepala Divisi Teknologi Informasi dan dari Integra Teknologi Solusi yang diwakili oleh Saudara Lucky F. Joewono, S.Kom. dan Saudara Ricky Gilang A., S.Kom.melakukan testing hasil installasi tersebut.

Setelah proses testing hasil instalasi selesai, tim dari e-Office Integra melakukan persiapan development. Proses ini dilakukan untuk mempersiapkan proses inti dari integrasi TTE dengan E-Office Persuratan agar dapat berjalan dengan lancar. Memastikan kesesuaian environment pada E-Office agar dapat diintegrasikan dengan API dari TTE BSrE.

Pada hari kedua, proses development integrasi TTE dengan E-Office Persuratan dilakukan. Proses ini meliputi pemasangan API BSrE ke dalam sistem persuratan E-Office yang dilakukan oleh tim dari integraOffice. Proses ini bisa dibilang inti dari acara integrasi Tangan Elektornik dengan E-Office Persuratan. Karena, pada proses tersebut dilakukan penyambungan antara aplikasi E-Office Persuratan dengan TTE BSrE agar dapat menggunakan layanan sertifikasi tanda tangan elektornik.

Setelah proses integrasi selesai, pada hari ketiga dilakukan uji kesesuaian. Tahap ini untuk memastikan apakah proses integrasi yang sudah dilakukan pada hari kedua sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahap uji kesesuain ini dilakukan simulasi pembuatan surat yang di dalamnya terdapat tanda tangan elektronik untuk dilakukan pengecakan apakah tanda tangan elektronik yang tampil pada aplikasi persuratan E-Office sesuai dengan yang terdaftar pada Badan Sertifikasi Elektronik BSSN. Sehingga ke depannya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah tahap uji kesesuaian selesai dilakukan, tahapan terakhir yang harus dilakukan adalah implementasi hasil integrasi tanda tangan elektronik dengan e-office persuratan PT SMF ke dalam server production. Proses ini tidak membutuhkan waktu lama, karena hanya proses sinkronisasi hasil integrasi pada server development ke dalam server production. Namun, tim dari PT SMF dan intgeraOffice juga perlu memastikan bahwa proses integrasi tersebut berjalan dengan baik dan berhasil sehingga tidak ada perbedaan antara server production dengan server development.

Begitulah sekilas penjelasan mengenai proses integrasi TTE BSrE dengan E-Office Persuratan. Jika instansi Anda membutuhkan aplikasi persuratan yang bisa mendukung tanda tangan elektronik silakan hubungi kami.

Selain penerapan SRIKANDI, diungkapkan Kadin Kominfo SP melalui Kabid Persandian dan Keamanan Informasi, Akhmad Sufandi, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tata cara penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai alat bantu assessment dan evaluasi tingkat kesiapan penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/ IEC 27001 secara mandiri.

Sementara salah satu Tim Pemenuhan Teknis BSrE, Ardian Budi, mengatakan langkah yang diambil Pemkab Ngawi dalam menerapkan SRIKANDI sudah tepat, pasalnya aplikasi ini selain meminimalisir resiko keamanan, efisiensi penggunaan anggaran, ketika mengembangkan aplikasi sejenis.

Kunjungan ke BSrE dilakukan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi terkait pembaruan Sistem Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik (AMS) yang berdampak pada sistem login Besign, aplikasi penandatanganan elektronik yang banyak digunakan oleh pemangku kepentingan di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara.

Kedatangan tim Diskominfo Kukar yang dipimpin Kepala Bidang Persandian Anggoro Prastowo ini diterima Kepala Seksi Pelayanan BSrE, Imam Resti Muhtahar, didampingi Arif Widodo Pratama dari Tim Teknis AMS BSrE.

Selain itu ada beberapa kendala yang dikeluhkan pengguna aplikasi Besign, terutama terkait area blankspot di beberapa wilayah Kecamatan yang jauh dari ibu kota Kabupaten dan belum terjangkau jaringan internet secara merata.

Menanggapi hal ini, Imam Resti Muhtahar menyatakan bahwa masukan tersebut sangat berarti dan akan menjadi prioritas utama mereka. Imam mengakui bahwa masalah ini belum terpikirkan sebelumnya dan berjanji akan mengembangkan solusi agar produk mereka dapat digunakan secara optimal dan aman.

Dengan ini kami sampaikan bahwa saat ini terdapat gangguan pada esign-BSSN yang mengakibatkan terganggunya sistem layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) BSSN/BSrE pada aplikasi Nadine dan aplikasi yang terintegrasi dengan sistem TTE BSrE-BSSN.

Pada hari Selasa (22/09/2020) telah dilakukakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Diskominfo SP dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Kegiatan penandatangan PKS dilaksanakan secara daring melalui aplikasi SIMANTAPS (Sistem Informasi Monitoring Layanan Sertifikat Elektronik). Pihak yang menandatangani PKS ini adalah Kentis Ratnawati selaku Kepala Diskominfo SP dan Rinaldy sebagai Kepala BSrE Badan Siber dan Sandi Negara. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini selama empat tahun mulai dari tahun 2020 hingga 2024 mendatang.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan runtutan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam penerapan sertifikat elektronik. Sebelumnya Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan beberapa tahap mulai dari sosialiasi, konsultasi, proses assessment dan PKS ini merupakan tahap finalisasi sebelum penerapan sertifikat digital di aplikasi KGB online.

Dengan Perjanjian Kerja Sama ini Pemerintah Kota Surakarta dapat memanfaatkan produk dari BSrE yaitu Sertifikat Elektronik. Manfaat yang diperoleh dari sertifikat elektronik ini ada empat yaitu Confidentiality, Non-Repudiation, Integrity, dan Authenticity. Diharapkan dengan adanya PKS ini pemanfaatan sertifikat elektronik di Kota Surakarta dapat berjalan dengan aman. Itu sesuai dengan salah satu manfaat sertifikat elektronik yaitu Non-Repudiation atau memastikan bahwa pihak yang mengirimkan/membuat infromasi elektronik tidak dapat menyangkal karena dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data.

jpnn.com, JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN RI) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) melaunching aplikasi BeSign, sebagai inovasi terbaru dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan BSrE untuk membuat dokumen sah secara elektronik.

3a8082e126