Kuliah umum Sri Mulyani Indrawati,
Cukup memberikan inspirasi untuk terus maju membangun Negara kita..
Lets do it guys..!!
Regards
Cordova
Selasa, 18 Mei 2010, Jakarta mendengar speech yang begitu kuat dan
mengagetkan dari Sri Mulyani Indrawati, menteri keuangan yang akan
segera mengakhiri jabatannya untuk bekerja di World Bank. Banyak
pertanyaan mengapa Sri Mulyani memilih pergi? Apa ada desakan? Apa dia
sudah lelah? Di speech ini sedikit banyak alasan itu terungkap.
Terima kasih banyak kepada teman saya Ririn Radiawati, jurnalis Media
Indonesia, yang mau meluangkan waktu menulis lengkap speech Sri
Mulyani malam itu.
Simak.
____________________________________________________________________________
Pro Pak Ade: Transkrip Menkeu di Ritz
;;
Saya rasanya lebih berat berdiri disini daripada waktu dipanggil
pansus Century. Dan saya bisa merasakan itu karena sometimes dari
moral dan etikanya jelas berbeda. Dan itu yang membuat saya jarang
sekali merasa grogi sekarang menjadi grogi. Saya diajari pak Marsilam
untuk memanggil orang tanpa mas atau bapak, karena diangap itu adalah
ekspresi egalitarian. Saya susah manggil 'Marsilam', selalu pakai
'pak', dan dia marah. Tapi untuk Rocky saya malam ini saya panggil
Rocky (Rocky Gerung dari P2D) yang baik. Terimakasih atas...... (tepuk
tangan)
;;
Tapi saya jelas nggak berani manggil Rahmat Toleng dengan Rahmat
Tolengtor, kasus. Terimakasih atas introduksi yang sangat generous.
Saya sebetulnya agak keberatan diundang malam hari ini untuk dua hal.
Pertama karena judulnya adalah memberi kuliah. Dan biasanya kalau
memberi kuliah saya harus, paling tidak membaca textbook yang harus
saya baca dulu dan kemudian berpikir keras bagaimana menjelaskan.
Dan malam ini tidak ada kuliah di gedung atau di hotel yang begitu
bagus tu biasanya kuliah kelas internasional atau spesial biasanya.
Hanya untuk eksekutif yang bayar SPP nya mahal. Dan pasti neolib itu
(disambut tertawa). Oleh karena itu saya revisi mungkin namanya lebih
adalah ekspresi saya untuk berbicara tentang kebijakan publik dan
etika publik.
Yang kedua, meskipun tadi mas Rocky menyampaikan, eh salah lagi. Kalau
tadi disebutkan mengenai ada dua laki-laki, hati kecil saya tetap saya
akan mengatakan sampai hari ini saya adalah pembantu laki-laki itu
(tepuk tangan). Dan malam ini saya akan sekaligus menceritakan tentang
konsep etika yang saya pahami pada saat saya masih pembantu, secara
etika saya tidak boleh untuk mengatakan hal yang buruk kepada siapapun
yang saya bantu. Jadi saya mohon maaf kalau agak berbeda dan
aspirasinya tidak sesuai dengan amanat pada hari ini.
Tapi saya diminta untuk bicara tentang kebijakan publik dan etika
publik. Dan itu adalah suatu topik yang barangkali merupakan suatu
pergulatan harian saya, semenjak hari pertama saya bersedia untuk
menerima jabatan sebagai menteri di kabinet di Republik Indonesia itu.
Suatu penerimaan jabatan yang saya lakukan dengan penuh kesadaran,
dengan segala upaya saya untuk memahami apa itu konsep jabatan publik.
Pejabat negara yang pada dalam dirinya, setiap hari adalah melakukan
tindakan, membuat pernyataan, membuat keputusan, yang semuanya adalah
dimensinya untuk kepentingan publik.
Disitu letak pertama dan sangat sulit bagi orang seperti saya karena
saya tidak belajar, seperti anda semua, termasuk siapa tadi yang
menjadi MC, tentang filosofi. Namun saya dididik oleh keluarga untuk
memahami etika di dalam pemahaman seperti yang saya ketahui. Bahwa
sebagai pejabat publik, hari pertama saya harus mampu untuk membuat
garis antara apa yang disebut sebagai kepentingan publik dengan
kepentingan pribadi saya dan keluarga, atau kelompok.
Dan sebetulnya tidak harus menjadi muridnya Rocky Gerung di filsafat
UI untuk pintar mengenai itu. Karena kita belajar selama 30 tahun
dibawah rezim presiden Soeharto. Dimana begitu acak hubungan, dan acak-
acakan hubungan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Dan
itu merupakan modal awal saya untuk memahami konsekuensi menjadi
pejabat publik yang setiap hari harus membuat kebijakan publik dengan
domain saya sebagai makhluk, yang juga punya privacy atau kepentingan
pribadi.
Di dalam ranah itulah kemudian dari hari pertama dan sampai lebih dari
5 tahun saya bekerja untuk pemerintahan ini. Topik mengenai apa itu
kebijakan publik dan bagaimana kita harus, dari mulai berpikir,
merasakan, bersikap, dan membuat keputusan menjadi sangat penting.
Tentu saya tidak perlu harus mengulangi, karena itu menyangkut, yang
disebut, tujuan konstitusi, yaitu kepentingan masyarakat banyak. Yaitu
mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.
Jadi kebijakan pubik dibuat tujuannya adalah untuk melayani
masyarakat, Kebijakan publik dibuat melalui dan oleh kekuasaan. Karena
dia dibuat oleh institusi publik yang eksis karena dia merupakan
produk dari suatu proses politik dan dia memiliki kekuasaan untuk
mengeluarkannya. Disitulah letak bersinggungan, apa yang disebut
sebagai ingridient utama dari kebijakan publik, yaitu unsur kekuasaan.
Dan kekuasaan itu sangat mudah menggelincirkan kita.
Kekuasaan selalu cenderung untuk corrupt. Tanpa adanya pengendalian
dan sistim pengawasan, saya yakin kekuasaan itu pasti corrupt. Itu
sudah dikenal oleh kita semua. Namun pada saat anda berdiri sebagai
pejabat publik, memiliki kekuasan dan kekuasan itu sudah dipastikan
akan membuat kita corrupt, maka pertanyaan 'kalau saya mau menjadi
pejabat publik dan tidak ingin corrupt, apa yang harus saya lakukan?'
Oleh karena itu, di dalam proses-proses yang dilalui atau saya lalui,
jadi ini lebih saya cerita daripada kuliah. Dari hari pertama, karena
begitu khawatirnya, tapi juga pada saat yang sama punya perasaan
anxiety untuk menjalankan kekuasaan, namun saya tidak ingin
tergelincir kepada korupsi, maka pada hari pertama anda masuk kantor,
anda bertanya dulu kepada sistem pengawas internal anda dan staff
anda. Apalagi waktu itu jabatan dari Bappenas menjadi Menteri
Keuangan. Dan saya sadar sesadar sadarnya bahwa kewenangan dan
kekuasaan Kementrian Keuangan atau Menteri Keuangan sungguh sangat
besar. Bahkan pada saat saya tidak berpikir corrupt pun orang sudah
berpikir ngeres mengenai hal itu.
Bayangkan, seseorang harus mengelola suatu resources yang omsetnya
tiap tahun sekitar, mulai dari saya mulai dari 400 triliun sampai
sekarang diatas 1000 triliun, itu omset. Total asetnya mendekati 3000
triliun lebih.(batuk2) Saya lihat (ehem!) banyak sekali (ehem lagi)
kalau bicara uang terus langsung.... (ada air putih langsung datang
diiringi ketawa hadirin).
Saya sudah melihat banyak sekali apa yang disebut tata kelola atau
governance. pada saat seseorang memegang suatu kewenangan dimana
melibatkan uang yang begitu banyak. Tidak mudah mencari orang yang
tidak tergiur, apalagi terpeleset, sehingga tergoda bahwa apa yang dia
kelola menjadi seoalh-olah menjadi barang atau aset miliknya sendiri.
Dan disitulah hal-hal yang sangat nyata mengenai bagaimana kita harus
membuat garis pembatas yang sangat disiplin. Disiplin pada diri kita
sendiri dan dalam, bahkan, pikiran kita dan perasaan kita untuk
menjalankan tugas itu secara dingin, rasional, dengan penuh
perhitungan dan tidak membolehkan perasaan ataupun godaan apapun
untuk, bahkan berpikir untuk meng-abusenya.
Barangkali itu istilah yang disebut teknokratis. Tapi saya sih
menganggap bahwa juga orang yang katanya berasal dari akademik dan
disebut tekhnokrat tapi ternyata 'bau'nya tidak seperti itu.
Tingkahnya apalagi lebih-lebih. Jadi saya biasanya tidak
mengklasifikasikan berdasarkan label. Tapi berdasarkan genuine product
nya dia hasilnya apa, tingkah laku yang esensial.
Nah, di dalam hari-hari dimana kita harus membicarakan kebijakan
publik, dan tadi disebutkan bahwa kewenangan begitu besar, menyangkut
sebuah atau nilai resources yang begitu besar. Kita mencoba untuk
menegakkan rambu-rambu, internal maupun eksternal.
Mungkin contoh untuk internal hari pertama saya bertanya kepada
Inspektorat Jenderal saya. "Tolong beri saya list apa yang boleh dan
tidak boleh dari seorang menteri." Biasanya mereka bingung, tidak
perndah ada menteri yang tanya begitu ke saya bu. Saya menetri boleh
semuanya termasuk mecat saya.
Kalau seorang menteri kemudian menanyakan apa yang boleh dan nggak
boleh, buat mereka menjadi suatu pertanyaan yang sangat janggal. Untuk
kultur birokrat, itu sangat sulit dipahami. Di dalam konteks yang
lebih besar dan alasan yang lebih besar adalah dengan rambu-rambu.
Kita membuat standart operating procedure, tata cara, tata kelola
untuk membuat bagaimana kebijakan dibuat. Bahkan menciptakan sistem
check and balance.
Karena kebijakan publik dengan menggunakan elemen kekuasaan, dia
sangat mudah untuk memunculkan konflik kepentingan. Saya bisa cerita
berhari-hari kepada anda. Banyak contoh dimana produk-produk kebijakan
sangat memungkinkan seorang, pada jabatan Menteri Keuangan, mudah
tergoda. Dari korupsi kecil hingga korupsi yang besar. Dari korupsi
yang sifatnya hilir dan ritel sampai korupsi yang sifatnya upstream
dan hulu.
Dan bahkan dengan kewenangan dan kemampuannya dia pun bisa
menyembunyikan itu. Karena dengan kewenangan yang besar, dia juga
sebetulnya bisa membeli sistem. Dia bisa menciptakan network. Dia bisa
menciptakan pengaruh. Dan pengaruh itu bisa menguntungkan bagi dirinya
sendiri atau kelompoknya. Godaan itulah yang sebetulnya kita selalu
ingin bendung. Karena begitu anda tergelincir pada satu hal, maka
tidak akan pernah berhenti.
Namun, meskipun kita mencoba untuk menegakkan aturan, membuat rambu-
rambu, dengan menegakkan pengawasan internal dan eksternal, sering
bahwa pengawasan itu pun masih bisa dilewati. Disinilah kemudian
muncul, apa yang disebut unsur etika. Karena etika menempel dalam diri
kita sendiri. Di dalam cara kita melihat apakah sesuatu itu pantas
atau tidak pantas, apakah sesuatu itu menghianati atau tidak
menghianati kepentingan publik yang harus kita layani. Apakah kita
punya keyakinan bahwa kita tidak sedang menghianati kebenaran. Etika
itu ada di dalam diri kita.
Dan kemudian kalau kita bicara tentang total, atau di dalam bahasa
ekonomi yang keren namanya agregat, setiap kepala kita dijumlahkan
menjadi etika yang jumlahnya agregat atau publik, pertanyaannya adalah
apakah di dalam domain publik ini setiap etika pribadi kita bisa
dijumlahkan dan menghasilkan barang publik yang kita inginkan, yaitu
suatu rambu-rambu norma yang mengatur dan memberikan guidance kepada
kita.
Saya termasuk yang sungguh sangat merasakan penderitaan selama menjadi
menteri. Karena itu tidak terjadi. Waktu saya menjadi menteri, sering
saya harus berdiri atau duduk berjam-jam di DPR. Disitu anggota DPR
bertanya banyak hal. Kadang-kadang bernada pura-pura sungguh-sungguh.
Merek emngkritik begitu keras. Tapi kemudian mereka dengan tenangnya
mengatakan 'Ini adalah panggung politik bu.'
Waktu saya dulu masuk menteri keuangan pertama saya masih punya dua
Dirjen yang sangat terkenal, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai saya.
Mereka sangat powerfull. Karena pengaruhnya, dan respectability karena
saya tidak tahu karena kepada angota dewan sangat luar biasa. Dan
waktu saya ditanya, mulainya dari...? Segala macem. Setiap keputusan,
statemen saya dan yang lain-lain selalu ditanya dengan sangat keras.
Saya tadinya cukup naif mengatakan, "Oh ini ongkos demokrasi yang
harus dibayar." Dan saya legowo saja dengan tenang menulis pertanyaan-
pertanya an mereka.
Waktu sudah ditulis mereka keluar ruangan, nggak pernah peduli mau
dijawab atau tidak. Kemudian saya dinasehati oleh Dirjen saya itu,
"Ibu tidak usah dimasukkan ke hati bu. Hal seperti itu hanya satu
episod drama saja. " Tapi kemudian itu menimbulkan satu pergolakan
batin orang seperti saya. Karena saya kemudian bertanya. Tadi
dikaitkan dengan etika publik, kalau orang bisa secara terus menerus
berpura-pura, dan media memuat, dan tidak ada satu kelompokpun
mengatakan bahwa itu kepura-puraan maka kita bertanya, apalagi? siapa
lagi yang akan menjadi guidance? yang mengingatkan kita dengan, apa
yang disebut, norma kepantasan. Dan itu sungguh berat. Karena saya
terus mengatakan kalau saya menjadi pejabat publik, ongkos untuk
menjadi pejabat publik, pertama, kalau saya tidak corrupt, jelas saya
legowo nggak ada masalah. Tapi yang kedua saya menjadi khawatir saya
akan split personality.
Waktu di dewan saya menjadi personality yang lain, nanti di kantor
saya akan menjadi lain lagi, waktu di rumah saya lain lagi. Untung
suami dan anak-anak saya tidak pernah bingung yang mana saya waktu
itu. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk seorang seperti saya
untuk harus berubah-ubah. Kalau pagi lain nilainya dengan sore, dan
sore lain dengan malam. Malam lain lagi dengan tengah malam. Kan itu
sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. Itu ongkos yang paling mahal
bagi seorang pejabat publik yang harus menjalankan dan ingin
menjalankan secara konsisten.
Nah, oleh karena itu, didalam konteks inilah kita kan bicara mengenai
kebijakan publik, etika publik yang seharusnya menjadi landasan,
arahan bagi bagaimana kita memproduksi suatu tindakan, keputusan, yang
itu adalah untuk urusan rakyat. Yaitu kesejahteraan rakyat, mengurangi
penderitaan mereka, menaikkan suasana atau situasi yang baik di
masyarakat, namun di sisi lain kita harus berhadapan dengan konteks
kekuasaan dan struktur politik. Dimana buat mereka norma dan etika itu
nampaknya bisa tidak hanya double standrart, triple standart.
Dan bahkan kalau kita bicara tentang istilah dan konsep mengenai
konflik kepentingan, saya betul-betul terpana. Waktu saya menjadi
executive director di IMF, pertama kali saya mengenal apa yang disebut
birokrat dari negara maju. HAri pertama saya diminta untuk melihat dan
tandatangan mengenai etika sebagai seorang executive director, do dan
don'ts. Disitu juga disebutkan mengenai konsep konflik kepentingan.
Bagaimana suatu institusi yang memprodusir suatu policy publik, untuk
level internasional, mengharuskan setiap elemen, orang yang terlibat
di dalam proses politik atau proses kebijakan itu harus menanggalkan
konflik kepentingannya. Dan kalau kita ragu kita boleh tanya, apakah
kalau saya melakukan ini atau menjabat yang ini apakah masuk dalam
domain konflik kepentingan. Dan mereka memberikan counsel untuk kita
untuk bisa membuat keputusan yang baik.
Sehingga bekerja di institusi seperti itu menurut saya mudah. Dan
kalau sampai anda tergelincir ya kebangetan aja anda. Namun waktu
kembali ke Indonesia dan saya dengan pemahaman pengenai konsep konflik
kepentingan, saya sering menghadiri suatu rapat membuat suatu
kebijakan, dimana kebijakan itu akan berimplikasi kepada anggaran,
entah belanja, entah insentif, dan pihak yang ikut duduk dalam proses
kebijakan itu adalah pihak yang akan mendapatkan keuntungan itu. Dan
tidak ada rasa risih. Hanya untuk menunjukkan yang penting
pemerintahan efektif, jalan. Kuenya dibagi ke siapa itu adalah urusan
sekunder.
Anda bisa melihat bahwa kalau pejabat itu adalah background nya
pengusaha, meskipun yang bersangkutan mengatakan telah meninggalkan
seluruh bisnisnya, tapi semua orang tahu bahwa adiknya, kakaknya,
anaknya, dan teteh, mamah, aa' semuanya masih run. Dan dengan
tenangnya, berbagai kebijakan, bahkan yang membuat saya terpana, kalau
dalam hal ini apa disebutnya? kalau dalam bahasa inggris apa
disebutnya?i drop my job atau apa..bengong itu.
Kita bingung bahwa ada suatu keputusan dibuat, dan saya banyak catatan
pribadi saya di buku saya. Ada keputusan ini, tiba-tiba besok lagi
keputusan itu ternyata yang menimport adalah perusahaannya dia.
Nah ini merupakan sesuatu hal yang barangkali tanpa harus
mendramatisir yang dikatakan oleh Rocky tadi seolah-olah menjadi the
most reason phenomena. Kita semua tahu, itulah penyakit yang terjadi
di jaman orde baru. Hanya dulu dibuatnya secara tertutup, tapi
sekarang dengan kecanggihan, karena kemampuan dari kekuasaan, dia
mengkooptasi decision making process juga. Kelihatannya demokrasi,
kelihatannya melalui proses check and balance, tapi di dalam dirinya,
unsur mengenai konflik kepentingan dan tanpa etika begitu kental.
Etika itu barang yang jarang disebut pak.
Ada suatu saat saya membuat rapat dan rapat ini jelas berhubungan
dengan beberapa perusahaan. Kebetulan ada beberapa dari yang kita
undang, dia adalah komisaris dari beberapa perusahaan itu. Kami biasa,
dan saya mengatakan dengan tenang, bagi yang punya aviliasi dengan apa
yang kita diskusikan silahkan keluar dari ruangan. Memang itu adalah
tradisi yang coba kita lakukan di kementrian keuangan. Kebetulan
mereka adlaah teman-teman saya. Jadi teman-teman saya itu dengan
bitter mengatakan, "Mba ani jangan sadis-sadis amat lah kayak gitu.
Kalaupun kita disuruh keluar juga diem-diem aja. Nggak usah caranya
kayak gitu."
Saya ingin menceritakan cerita seperti ini kepada anda bagaimana
ternyata konsep mengenai etika dan konflik kepentingan itu, bisa
dikatakan sangat langka di republik ini. Dan kalau kita berusaha untuk
menjalankan dan menegakkan, kita dianggap menjadi barang yang aneh.
Jadi tadi kalau MC nya menjelaskan bahwa saya ingin menjelaskan bahwa
di luar gua itu ada sinar dan dunia yang begitu bagus, di dalam saya
dianggap seperti orang yang cerita yang nggak nggak aja. Belum kalau
di dalam konteks politik besar, kemudian, wah ini konsep barat pasti
'Lihat saja Sri Mulyani, neolib.'
Jadi saya mungkin akan mengatakan bagaimana ke depan di dalam proses
politik. Tentu adalah suatu keresahan buat kita. Karena episod yang
terjadi beberapa kali adalah bahwa di dalam ruangan publik, rakyat
atau masyarakat yang harusnya menjadi the ultimate shareholder dari
kekuasaan. Dia memilih, kepada siapapun CEO di republik ini dan dia
juga memilih dari orang-orang yang diminta untuk menjadi pengawas atau
check terhadap CEO nya.
Dan proses ini ternyata juga tidak murah dan mudah. Sudah banyak orang
yang mengatakan untuk menjadi seorang jabatan eksekutif dari level
kabupaten, kota, propinsi, membutuhkan biaya yang luar biasa, apalagi
presiden pastinya. Dan biayanya sungguh sangat tidak bisa dibayangkan
untuk suatu beban seseorang. Saya menteri keuangan saya biasa
mengurusi ratusan triliun bahkan ribuan, tapi saya tidak kaget dengan
angka. Tapi saya akan kaget kalau itu menjadi beban personal.
Seseorang akan menjadi kandidat mengeluarkan biaya sebesar itu.
Kalkulasi mengenai return of investment saja tidak masuk. Bagaimana
anda mengatakan dan waktu saya mengatakan sya lihat struktur gaji
pejabat negara sungguh sangat tidak rasional. Dan kita pura-pura tidak
boleh menaikkan karena kalau menaikkan kita dianggap mau
mensejahterakan diri sebelum mensejahterakan rakyat. Sehingga
muncullah anomali yang sangat tidak bisa dijelaskan oleh logika akal
sehat, bahkan Rocky bilangnya ada akal miring. Saya mencoba sebagai
pejabat negara untuk mengembalikan akal sehat dengan mengatakan
strukturnya harus dibenahi lagi. Namun toh tetap tidak bisa
menjelaskan suatu proses politik yang begitu sangat mahalnya.
Sehingga memunculkan suatu kebutuhan untuk berkolaborasi dengan sumber
finansialnya. Dan disitulah kontrak terjadi. Di tingkat daerah, tidak
mungkin itu dilakukan dengan membayar melalui gajinya. Bahkan melalui
APBD nya pun tidak mungkin karena size dari APBN nya kadang-kadang
tidak sebesar atau mungkin juga lebih sulit. Sehingga yang bisa adalah
melalui policy. Policy yang bisa dijual belikan. Dan itu adalah adalah
bentuk hasil dari suatu kolaborasi.
pertanyaan untuk kita semua, bagaimana kita menyikapi hal ini didalam
konteks bahwa produk dari kebijakan publik, melalui sebuah proses
politik yang begitu mahal sudah pasti akan distated dengan struktur
yang membentuk awalnya. KArena kebijakan publik adalah hilirnya, hasil
akhir. Hulunya yang memegang kekuasaan, lebih hulu lagi adalah
prosesnya untuk mendapatkan kekuasaan itu demikian mahal.
Dan itu akan menjadi pertanyaan yang concern untuk sebuah sistem
demokrasi. Maka pada saat kita dipilih atau diminta untuk menjadi
pembantu atau menjadibagian dari pemerintah, Tentu kita tidak punya
ilusi bahwa ruangan politik itu vakum atau hampa dari kepentingan.
politik dimana saja pasti tentang kepentingan. Dan kepentingan itu
kawin diantara beberapa kelompok untuk mendapatkan kekuasaan itu.
Pasti itu perkawinannya adalah pada siapa saja yang menjadi pemenang.
Kalau pada hari ini tadi disebutkan ada yang menanyakan atau
menyesalkan atau ada yang menangisi ada yang gelo (jawa:menyesal.
red), kenapa kok Sri Mulyani memutuskan untuk mundur dari Menteri
Keuangan. Tentu ini adalah suatu kalkulasi dimana saya menganggap
bahwa sumbangan saya, atau apapun yang saya putuskan sebagai pejabat
publik tidak lagi dikehendaki di dalam sistem politik. Dimana
perkawinan kepentingan itu begitu sangat dominan dan nyata. Banyak
yang mengatakan itu adalah kartel, saya lebih suka pakai kata kawin,
walaupun jenis kelaminnya sama. (ketawa dan tepuktangan)
Karena politik itu lebih banyak lakinya daripada perempuan makanya
saya katakan tadi. Hampir semua ketua partai politik laki kecuali
satu. Dan di dalam bahwa dimana sistem politik tidak menghendaki lagi
atau dalam hal ini tidak memungkinkan etika publik itu bisa
dimnculkan, maka untuk orang seperti saya akan menjadi sangat tidak
mungkin untuk eksis. Karena pada saat saya menerima tangungjawab untuk
menjadi pejabat publik, saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri,
saya tidak ingin menjadi orang yang akan menghianati dengan berbuat
corrupt. Saya tidak mengatakan itu gampang. Sangat painful. Sungguh
painful sekali. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya tidak pernah
mengucurkan atau meneteskan airmata untuk menegakkan prinsip itu.
Karena ironinya begitu besar. Sangat besar. Anda memegang kekuasaan
begitu besar. Anda bisa, anda mampu, anda bahkan boleh, bahkan
diharapkan untuk meng abuse nya oleh sekelompok yang sebetulnya
menginginkan itu terjadi agar nyaman dan anda tidak mau. (tepuk
tangan) Pada saat yang sama anda tidak selalu di apresiasi. P2D kan
baru muncul sesudah saya mundur (ketawa, disini dia terlihat
mengusapkan saputangan ke matanya).
Jadi ya terlambat tidak apa-apa, terbiasa. Saya masih bisa
menyelamatkan republik ini lah.
Jadi saya tidak tahu tadi, Rocky tidak ngasih tahu saya berapa menit
atau berapa jam. Soalnya diatas jam 9 argonya lain lagi nanti. Jadi
saya gimana harus menutupnya. Nanti kayaknya nyanyi aja balik terus
nanti.
Mungkin saya akan mengatakan bahwa pada bagian akhir kuliah saya ini
atau cerita saya ini saya ingin menyampaikan kepada semua kawan-kawan
disini. Saya bukan dari partai politik, saya bukan politisi, tapi
tidak berarti saya tidak tahu politik. Selama lebih dari 5 tahun saya
tahu persis bagaimana proses politik terjadi. Kita punya perasaan yang
bergumul atau bergelora atau resah. Keresahan itu memuncak pada saat
kita menghadapi realita jangan-jangan banyak orang yang ingin berbuat
baik merasa frustasi. Atau mungkin saya akan less dramatic. Banyak
orang-orang yang harus dipaksa untuk berkompromi dan sering kita
menghibur diri dengan mengatakan kompromi ini perlu untuk kepentingan
yang lebih besar. Sebetulnya cerita itu bukan cerita baru, karena saya
tahu betul pergumulan para teknokrat jaman Pak Harto, untuk memutuskan
stay atau out adalah pada dilema, apakah dengan stay saya bisa membuat
kebijakan publik yang lebih baik sehingga menyelamatkan suatu
kerusakan yang lebih besar. Atau anda out dan anda disitu akan punya
kans untuk berbuat atau tidak, paling tidak resiko getting associated
with menjadi less. Personal gain, public loss. If you are stay, dan
itu yang saya rasakan 5 tahun, you suddenly feel that everybody is
your enemy.
KArena no one yang sangat simpati dan tahu kita pun akan tidak terlalu
happy karena kita tetap berada di dalam sistem. Yang tidak sejalan
dengan ktia juga jengkel karena kita tidak bisa masuk kelompok yang
bisa diajak enak-enakan. Sehingga anda di dalam di sandwich di dua hal
itu. Dan itu bukan suatu pengalaman yang mudah. Sehingga kita harus
berkolaborasi untuk membuat space yang lebih enak, lebih banyak
sehingga kita bisa menemukan kesamaan.
Nah kalau kita ingin kembali kepada topiknya untuk menutup juga, saya
rasa forum-forum semacam ini atau saya mengatakan kelompok seperti
anda yang duduk pada malam hari ini adalah kelompok kelas menengah.
YAng sangat sadar membayar pajak. Membayarnya tentu tidak sukarela,
tidak seorang yang patriotik yang mengatakan dia membayar pajak
sukarela. Tapi meskipun tidak sukarela, anda sadar bahwa itu adalah
suatu kewajiban untuk menjaga republik ini tetap berdaulat. Dan orang
seperti anda yang tau membayar pajak adalah kewajiban dan sekaligus
hak untuk menagih kepada negara, mengembalikan dalam bentuk sistim
politik yang kita inginkan. Maka sebetulnya di tangan orang-orang
seperti anda lah republik ini harus dijaga. Sungguh berat, dan saya
ditanya atau berkali-kali di banyak forum untuk ditanya, kenapa ibu
pergi? Bagaimana reformasi, kan yang dikerjakan semua penting. Apakah
ibu tidak melihat Indonesia sebagai tempat untuk pengabdian yang lebih
penting dibandingkan bank dunia.
Seolah-olah sepertinya negara ini menjadi tanggungjawab Sri Mulyani.
Dan saya keberatan. Dan saya ingin sampaikan di forum ini karena anda
juga bertanggungjawab kalau bertama hal yang sama ke saya. Anda semua
bertanggungjawab sama seperti saya. Mencintai republik ini dengan
banyak sekali pengorbanan sampai saya harus menyampaikan kepada
jajaran pajak, jajaran bea cukai, jajaran perbendaharaan, "Jangan
pernah putus asa mencintai republik." Saya tahu, sungguh sulit
mengurusnya pada masa-masa transisi yang sangat pelik.
Kecintaan itu paling tidak akan terus memelihara suara hati kita. Dan
bahkan menjaga etika kita di dalam betindak dan berbuat serta membuat
keputusan. Dan saya ingin membagi kepada teman-teman disini, karena
terlalu banyak di media seolah-olah ditunjukkan yang terjadi dari
aparat di kementrian keuangan yang sudah direformasi masih terjadi
kasus seperti Gayus.
Saya ingin memberikan testimoni bahwa banyak sekali aparat yang betul-
betul genuinly adalah orang-orang yang dedicated. Mereka yang cinta
republik sama seperti anda. Mereka juga kritis, mereka punya nurani,
mereka punya harga diri. Dia bekerja pada masing-masing unit, mungkin
mereka tidak bersuara karena mereka adalah bagian dari birokrat yang
tidak boleh bersuara banyak tapi harus bekerja.
Sebagian kecil adalah kelompok rakus, dan dengan kekuasaan sangat
senang untuk meng abuse. Tapi saya katakan sebagian besar adalah orang-
orang baik dan terhormat. Saya ingin tolong dibantu, berilah ruang
untuk orang-orang ini untuk dikenali oleh anda juga dan oleh
masyarakat. Sehingga landscape negara ini tidak hanya didominasi oleh
cerita, oleh tokoh, apalagi dipublikasi dengan seolah-oalh
menggambarkan bahwa seluruh sistem ini adalah buruk dan runtuh. Selama
seminggu ini saya terus melakukan pertemuan dan sekaligus perpisahan
dengan jajaran di kementrian keuangan dan saya bisa memberikan, sekali
lagi, testimoni bahwa perasaan mereka untuk membuktikan bahwa reform
bisa jalan ada disana. Bantu mereka untuk tetap menjaga api itu. Dan
jangan kemudian anda disini bicara dengan saya, ya bisa diselamatkan
kalau sri mulyani tetap menjadi Menteri keuangan. Saya rasa tidak
juga.
Suasana yang kita rasakan pada minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan
yang lalu, seolah-olah persoalan negara ini disandera oleh satu orang,
sri mulyani. Sedemikian pandainya proses politik itu diramu sedemikian
sehingga seolah-olah persoalannya menjadi persoalan satu orang.
Seseorang yang pada sautu ketika dia harus membuat keputusan yang
sungguh tidak mudah, dengan berbagai pergumulan, kejengkelan,
kemarahan, kecapekan, kelelahan, namun dia harus tetap membuat
kebijakan publik. Dia berusaha, berusaha di setiap pertemuan, mencoba
untuk meneliti dirinya sendiri apakah dia punya kepentingan pribadi
atau kelompok, dan apakah dia diintervensi atau tidak, apakah dia
membuat keputusan karena ada tujuan yang lain. Berhari-hari, berjam-
jam dia bertanya, dia minta, dia mengundang orang dan orang-orang ini
yang tidak akan segan mengingatkan kepada saya. Meskipun mereka tahu
saya menteri, mereka lebih tua dari saya. Orang seperti pak Darmin,
siapa yang bisa bilang atau marahin pak marsilam?Wong semua orang
dimarahin duluan sama dia.
Mereka ada disana hanya untuk mengingatkan saya berbagai rambu-rambu,
berbagai pilihan dan pilihan sudah dibuat. Dan itu dilaporkan, dan itu
diaudit dan itu kemudian dirapatkan secara terbuka. Dan itu kemudian
dirapatkerjakan di DPR. Bagaimana mungkin itu kemudia 18 bulan
kemudian dia seolah-olah menjadi keputusan individu seorang Sri
Mulyani. Proses itu berjalan dan etika sunyi. Akal sehat tidak ada.
Dan itu memunculkan suatu perasaan apakah pejabat publik yang tugasnya
membuat kebijakan publik pada saat dia sudah mengikuti rambu-rambu,
dia masih bisa divictimize oleh sebuah proses politik. SAya hanya
mengatakan, kalau dulu pergantian rezim orde lama ke orde baru, semua
orang di stigma komunis, kalau ini khusus didisain pada era reformasi
seorang distigma dengan sri mulyani identik dengan century. Mungkin
kejadiannya di satu orang saja, tapi sebetulnya analogi dan kesamaan
mengenai suatu penghakiman telah terjadi.
Sebetulnya disitulah letak kita untuk mulai bertanya, apakah proses
politik yang didorong, yang dimotivate, yang ditunggangi oleh suatu
kepentingan membolehkan seseorang untuk dihakimi, bahkan tanpa
pengadilan. Divonis tanpa pengadilan. Itu barangkali adalah suatu
episod yang sebetulnya sudah berturut-turut kita memahami konsekuensi
sebagai pejabat publik yang tujuannya membuat kebijakan publik, dan
berpura-pura seolah-olah ada etika dan norma yang menjadi guidance
kita dibenturkan dengan realita-realita politik.
Dan untuk itu, saya hanya ingin mengatakan sebagai penutup, sebagian
dari anda mengatakan apakah Sri mulyani kalah, apakah sri mulyani
lari? Dan saya yakin banyak yang menyesalkan keputusan saya. Banyak
yang menganggap itu adalah suatu loss atau kehilangan. Diantara anda
semua yang ada disini, saya ingin mengatakan bahwa saya menang. Saya
berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya
karena tidak didikte oleh siapapun termasuk mereka yang menginginkan
saya tidak disini. (applause)
Saya merasa berhasil dan saya merasa menang karena definisi saya
adalah tiga. Selama saya tidak menghianati kebenaran, selama saya
tidak mengingkari nurani saya, dan selama saya masih bisa menjaga
martabat dan harga diri saya, maka disitu saya menang. Terimakasih
(standing applause)
(Rrn)
--
Anda menerima e Mail ini karena Anda terdaftar dsebagai Anggota dalam Google Groups "Online Business Surveyor". Bila Anda ingin melakukan posting silahkan kirim melalui e Mail ke
simta...@googlegroups.com
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Silahkan Kunjungi :
http://groups.google.com/group/simtani1604?hl=id