SIARAN PERS: WWF Apresiasi Gebrakan Menteri KP Dorong Perikanan Berkelanjutan
Margareth Meutia
Bapak dan Ibu insan pelaku industri perikanan Indonesia serta rekan-rekan terkait lainnya yang saya hormati,
Berikut kami kirimkan Siaran Pers WWF-Indonesia yang dirilis kemarin (31/10/2014), menanggapi positif “gebrakan” Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Ibu Susi Pudjiastuti yang segera memperoleh respon cepat dari sejumlah media:
Detik Finance: Gebrakan Menteri Susi Dapat 'Jempol' WWF
http://finance.detik.com/read/2014/10/31/225004/2736047/4/gebrakan-menteri-susi-dapat-jempol-wwf
Tempo.co : WWF-Indonesia Dukung Program Menteri Susi
National Geographic Indonesia (online) : Menteri KP Susi Pudjiastuti: Perikanan Harus Dengan Kaidah Lingkungan
Rakyat Merdeka (online) : WWF-Indonesia Apresiasi Gebrakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti
Aceh Post (online): Menteri Susi Pudjiastuti: Perikanan Harus Dengan Kaidah Lingkungan
JPNN.com: Baru beberapa Hari Jadi Menteri, Susi Sudah Dipuji
Sidomi News: Susi Pudjiastuti Dipuji WWF Meski Belum Seminggu Jadi Menteri
http://sidomi.com/336020/susi-pudjiastuti-dipuji-wwf-meski-belum-seminggu-jadi-menteri/
Fajar Online: WWF Indonesia Puji Susi Pudjiastuti
http://fajar.co.id/2014/10/31/wwf-indonesia-puji-susi-pudjiastuti.html
========================
SIARAN PERS
WWF-Indonesia Apresiasi Gebrakan Menteri KP Susi Pudjiastuti Mendorong Praktik Perikanan Berkelanjutan
Sumber : http://www.wwf.or.id/?36222/Gebrakan-Susi-Pudjiastuti-Dorong-Perikanan-Berkelanjutan
Jakarta – WWF-Indonesia memberikan apresiasi dan dukungan atas langkah-langkah yang telah dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam minggu pertama menjabat. Sebagai organisasi konservasi lingkungan dengan misi mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, WWF-Indonesia berpandangan bahwa kebijakan yang diambil Menteri Susi Pudjiastuti hingga saat ini selaras dengan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan.
“Prinsip perikanan berkelanjutan mengedepankan praktik perikanan yang ramah lingkungan, memperhatikan keberlanjutan stok ikan, dan menerapkan pengelolaan perikanan yang berbasis ekosistem,” kata Arnold Sitompul, Direktur Konservasi WWF-Indonesia.
Pemberantasan illegal fishing, moratorium ijin baru kapal penangkap ikan, pelarangan penebangan bakau dan penggunaan bahan kimia untuk tambak budidaya, serta pelarangan penangkapan dan perdagangan ikan bertelur merupakan unsur-unsur terkait perikanan berkelanjutan. Demikian juga dengan pengaturan eksploitasi sumber daya ikan untuk menjaga kelestarian stok ikan atau yang dikenal sebagai harvest control rule hingga rencana penghapusan subsidi BBM yang dialihkan ke kesejahteraan nelayan.
Namun, pada praktiknya masih sering ditemukan nelayan atau pengusaha perikanan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah perikanan berkelanjutan, seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, obat bius,penangkapan spesies yang dilindungi dan tidak dilakukannya pencatatan dan pelaporan hasil tangkapan. Praktik-praktik tersebut secara umum dikategorikan sebagai aktivitas Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing).
FAO dalam laporan tahun 2014 menyebutkan estimasi kasar jumlah ikan yang diperoleh dari IUU Fishing di tingkat global dapat mencapai hingga 11-26 juta ton setiap tahunnya yang nilainya diperkirakan sebesar 10-23 miliar dolar AS. Di Indonesia, kegiatan IUU Fishing berkontribusi signifikan pada terjadinyaoverfishing saat ini. Analisa dari data statistik perikanan tangkap Indonesia dan FAO, diperkirakan Indonesia mengalami kelebihan tangkap sebesar 430 ribu ton per tahun, angka tersebut didasarkan atas estimasi yang dibuat oleh FAO bahwa 30% dari hasil total tangkapan diperkirakan berasal dari kegiatanIUU Fishing.
Mengacu pada rencana Menteri Susi Pudjiastuti untuk meningkatkan nilai tangkapan hingga 5-6 triliun rupiah, WWF-Indonesia berpandangan pemberantasan IUU Fishing berpotensi meningkatkan pendapatan produksi perikanan Indonesia secara signifikan, namun belum cukup untuk mencapai target. “Indonesia perlu meningkatkan kualitas hasil tangkapan ikan, bukan meningkatkan jumlah tangkapan, karena saat ini tangkapan ikan sudah berlebih”, tambah Arnold. Menurutnya, peningkatan kualitas bisa dilakukan diantaranya melalui skema peningkatan pengolahan paska tangkap (post harvest processing) dan sertifikasi ekolabel yang mendukung kelestarian sumberdaya ikan. Melalui upaya peningkatan kualitas perikanan tangkap, jumlah kapal yang beroperasi dan biaya yang dikeluarkan dapat dikurangi, sehingga keuntungan bisnis menjadi lebih besar.
Langkah selanjutnya untuk mendorong produksi perikanan yang berkelanjutan adalah dengan meningkatkan akurasi dan transparansi pencatatan hasil tangkapan ikan. “Pencatatan yang akurat dan transparan akan membantu pemerintah dalam mendata keuntungan dari sektor perikanan dan mencegah penyelewengan, termasuk mengidentifikasi adanya tendensi pelaku usaha merekayasa laporan untuk menghindari pajak”, kata Abdullah Habibi, Manajer Perbaikan Perikanan Tangkap dan Budidaya WWF Indonesia .
WWF-Indonesia mendukung gagasan Menteri Susi Pudjiastuti untuk memasukkan business sense dalam kebijakan perikanan nasional, khususnya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) sumber daya. “Praktik perikanan berkelanjutan adalah kunci mewujudkan bisnis perikanan yang berkelanjutan pula.Business sense dalam kebijakan perikanan nasional harus dapat melihat praktik-praktik berkelanjutan sebagai bentuk investasi jangka panjang yang akan menjamin keberlanjutan bisnis itu sendiri”, kata Habibi.
WWF-Indonesia siap mendukung dan mengawal kebijakan perikanan berkelanjutan yang lebih efektif di masa mendatang, seperti yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara KKP dan WWF yang telah diperbaharui bulan Oktober 2014.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
· Abdullah Habibi, Manajer Perbaikan Perikanan Tangkap dan Budidaya , WWF-Indonesia
Email: AHa...@wwf.or.id
· Margareth Meutia, Seafood Savers Coordinator, WWF-Indonesia
Email: MMe...@wwf.or.id
Tentang WWF Indonesia
WWF-Indonesia adalah organisasi konservasi nasional yang mandiri dan merupakan bagian dari jaringan global WWF. Mulai bekerja di Indonesia pada tahun 1962 dengan penelitian Badak Jawa di Ujung Kulon, WWF-Indonesia saat ini bergiat di 27 wilayah kerja lapangan di 17 propinsi, mulai dari Aceh hingga Papua. Didukung oleh sekitar 500 staff, WWF bekerja bersama pemerintah, masyarakat lokal, swasta, LSM, masyarakat madani, dan publik luas. Sejak 2006 hingga 2013, WWF Indonesia didukung oleh sekitar 64.000 supporter di dalam negeri. Kunjungi wwf.or.id.
This e-mail message and any attached files are confidential and may contain privileged information. If you are not the addressee of this e-mail, you may not copy, disclose, distribute or otherwise use it, or any part of it, in any form whatsoever. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail or by telephoning +62-21-7829461 and then delete this e-mail.
Margareth Meutia
Dear Mz M. Meutia. Kami jga dari DPP GAPPINDO , setuju dgn gebrakan MKP yng baru , tpi perlu d ketahui bahwa perikanan yng berkelanjutan , sdh d canangkn MKP2 yng terdahulu , dgn ada nya Green economy , Blue economy . Masalah BBM ber subsidi jga harus ber hati2 penanganan nya karena menyangkut Nelayan2 kecil . Utk pengusaha2 besar , sdh sejak lama , membeli BBM utk kapal2 nya dgn harga ke Industrian -- harga nya kira2 10500 per liter, tpi sampe k pengusaha 12 ribu rupiah . Kelemahan dalam pelaksanaan peraturan2 Pemerintah , apa pun nama nya , adalah kelemahan kta dalam sistim pengawasan , pd hal peraturan2 kta itu , sdh bagus sekali . Sekali lgi sya atas nama DPP GAPPINDO , mengucapkan selamat atas gebrakan2 atau keterbukaan yng d canangkan oleh MKP baru , dn kta dukung sepenuh nya . Wass HerwindoPowered by Telkomsel BlackBerry®
From: Margareth Meutia <mme...@wwf.or.id>Date: Sat, 1 Nov 2014 00:42:59 +0000Cc: Wawan Ridwan<WRi...@wwf.or.id>; Irwan Gunawan<igun...@wwf.or.id>; Imam Musthofa<imus...@wwf.or.id>; Abdullah Habibi<AHa...@wwf.or.id>; Niki Nofari<nno...@wwf.or.id>Subject: SIARAN PERS: WWF Apresiasi Gebrakan Menteri KP Dorong Perikanan Berkelanjutan