http://nusantara.rmol.co/read/2012/07/08/70161/Lima-Kebohongan-Fauzi-Bowo-Dibongkar-#.T_ofw4E2urg.facebook
Lima Kebohongan Fauzi Bowo Dibongkar
RMOL. Ada lima kebohongan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Fauzi
Bowo. Pertama adalah klaim mengenai pendidikan gratis 12 tahun. Fakta
dan data di lapangan justru menunjukkan bahwa biaya pendidikan
khususnya sumbangan gedung, buku, dan lain-lain justru sangat
memberatkan masyarakat. Apalagi ketika tingkat kemiskinan di Jakarta
mencapai 12,7 persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Demikian disampaikan Sekjen Himpunan Pasca Sarjana UI Adjie Prayito
dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Minggu (8/7).
"Masyarakat umum, khususnya remaja dan mahasiswa, tidak boleh netral
atau golput. Kita harus bisa tentukan sikap dengak akal sehat.
Setidaknya kita sadar bahwa Fauzi Bowo tidak bisa diterkuskanlagi,"
beber Adjie
Kedua adalah kebohongan mengenai kesehatan gratis untuk penduduk
miskin. Fakta dan kesaksian masyarakat justru membuktikan bahwa
jangankan mendapatkan pengobatan gratis, masyarakat justru dibebani
dengan biaya siluman ketika harus mendapatkan Surat Keterangan Tanda
Miskin (SKTM).
"SKTM itu juga bukti Fauzi Bowo sangat tidak ahli. SKTM menciptakan
kesenjangan di masyarakat dan membunuh mental masyarakat miskin karena
mereka diberi incentive dengan mengaku miskin," tambah Adjie.
Kebohongan ketiga adalah pernyataan Fauzi Bowo bahwa Banjir Kanal
Timur (BKT) merupakan insiatif dan prestasi dari Pemda DKI. Padahal,
BKT merupakan inisiatif dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan
dikerjakan Pemerintah Pusat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan
oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Kebohongan keempat adalah pernyataan Fauzi Bowo bahwa masalah
kependudukan dan pendataan KTP yang sudah mulus.
"Buktinya E-KTP justru ditunda setelah Pilkada. Kalau memang komit mau
menyempurnakan kependudukan ya ujiannya di Pilkada ini. Sebaliknya DPT
malah amburadul, sehingga patut dicurigai," kata Adjie.
Kebohongan kelima adalah janji Fauzi Bowo bahwa MRT sudah selesai
tahun 2013. "Padahal tendernya saja baru mau mulai September tahun
ini. Sangat memalukan bahwa sudah gagal tapi malah mau terus
mendzolimi publik. Apalagi diskriminasi yang dilakukan Pemprov DKI
Jakarta terhadap kandidat gubernur lain selama Pilkada ini," demikian
Adjie. [arp]