Download Rpp Anti Korupsi Smp
Galina Schoultz
ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi.
Alhamdulillah pada saat mengikuti sertifikasi tidak ada kendala yang berarti, dokumen diklat pun bisa digunakan untuk mendukung sertifikasi. Maka dari itu, ayo kita memberantas virus korupsi dengan menjadi penyuluh antikorupsi
Penyuluh itu diibaratkan Narasumber, fasilitator atau trainer, sehingga apabila master belum sempat menyampaikan penyuluhan antikorupsi itu tidak masalah. Master sekalian menyampaikan materi diklat atau bimtek apapun namun menanamkan dan menyisipkan nilai-nilai antikorupsi maka sudah dapat dikatakan sedang melakukan penyuluhan antikorupsi. Maka dari itu ayo ikut sertifikasi penyuluh antikorupsi, demi Indonesia yang bebas dari korupsi!
Pengajar diibaratkan pelita harapan untuk generasi sekarang dan masa mendatang. Ayo sama-sama kita menjadi penyuluh antikorupsi untuk menyelamatkan generasi kini, dan mendatang agar tidak terus tergerus dalam penyakit korupsi
Semua insan KPK pada hakekatnya merupakan penyuluh antikorupsi karena membawa beban integritas lembaga kapanpun dan dimanapun berada, karena masyarakat tidak melihat dari direktorat mana, yang dilihat hanya insan KPK. Sertifikasi penyuluh antikorupsi meningkatkan level kompetensi dan profesionalitas kita di mata masyarakat. Yuk, ikut sertifikasi penyuluh antikorupsi
Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi atau didengar di radio, istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita - tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi dan pengertian antikorupsi. Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi.
Lembaga Transparency International yang setiap tahunnya merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, demi memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik.
Pendidikan Anti Korupsi (PAK) diperlukan sejak dini. Karena salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda tentang korupsi.
Corruption within the corporation has become an important issue in the academic and public debate. The negative consequences caused by companies that engage in corruption are enormous, such as market distortion and incentives, resource allocation inefficiencies, as well as the increased of poverty and social inequality. Companies have the opportunity through a corporate responsibility (CSR) to prevent the problem of corruption. As important as labor, human and environmental rights, corruption mitigation is an important aspect in promoting CSR. CSR can be profitable in sales revenue and market share by improving the perception of ethical corporate customers. However, with the involvement of corruption, it can reduce the confidence of investors and the public against the company which may result in reduced financial performance. The purpose of this study is to determine empirically the correlation of anti-corruption disclosure reported by the companies listed in the Sri Kehati Index and FTSEGoods Bursa Malaysia Index on their financial performance, both the short and long term. The results showed that only the whistle blowing policies were fully disclosed by all companies in the sample of this study. The results also show that the disclosure of anti-corruption has significant influence on the company's profitability only in the long term for companies registered in Sri Kehati Indonesia index. As for the sample of companies registered in Malaysia FTSEGoods Index, the results showed that the disclosure of anti-corruption affect the company's financial performance both in the short term and in the long term. This implies that investors were responding to the anti corruption issues disclosed by the companies and companies should keep the disclosure practice in the future.
Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pendidikan anti korupsi memiliki fungsi antara lain sebagai berikut: 1. Fungsi kognitif yakni menambah pengetahuan serta wawasan mengenai korupsi dan dampak massif yang ditimbulkan 2. Fungsi afektif yakni membentuk moral dan karakter anti korupsi peserta didik dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 3. Fungsi psikomotor yakni kesadaran moral untuk melawan berbagai bentuk praktek korupsi yang ada di lingkungan sekitar
Chaikin, D.A. (2001) Controlling corruption by heads of government and political elites. Dalam:Lamour, P.&Wolanin, N.ed. Corruption and anti-corruption. Canberra: Asia Pacific Press; Australian Institute of Criminology.
Reasoning various negative perceptions towards the direction of national education that has been considered not to characterize the national personality, especially about the output of education that tends not to reflect the values and principles of anti-corruption in work and daily, so that through formal education there should be an increase in terms of intensity. Simplistically, the formal education sector in Indonesia can play a role in meeting the need for corruption prevention. Preventive measures can indirectly pass through two approaches, first: targeting learners, and second: using the empowerment of learners to reduce the environment from permissive to corruption.
As for the problems in this paper is how the anti-corruption education policy in Higher Education and the extent of anti-corruption education policies in the prevention of corruption. With the aim to understand and analyze the role of anti-corruption education in growing the values and principles of anti-corruption from an early age.
Through this anti-corruption education will be a provision for students to act honestly in the work. Of course, in order not to commit acts of corruption when later occupied a strategic position in an institution or served an important position in this bureaucracy. The facts show that highly educated people are vulnerable to the temptations of corruption because they usually occupy strategic positions in an institution or hold important positions in the bureaucracy.
Pembekalan diawali pembukaan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kolonel Adm. Arif Purwo Handoko. Dalam sambutannya Arif menyampaikan bahwa CPNS Tahun 2019 merupakan aset Lemhannas RI, dengan pemberian materi anti korupsi ini diharapkan integritas dan moralitas CPNS Lemhannas RI Tahun 2019 tentang kejujuran dan anti korupsi akan semakin baik dan dapat membawa Lemhannas RI menjadi world class institution.
Dalam paparannya Handayani menjelaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Hal tersebut didasarkan pada 5 indikator kejahatan luar biasa. Indikator pertama adalah berpotensi dialkukan setiap orang, dimana korupsi dapat dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan dan muda maupun tua. Selanjutnya adalah korupsi dapat memakan korban siapa saja serta kerugiannya besar dan meluas dimana yang dirugikan adalah masyarakat dengan jumlah luas. Indikator terakhir adalah terorganisasi atau oleh organisasi yaitu korupsi tidak mungkin dilakukan seorang diri dan pasti dilakukan melalui perencanaan terstruktur.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rihel, S.Sos. mengungkapkan hal tersebut tentunya menjadi kebanggan bagi Kabupaten Kotim yang turut serta mendukung upaya KPK mewujudkan desa antikorupsi karena pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua elemen masyarakat dari berbagai tingkatan.
Sejak ditetapkan sebagai calon desa antikorupsi perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Bagendang Hilir telah melakukan upaya pembenahan dan pemenuhan indikator desa antikorupsi dengan didampingi tim KPK RI dan tim dari perwakilan perangkat daerah.
Gubernur Zainal menyoroti hubungan erat antara pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi, dan pembangunan. Ia menekankan pentingnya memperbaiki sistem pengendalian dan pencegahan secara terus-menerus guna mencegah potensi penyimpangan dan praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Zainal mengungkapkan berbagai upaya pencegahan korupsi yang telah dijalankan oleh Pemprov Kaltara. Ini termasuk Mou integritas untuk pemberantasan korupsi. Lalu, penandatangan komitmen pengendalian gratifikasi pemerintah daerah se-Provinsi Kaltara, pelaksanaan survei penilaian integritas terhadap pelayanan publik yang di supervisi oleh KPK secara independen, dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemprov Kaltara dengan Kajati dan Kapolda dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.
Implementasi pencegahan korupsi terintegrasi ini, bahkan telah melalui tahap identifikasi titik rawan korupsi, penandatanganan komitmen, penetapan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi dan monitoring evaluasi capaian aksi melalu portal (jaga.id) KPK secara berkala.
Kompetensi penyuluh antikorupsi ini diharapkan dapat memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat tentang budaya antikorupsi, sehingga masyarakat semakin bertambah wawasannya dan dapat mengawasi jalannya program pemerintahan dengan lebih baik, efektif, bebas dari perilaku korupsi.
Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023, Dr. H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.H., yang kini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, memberikan pesan penting kepada generasi penerus untuk tidak terjerumus dalam perangkap korupsi. Beliau yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia pada tahun 2010-2011 mengajak agar meningkatkan ketakwaan dan memahami pesan-pesan agama sebagai langkah pencegahan korupsi.
df19127ead