Kanda Jo Buyuang sarato Sanak sa Palanta
Beberapa informasi yang disampaikan Kanda Jo Buyuang mengenai PRRI sangat menarik, termasuk apa yang beliau sebut sebagai “manuver2 politik partai Masyumi di Dewan Konstituante dan usaha2 mempengaruhi tokoh2 dewan Banteng di Sumteng”. Pertama beliau relatif lebih dewasa dan mengenal situasi dibandingkan dengan saya yang waktu itu baru kelas 1 SMP. Kedua sebagai diplomat karir yang sukses beliau mempunyai akses yang luas terhadap berbagai sumber. Walaupun hanya mengenal beliau di dunia maya (sejak tahun 2002 di RN) saya tahu beliau berwawasan luas serta sangat memahami agama Islam. Jadi hampir mustahil beliau melakukan disinformasi dengan sengaja.
Akan tetapi, dengan segala hormat saya kepada beliau, baru sekali ini saya mendengar adanya hubungan---maaf---yang agak aneh, antara manuver2 politik partai Masyumi di Dewan Konstituante dengan usaha2 mempengaruhi tokoh2 dewan Banteng di Sumteng (untuk melaksanakan pemberontakan PRRI).
Perdebatan mengenai dasar negara di Dewan Konstituante adalah kitab yang terbuka, demikian pula peristiwa PRRI juga merupakan kitab yang terbuka, yang sudah banyak dibahas dan didiskusikan, termasuk di Palanta RN.
Seperti diketahui, salah satu alasan Bung Karno membubarkan Masyumi dan PSI adalah karena keterlibatan kedua tokoh partai tersebut dalam ‘pemberontakan’ PRRI. Masyumi antara lain dengan keterlibatan Pak Natsir dan Syafrudin Prawiranegara, dan PSI Prof Soemitro Djojohadikusomo (ayahanda Prabowo Subianto. Kita tahu kedua partai tersebut berseberangan dalam pendapat mengenai dasar Negara di Sidang Konstituante. Kita juga tahu ‘pemberontakan’ PRRI bukan ‘pemberontakan’ dengan ‘alasan’ agama semacama DI/TII di Aceh, Jawa Barat/Tengah dan Sulawesi Selatan.
Bicara jujur, saya termasuk yang lebih suka kalau peristiwa PRRI tidak terjadi, yang secara tidak langsung menyebabkan saya kehilangan satu-satunya saudara kandung (kakak perempuan saya). Saya juga lebih bahagia kalau Pak Natsir---tokoh yang sangat saya kagumi---yang ketika itu menjadi ketua umum Masyumi, tidak terlibat PRRI. Tetap sejarah kan tidak mengenal ‘kalau’.
Dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagai seorang manusia, yang membuat beliau bisa saja kilaf dan keliru mengambil keputusan politik, IMHO, beliau adalah salah seorang dari sedikit negarawan besar yang pernah dilahirkan bangsa ini di samping Soekarno, Hatta dan Syahrir.
Sebagai pejabat negara, beliau dikenal sangat lurus dan bersahaja. Sebagai seorang menteri di zaman revolusi beliau tidak malu mengenakan jas yang bertambal [*]. Sebagai politikus Islam, beliau sangat teguh dalam prinsip. Di parlemen Masyumi berkoalisi dengan PSI karena kesamaan visi mengenai demokrasi dan keadilan sosial. Pak Natsir dan tokoh-tokoh teras Masyumi lainnya seperti Prawoto Mangunkusomo, Kasman Singodimedjo, dan Syafrudin Prawiranegara. tidak pernah terlibat dalam ‘koalisi transaksional’; menggadaikan prinsip demi kepentingan politik sesaat, hatta setelah Masyumi dibubarkan. Beliau-beliau tersebut lebih suka dipenjarakan ketimbang menghambakan diri di depan penguasa: Bung Karno yang ketika itu semakin otoriter.
Tokoh-tokoh Masyumi dan PSI tidak tertarik duduk dalam kabinet ‘kaki empat’ (Nasakom) bersama musuh ideologis mereka PKI, yang ditawarkan Bung Karno, yang menyebabkan beliau-beliau tersebut semakin dibenci oleh Bung Karno, yang kemudian memenjarkan beliau-beliau tersebut tanpa alasan yang jelas. Mereka juga pernah membuktikan bahwa tanpa PNI dan PKI, bisa mengurus negara dengan baik di kabinet Burhanudin Harahap (Masyumi) bentukan Bung Hatta yang menjabat sebagai Presiden ketika Bung Karno---kalau tidak salah--- sedang menunaikan ibadah haji (CMIIW).
Dengan segala kedaifan saya, tidak terbayangkan oleh saya maneuver- maneuver politik (yang terkesan tidak etis) macam apa yang dilakukan Pak Natsir cs di Dewan Konstituante, selain menggalang kekuatan partai-partai Islam (NU, PSII dan Perti) untuk menggoalkan syariat Islam sebagai dasar negara. Tetapi apakah itu salah atau bertentangan dengan etika demokrasi?
Kembali kepada Sumbar di masa PRRI, tentulah benar sekali apa yang dikemukakan Kanda Jo Buyuag tentang perlakuan keji sebagian anasir PRRI kepada masyarakat serta adanya ‘rakyat badarai nn indak tahu ujuang pangka situasi’ yang ‘jadi bulan2an dek tentara pusat disiang hari dan tantara pemberontak di malam hari’. Tetapi juga tidak sedikit rakyat di pedalaman yang dengan tulus mendukung PRRI, walaupun itu dapat membahayakan keselamatan mereka sendiri. Hal itu saya ketahui dari ayah saya almarhum yang ketika PRRI berada di sekitar Paninjauan [**]. Ayah yang masuk DPO (mati) karena sebelumnya menjabat Ketua Masyumi Padangpanjang, selalu terhindar dari patroli APRI karena diberitahu atau disembunyikan masyarakat baik yang kenal maupun yang tidak kenal kepada beliau. Termasuk di dalam perjalanan yang penuh marabahaya dari Paninjauan ke Tanjung Balit p.p. yang dilakukannya setelah mengetahu kakak saya yang sangat disayanginya itu sakit---dan kemudian meninggal---di rumah mamak kami yang menjadi guru di sana.
Wallahualam bissawab
Wassalam, HDB St Bandaro Kayo (L, 67+)
Asal Padangpanjang, suku Panyalai, tinggal di Depok, Jawa Barat
[*] Gambaran yang lumayan utuh mengenai negarawan besar ini dapat diikuti dalam dalam kurang lebih dalam selusin tulisan dalam Majalah TEMPO No 21/XXXVII 14 Juli 2008. Seluruh tulisan tersebut dapat diunduh melalui:
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/07/14/LK/
[**] Ada kemungkinan ayah nakan Rina pernah bertemu dengan almarhum ayah saya di sekitar Paninjauan Padangpanjang. Beliau biasa disapa masyarakat dengan ‘Angku Datuak’
Sanak mbo Muhammad Dafiq Saib n sanak palanta.
Mangenang masa akan,sadang n sesudah PRRI di Sumbar,io agak gudah perasaan n hati JB.
Masa2 akan mulainya pemberontakan PRRI,tahun2 1956 s/d 1958,JB ukatu tu sadang remaja tintiang,baru kls I SMAN Piaman,di Knmpg Nieh.Oleh para agitator n corong prri di Sumbar terutama di Padang n Piaman,selalu diteriakan semangat anti Jakarta n "semangat ke-Minangkaauan,kepada kami anak2 remaja tintiang tu.
Dalam diri JB n teman nn sebaya,tabudurlah dalam diri n sikap kabancian terhadap pem.pusat.
Para pelatih n instruktur nn baasa dari kalangan militer,gak sagan2 lo mancaci maki Panglima APRI n kepala
Staf AD.Agitasi n sikap para pentolan prri di sumbar inilah nn mengentalkan sikap anti jakarta n tidak sadar bahwa prri itu adalah pemerintahan tandingan alias pemberontakan terhadap pemerintahan Pusat.
Masa "kejayaan" prri hampir tidak ada di Piaman n Padang.Medio thn 1958 terutama setelah Pakanbaru jatuh ketangan APRI n kudian disusul dikuasainya Padang n Piaman,pimpinan prri n tantaranya lari karimbo(pdg Alai,gn.letter w n sungai garinggiang).
Tinggalah rakyat badarai nn indak tahu ujuang pangka situasi nn jadi bulan2an dek tentara pusat disiang hari n tantara pemberontak dimalam hari.
Dimaa JB,dalam situasi nn coman tun.Menjadi saksi dalam situasi prustasi mengalami kenyataan bahwa instruktur JB nn tentara tu manyarah ka APRI di+kalakuan tentara prri(baca batalyon Kuranji n 5Oktober) nn manjarah harato milik penduduk,belum lagi pelecehan seksual terhadap anak perempuan didaerah pendudukan prri.
Prustasi n kebencian terhadap situasi itu,membuat JB bersikap memilih jalan melanjutkan pendidikan SMAN di Piaman,maninggakan teman2 nn masih mandok di rinbo2 pdg alai nn sekitarnya.Mana sudah rugi diumua n rugi pulo untuak masa depan.alhamdulillah,JB dapat menyelesaikan SMAN pada umua 22thn.
Sudah tu tabang cigin ka Jakarta n kuliah di UI cq FISIP.
JB tinggakan Piaman(baca Sumbar) dalam keadaan negeri nn dikalahkan,harago diri sebagai suku Minangkabau nn bermartabat,sudah porak poranda.Tokoh2 minang(baca ex prri) berbondong-bondong beremigrasi keluar Sumbar n hidup secara "menyembunyikan" identitas bekas pemberontak.
Di sumbar,tentara pendudukan(AD) berasal dari Jawa Tengah-Kodam Diponegoro,nn kultural n kebiasaan hidup mereka sangat bias terhadap agama nb adat nn dianut oleh masyarakat minang.
Melihat keadaan ini,atas inisiatif JB n beberapa teman dari UI,ditemuilah Menko Hankam-Kasad,jenderal AH.Nasution untuk menyampaikan sikons Sumbar sehabis pemberontakan prri n berharap kiranya kesatuan Diponegoro nn bertugas di Sumbar;diganti dengan kesatuan Siliwangi nn Islamy.
Pak Nas,memahami nn sikons Sumbar seperti nn kami sampaikan n akan mencaari jalan nn terbaik agar sikons Sumbar bisa berubah.
Dari pertemuan dengan pak Nas ini,kami juga mendapat penjelasan bahwa penyelesai-an prri di sumbar berbeda dengan pnyelesaian permesta di sulut.
Di Sulut,seluruh aparat militer permesta,diterima kembali dalam pangkuan NKRI cq APRI,demikian juga aparat sipilnya.Hal ini berdasarkan pertemuan Menko Hankam denngan Kol.Kawilarang didekat kota Tomohon.
Di Sumbar,prri menyerah kalah kepada NKRI cq APRI n pentolan2nya ditangkap n disitumbinkan karena kol.Achmad Husein tidak mau menunggu Menko Hankam/Kasab dari kunjungan muhibah beliau ke uni soviet.
Itulah duo informasi lain nn diperoleh lansuang dari Pak Nas sewaktu kami menemui beliau dengan tujuan tsb terdahulu.
Jadi,bagi JB kenangan terhadap pemberontakan prri tahun2 1957/1958 terhadap Pusat adalah kenangan menarik n 'patriotik' pada awal mula,kenangan kekecewaan n prustrasi pada masa pelarian(mundurnya prri kedalam rimbo) n kenangan kesedihan atas nasib masyarakat Minang sebagai akibat penunpasan pemberontakan nn gagal itu.
Bagi dunsanak nn akan menulis kisah pemberontakan ini,ada baiknya melengkapi dengan manuver2 politik parrtai Masyumi di Dewan Konstituante n usaha2 mempengaruhi tokoh2 dewan Banteng di Sumteng.
Peran n andil Partai Masyumi beserta tokoh2nya cukup menentukan bagi terbentuk prri ini di Sumteng.
JB,Tuaku Magek Jabang Sutan Riayatsyah,sk Mandahi-liang,Padusunan,Piaman,kini di Bonjer,Jakbar.
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone
Hilman Mahyuddin, MD
Mak Darwin,
Kato Papa, Papa ndak begitu tau jo orang2 yang ado di Partai sebab Papa hanyo sebagai Tentara Pelajar yang indak katuju jo caro-caro nan dibaok dek Soekarno dan antek2nyo. Makonyo barani bagabuang dari pado ditembak ndak manga se di kampuang cando nan dicaritokan Mak Dave tu. Apolai di halaman rumah gadang liau di kampuang, tantara OPR ko bakantua dibakeh rumah bujang Inyiak kami. Pernah sasudah operasi mereka baok an Nenek talingo urang nan dipotongi mereka. Apolai di kampuang adolo nan bagabuang di daerah Tabik, nan jadi Tentara Kombad (tentara khusus) sangaik ditakuti dek urang kampuang.
Dakek Jo Buya M Natsir pun dek tapiliah jadi kurir pribadi baliau dari beberapa urang kawan-kawan tentara saumuran baliau dulu tu.
Tapi manuruik Papa, kok pamimpin nan kadituruik tu iyo nak no cando Buya Natsir tu handaknyo.
Kiniko indak tasuo nan coitu lai doh.
Wassalam
Rina
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone
Hilman Mahyuddin, MD
| Aww. aaa) Wuah saya mendapatkan banyak email dan cerita heroik PRRI dan sangat menarik sekali. Kiranya dapat dibukukan sebagai suatu sejarah panjang perjoangan rakyat Minangkabau dalam NKRI yang sangat menyedihkan dan memalukan karena telah membuat Minangkabau sampai saat ini tetap tak bangkit lagi. bbb) Kiranya perlu juga dibuatkan cerita2 lain disudut lain diseberang PRRI yang memang tak mau ikut-ikutan karena "kebodohan" dalam berpolitik yang telah menghancur leburkan Ranah Minang sampai saat ini sekalipun, bukan? ccc) Dengan demikian terdapat suatu ceritra2 yang berimbang dan tidak menang sendiri demi keterbukaan dan keadilan dalam hidup bernegara dan berbangsa dibawah Pancasila dan UUD RI 1945. Kita harus sadar bahwa kehidupan formal dan syah di NKRI adalah negara hukum dan pabila ada sebahagian (besar/kecil) rakyat ingin membuat negara sendiri tentunya dapat dirundingkan dengan semua stake holder NKRI bukan? ddd) Nach kami hanya sekedar mengimbau berapa besaran penderitaan rakyat Minangkabau sebagai akibat dari PRRI itu sendiri baik yang berpihak maupun yang tidak berpihak demi keadilan untuk semua. Demikian sekedar pencerahan dan saya adalah salah seorang korban PRRI yang seyogyanya dapat hidup tenang di ranah Minang seandainya tidak terjadi "kebodohan" demi "Kebodohan" semata. Wassalam, Ayah Saya Moesoeh Nippon di Depok. Catatan : Karena Ortu tak mau ikutan "Bodoh" dan akan ditembak mati oleh penguasa militer di SUmtengah lalu menyingkir ke Jakarta demi NKRI --- Pada Sab, 22/1/11, hilman.m...@gmail.com <hilman.m...@gmail.com> menulis: |
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Bapak Jo Buyuang jo dunsanak-dunsanak yth., Ma’af ambo jarang manulih di Palanta-ko, tapi selalu ambo usahokan mangikuti topik-topik nan menarik. Sebagai saurang nan ikuik marasokan paik-manih zaman PRRI, ambo tertarik mambaco tulisan-tulisan tantang parang saudaro ‘ko. Tulisan Bapak Jo Buyuang tantang peran pak Syafrudin Prawinegara sangaik menarik untuak dikaji labiah lanjuik. Ambo cubo manukuak kajian saketek, dalam bahasa Indonesia, mudah-mudahan bisa labiah manambah pamahaman kito akan latar belakang tajadinyo parang saudaro ‘ko. Ambo mulai dengan mengutip bagian tulisan Bapak Jo Buyuang nan manuruik panilaian ambo marupokan salah satu kesimpulan utama dan ambo garis bawahi ajakan Bapak Jo Buyuang untuk membedah soal PRRI secara objektif dengan kekuatan intelektualitas yang kita miliki. |
Siapa nn bersalah kok sampai Rakyat Sumteng sangat menderita n prasana nb sarana nn ada di Sumteng, porak poranda.Harga diri n martabat kita urang Minang hancur lebur.Wajah2 kuyu,apa lagi berpapasan dengan Apri nn Diponegoro,jadi cermin nn manyadiahkan di Sumteng ukatu tu. |
Analisis awal latar belakang terjadinya PRRI Pemberontakan PPRI (dan PERMESTA) tahun 1958-1961 merupakan perang saudara dalam skala regional terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Banyak tulisan yang telah dibuat yang menekankan pada ketidak puasan daerah terhadap pusat, a.l. karena ketertinggalan dalam pembangunan dibandingkan p. Jawa. Oleh karena itu, beberapa panglima militer daerah mendukung otonomi yang lebih besar (a.l. perdagangan barter), sehingga hasil perekonomian daerah dapat dinikmati langsung oleh daerah itu sendiri. Di Sumatra Barat, misalnya, pembangunan meningkat dari hasil perdagangan barter itu. Tulisan Bapak JB menunjukkan aspek lain, yaitu sebagian tokoh Masyumi dipimpin oleh Mr. Syafrudin Prawiranegara (Mr. SP), yang gagal “memperjuangkan dasar negara berdasarkan Islam” di Konstituante memilih berjuang di Daerah. Pilihannya jatuh ke Sumteng yang waktu itu dikuasai oleh Dewan Banteng. Dari kutipan di atas, terlihat bahwa Bapak JB memfokuskan kesalahan kepada Mr. SP., sebagai koreksi terhadap memfokuskan kesalahan kepada A. Husein cs. Tulisan Bapak JB ini sangat menarik bagi saya, karena selama ini saya bertanya-tanya, kenapa Pak Syafrudin, pak Natsir, pak Assaat, pak Sumitro Joyohadikusumo dll bergabung dengan Dewan Banteng dan mencetuskan PRRI, walaupun sudah diperingatkan lewat surat oleh Bung Hatta dan Bung Syahrir? Walaupun demikian, saya tidak bisa menerima begitu saja pengkambing-hitaman MR. SP dan sejumlah tokoh Masyumi. Sesuai anjuran Bapak JB, kita perlu membedah secara intelektual, artinya, antara lain perlu melihat dalam konteks sejarah yang lebih luas. Marilah kita telaah sejarah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan. Kita menemukan bahwa MR. SP yang adalah campuran Minang-Banten (buyut dari raja di Pagarruyung yang dibuang Belanda ke Banten), pernah menjadi Ketua (Presiden) Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra Tengah (1948-1949) ketika Belanda menangkap Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta. A.l. berkat perjuangannya (disamping jenderal Sudirman di p. Jawa dll), pemerintah Belanda terpaksa mengikuti perundingan Rum-Royen yang akhirnya berlanjut ke Konperensi Meja Bundar (Pengakuan Belanda atas Kedaulatan RI). Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan (1946-47dan 1950-51) dan Menteri Pertanian (1848-1949), lalu Gubernur Bank Indonesia yang pertama tahun 1951. Tokoh-tokoh PRRI yang lain, seperti Pak M. Natsir juga merupakan tokoh pimpinan penting setelah kemerdekaan: Menteri Penerangan (1946-1947 dan 1948-1949) serta Perdana Menteri NKRI pertama (1950-1951). Setelah perundingan Rum-Royen, Pak M. Natsir yang meyakinkan MR. SP untuk kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan dualisme pemerintahan. Banyak fakta sejarah lain bisa dicari, tapi dari fakta yang ada di atas dapat dibuat beberapa kesimpulan tentatif: 1. MR. SP dan Pak M. Natsir dapat dilihat sebagai tokoh pimpinan pemerintahan gelombang kedua dalam perang kemerdekaan setelah era kepemimpinan M. Hatta, Sutan Syahrir, Amir Syarifudin, dll. 2. Kemungkinan MR. SP dan Pak M. Natsir cs kecewa, tidak hanya karena perjuangan mereka di konstituante tidak berhasil, tapi juga karena NKRI yang mereka perjuangkan dulu, pada tahun 1958 telah “jauh panggang dari api” dari yang mereka tumbuhkan dulu. Penggabungan mereka dengan Dewan Banteng bukan karena ambisi pribadi, tapi karena sama-sama ingin melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah pusat. 3. Pembentukan PRRI mungkin ada kaitannya dengan pengalaman MR. SP waktu memimpin PDRI. Tujuannya mungkin sebagai pemerintah sementara yang akan bergabung kembali dengan NKRI kalau terjadi perubahan kebijakan pada pemerintah pusat atau mendapat dukungan lebih luas dari daerah (mungkin juga harapan dapat dukungan dari pemerintah AS dan sekutunya). Sayang, fakta sejarah ternyata berbeda. Saya banyak pakai kata mungkin karena perlu diverifikasi lebih lanjut. Mohon ma’af kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam, Fashridjal M. Noor Sidin, Bandung (62 th)
|
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Bapak JB Tuanku Magek Jabang Sutan Riayatsyah jo dunsanak-dunsanak yth., Ma’af ambo jarang manulih di Palanta, tapi selalu ambo usahokan mangikuti topik-topik nan menarik. Tulisan ‘ko alah ambo kirimkan ke rantaunet@googlegoups cc ka alamat email Bapak JB kapatang, tapi antah dima salahnyo malam hari mancogok di SPAM, ambo kirim sakali lain, kalua baliak di SPAM. Kini ambo cubo salaki lai. Kalau indak masuak juo, ka baa lai. Sebagai saurang nan ikuik marasokan paik-manih zaman PRRI, ambo tertarik mambaco tulisan-tulisan tantang parang saudaro ‘ko. Tulisan Bapak JB tantang peran pak Mr. Syafruddin Prawinegara sangaik menarik untuak dikaji labiah lanjuik. Ambo cubo manukuak kajian saketek, dalam bahasa Indonesia, mudah-mudahan bisa labiah manambah pamahaman kito akan latar belakang tajadinyo parang saudaro ‘ko. Ambo mulai dengan mengutip bagian tulisan Bapak JB nan manuruik panilaian ambo marupokan salah satu kesimpulan utama dan ambo garis bawahi ajakan Bapak JB untuk membedah soal PRRI secara objektif dengan kekuatan intelektualitas yang kita miliki. |
Siapa nn bersalah kok sampai Rakyat Sumteng sangat menderita n prasana nb sarana nn ada di Sumteng, porak poranda.Harga diri n martabat kita urang Minang hancur lebur.Wajah2 kuyu,apa lagi berpapasan dengan Apri nn Diponegoro,jadi cermin nn manyadiahkan di Sumteng ukatu tu. |
Analisis awal latar belakang terjadinya PRRI |
Pemberontakan PPRI (dan PERMESTA) tahun 1958-1961 merupakan perang saudara dalam skala regional terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Banyak tulisan yang telah dibuat yang menekankan pada ketidak puasan daerah terhadap pusat, a.l. karena ketertinggalan dalam pembangunan dibandingkan p. Jawa. Oleh karena itu, beberapa panglima militer daerah mendukung otonomi yang lebih besar (a.l. perdagangan barter), sehingga hasil perekonomian daerah dapat dinikmati langsung oleh daerah itu sendiri. Di Sumatra Barat, misalnya, pembangunan meningkat dari hasil perdagangan barter itu. Bentuk ketidak puasan yang lain adalah ketidak stabilan pemerintahan (sering berganti) berdasarkan Sistem demokrasi parlementer berdasarkan Undang Undang Dasar Sementara 1950, dan praktek korupsi oleh sejumlah tokoh yang dilaporkan a.l. oleh koran Indonesia Raya (Mochtar Lubis) dan Pedoman (H. Rosihan Anwar). |
Tulisan Bapak JB menunjukkan aspek lain, yaitu sebagian tokoh Masyumi dipimpin oleh Mr. Syafrudin Prawiranegara (Mr. SP), yang gagal “memperjuangkan dasar negara berdasarkan Islam” di Konstituante memilih berjuang di Daerah. Pilihannya jatuh ke Sumteng yang waktu itu dikuasai oleh Dewan Banteng. Dari kutipan di atas, terlihat bahwa Bapak JB memfokuskan kesalahan kepada Mr. SP., sebagai koreksi terhadap memfokuskan kesalahan kepada A. Husein cs. |
Tulisan Bapak JB ini sangat menarik bagi saya, karena selama ini saya bertanya-tanya, kenapa Pak Syafrudin, pak Natsir, pak Assaat, pak Sumitro Djojohadikusumo dll bergabung dengan Dewan Banteng dan mencetuskan PRRI, walaupun sudah diperingatkan lewat surat oleh Bung Hatta dan Bung Syahrir? Walaupun demikian, saya tidak bisa menerima begitu saja pengkambing-hitaman Mr. SP dan sejumlah tokoh Masyumi. Sesuai anjuran Bapak JB, kita perlu membedah secara intelektual, artinya, antara lain perlu melihat dalam konteks sejarah yang lebih luas. Marilah kita telaah sejarah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan. Kita menemukan bahwa Mr. SP yang adalah campuran Minang-Banten (keturunan dari raja Sutan Alam Intan di Pagarruyung yang dibuang Belanda ke Banten), pernah menjadi Ketua (Presiden) Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra Tengah (1948-1949) ketika Belanda menangkap Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta. Sebetulnya ada telegram yang dikirim Presiden Soekarno sebelum ditangkap yang memberi mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintah darurat, tetapi karena kesulitan komunikasi telegram itu tidak sampai. Shukurlah, ketika mendengar kabar Presiden Soekarno ditangkap, Mr. Syafruddin Prawiranegara sendiri juga berinisiatif serupa. Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukittinggi, 19 Desember 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat (emergency government). Gubernur Sumatra Mr TM Hasan menyetujui usul itu "demi menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya, artinya kekosongan kepala pemerintahan, yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai negara". Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dijuluki "penyelamat Republik". A.l. berkat perjuangannya (disamping jenderal Sudirman di p. Jawa dll), pemerintah Belanda terpaksa mengikuti perundingan Rum-Royen yang akhirnya berlanjut ke Konperensi Meja Bundar di Den Haag (Pengakuan Belanda atas Kedaulatan RI). Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri (1949), Menteri Keuangan (1946-47dan 1950-51) dan Menteri Pertanian (1848-1949), lalu Gubernur Bank Indonesia yang pertama tahun 1951. Sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Hatta, beliau membuat dua kebijakan yang berani. Yang pertama adalah mengeluarkan Sertifikat Devisa untuk mendorong ekspor dan menekan impor. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, selain mendapatkan uang sebanyak harga barangnya, setiap eksportir juga memperoleh SD sebesar 50% dari harga ekspornya. Sebaliknya, orang yang hendak impor harus membeli SD senilai harga barang yang hendak diimpor. Jadi, selain menyediakan uang senilai harga barang yang akan dibeli, setiap importir harus membeli SD dengan kurs yang ditetapkan pemerintah. Sudah tentu, dua kebijakan yang radikal itu menyulut pro-kontra. Sjafruddin pun mengakui, kebijakannya itu memberatkan para importir. Namun, ia tidak mau mengabaikan kepentingan para petani yang menghasilkan sebagian besar barang ekspor. Hasilnya ternyata mujarab. Kedudukan rupiah menguat, harga barang terutama kebutuhan pokok tidak naik, dan pemasukan pemerintah naik berlipat-lipat, dari Rp 1,871 milyar menjadi Rp 6,990 milyar (Wikipedia) Yang kedua “Gunting Syafruddin” untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk--utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Dengan kebijaksanaan yang kontroversial itu, Sjafruddin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran: penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan dengan demikian menurunkan harga barang, dan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan akan mencapai Rp 1,5 milyar (Blog Blooming Edelwiss, 2010). Tokoh-tokoh PRRI yang lain, seperti Pak M. Natsir juga merupakan tokoh pimpinan penting setelah kemerdekaan: Menteri Penerangan (1946-1947 dan 1948-1949 serta Perdana Menteri NKRI pertama (1950-1951). Setelah perundingan Rum-Royen, Pak M. Natsir yang meyakinkan MR. SP untuk kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan dualisme pemerintahan. Di masa tua beliau, Mr. SP dan Pak M. Natsir sama-sama aktif berdakwah. Namun, berbeda dengan Pak M. Natsir, berkali-kali Mr. SP dilarang naik mimbar oleh pemerintah Orde Baru. Pada bulan Juni 1985, ia diperiksa sehubungan dengan isi khotbahnya pada hari raya Idul Fitri 1404 H di masjid Al-A'raf, Tanjung Priok, Jakarta (Wikipedia). Mr. SP memiliki delapan orang anak, dan sekitar lima belas cucu. Cucunya ketiga belas lahir di Australia sebagai bayi tabung pertama keluarga Indonesia, 1981 (Wikipedia). |
Banyak fakta sejarah lain bisa dicari, tapi dari fakta yang ada di atas dapat dibuat beberapa kesimpulan tentatif: |
1. MR. SP dan Pak M. Natsir dapat dilihat sebagai tokoh pimpinan gelombang kedua dalam perang kemerdekaan setelah era kepemimpinan M. Hatta, Sutan Syahrir, Amir Syarifudin, dll. |
2. Kemungkinan MR. SP dan Pak M. Natsir cs kecewa, tidak hanya karena perjuangan mereka di konstituante tidak berhasil, tapi juga karena NKRI yang mereka perjuangkan dulu, pada tahun 1958 telah |
“jauh panggang dari api” dari yang mereka tumbuhkan dulu. Penggabungan mereka dengan Dewan Banteng kelihatannya bukan karena ambisi pribadi, tapi karena sama-sama ingin melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah pusat. 3. Pembentukan PRRI mungkin ada kaitannya dengan pengalaman MR. SP waktu memimpin PDRI. Tujuannya mungkin sebagai pemerintah sementara yang akan bergabung kembali dengan NKRI kalau terjadi perubahan kebijakan pada pemerintah pusat atau mendapat dukungan lebih luas dari daerah lain seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Selatan. Mungkin juga ada harapan dapat dukungan diplomasi dan logistik dari pemerintah AS dan sekutunya. Sayang, fakta sejarah ternyata berbeda. Cepatnya PRRI ambruk memperlihatkan bahwa sisi militernya kurang memperhitungkan kekuatan militer NKRI, khususnya di p. Jawa waktu itu (Divisi Siliwangi, Diponegoro, dan Brawijaya sudah solid), juga kekayaan militer (setelah nasionalisasi perusahaan asing), dan kerjasama militer dengan AS dan Inggeris (Kol. Ahmad Yani termasuk salah satu lulusan pendidikan di AS dan Inggeris). 4. Khusus tentang Mr. Syafruddin Prawiranegara, sesuai dengan nama beliau: prawira = berani, beliau adalah seorang yang berani mengambil keputusan, seperti terlihat pada pembentukan PDRI, kebijakan moneter yang radikal dan kontroversial sebagai Menteri Keuangan, dan pembentukan PRRI. Keberanian beliau terus berlanjut dalam berdakwah pada masa Orde Baru. Keberanian beliau kelihatannya diteruskan oleh anaknya yang berani mengikuti program bayi tabung pertama bagi orang Indonesia di Australia. |
Saya banyak pakai kata mungkin karena perlu diverifikasi lebih lanjut. Mohon ma’af kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. |
Salam, Fashridjal M. Noor Sidin, Bandung (62 th) |
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT