Pembangunan Mess Pemprov Sumbar di Jakarta Rp134,59 Miliar

281 views
Skip to first unread message

Z Chaniago

unread,
Aug 25, 2009, 9:57:50 PM8/25/09
to rantaunet
Assalamu'alaikum Ww.....
 
hhmmmm.... banyak pitih Pemprov untuak mambangun Mess ruponyo...?
 
semoga....,semoga..... semoga.......
 
 
 
Pembangunan Mess Pemprov Sumbar di Jakarta Rp134,59 Miliar
Selasa, 25 Agustus 2009 10:26 WIB      0 Komentar
PADANG--MI: Gedung perwakilan atau mess Pemerintah Daerah Sumatra Barat (Sumbar) yang dibangun di Jalan Matraman Raya No. 19, Jakarta Timur, akan dilengkapi 21 unit ruang perkantoran senilai Rp134,59 miliar.

Selain itu disediakan satu unit ruangan seluas 300 meter persegi untuk fasilitas perbankan, kata Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi, di Padang, Selasa (25/8). Gedung yang diberi nama Balairung Sumbar itu dibangun berlantai 13 dengan tiga lantai bawah tanah pada areal seluas 1.708 meter persegi.

Sebagai mess dengan fasilitas setara hotel bintang tiga, maka Balairung Sumbar dilengkapi 77 unit kamar dengan total luas 3.381,79 meter persegi. Kemudian tersedia satu unit restoran dengan luas 2.200 meter persegi. Fasilitas lainnya berupa, banquet, fitness center, drug store, travel biro, meeting room, meeting room VIP, laundry, dry cleaning, dan musala.

Untuk mengelola gedung mess tersebut, Pemprov dan DPRD Sumbar sepakat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Balairung Citrajaya Sumbar. Pembentukan BUMD ini dengan landasan hukum Peraturan daerah (Perda) yang telah disahkan DPRD Sumbar baru-baru ini. BUMD ini didirikan Pemprov Sumbar bersama PT Dinamika Sumbar Jaya yang merupakan BUMD milik Pemprov yang telah ada sebelumnya.

BUMD itu didirikan dengan penetapan modal dasar perseroan sebesar Rp308,07 miliar dan pada saat pendirian disetorkan modal sebesar Rp77,01 miliar. Modal disetor itu masing-masing Rp77,009 miliar atau 99,99 persen disetorkan Pemprov Sumbar dan Rp10 juta atau 0,01 persen oleh PT Dinamika Sumbar Jaya.

Modal awal dari Pemprov Sumbar Rp77,009 miliar terdiri atas tanah di jalan Matraman Raya Jakarta seluas 1.708 meter persegi senilai Rp15,37 miliar dan uang tunai Rp61,63 miliar. Penambahan modal disetor selanjutnya diprioritaskan kepada pemerintah kota dan kabupaten di Sumbar. Dana berasal dari patungan antara Pemerintah Provinsi bersama pemerintah daerah 19 Kabupaten/Kota di Sumbar yang dianggarkan dengan alokasi APBD masing-masing melalui kontrak tahun jamak (2007 dan 2009).

--
Z Chaniago - Palai Rinuak

Alam Minangkabau semakin memukau oleh kemilau Danau Maninjau - Menjadikan Adat menjadi rasional .


Eri Bagindo Rajo

unread,
Aug 25, 2009, 10:46:37 PM8/25/09
to rant...@googlegroups.com
Wassalamu'alaikum WW

Arah dan kebijakan serta implementasi Kebijakan Publik sangat di tentukan oleh orang nomer satunya.

Penyusunan Skala  prioritas dan pemilihan proyek yang akan digarap juga ditentukan oleh ybs.

Unsur lain dalam struktur eksekutif maupun legeslatif berperan  antara lain  pengusul, perencana, pemberi masukan atau komentar,  memberikan approval/pengesahan dan kalau ado di jalankan sebagai pengontrol.

Tantu ado aspek  prestigius, aspek kebutuhan, aspek bisnis dalam mempertimbangkan usulan proyek iko.

Cuma kalau diswasta ado aspek satu lagi sabalun diambil keputusan yaitu aspek Pengujian Resiko dan Cek Alternatitive
biaso di sebut Test Sensitivitas. 

Intinyo adolah diulang batanyo " Iyo kah rencana awak di proyek ko akan berjalan sesuai rencana, dan menguntungkan sesuai yang ditulis diproposal oleh si pengusul  ??"

Wassalamu'alaikum WW
Erinos Muslim Tanjung Bgd Rajo (52-)
Asli urang Lambah Ngarai Sianok


Dari: Z Chaniago <z.cha...@gmail.com>
Kepada: rantaunet <Rant...@googlegroups.com>
Terkirim: Rabu, 26 Agustus, 2009 08:57:50
Judul: [R@ntau-Net] Pembangunan Mess Pemprov Sumbar di Jakarta Rp134,59 Miliar
Message has been deleted

Reni Sisri Yanti

unread,
Aug 25, 2009, 11:44:27 PM8/25/09
to rant...@googlegroups.com
mungkin lai diisi da
kalo reni caliak, ampia tiok bulan ado pegawai negri dr sumbar yg dinas ka jakarta, salamo kan mereka nginap di hotel2 yg ado kelasnyo lah, mungkin bisou2 nginap di mess tu, ruang2 vip mungkin bisa di sewa kan untuak acara2 perkawinan....lumayan kan matraman dakek ka mano2...jadi mungkin ado keluarga yg rencana ka baralek bisou2 mungkin mancari tampek di utamokan dulu ka siko....nantinyo....
 
renny,ancol

--- On Wed, 8/26/09, Riri Mairizal Chaidir <riri.c...@rantaunet.org> wrote:

From: Riri Mairizal Chaidir <riri.c...@rantaunet.org>
Subject: [R@ntau-Net] Re: Pembangunan Mess Pemprov Sumbar di Jakarta Rp134,59 Miliar
To: rant...@googlegroups.com
Date: Wednesday, August 26, 2009, 10:34 AM

Dunsanak Sadonyo,

 

Mungkin nan disabuik sanak Z batua, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot banyak pitih.

 

Taruih tarang, ambo tadinyo indak manyangko kalau gedung tinggi nan sadang dibangun di Matraman itu masih punyo Pemda. Ambo sangko tadinyo alah di tukar guling, atau di BOT kan ka swasta.

 

Sebagai urang lua, tantu ambo Cuma bias berkomentar di palanta, kalau manuruik ambo, ndak efisien kalau itu tetap jadi mess. APakah mungkin sepanjang tahun sekitar 70 kamar itu akan terisi oleh pegawai Pemda?

 

Kalau ambo, labiah rancak di BOT kan sajo ka swasta. Membentuk BUMD? He he, maaf, no comment ambo kalau tentang iko.

 

Riri

Bekasi, l, 47

Riri Mairizal Chaidir

unread,
Aug 26, 2009, 12:41:43 AM8/26/09
to rant...@googlegroups.com

Renny,

Memang banyak pegawai dari sumbar yang banyak dinas ka Jakarta, tapi apakah mereka akan menginap di mess atau tidak, itu cerita lain, mungkin pengalaman mess2 departemen, militer, atau mess pemda seperti Lampung (di Tomang) bis a dijadikan pelajaran.

 

Kalau disewakan ke masyarakat sarupo nan renny sampaikan, nah ini ide bagus, selama fasilitasnya memuaskan, ambopun yakin itu akan sangaik laku, terutama karano posisinya itu.

 

Kalau memang akan lebih dikonsentrasikan ke masyarakat umum, sebaiknya jangan BUMD lah, kenapa ga diserahkan ke swasta

 

(tapi lagi2 iko Cuma angan2, Pemda tantu lah punyo etong2an tersendiri, sehingga tidak memilih BOT untuak menghemat cash flow nya)

 

Riri

Bekasi, l, 47

 

 

 

From: rant...@googlegroups.com [mailto:rant...@googlegroups.com] On Behalf Of Reni Sisri Yanti
Sent: Wednesday, August 26, 2009 10:44 AM
To: rant...@googlegroups.com
Subject: [R@ntau-Net] Re: Pembangunan Mess Pemprov Sumbar di Jakarta Rp134,59 Miliar

 

mungkin lai diisi da

Reni Sisri Yanti

unread,
Aug 26, 2009, 1:33:03 AM8/26/09
to rant...@googlegroups.com
Bia ado timbal baliak tantu para kapalo dinas di sumbar kerja samo jo pemprov di jakarta da, bahwa ado peraturan dr kepalo dinas2 di sumbar untuak para pegawai yg dinas di jakarta dr pado nginap di hotel ancak nginap di mess , dr pado kosong beko di isi lo yg indak2  hehehhe....
 
renny,ancol

--- On Wed, 8/26/09, Riri Mairizal Chaidir <riri.c...@rantaunet.org> wrote:

From: Riri Mairizal Chaidir <riri.c...@rantaunet.org>
Subject: [R@ntau-Net] Re: Pembangunan Mess Pemprov Sumbar di Jakarta Rp134,59 Miliar

Muzirman --

unread,
Aug 26, 2009, 12:41:41 PM8/26/09
to rant...@googlegroups.com
AssWrWb dan Wass wrwB,

Betul sanak Eri, ssnak Z. Chaniago, dan Riri, masalahnya sekarang what next? Apa yg bisa di lakukan rakyat dalam process pengambilan keputusan, "dlm prioritas pembangunan dan pemilihan project?  Bgmn rakyat badarai bisa mengambil bgn dlm 
menunjang "kepentingan dan kesejahteraan nya".

Sebelumnya, mari kita lihat philosophy kita : "    lamak dek awak katuju dek urang", anak dipangku kamanakan di bimbiang, rang kampuang di patenggangkan." hati gajah samo di kacak, hati camuak samo di cacah. raso pareso etc."

Apakah pembanguan MESS Pemda di Jkt, dan pembanguan Mesjid Agung yg mengunakan APBD 100 milyar, melalui kaedah2 kita diatas tsb. Responnya jelas, tidak itu bukan hukum formal. Ok kita setujui. Tp bgmn dgn anggota DPRD, apakah tidak menanyakan benefit/cost analysis nya? Opportunity cost nya dll, atau bgmn kalau di berikan sbg micro credit ke rakyat badarai? 

Saya tidak/tertinggal mengikuti nya, tp saya berani ber asumsi, "tranparancy dan keterbukaan project pembanguanan dgn segala perdebatannya sukar di dapat, krn sukar ("tidak di siarkan") kita tentu boleh berasumsi, anggota DPRD akan OK saja segala usulan pembanguanan yg di lakukan Pemda.
 Yang jelas dan pasti "tidak adanya debat publik dgn Gubernur (Pemda)" ttg urgency nya pembanguan ini dan itu tsb?
Jadi apa yg dikatakan sanak Eri, "kebijakkan arah,dan prioritas pembanguan di tentukan oleh seorang (bbrp orang saja), saya setujui sekali.

Pertanyaan nya : What should we do?
 Spt kita ketahui, anggota DPRD kita belum banyak bisa di harapkan, kita kenal dulunya ada istilah "korupsi berjamaah"(sdh samai ke MA) . Pemda, Gub atau Bupati juga punya interest, atau mercusuar, legacy" yg mungkin kita kurang menyetujui.

Menurut saya ada bbrp usaha yg bisa kita lakukan'

1. Memperkuat Lembaga Social Msayarakat, dan mendukung para2 individu utk mengajak para pengambil kebijakkan publik utk
    beraudiensi/berdebat dgn rakyat badarai kalau kita anggap suatu project berbau mercusuar, atau tidak menrakyat.

2.Memobilisir kekuatan mahasiswa utk mempertanyakan kebijakkan Pemda secara periode., ajak Pemda berdebat dgn  
   mengundang bbrp ahli dibidangnya, terrutama dari institusi netral/independent.

3. Silahkan tambah kan.

Wass. Muzirman Tanjung.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009/8/25 Eri Bagindo Rajo <sian...@yahoo.com>
Reply all
Reply to author
Forward
Message has been deleted
0 new messages