PDRI, Sumpur Kudus dan Sjafruddin Prawiranegra
(Memperingati 64 Tahun Lahirnya PDRI)
Oleh: Afrinaldi Sumpur*
Sejarah memerlukan peristiwa.
Peristiwa memerlukan tokoh.
Dan tokoh harus tewas dalam peristiwa.
Bagi yang tak tewas dalam peristiwa,
nasibnya akan dipertimbangkan lewat sejarah.
(Prof. DR. Mestika Zed)
Mengapa Sejarah? Mengapa PDRI? Mengapa Sumpur Kudus? Pertanyaan-pertanyaan yang diawali dengan mengapa, selalu
menerbitkan liur setiap orang untuk ingin tahu dan mengetahui lebih
jauh apa yang melatarbelakangi sesuatu “terjadi” dan “menjadi”. Seluruh
pertanyaan historiografi selalu diawali dengan pertanyaan mengapa dan mengapa. Bukan pertanyaan yang diawali oleh kata bagaimana dan macam mana sesuatu “terjadi” dan “menjadi”.
Mengapa
Sumpur Kudus dipilih menjadi salah satu tempat basis perjuangan pada
masa PDRI. Mengapa Sumpur Kudus terletak jauh tersuruk di lembah bukit
barisan. Mengapa keadaan Sumpur Kudus tetap menjadi nagari yang lengang
dan miskin setelah setengah abad lebih Indonesia merdeka, kendatipun
punya andil dalam satu atau dua peristiwa sejarah. Mengapa dan mengapa.
Silakan ajukan pertanyaan bernada mengapa dan mengapa!!!
Ibarat
anak yang hilang, PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia), Sumpur
Kudus dan beberapa daerah yang terakait dengan peristiwa PDRI beberapa
tahun belakangan kembali disebut-sebut, setelah sekian lama sejarahnya
ditimbun dibawah rezim penguasa yang sengaja menyembunyikannya.
Bukittinggi, Koto Tinggi, Halaban, Bidar Alam dan Sumpur Kudus adalah
beberapa nama tempat yang tidak bisa dipisahkan jika orang menelusuri
sejarah PDRI.
Sekilas Sejarah PDRI (1948-1949)
Pemerintahan
Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah penyelenggara pemerintahan
Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 - 13 Juli 1949, dipimpin
oleh Sjafruddin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat.
Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu, Sukarno dan Hatta ditangkap
Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, mereka sempat mengadakan rapat
dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara.
Namun
mandat itu tidak pernah sampai kepada Sjafruddin Prawiranegara. Barulah
setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibukota
Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik
Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Mr. Sjafruddin Prawiranegara
bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera,
mengunjungi Mr. Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera/Ketua Komisaris
Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk mengadakan perundingan. Malam itu
juga mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, sebuah daerah yang
terletak sekitar 15 Km di selatan kota Payakumbuh.
Sejumlah tokoh
pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di
Halaban, dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri
antara lain oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, Mr.
Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir.
Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A.
Karim, Rusli Rahim dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden
Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep
yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk
membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Dari
peristiwa inilah perjalanan sejarah PDRI dimulai, yang kemudian
meninggalakan kenangan nostalgis disetiap daerah yang pernah dilalui dan
dijadikan tempat basis perjuangan oleh para pejuangnya. Berbagai kisah
suka-duka telah tersimpan dalam memori para pejuang dan masyarakat yang
hidup pada masa itu. Kendati dikemudian hari, berbagai peristiwa itu
ada yang ditulis dan diketahui oleh publik, dan ada juga yang tidak
ditulis yang hanya dituturkan oleh beberapa kelompok masyarakat secara oral history.
Seperti halnya di Sumpur Kudus, begitu banyak cerita-cerita masa
perjuangan PDRI yang berkembang, yang barangkali juga layak untuk
dituliskan. Karena akan menjadi nuansa tersendiri ketika sejarah ditulis
dari sudut pandang masyarakat bawah (grass root), yang barangkali luput dari para ahli dan pakar sejarah.
Kronologi Perjuangan PDRI di Sumpur Kudus
Sebelum
kita membahas kronologis perjuangan PDRI di Sumpur Kudus, alangkah
baiknya penulis menuturkan sekilas tentang Sumpur Kudus. Sumpur Kudus
yang dijuluki Makkah Darek (Makkah Daratan) merupakan salah
satu daerah yang terdiri dari beberapa nagari, yang terletak di
Kabupaten Sijunjung bagian Utara, daerah paling Timur Propinsi Sumatera
Barat, dengan posisi koordinat 00 – 26,49 Lintang Selatan dan 100 –
54,29 Bujur Timur. Dengan ketinggian 365 Meter dari permukaan laut dan
luas 8.880 Ha. Sumpur Kudus terbentang di lembah sempit sepanjang Sungai
Batang Sumpur yang mengalir dari Unggan, Silantai sampai ke Sisawah
yang diapit oleh dua Bukit Barisan Timur dan Barat.
Barangkali
dengan letak geografis Sumpur Kudus yang jauh tersuruk di lembah Bukit
Barisan dan pihak musuh akan sulit untuk bisa sampai ke Sumpur Kudus,
makanya Sumpur Kudus dipilih sebagai salah satu basis perjuangan. Tentu
hal ini tidak mudah kita jawab. Sekalipun bisa jadi itu juga menjadi
salah satu pertimbangan para pemimpin PDRI pada masa itu.
Menurut Prof. DR. Mestika Zed di dalam bukunya Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan (Jakarta,
Pustaka Utama Grafiti, 1997), menulis bahwa pada tanggal 4 Mei 1949
rombongan Gubernur Militer Mr. Rasjid dari Koto Tinggi dan Mr. Moh.
Nasroen, mantan Wakil Gubernur Sumatera Tengah yang diangkat sebagai
Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Tengah, tiba di Sumpur Kudus.
Selanjutnya,
baru pada tanggal 5 Mei 1949 Rombongan PDRI Sjafruddin Prawiranegara,
secara lengkap juga tiba di Calau, Sumpur Kudus. Rombongan PDRI
meninggalkan Bidar Alam dengan naik perahu dan berjalan kaki melalui
nagari-nagari antara lain Abai Siat, Sungai Dareh, Kiliran Jao, Sungai
Betung, Padang Tarok, Tapus, Durian Gadang, Menganti dan akhirnya tiba
di Calau, Silantai, Sumpur Kudus.
Di Calau, Sumpur Kudus rombongan
Sjafruddin Prawiranegara tinggal di Surau Balai dan Rumah Gadang milik
keluarga ayah Buya Ahmad Syafi’i Maarif. Rumah Gadang dan Surau Balai
tersebut sampai saat sekarang masih bisa kita jumpai. Sedangkan Surau
Batu Banyak yang terletak di tepi Batang Sami, yang dulu dipergunakan
sebagai tempat radio atau sender PDRI telah lama roboh karena tidak
dirawat, kini yang tersisa hanya tanah bekas bangunannya saja.
Pada
tanggal 9 Mei 1949, rombongan Sjafruddin Prawiranegara meninggalkan
Calau, menuju ke Sumpur Kudus. Setelah menempuh sekian lama perjalanan,
rombongan tiba disebuah dataran tinggi. Saat itu anggota rombongan
dipecah tiga : Sjafruddin Prawiranegara ke Nagari Silantai, Stasiun
Radio Sjafruddin ke Nagari Guguk Siaur dan rombongan Keuangan ke Nagari
Padang Aur dan nagari-nagari lain sekitarnya. Di Daerah Ampalu, kru
Stasiun Radio AURI bertemu dengan Kru Stasiun Radio PTT di Nagari
Tamparunggo, Sungai Naning dan nagari-nagari lain. Sejak saat itu,
kegiatan Stasiun Radio Dick Tamimi semakin intensif.
Pada tanggal
14 – 17 Mei 1949, diadakan Sidang Paripurna Kabinet PDRI di Silantai,
Sumpur Kudus. Di tempat itu berkumpul semua anggota Kabinet PDRI yang
berada di Bidar Alam dan Koto Tinggi, untuk membicarakan reaksi PDRI
terhadap prakarsa perundingan yang dilakukan oleh para pemimpin yang
ditawan di Bangka (Pimpinan Soekarno - Hatta). PDRI mengeluarkan
pernyataan yang menolak prakarsa perundingan kelompok Bangka. Barulah
pada tanggal 18 Mei 1949, Sjafruddin bersama seluruh anggota rombongan
meninggalkan Silantai, Sumpur Kudus dan berangkat menuju Koto Tinggi.
Rumah
tempat Sidang Paripurna Kabinet PDRI di Silantai, sampai saat sekarang
masih terawat dengan baik dan telah dijadikan sebagai situs cagar budaya
oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
Dari kronologis
peristiwa sejarah diatas, kita bisa menyimpulkan betapa strategisnya
posisi Sumpur Kudus pada masa itu, karena di Silantai, Sumpur Kudus
sempat diadakan Sidang Paripurna Kabinet PDRI, yang juga menentukan
nasib bangsa ini, sekalipun PDRI hanya bermukim selama lebih-kurang tiga
minggu di Sumpur Kudus.
Kemunculan para pejuang PDRI dan
Sjafruddin Prawiranegara sebagai pemimpinnya di Sumpur Kudus telah
banyak meninggalkan cerita, yang ternyata dikemudian hari memberikan
berkah tersendiri bagi nagari ini. Sekiranya PDRI tidak pernah
menjadikan Sumpur Kudus sebagai basis perjuangannya selama tiga minggu,
penulis tidak bisa membayangkan apa mungkin pemerintah mau
memperhatikan nagari yang tersuruk itu. Barangkali nagari ini akan tetap
terisolir dan lengang, karena memang letaknya yang jauh tersuruk
dilembah Bukit Barisan.
Barulah pada tahun 2005 pemerintah mulai
memperhatikan nagari yang telah ikut memberi andil dalam masa perjuangan
PDRI itu dengan memasukan jaringan listrik dan membangun sarana jalan,
serta jaringan telkomsel untuk sarana komunikasi. Dengan demikian
masyarakat Sumpur Kudus baru merasakan kemerdekaan setelah 56 tahun
lebih peristiwa PDRI berlalu, mengutip apa yang di tulis oleh Buya Ahmad
Syafii Maarif dalam tulisannya di Resonansi Republika.
Pembelajaran Sejarah
PDRI
bukan hanya milik mereka yang pernah berjuang dan hidup pada masanya,
PDRI adalah milik kita semua, milik bangsa Indonesia. Kita harus
bercermin dan mengambil pelajaran dari sejarah bangsa ini. Tidak boleh
lagi sejarah dihapuskan dan diselewengkan demi kepentingan rezim dan
penguasa. Jika kita ingin melihat bangsa ini menjadi bangsa yang kuat,
bangsa yang dihargai dan diperhitungkan dikancah dunia.
Sengaja
penulis kutip tulisan Prof. DR. Mestika Zed diawal tulisan ini. Tak
lebih sebagai seruan bagi kita, bahwa sejarah itu tidak bisa terlepas
dari peristiwa, tokoh, ruang dan waktu. Semoga kita bisa menjadikan
sejarah PDRI sebagai momentum untuk kembali menghargai dan melestarikan
nilai-nilai sejarah. Mudah-mudahan dengan cara itu, Sumpur Kudus sebagai
salah satu basis perjuangan PDRI disamping daerah-daerah lainnya yang
juga punya andil, serta Sjafruddin Prawiranegara sebagai salah satu
tokohnya, kembali dikenang orang. Semoga. Wallahu a’lam bi showab.
*Penulis adalah Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Seorang peminat sejarah, bergiat di Sumpur Kudus Institute. Sekarang tinggal di Pekanbaru.