Tapal Batas Padang Panjang dan Tanah Datar

[Dr.Saafroedin BAHAR]

Assalamualaikum w.w. para sanak sa palanta,   Kelihatannya di atas permukaan kota Padang Panjang dan kabupaten Tanah Datar tenang-tenang saja. Akan tetapi ternyata -- seperti tercantum dalam berita harian Singgalang Online berikut -- di bawah permukaan ada masalah, mirip dengan masalah yang belum selesai antara kota Bukittinggi dengan kabupaten Agam sekarang ini.   Mumpung masih tenang, bagaimana kalau dibuat semacam tim kecil gabungan untuk mempelajari masalah ini dan untuk memberikan saran penyelesaiannya ? Kan baik kalau sedia payung sebelum hujan. Wassalam, Saafroedin Bahar (L, masuk 72 th, Jakarta; Tanjuang, Soetan Madjolelo) Alternate e-mail address: saaf...@gmail.com; saafroed...@rantaunet.org Singgalang Online, Rabu, 04 February 2009 Padang Panjang ‘Serobot’ Tanah Datar Batusangkar, Singgalang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar menyatakan kesiapannya untuk membuat komitmen dan melakukan perundingan dengan Pemko Padang Panjang. Perundingan itu diperlukan guna menetapkan tapal batas dan menghindari tindakan sepihak dan penyerobotan teritorial yang akan dapat melahirkan persoalan hukum di kemudian hari. Demikian dikatakan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab Tanah Datar, Drs. H. Armen Yudi, M.Si, menjawab Singgalang, Rabu (4/2), terkait dengan terbukanya peluang konflik perbatasan dan tidak adanya kepastikan peta yang digunakan antara Tanah Datar dan Padang Panjang. “Perkembangan Kota Padang Panjang tidak bisa dilepaskan dari peran dua kecamatan yang menjadi etalase Tanah Datar serta berbatasan langsung, yakni Kecamatan X Koto dan Kecamatan Batipuh. Warga yang berasal dari Tanah Datar itu sesungguhnya secara kultural telah menyatu dengan Padang Panjang, namun secara administrasi pemerintahan  harus ada ketegasan patokan batas wilayah. Apalagi secara historis, Padang Panjang adalah sebuah nagari yang pernah berada dalam lingkup X Koto,” terang Armen. Menurut dia, berbicara soal tapal batas antara Tanah Datar dengan Padang Panjang, sesungguhnya mengandung banyak persoalan-persoalan yang cukup sensitif. Itu pulalah sebabnya, Armen mengaku selaku membuka diri membuat komitmen bersama dengan Pemko Padang Panjang untuk penyelesaiannya. Tanah Datar, tegasnya, mustahil akan ‘menyerobot’ teritorial Padang Panjang. Alasannya, hubungan kedua daerah diibaratkan hubungan ayah dengan anak. “Tak mungkinlah ayah akan menyerobot harta anak. Tapi kalau harta ayah yang digasak anak, itu sudah lumrah dan sering terjadi,” ucapnya diplomatis. Lantaran menganut filosofis hubungan ayah dengan anak itu pulalah, hingga kini Pemkab Tanah Datar tak ingin mendesak Pemko Padang Panjang terkait dengan penyelesaian perbatasan tersebut, akan tetapi cenderung menunggu inisiatif dan niat baik dari sang anak itu sendiri. Armen sendiri mengaku, bila Pemko Padang Panjang punya komitmen untuk menyelesaikannya tahun ini juga, Pemkab Tanah Datar siap. Bahkan, dana Rp100 juta yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanah Datar Tahun 2009 untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perbatasan Tanah Datar dengan daerah-daerah tetangga, bisa dialihkan untuk menyelesaikan masalah batas Tanah Datar dengan Padang Panjang. “Beda dengan daerah-daerah lainnya di Sumatra Barat. Kota Padang Panjang dikelilingi Kabupaten Tanah Datar. Tak ada kota atau kabupaten lain yang berbatasan dengan Padang Panjang kecuali Tanah Datar. Itu artinya, lawan berunding Padang Panjang hanya satu, tidak serumit masalah yang dihadapi Tanah Datar sendiri. Wajar kalau niat baik mereka kami nanti-nanti,” tekan Armen. Dikatakan, saat ini tiga kecamatan di Tanah Datar telah masuk ke dalam wilayah hukum Padang Panjang, yakni Batipuh Selatan, Batipuh dan X Koto. Fakta demikian dapat dilihat dari wilayah kerja Polres Padang Panjang, Pengadilan Agama Padang Panjang dan Pengadilan Negeri Padang Panjang. Namun, tegasnya, ketiga kecamatan tersebut tetap berada dalam wilayah administratif Tanah Datar. Persoalan itulah, kata Armen, yang harus segera dibereskan agar tidak jadi permasalahan di kemudian hari. Pemkab Tanah Datar telah berhasil menyelesaikan tapal batasnya dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Limapuluh Kota.. Sementara perbatasan dengan Kabupaten Solok, Sijunjung, Padang Pariaman, Kota Sawahlunto dan Padang Panjang hingga kini baru para tahap menunggu komitmen bersama dan pembicaraan-pembicaraan tahap awal, belum jelas kapan tercapainya kata sepakat dan pemancangan tapal batas itu. o006

[Boediman Moeslim]

Alaikumussalam Pak Saf, Nan sarancaknyo bantuak itu Pak, supayo indak tajadi nan indak-indak. Labiah baiak jaan ditunggu-tunggu. Kan indak rancak tajadi cakak antaro apak jo anak, yo baitu Pak Armen? Kalau Tanah Data ka mamulai, itupun labiah rancak. Dari pado manunggu ajakan Pemda Padang Panjang nan alun manyapo. Tapi labiah baiak kaduonyo bainisiatif. Tolong bana tu Pa Saf . Baitu pulo dunsanak-dunsanak nan dimanahkan bajabaik, baiak di Tanah Data maupun Padang Panjang. Tarimo Kasih Pak. Wassalam, Tan Lembang (LL, 52 +) Lembang, Bandung --- On Thu, 2/5/09, Dr.Saafroedin BAHAR <saaf...@yahoo.com> wrote:

[Dr.Saafroedin BAHAR]

Ambo satuju sangaik. Sanak Boediman Moeslim.   Cubo ambo cari dulu kontak untuak manyampaikan ka pak Walikota: kamungkinan : pak Nofrins ?, pak Chairul Alfie ?

Wassalam, Saafroedin Bahar (L, masuk 72 th, Jakarta; Tanjuang, Soetan Madjolelo) Alternate e-mail address: saaf...@gmail.com; saafroed...@rantaunet.org

--- On Thu, 2/5/09, Boediman Moeslim <boed...@yahoo.com> wrote:

[jupardi andi]

Menurut saya ini Pak masalah Tata Batas (Pal Batas) memang sangat sensitif sekali seperti di Riau ini yang belum juga selesai sejak dulu..oh ya Bapak sudah dengarkan waktu kita berdiskusi dengan Bapak Azaly di Pku, tentang Tapal Batas Riau Sumut (ini dikenal dengan Tapal Batas Kepala kambing) yang selalu menimbulkan permasalahan antara Kabupaten di Sumut dan Kab Di Riau di daerah Bagan Batu sana, hal ini disebabkan banyak kepentingan bermain disana (Kebun, Perusahaan besar, PBB dll), jika hanya hutan belantara..atau daerah tidak bertuan biasanya tidak menimbulkan masalah hanya batas Maya atau batas kira2 saja di Peta

Jadi menyimak postingan dibawah ini secara Administratif pemerintahan perlu kiranya diambil langkah segera biar tidak terjadi konflik horizontal maupun konflik antar sektor di Instansi pemerintahan misalnya berhubungan dengan Pajak Bumi, Pajak bangunan dll, tapi secara Adat dan Budaya (Kenagarian ya Pak)..namanya Ayah dan Anak bisa diselesaikan dengan duduk berunding dan musyawarah atau istilah keren sekarang diselesaikan secara Adat.

Nah sebagai langkah awal Pak menurut saya kalau bisa Pak Saaf upayakan peta Jantop Bokosurtanal TNI AD yang sangat detail dan jadi referensi semua sektor dalam peta memeta, disana saya pastikan ada titik Triangulasi (berupa beton yang ada tembaganya dipuncaknya) dan mencatat inforamsi titik tersebut di Bumi (Koordinat Geograpis dll),,serta di nomor dan telah diregister oleh Negara.. dari titik ini bisa ditelusuri rekam jejak batas treritorial Administratif antara Tanah Datar dan Padang Panjang, betul sekali kerja tidak terlalu berat karena Padang Panjang berbatasan hanya dengan Tanah Datar...yang paling penting betul diselesaikan tentu batas-batas yang terpusatnya kosentrasi Perumahan, pertokaan, Sarana Prasarana, Kegiatan Ekonomi, sawah ladang intinya denyut nadi kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya, mengingat biaya yang sangat terbatas ini lebih efektif diprioritaskan.

Sedangkan gunung terjal. lembah..hutan.lindung bisa dibvuat batas kira-kira dulu diatas Peta, maksud saya begini
ditentukan beberapa titik dilapangan..tanpa harus dibatas..dan diukur dilapangan, lalu ditarik antara satu titik dengan titik lain sehingga nanti akan temu gelang dengan batas yang diprioritaskan lagi,

Pekerjaan ini perlu lintas sektoral..ada Tim khusus, kalau dulu mungkin juga sekarang namanya Tim Sembilan (dari berbagai Instansi)

Demikian sedikit sumbang saran saya, jika ada tambahan lebih teknis lagi dari sanak-sanak silahkan dilanjut
Terlebih terkurang mohon maaf (ini perlu saya sampaikan karena bicara teknis..bisa saja saya salah)

Wass-Jepe

---

Dari: Dr.Saafroedin BAHAR <saaf...@yahoo.com>
Kepada: Rantau Net <rant...@googlegroups.com>
Terkirim: Kamis, 5 Februari, 2009 16:11:28
Topik: [R@ntau-Net] Tapal Batas Padang Panjang dan Tanah Datar

Assalamualaikum w.w. para sanak sa palanta,   Kelihatannya di atas permukaan kota Padang Panjang dan kabupaten Tanah Datar tenang-tenang saja. Akan tetapi ternyata -- seperti tercantum dalam berita harian Singgalang Online berikut -- di bawah permukaan ada masalah, mirip dengan masalah yang belum selesai antara kota Bukittinggi dengan kabupaten Agam sekarang ini.   Mumpung masih tenang, bagaimana kalau dibuat semacam tim kecil gabungan untuk mempelajari masalah ini dan untuk memberikan saran penyelesaiannya ? Kan baik kalau sedia payung sebelum hujan. Wassalam, Saafroedin Bahar (L, masuk 72 th, Jakarta; Tanjuang, Soetan Madjolelo) Alternate e-mail address: saaf...@gmail.com; saafroed...@rantaunet.org

---

Firefox 3: Lebih Cepat, Lebih Aman, Dapat Disesuaikan dan Gratis.

[Dr.Saafroedin BAHAR]

Riri dan para sanak kasadonyo,   Kok baitu duduaknyo pakaro, syukurlah. Indak usah kito buek tim kecil gabungan.   Hanyo pak Bupati Tanah Data paralu mananyo ka anak buah baliau, baa mako nan basangkutan maagiah katarangan saroman tu.

Wassalam, Saafroedin Bahar (L, masuk 72 th, Jakarta; Tanjuang, Soetan Madjolelo) Alternate e-mail address: saaf...@gmail.com; saafroed...@rantaunet.org

--- On Thu, 2/5/09, Riri Chaidir <riri.c...@rantaunet.org> wrote:

From: Riri Chaidir <riri.c...@rantaunet.org> Subject: [R@ntau-Net] Re: Tapal Batas Padang Panjang dan Tanah Datar To: Rant...@googlegroups.com

Date: Thursday, February 5, 2009, 8:10 PM Pak Saaf dan Dunsanak Sadonyo   Kalau pengamatan saya, "Tenang-tenang saja" mengenai perbatasan PP dengan TD itu bukan hanya di atas permukaan, tetapi dimana2 memang tenang2 saja, walaupun ada segelintir elit yang "tidak tenang-tenang".   Ini sebetulnya bukan cerita baru. Dulu PP ingin "mengklaim" dua kecamatan di TD (sekarang menjadi 3, karena pemekaran). PP memiliki dasar, misalnya peta jaman dulu yang ditemukan dipelihara dengan baik di Belanda, atau, kenyataan yang ada sampai sekarang, pasar PP itu disebut "Pasar Serikat" yang dibangun oleh nagari2 di PP dan kedua kecamatan tsb. Tapi TD juga punya pertimbangan lain.   Tapi tahun 2006, kedua Kepala Daerah, menyatakan "tidak ada lagi masalah perbatasan administratif, kita membangun sama-sama" (di bawah ambo copykan berita di PadangEkspres, berisi pernyataan kedua Kepala Daerah dan tokoh Sumbar lainnya pada waktu Halal hi Halal di Jakarta).   Nah, kalau kadang2 isu ini "diangkat lagi" (sebelumnya saya juga pernah mendengar waktu di Halal bi Halal Kec. Batipuah), ya nampaknya - menurut saya - kurang lebih berkaitan dengan pesta akbar bulan April nanti.   Bagaimana dengan pendapat para perantau? Dari dulu sudah minta agar kedua daerah membuat rencana pembangunan yang terkoordinasi.   Untuk menggambarkan bahwa bagi perantau, isu administratif perbatasan bukan berarti menjadi ganjalan untuk bersama2 memperhatikan kampuang tampak dari namanya IKAPPABASKO (Ikatan Keluarga Padangpanjang, Batipuah, dan X Koto).   Jadi, kalau ambo raso, alun paralu - atau mudah2an tidak akan pernah paralu - pembentukan "tim kecil gabungan", karena baik uang nan di kampuang, maupun kami yang di rantau - dengan IKAPPABASKO - selalu "aware" dengan isu-isu ini ...   Riri Bekasi, L 46   dari: http://groups.yahoo.com/group/IPMPP/message/919?source=1&var=1&l=1   Perluasan Kota Padangpanjang Jangan Dipaksakan Senin, 04-Desember-2006, 03:30:48   Jakarta, Padek—Dua kepala daerah masing-masing Wali Kota Padangpanjang Suir Syam dan Bupati Tanahdatar Shadiq Pasadiqoe menegaskan agar masyarakat di dua daerah ini tidak memaksakan kehendak terkait adanya aspirasi perluasan wilayah Kota Padangpanjang jangan . "Tak perlu ngotot soal perluasan Kota Padangpanjang, yang penting. Bagaimana kita bisa membangun kerjasama untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," tegas Wali Kota Suir Syam, pada acara halal bihalal Ikappabasko Jakarta Raya, di Padepokan Pencaksilat, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Minggu (3/12).. Kedua kepala daerah ini sepakat untuk tidak mempermasalahkan batas dan luas masing-masing wilayah. Sementara Bupati Tanahdatar, di tempat dan acara yang sama menegaskan wilayah administratif Kota Padangpanjang dan Kabupaten Tanahdatar tak bisa dipertentangkan. "Yang pantas bagi dua daerah adalah dipersandingkan, bukan dipertentangkan," tegas Shadiq. Menurut Shadiq, langkah yang paling tepat dilakukan oleh masyarakat di dua wilayah adalah berkosentrasi terhadap pembangunan. "Saat ini antara Padang Panjang dan Tanahdatar telah terjalin kerjasama secara sangat baik diberbagai terutama untuk program pendidikan, kesehatan dan pertanian serta perdagangan," ujar Sadik. Secara kultural, kata Shadiq, Kota Padangpanjang merupakan pusat kegiatan aktivitas dari masyarakat Batipuh Selatan yang masuk dalam wilayah Tanahdatar. Interaksinya sangat positif dan tak perlu ada kekhawatiran dan kecemasan terhadap proses yang selama ini berjalan. "Biarah administrasi babeda, asa iduik badampingan," kata bupati. Bersamaan dengan itu, tokoh masyarakat Kota Padangpanjang, Hasan Basri Durin menambahkan, yang lebih esensial adalah membangun kebersamaan. "Yang penting hati satu, tatap badunsanak taruih," kata mantan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional itu, sesaat akan meninggalkan acara halal bihalal. Selain dihadiri oleh kedua kepala daerah, halal bihalal Ikatan Keluarga Padang Panjang, Batipuh dan X Koto juga dihadiri oleh Wakil Walikota Jakarta Utara H Syafruddin Putra Dt Sungguno dan Sekjend DPR/ MPR RI Faisal Djamal. (fas)   2009/2/5 Dr.Saafroedin BAHAR saaf...@yahoo.com

[Dr.Saafroedin BAHAR]

Sanak Jepe, manuruik Sanak Riri sabananyo indak ado masalah. Kalau ado mungkin dek takaik jo suasana Pemilu bulan April mandatang.   Ambo tantu sajo basyukur kalau memang baitu duduaknyo pakaro.   Tapi usul Jepe ko rancak juo. Walau indak ado apo-apo, namun mambuek bateh nan jaleh, mamakai peta Tantop TNI AD sarato jo Bakosurtanal tantu akan mambantu mamantapkan kaadaan nan aman-aman tu.   Lai satuju Riri tu ?

Wassalam, Saafroedin Bahar (L, masuk 72 th, Jakarta; Tanjuang, Soetan Madjolelo) Alternate e-mail address: saaf...@gmail.com; saafroed...@rantaunet.org

--- On Thu, 2/5/09, jupardi andi <jupar...@yahoo.com> wrote:

From: jupardi andi <jupar...@yahoo.com> Subject: Bls: [R@ntau-Net] Tapal Batas Padang Panjang dan Tanah Datar To: Rant...@googlegroups.com

Date: Thursday, February 5, 2009, 6:53 PM

Menurut saya ini Pak masalah Tata Batas (Pal Batas) memang sangat sensitif sekali seperti di Riau ini yang belum juga selesai sejak dulu..oh ya Bapak sudah dengarkan waktu kita berdiskusi dengan Bapak Azaly di Pku, tentang Tapal Batas Riau Sumut (ini dikenal dengan Tapal Batas Kepala kambing) yang selalu menimbulkan permasalahan antara Kabupaten di Sumut dan Kab Di Riau di daerah Bagan Batu sana, hal ini disebabkan banyak kepentingan bermain disana (Kebun, Perusahaan besar, PBB dll), jika hanya hutan belantara..atau daerah tidak bertuan biasanya tidak menimbulkan masalah hanya batas Maya atau batas kira2 saja di Peta Jadi menyimak postingan dibawah ini secara Administratif pemerintahan perlu kiranya diambil langkah segera biar tidak terjadi konflik horizontal maupun konflik antar sektor di Instansi pemerintahan misalnya berhubungan dengan Pajak Bumi, Pajak bangunan dll, tapi secara Adat dan Budaya (Kenagarian ya Pak)..namanya Ayah dan Anak bisa diselesaikan dengan duduk berunding dan musyawarah atau istilah keren sekarang diselesaikan secara Adat. Nah sebagai langkah awal Pak menurut saya kalau bisa Pak Saaf upayakan peta Jantop Bokosurtanal TNI AD yang sangat detail dan jadi referensi semua sektor dalam peta memeta, disana saya pastikan ada titik Triangulasi (berupa beton yang ada tembaganya dipuncaknya) dan mencatat inforamsi titik tersebut di Bumi (Koordinat Geograpis dll),,serta di nomor dan telah diregister oleh Negara.. dari titik ini bisa ditelusuri rekam jejak batas treritorial Administratif antara Tanah Datar dan Padang Panjang, betul sekali kerja tidak terlalu berat karena Padang Panjang berbatasan hanya dengan Tanah Datar...yang paling penting betul diselesaikan tentu batas-batas yang terpusatnya kosentrasi Perumahan, pertokaan, Sarana Prasarana, Kegiatan Ekonomi, sawah ladang intinya denyut nadi kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya, mengingat biaya yang sangat terbatas ini lebih efektif diprioritaskan. Sedangkan gunung terjal. lembah..hutan.lindung bisa dibvuat batas kira-kira dulu diatas Peta, maksud saya begini ditentukan beberapa titik dilapangan..tanpa harus dibatas..dan diukur dilapangan, lalu ditarik antara satu titik dengan titik lain sehingga nanti akan temu gelang dengan batas yang diprioritaskan lagi, Pekerjaan ini perlu lintas sektoral..ada Tim khusus, kalau dulu mungkin juga sekarang namanya Tim Sembilan (dari berbagai Instansi) Demikian sedikit sumbang saran saya, jika ada tambahan lebih teknis lagi dari sanak-sanak silahkan dilanjut Terlebih terkurang mohon maaf (ini perlu saya sampaikan karena bicara teknis..bisa saja saya salah) Wass-Jepe

Dari: Dr.Saafroedin BAHAR <saaf...@yahoo.com> Kepada: Rantau Net <rant...@googlegroups.com> Terkirim: Kamis, 5 Februari, 2009 16:11:28 Topik: [R@ntau-Net] Tapal Batas Padang Panjang dan Tanah Datar

Assalamualaikum w.w. para sanak sa palanta,

Kelihatannya di atas permukaan kota Padang Panjang dan kabupaten Tanah Datar tenang-tenang saja. Akan tetapi ternyata -- seperti tercantum dalam berita harian Singgalang Online berikut -- di bawah permukaan ada masalah, mirip dengan masalah yang belum selesai antara kota Bukittinggi dengan kabupaten Agam sekarang ini.   Mumpung masih tenang, bagaimana kalau dibuat semacam tim kecil gabungan untuk mempelajari masalah ini dan untuk memberikan saran penyelesaiannya ? Kan baik kalau sedia payung sebelum hujan. Wassalam, Saafroedin Bahar (L, masuk 72 th, Jakarta; Tanjuang, Soetan Madjolelo) Alternate e-mail address: saaf...@gmail.com; saafroed...@rantaunet.org

[Riri Chaidir]

Pak Saaf,

 

He he, ambo kan ndak dalam posisi untuak setuju atau tidak setuju. Tapi kalau ditanyo pandapek ambo, ado 2 points.

 

Partamo, manuruik pengamatan ambo, yang terjadi di PP/TD itu bukan karena batas2 yang tidak jelas. Batasnya siy jelas, yang jadi isu adalah: 2 Kecamatan (sekarang, setelah pemekaran menjadi 3: Batipuah, Batipuah Selatan, dan X Koto) itu masuak ka Kabupaten TD sarupo peta kini, atau garis perbatasan "digeser" sehingga menjadi bagian dari Kota PP.

 

Kaduo, sabananyo ambo indak terlalu tertarik jo batas2 administratif. Itu trend kuno. Kalau ambo lebih tertarik dengan pengembangan bersama tanpa memandang garis batas administratif. Itu sudah banyak dilakukan berbagai daerah, seperti Kartomantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul) atau Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan). Hasil kerjasama seperti ini lebih hebat dibanding meributkan perbatasan administratif. Kalau mau contoh yang lebih besar lagi, European Union itu ternyata bisa bersaing dengan raksasa2 seperti AS dan Jepang.

 

Riri

Bekasi, L 46

 

 

 

2009/2/5 Dr.Saafroedin BAHAR <saaf...@yahoo.com>

Sanak Jepe, manuruik Sanak Riri sabananyo indak ado masalah. Kalau ado mungkin dek takaik jo suasana Pemilu bulan April mandatang.   Ambo tantu sajo basyukur kalau memang baitu duduaknyo pakaro.   Tapi usul Jepe ko rancak juo. Walau indak ado apo-apo, namun mambuek bateh nan jaleh, mamakai peta Tantop TNI AD sarato jo Bakosurtanal tantu akan mambantu mamantapkan kaadaan nan aman-aman tu.   Lai satuju Riri tu ? Wassalam, Saafroedin Bahar (L, masuk 72 th, Jakarta; Tanjuang, Soetan Madjolelo) Alternate e-mail address: saaf...@gmail.com; saafroed...@rantaunet.org

.

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ ===============================================================

[jupardi andi]

Da Riri dan Pak Saaf

kok manuruik postingan Bung Riri ko..berarti ndak ado masalah dek batas ko do yo
kalau bantuak itu rancak juo mah Kortamantul tu..lah iyo lo mah Batusangka jo Padang Panjang bantuak ayah anak
ibaraiknyo indak ka barituang bana....kok ado sacaro Adm sehubungan pajak daerah..iko nan kadang2 agak masalah senek
tapi kok lai disepakati bantuak nan diposting Da Riri ko tantu rancak juo tingga manabikan sajo payuang hukumnyo antaro kesepakatan kedua daerah..

Sangko ambo batas ko manua konflik..nan kareh bana

Tata Batas nan temu gelang ko..bukan karajo mudah..barek..baliku2..antar instansi..biaya gadang
lalu prakteknyo..dilapangan suko "batangka" dalam menentukan batas ko..geser manggeser

Jadi..yo labiah rancak pengembangan basamo mah...
kok dicontoh Eropa..samantaro inyo bagabuang..ciek mato uang..perekonomia dll
dek awak tabaliak mah nan ka mamisahkan diri sajo daerah ko..tu lah tajadi tindakan anarkis di Medan nan mamakan korban
maningganyo ketua DPRD Sumut, dek bakareh angok juo..minta bapisah manjadi duo Propinsi...

Iyolah..kok lai aman2 sajo..jaan awak bacarito Tapal Batas juo...karajo tu barek mah..yakinlah
nan awak ukua indak tanah sabidang..atau lueh lapangan bola...do..
18 tahun ambo bateh2 mambateh areal ko mulai pengalaman partamo di Sulawesi Tengah tahun 1989.

Semoga nan terbaik buek Kampuang Ambo Tanah Datar dan Kampuang Pak Saaf jo Da Riri Padang Panjang

Wass-Jepe
(44, Lagi dilua kota).

---

Dari: Riri Chaidir <riri.c...@rantaunet.org>
Kepada: Rant...@googlegroups.com
Terkirim: Kamis, 5 Februari, 2009 22:02:26
Topik: Re: Bls: [R@ntau-Net] Tapal Batas Padang Panjang dan Tanah Datar

---

Selalu bersama teman-teman di Yahoo! Messenger
Tambahkan mereka dari email atau jaringan sosial Anda sekarang!

[Ronal Chandra]

Yang seperti ini pasti Oknum. --- Ditengah isu golput yang kuat dan fatwa haram golput yang masih bertentangan. Harus diakui beberapa partai kesulitan mencari kader yang memadai untuk bisa membawa gerbong partai ke puncak tertinggi. Dibeberapa kali perjalanan dinas baik itu dijakarta ataupun diluar kota, tampaknya isu caleg dan capres gaek menjadi menarik disikapi karena isu tersebut serta merta disikapi dengan memunculkan caleg caleg muda walaupun pada capres tidak terlalu hebat euforia ikut2an yang terlihat. Tapi euforia caleg caleg muda ini patut diamati, kalau diperhatikan lebih detail kadang ada caleg yang kelewat muda, sehingga waktu saya melakukan kunjungan ke dumai ada caleg moeslim kifarat atau apa saya lupa namanya, baru tamat 2th lalu dari sekolah menengah atas. Tapi caleg caleg muda belia tentu tidak hanya terjadi di dumai didaerah daeah lainnya termasuk jabotabek banyak kita dapati atribut atribut caleg muda belia ini dipinggiran jalan. Entah karena punya kemampuan atau karena indonesia sudah semakin sulit untuk mendapatkan kerja apalagi ditengah krisis global seperti ini. Tampaknya jika masing masing partai menggunakan head hunter untuk memburu caleg calegnya pasti ini bisnis yang menarik. Begitu juga dengan orang orang sekeliling saya setelah sekian lama tidak ketemu, begitu ditanya kerja dimana sekarang ? dijawab sekarang caleg nih dari partai ini dan dukung gua yh. Yah kalau ada seorang planner berkata "Kesulitan adalah sebuah peluang, maka indonesia adalah tempat setiap kesulitan menjadi peluang". Di RN pun terdapat banyak caleg saya yakin,  cuma masalahnya mengakui dirinya caleg atau tidak tentu kita tidak tahu pasti. Kalau selama ini kita cuma tau bang indra dan beberapa rekan yang sering muncul di milis ini adalah seorang caleg, ternyata masih banyak lagi caleg caleg di RN ini. Terbukti ketika akan diadakannya debat pendapat warga RN tentang caleg, hah ternyata banyak daftar caleg yang kita tidak ketahui. Sehingga kita cuma bisa berkata dalam hati kita masing masing, oh dia caleg sekarang. Diduri ada caleg yang namanya familiar bagi saya dan beberapa kali ikutan posting dimilis ini, Arman Bahar caleg dari PKS, apakah sama arman bahar caleg di duri dengan yang di room ini ? mungkin ada info dari dunsanak sado no ? Yah minimal menambah guman kita dalam hati, oh ternyata dia caleg juga. Sukses untuk para caleg dan seandainya terpilih ubah yang kurang baik pada diri para caleg dan selamat mengemban amanah. Semoga bermamfaat yang ringan ringan ini ditengah liburan kita. Salam Hormat Rajo Bungsu TANJUNGPINANG, SABTU — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menyatakan, anggota DPRD Kota Jambi, Zulhamli Al Hamidi, tidak berzinah di salah satu panti pijat yang berada di daerah setempat.      "Dewan Syariah sudah memeriksanya, dan tidak terbukti Zulhamli berzinah," kata Tifatul di Tanjungpinang, ibu kota Provinsi Kepri, Sabtu.      Zulhamli kedapatan sedang berada di salah satu ruangan panti pijat saat dilakukan operasi penyakit masyarakat pada Selasa (3/1). "Dia masuk angin, kemudian pijat di tempat yang resmi. Tempat pijat itu bukan tempat mesum, tapi murni untuk kesehatan," kata Tifatul.      Meski tidak berzinah dan melanggar hukum, Zulhamli tetap diberi sanksi oleh PKS. Zulhamli akan dipecat dari PKS jika tidak mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kota Jambi.      "Kader PKS dilarang mengunjungi tempat seperti itu. Kalau masuk angin, dia bisa menggunakan jasa tukang pijat yang berjenis kelamin pria," katanya.      Tifatul mengatakan, kasus yang menimpa Zulhamli tidak akan menyurutkan dukungan masyarakat terhadap PKS. Masyarakat sudah mengenal PKS.      "Kader PKS itu bukan malaikat. Zulhamli itu satu dari 823.000 kader PKS di seluruh Indonesia," ujarnya. Tifatul menyesali pemberitaan di sebuah stasiun TV swasta yang menyudutkan Zulhamli dan PKS, sebagai partai yang mengusungnya. Pemberitaan terkait terungkapnya Zulhamli di panti pijat itu terindikasi fitnah.      "Pemberitaan itu tidak benar, karena menyebutkan Zulhamli sedang berzinah ketika dilakukan operasi penyakit masyarakat. Saya sudah sampaikan ke pimpinan redaksinya agar permasalahan itu ditanggapi serius," katanya.      Akibat pemberitaan itu juga panti pijat yang dikunjungi Zulhamli terkena imbasnya. Nama panti pijat itu menjadi rusak sehingga kemungkinan dapat ditinggalkan pelanggannya.      "Saya kasihan dengan panti pijat itu, karena kena imbasnya," katanya.