SATU KASUS LAGI TENTANG GOYAHNYA TANGGA MENUJU MUFAKAT

[Dr.Saafroedin BAHAR]

Assalamualaikum w.w. para sanak sa palanta, Sebagai seorang pengamat masalah adat Minangkabau, secara pribadi saya memperhatikan secara cermat perwujudan norma adat dalam kenyataan hidup sehari-hari termasuk masalah tanah, yang termasuk dalam tema sako dan pusako. Sangat menarik perhatian saya betapa masalah ini merupakan salah satu sumber konflik sosial yang tidak putus-putusnya dalam masyarakat Minangkabau,sampai berlarut-larut ke Mahkamah Agung. Masalah ini telah dibahas secara mendalam oleh Prof Dr Keebet von Benda-Beckmann dalam disertasi beliau "Goyahnya Tangga Menuju Mufakat". Dalam hubungan ini ada dua hal yang menjadi perhatian saya: Pertama, sistem penyelesaian sengketa menurut adat kelihatannya tidak berjalan mulus, karena hampir selalu -- atau sering sekali -- sengketa sako dan pusako ini berujung di pengadilan negeri, bahkan sampai ke Mahkamah Agung, seperti dalam kasus di bawah ini. Menurut catatan fihak pengadilan, sengketa mengenai tanah di Sumatera Barat termasuk yang tertinggi di Indonesia. Kedua, saya sungguh merasa heran bahwa untuk menyelesaikan sengketa tanah pusako seluas 13.000 meter persegi -- jadi kurang dari dua hektar -- kedua pihak yang sama-sama satu pesukuan tersebut menyatakan 'siap perang'. Mengapa tak didorong 'panarukoan' lahan baru melalui program transmigrasi, dimana setiap, saya ulangi setiap, KK bisa memperoleh dua hektar setengah? Mengapa tanah pusako yang sudah amat sempit itu juga yang diperebutkan? Apa tidak ada lagi semangat pionir, semangat perintis, di kalangan pemuka adat? Mengapa tidak dimanfaatkan demikian banyak peluang yang terbuka dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang ikut kita dirikan bersama ? Mengapa demikian senang hidup 'di bawah tampuruang'? Saya pernah menghubungi salah seorang direktur jenderal Depnakertrans bersama Bp H Azaly Djohan SH, Sekjen Seknas MHA, dan mendapat keterangan bahwa pada saat ini masih terbuka peluang untuk menjadi transmigran. Dengan kata lain, daripada 'berperang' memperebutkan tanah yang kurang dari dua hektar tersebut untuk sebuah suku, mengapa tak diambil langkah yang lebih konstruktif melalui semacam 'bedol desa' yang dapat kita namakan sebagai 'manaruko nagari baru' ? [Jika dikehendaki, dengan segala senang hati, dalam rangka kegiatan saya di Seknas MHA secara pribadi saya bersedia membantu memfasilitasi terwujudnya program 'manaruko nagari baru' ini dengan Depnakertrans]. Bagaimana pendapat para sanak sa palanta ?   Wassalam, Saafroedin Bahar (L, 71 th, Jakarta) Alternate e-mail address: saaf...@gmail.com   Eksekusi Tanah Suku Melayu Berakhir Damai   singgalang, Sabtu, 02 Agustus 2008 Agam, Singgalang Suku Melayu, di Jorong Koto Kaciak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, akhirnya letakkan senjata. Padahal, Kamis (31/7), menjelang tim eksekutor dari PN Lubuk Basung datang, dua kelompok yang bersengketa soal harta pusaka itu, menyatakan siap perang. Berbagai peralatan perang sudah berada dalam persediaan sejumlah anggota satu kelompok. Pagi, Kamis itu, suasana di Jorong Koto Kaciak, benar-benar mencekam. Maklum, pagi itu, sekitar pukul 10.00 WIB bakal dilangsungkan eksekusi tanah seluas 13.000 meter persegi. Tanah dari pesukuan Melayu ini dipersengketakan sejak beberapa tahun lalu, yang akhirnya turun putusan dari Mahkamah Agung yang memenangkan kelompok H. M. Nur St Palimo. Turunnya putusan MA tersebut mementahkan perlawanan Hendra Sardi Dt. Simirajo. Kedua kelompok sama satu suku dan satu penghulu. Hanya saja M. Nur St. Palimo ketika menggugat tanah yang tengah dikelola Dt. Simirajo. Suasana kian mencekam ketika alat pengeras suara dari mushalla dan masjid setempat dan ditambah dengan pengumuman lewat pengeras suara berkeliling jorong mempergunakan sepeda motor. Pengumuman itu jelas membuat masyarakat Jorong Koto Kaciak keluar untuk mengetahui jalannya eksekusi tanah tersebut. Diperkirakan masyarakat eksekusi ini bakal berlangsung seru dan bahkan tidak mungkin bakal terjadi pertumpahan darah. Maklum, di atas tanah yang bakal dialih-kepemilikan itu berdiri dua unit rumah dan lainnya berupa sawah tanah peladangan. Meski pada prinsipnya, masyarakat Kenagarian Magek umumnya dan khususnya Koto Kaciak dominan prihatin terhadap nasib Dt. Simirajo. Mereka semua tahu bahwa yang berhak atas tanah ulayat itu adalah Dt. Simirajo dan kemenakannya. Tapi, warga juga paham dengan hukum. Apa yang sudah menjadi keputusan hukum juga harus dipatuhi. Tak heran ketika tim eksekutor dari PN Lubuk Basung masuk ke Jorong Koto Kaciak, sekitar pukul 10.00 WIB, bersama dengan regu Dalmas dari Polresta Bukittinggi yang dipimpin langsung Wakapolres, masyarakat sudah siap membendung agar tim eksekutor tersebut tidak sampai ke lokasi objek perkara. Antara petugas dan warga pun terjadi saling dorong. Pekik histeris kaum ibu juga membahana. Begitu juga raungan anak kecil yang memang tidak tahu entah apa yang diributkan orang. Suasana kian menjadi kacau, ketika sejumlah kian nekat membela tanah tersebut. Bahkan beberapa diantaranya sudah mulai mengancam akan terjadi pertumpahan darah bila tim eksekutor terus juga merangsek. Keberanian kelompok Dt. Simirajo yang didukung warga tersebut jelas membuat tim eksekutor agak mengendorkan niatnya. Apalagi di tengah keramaian warga tersebut juga terlihat sejumlah ninik-mamak, alim ulama, cerdik pandai dan pemuda Magek. Seorang nenek, Saonan, 97, di tengah kerentaannya, sempat juga memimpin sejumlah kaum ibu untuk membentuk pagar betis. “Kami siap mati di sini, dari pada harta kami diambil,” rarau gaek itu terbata-bata. Di tengah kekacauan itulah, muncul ide, agar dicarikan jalan damainya. Untuk apa harus bermusuhan, toh masing-masingnya akan bersua juga. Wakapolresta Bukittinggi, pun mengambil inisiatif. Dari pada harus berlanjut dan menimulkan korban, lebih baik dicari jalan damai. Kedua pihak yang bertikai dihubungi, yakni M. Nur St. Palimo dan Hendra Dt. Simirajo. Dalam perundingan yang juga dihadiri ninik-mamak dan cerdik pandai itu diperoleh kata sepakat, yakni objek perkara dibagi. Yang jadi milik M. Nur, adalah petakan tanah yang berada di belakang rumahnya terus ke belakang sampai batas dengan suku lain, berikut sepiring sawah. Sisanya, adalah milik Dt. Simirajo dengan kemenakannya. Pembagian itu pun dituangkan dalam sepucuk surat perjanjian, yang intinya kedua belah tidak akan saling tuntut lagi pada masa mendatang. Pembagian itu juga menyenangkan hati warga yang memang simpati pada Dt. Simirajo. “Pada surat perdaimaian” kata Ketua tim eksekusi, Mustafa, SH, selaku juru sita, dihadiri dua saksi, Amril dan Marzuki, penetapan 23 Juli 2008, Nomor 12/Pdt G/2001, PN. LB. BS, tetap pergi ke lokasi sengketa pemohon eksekusi, H. M. Nur, tergugat, Hendra Sardi, Dt. Simirajo, melalui musyawarah Ketua KAN, anggota DPRD, Camat, Walinagari, Wakapolres, Kapolsek, kedua belah pihak menemui jalan perdamaian. Di antaranya, tanah sebelumnya, dikuasai, Dt. Simirajo, dibelakang rumah penggugat Bungo Pakan berbatasan dengan, Dt. Kulabu (jambak) berikut satu lupak sawah di Simpang Kubu melalui kesepakan tersebut, kini menjadi hak milik, H. M. Nur. Perkara perdata No. 17/ PDT.Plw/2007, diajukan oleh Dt. Simirajo, apapun hasilnya di Peradilan tingkat banding tidak berlaku (cabut), Sedangkan masalah harta pusaka selama diperkarakan itu, tidak akan menjadi permasaalahan lagi sampai ke anak cucu nantinya. PK diajukan melalui pengecara Iskandar Kalil, kedua kali dinyatakan, Dt. Simirajo, dicabut. Hubungan kedua belah pihak yang bersengketa sebelum, baik secara adat maupun secara Hukum Negara tidak lagi bersengketa, Dan begitu pula terhadap Surat pengaduan pidana yang dilaporkan oleh, Dt. Bagindo Sati, dan Kasiana tentang diri, H. M.Nur St. Palimo, tidak berlaku lagi pernyataan telah dicabut Sebenarnya pelaksanaan eksekusi Kamis kemarin itu adalah untuk kedua kalinya. Pertama, Selasa (8/7), eksekusi gagal dilaksanakan, mengingat banyaknya warga Magek yang turun ke lokasi dan menghalangi jalannya pengalihan hak atas tanah sengketa itu. 408/202

[Fitr Tanjuang]

AslmWrWb

 

Pak Saaf,

Soal sangketo tanah ko iyo masalah barek di kampuang. Gampang angok malayang dibueknyo.

Kaum ambo menghadapi bana masalah iko sajak tahun 80-an, sajak ambo masiah basarawa kotok.

 

Tanah kami dirampok dek kaum sabalah nan memang masiah saparuik jo kami.

Tapi lain kaum tantu lah tapisah pusako ko.

Awalnyo dituduahnyo kaum kami "mancilok" mamak inyo, dan kami dituduah pandatang.

Tapi dek surek ranji kami lengkap (dokumen nan masiah pakai huruf Arab Melayu), lawan ko kalah di KAN. Mintak damai inyo baliak.

 

Indak lamo sudah tu, nyo ulang parangai tu baliak.

Kini ko batuka argumennyo, kami masih samamak, jadi inyo berhak pulo ateh pusako tu.

 

Dek lawan ko banyak nan pareman gadang, sadang generasi di ateh ambo kaum ka punah, iyo indak bisa malawan kami doh.

Sudah tu KAN baulah pulo, nyo tandatangani pulo surek palsu dari kaum sabalah tu. 

 

Nan taingek dek ambo wakatu SMA, ambo tantang duel kaum sabalah tu, dek karano inyo kata2i mandeh ambo.

Untuang indak jadi bacakak doh, tapi lah manangih induak2 kami sadonyo.

Kalau jadi, tantu ambo lah masuak panjaro atau masuak kuburan.

Samaso itu iyo baturuik2 kaum ambo nan mati jo caro nan aneh2.

Pernah pulo sarantak kami di jalan tarabah mandadak baradiak kakak.

 

Tamat SMA ambo diungsikan ka tampek bako.

Di sinan pun ambo kanai pulo dikarajoan.

Untuang basobok tulang jo rambuik jo paku nan ditanam urang tu di tampek bako ambo.

 

Kini lah 4 generasi (dari mamaknyo niniak, turun ka niniak, turun ka mamak, turun ka generasi kami) masalah ko

Dek kami indak bisa malawan jo pangka langan, KAN indak pulo bisa diandalkan, iyo kami baok ka pangadilan.

Di Pengadilan Nagari kami kalah dek "salah adminstrasi". Untuang di Pengadilan Tinggi manang dan dikukuahkan dek MA.

 

Tapi kini dek indak bapitih lai, iyo alun bisa dieksekusi doh, walaupun kaum2 nan lai mandukuang bana kami segera eksekusi. Soalnyo kami jadi pertahanan pulo bagi mereka. Seandainyo kami kalah, kaum nan lain lah siap2 pulo dirampoknyo.

Yakin ambo, kalau dieksekusi, kalua pulo beritanyo di koran2.

 

Iko saketek carito ambo. Mudah2an indak tajadi di sanak2 di Palanta ko.

 

Dari kisah kaum ambo, banyak sabab sengketa tanah ko.

1. Kemiskinan dan kurang pendidikan.

2. Mamak dan pemimpin adat nan indak amanah, gampang disuok jo disangu.

3. Surek tanah nan indak jaleh.

4. Kaum batambah banyak sadang pusako indak

5. Birokrasi dan aparat, tarutamo aparat hukum (hakim/pengacara/jaksa) nan korup (bisa dibali).

6. Randahnyo penghayatan agamo sacaro umum.

7. Randahnyo pemahaman adat.

8. Urang lua nan mangaia di aia karuah (jadi beking di balakang rang maliang).

9. ..silahkan ditambah...

 

Manaruko lahan baru mungkin jadi solusi untuak nan nomor 4. Tapi nan lain2 harus dicari pulo solusinyo sacara total dan komprehensif.

 

Tapi kalau manaruko lahan baru dalam bentuk transmigrasi di zaman kini ko, lai ko lah bisa disabuik pusako tinggi?

Ambo raso jadinyo adolah pusako randah lai, harato bapak mande nan turun ka anak, bukan ka kamanakan....

 

Wassalam

fitr tanjuang

lk/33/Albany NY

[Datuk Endang]

Pak Saaf dan sanak sapalanta yang ambo hormati.   Memang masalah tanah ulayat masih menjadi persoalan sejak UUPA 5/1960 hingga saat ini. Ada hal yang belum diselesaikan secara perundang-undangan dan kelihatannya belum menjadi prioritas kebijakan pemerintah.   Pertama saya sampaikan bila pengakuan terhadap hak asal-usul dan kelanjutan sistem hukum telah dijamin melalui UUD 1945, dan sebenarnya saya melihat dalam UUPA juga telah memberi peluang terhadap hal tersebut. Namun kebijakan lanjutan belum mengatur lebih lanjut, sehingga pegangan yang digunakan oleh aparat pemerintah selama ini hanya perundang-undangan dalam hukum positif kita, yang mungkin kurang tepat karena sistem nilai yang berbeda. Padahal belum tergali Hukum Adat dan Hukum Islam sebagai bagian dari Hukum Nasional kita, yang telah tumbuh berkembang hingga sebelum masa kemerdekaan.   Penyelesaian sengketa adat (sako dan pusako) memang harus diselesaikan secara adat, melalui bajanjang naiak batanggo turun; dan putus mufakat di balairungsari. Dalam kasus di bawah saya belum melihat masalah ini diselesaikan seperti itu, dan sepertinya langsung menggunakan sistem peradilan umum.   Saya dulu berharap banyak kepada organ seperti Komnas HAM dll untuk mendudukkan kembali sistem Hukum Nasional kita, untuk mengisi berbagai kekurangan sistem nilai yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara nyata maupun secara laten, dan memecahkan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan pembangunan dewasa ini. Namun kelihatannya belum terlihat usaha dan upaya untuk itu.   Pemecahan yang dilakukan akhirnya kembali dengan mekanisme peradilan umum, yang terikat dengan sistem nilai hukum positif (baca: UUPA), dan mungkin kurang menimbang sistem nilai Hukum Adat dan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat. Untuk itu perlu keserasian dalam mengembangkan sistem Hukum Nasional kita, yang berdasarkan sejarahnya ditumbuhkan oleh tungku nan tigo sajarangan (Hukum Hindia Belanda, Hukum Adat, dan Hukum Islam). Mudah-mudahan ini dapat menjadi perhatian dalam Program Legislasi Nasional kita ke depan.   Demikian terlebih terkurang pendapat dan pandangan disampaikan.   Wassalam,   -datuk endang --- On Fri, 8/1/08, Dr.Saafroedin BAHAR <saaf...@yahoo.com> wrote:

[Datuk Endang]

Pak Saaf dan sanak sapalanta yang ambo hormati.   Memang masalah tanah ulayat masih menjadi persoalan sejak UUPA 5/1960 hingga saat ini. Ada hal yang belum diselesaikan secara perundang-undangan dan kelihatannya belum menjadi prioritas kebijakan pemerintah.   Pertama saya sampaikan bila pengakuan terhadap hak asal-usul dan kelanjutan sistem hukum telah dijamin melalui UUD 1945, dan sebenarnya saya melihat dalam UUPA juga telah memberi peluang terhadap hal tersebut. Namun kebijakan lanjutan belum mengatur lebih lanjut, sehingga pegangan yang digunakan oleh aparat pemerintah selama ini hanya perundang-undangan dalam hukum positif kita, yang mungkin kurang tepat karena sistem nilai yang berbeda. Padahal belum tergali Hukum Adat dan Hukum Islam sebagai bagian dari Hukum Nasional kita, yang telah tumbuh berkembang hingga sebelum masa kemerdekaan.   Penyelesaian sengketa adat (sako dan pusako) memang harus diselesaikan secara adat, melalui bajanjang naiak batanggo turun; dan putus mufakat di balairungsari. Dalam kasus di bawah saya belum melihat masalah ini diselesaikan seperti itu, dan sepertinya langsung menggunakan sistem peradilan umum.   Saya dulu berharap banyak kepada organ seperti Komnas HAM dll untuk mendudukkan kembali sistem Hukum Nasional kita, untuk mengisi berbagai kekurangan sistem nilai yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara nyata maupun secara laten, dan memecahkan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan pembangunan dewasa ini. Namun kelihatannya belum terlihat usaha dan upaya untuk itu.   Pemecahan yang dilakukan akhirnya kembali dengan mekanisme peradilan umum, yang terikat dengan sistem nilai hukum positif (baca: UUPA), dan mungkin kurang menimbang sistem nilai Hukum Adat dan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat. Untuk itu perlu keserasian dalam mengembangkan sistem Hukum Nasional kita, yang berdasarkan sejarahnya ditumbuhkan oleh tungku nan tigo sajarangan (Hukum Hindia Belanda, Hukum Adat, dan Hukum Islam). Mudah-mudahan ini dapat menjadi perhatian dalam Program Legislasi Nasional kita ke depan.   Demikian terlebih terkurang pendapat dan pandangan disampaikan.   Wassalam,   -datuk endang --- On Fri, 8/1/08, Dr.Saafroedin BAHAR <saaf...@yahoo.com> wrote:

From: Dr.Saafroedin BAHAR <saaf...@yahoo.com> Subject: [R@ntau-Net] SATU KASUS LAGI TENTANG GOYAHNYA TANGGA MENUJU MUFAKAT To: "Rantau Net" <rant...@googlegroups.com> Cc: "MH Bachtiar Abna SH" <bachti...@yahoo.co.id>, "Ilhamdi TAUFIK" <fh...@yahoo.com>, "Warni DARWIS" <warni...@yahoo.com>, "Azaly DJOHAN SH" <azal...@yahoo.com>, "Drs. Said HASYIM" <has...@bsp.co.id>, "Drs. AMIDHAN" <amidh...@yahoo.com>, "Prof Dr Ruswiati SURYA SAPUTRA MS" <rus...@yahoo.co.id>, "Ridha Saleh" <ridha...@yahoo.co.id>, "Janedjri M GAFFAR" <jane...@yahoo.com> Date: Friday, August 1, 2008, 6:01 PM

[Dr.Saafroedin BAHAR]

Waalaikumsalam w.w. Sanak Fitr Tanjuang dan para sanak sa palanta, Tarimo kasih ateh panjalasan Sanak manganai kasus nan tajadi dalam kaum Sanak, manambah ciek lai kasus sako jo pusako kito ko.          Ambo jo Sanak Ir Mohammad Zulfan Tadjoeddin tahun 2004 nan lalu alah mancubo mambahas masalah adat Minangkabau ko sacaro mandasar dan sacaro komprehensif dalam buku kami baduo nan bajudul "Masih Ada Harapan: Posisi Sebuah Etnik Minoritas dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara". Salain mambahas akar masalahnyo -- saparati nan Sanak sabuikkan dalam posting Sanak -- juo ado kami sarankan baa jalan kaluanyo.              Saparati dapek diduga, dari kaum penghulu kurang sakali dukungan ka gagasan kami tu. Salah surang malah manabikkan buku nan bajudul "Duabelas Jurus Pertahanan Melawan Serangan" (sic!). Tapi banyak kaum mudo jo kalangan kampus mandukuang pandangan kami tu.             Ambo manaruihkan analisa taradok masyarakat hukum adat Minangkabau tu dalam tahun 2007 jo maadokan Semiloka Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, dan awal tahun 2008 di Arsip Nasional Jakarta, tantang Perang Paderi, nan malahiakan ABS SBK. Pak Gubernur alah mambuek sabuah panitia perumus untuak marumuskan ABS SBK tu, nan mancubo mancari rumusan umum tantang norma adat Minangkabau dan agamo Islam. [Draft rumsuan tu alah diserahkan ka Pemerintah Daerah untuak sosialisasinyo labiah lanjuik].          Sapanjang untuak ambo surang sebagai pengamat, rasonyo ambo alah mangaruak sahabih-habih karuak. Alah cukuik rasonyo pamahaman ambo tantang apo bana akar masalah Minangkabau tu, baa mako indak amuah maju-maju. Alah cukuik pulo saran ambo tantang kabijakan apo nan bisa dipiliah untuk mamelokinyo sacaro mendasar.         Apo saran ambo ditarimo atau indak, itu soal lain. Tasarah ka baliau-baliau nan manjadi pamimpin di Ranah. Nampak dek ambo, sampai kini samo sakali indak ado garak di Ranah untuk mameloki akar masalah Minangkabau tu. Sadonyo bajalan saparati nan lamo.Business as usual. Karano tu bisa kito pakirokan silang sangketo soal harato pusako akan samakin banyak di maso datang, karano urang kambang sadang tanah kan nan itu-itu juo. Kasus sangketo Suku Melayu nan hampia badarah-darah ko hanyo salah satu nan mancuat ka pamukoaan, samo jo sangketo bateh nagari di Kabupaten Solok nan alah sampai baka mambaka bagai. Kok memang baitu nan dikehendaki, apo buliah buat.       Kini ko nan manjadi paratian ambo sebagai Ketua Dewan Pakar Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat --Seknas MHA-- jo kawan-kawan ambo adolah ikuik mamperjuangkan adonyo RUU Tentang Hak Masyarakat Hukum Adat. Mungkin ado manfaatnyo. Wassalam, Saafroedin Bahar

(L, 71 th, Jakarta) Alternate e-mail address: saaf...@gmail.com

--- On Sat, 8/2/08, Fitr Tanjuang <fitr.t...@gmail.com> wrote:

[Datuak Arifz]

Pak Saaf dan ransanak palanta kasadonyo,

yo. masalah tanah ko sangat banyak tajadi karano iko banyak nan jadi
pusako tinggi,
ado rancaknyo bagi kaum nan ka punah..jantan sadonyo..
untuk mawakafkan tanah ko ka musajik..
karano arato pusako tunggi ko indak buliah di jua...
sabananyo tanah pusako tinggi ko.. adolah tanah wakaf diri rang tuo
kito..turun tamurun dari kaum nan samo..
jiko kaum ko lah punah..kaum nan jauah barabuik jadinyo..
apolai ..tanah ko banyak nan indak basurek..

kadang ado tanah nan di pinjamkan (buliah dipakai) karano upah mauruik
badan, upah cari kutu, untuak rang pandatang..
tapi sajak nenek nyo mati..tanah ko indak bisa baliak kan nan punyo
asa. karano anak cucunyo rang bagak..baladiang..
iko nan jadi sangketo, akhianyo..banyak rang awak indak
basapoan..samo bagak..samo santiang..

jadi untuak maindari ko mako kito mancari tanah baru.. hijrah..pai
marantau...salah satunyo..

wassallam
AZ Dt RajoAlam (37+)
di Baliakpapan

[Dr.Saafroedin BAHAR]

Assalamualaikum w.w. Datuk Endang dan para sanak sa palanta, Rintisan perjuangan mencarikan dasar hukum untuk masyarakat hukum adat yang sudah saya mulai di Komnas HAM, kini saya lanjutkan dalam Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat (Seknas MHA), yang sudah dibadanhukumkan di Pekanbaru pada bulan Januari 2007 yang lalu.           Dapat saya sampaikan bahwa senior saya di Komnas HAM Bp Dr Enny Soeprapto sudah menyiapkan draft ratifikasi Konvensi ILO 169/1989 serta sudah menyiapkan draft Naskah Akademik RUU Masyarakat Hukum Adat. Dalam keseluruhan kegiatan ini kerjasama dengan Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi tetap dipelihara.           Dalam kaitannya dengan Minangkabau, saya mengadakan kerjasama dengan LKAAM Sumatera Barat cq Angku Bachtiar Abna Dt Rajo Penghulu SH MH, Ketua Bidang Advokasi Adat dan Syarak LKAAM dan Dosen Hukum Adat& Hukum Adat Minangkabau Fakultas Hukum Universitas Andalas. Bersama beliau, saya juga bekerjasana dengan Bp. Ilhamdi Taufik SH,MH, dari Fakultas Hukum Universitas`Andalas.          Dapat saya sampaikan, bahwa masalah hukum adat yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat Minangkabau sungguh teramat unik. Jika masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia bernasalah dengan negara, masyarakat hukum adat Minangkabau bermasalah dengan dirinya sendiri.         Bagaimana cara menyelesaikannya secara mendasar dan menyeluruh, tentu terpulang kepada para pemangku adat serta anak kemenakannya. Rangkaian kasus-ksus yang terjadi selama ini dapat dijadikan  masukan untuk perumusan kebijakan yang lebih baik.

Wassalam, Saafroedin Bahar (L, 71 th, Jakarta) Alternate e-mail address: saaf...@gmail.com

--- On Sat, 8/2/08, Datuk Endang <datuk_...@yahoo.com> wrote:

From: Datuk Endang <datuk_...@yahoo.com> Subject: [R@ntau-Net] Re: SATU KASUS LAGI TENTANG GOYAHNYA TANGGA MENUJU MUFAKAT To: "Rantau Net" <rant...@googlegroups.com>, Rant...@googlegroups.com, kebud...@yahoogroups.com Cc: "MH Bachtiar Abna SH" <bachti...@yahoo.co.id>, "Ilhamdi TAUFIK" <fh...@yahoo.com>, "Warni DARWIS" <warni...@yahoo.com>, "Azaly DJOHAN SH" <azal...@yahoo.com>, "Drs. Said HASYIM" <has...@bsp.co.id>, "Drs. AMIDHAN" <amidh...@yahoo.com>, "Prof Dr Ruswiati SURYA SAPUTRA MS" <rus...@yahoo.co.id>, "Ridha Saleh" <ridha...@yahoo.co.id>, "Janedjri M GAFFAR" <jane...@yahoo.com> Date: Saturday, August 2, 2008, 10:36 AM

Pak Saaf dan sanak sapalanta yang ambo hormati.   Memang masalah tanah ulayat masih menjadi persoalan sejak UUPA 5/1960 hingga saat ini. Ada hal yang belum diselesaikan secara perundang-undangan dan kelihatannya belum menjadi prioritas kebijakan pemerintah.   Pertama saya sampaikan bila pengakuan terhadap hak asal-usul dan kelanjutan sistem hukum telah dijamin melalui UUD 1945, dan sebenarnya saya melihat dalam UUPA juga telah memberi peluang terhadap hal tersebut. Namun kebijakan lanjutan belum mengatur lebih lanjut, sehingga pegangan yang digunakan oleh aparat pemerintah selama ini hanya perundang-undangan dalam hukum positif kita, yang mungkin kurang tepat karena sistem nilai yang berbeda. Padahal belum tergali Hukum Adat dan Hukum Islam sebagai bagian dari Hukum Nasional kita, yang telah tumbuh berkembang hingga sebelum masa kemerdekaan.

Penyelesaian sengketa adat (sako dan pusako) memang harus diselesaikan secara adat, melalui bajanjang naiak batanggo turun; dan putus mufakat di balairungsari. Dalam kasus di bawah saya belum melihat masalah ini diselesaikan seperti itu, dan sepertinya langsung menggunakan sistem peradilan umum..

[Dr.Saafroedin BAHAR]

Assalamualaikum w.w. Sanak Datuk Ariefz dan para sanak sa palanta, Mawakafkan harato pusako tinggi ka musajik adolah salah satu jalan kalua. Dek karano maraso punah -- ambo manantang habi-habisan konsep punah ko karano ambo raso indak islami -- Ayah ambo alah malaksanakannyo dahulu, walau kudian indak talaksana karano dipakarokan dek kamanakan baliau, dan kalah. Kini alah tajua ka urang.[Hebat ndak tuh?]. Ambo samo jo Datuk Ariefz, daripado paniang kapalo dek silang sangketo soal tanah pusako ko, ambo sakaluarga alah mamutuihkan 'marantau cino'. Pulang sasakali kalau taragak sajo.  Baa nasibnyo tanah pusako pasukuan ambo di Ranah, iyo alah cincai. Tapi indak baa doh. Bumi Allah kan laweh.

Wassalam, Saafroedin Bahar (L, 71 th, Jakarta) Alternate e-mail address: saaf...@gmail.com

--- On Sat, 8/2/08, Datuak Arifz <arif...@yahoo.com> wrote:

From: Datuak Arifz <arif...@yahoo.com> Subject: [R@ntau-Net] Re: SATU KASUS LAGI TENTANG GOYAHNYA TANGGA MENUJU MUFAKAT

[Fitr Tanjuang]

AslmWrWb

 

Sayangnyo ambo lah di US baliak, jadi indak bisa mancari buku pak Saaf doh.

Lai adoh di internet atau di blog pak Saaf nan bisa kami baco-baco, Pak?

Untuak panambah2 wawasan ambo.

 

Kadang tapikia dek ambo, kalau untuak mancarikan solusi persoalan masyarakat ko, bakumpua nan cadiak pandai sae di ruang tatutuik, sudah tu kalua hasilnyo dalam bentuk buku (buku putih, cetak biru, draft UU) dll, iyo tatingga masyarakat nan jadi objek tujuah/lapan langkah di balakang. 

 

Kalaupun hasilnyo ditarimo dek pemerintah, sudah tu dijadikan UU, makin jauah tatingganyo masyarakat ko. Jadinyo katiko kalua peraturannyo, masyarakat ko lah taheran2 sajo.

"Aa kecek rang cadiak2 tu, Yuang?"..:)

 

Mungkin ke depan, rakyat paralu dilibatkan sacaro aktif dari awal.

Kalau paralu dilomba jo difestivalkan, dipasamalamkan, dirandaikan.

Dicari jawaban dari masyarakat itu sendiri dulu.

Baru beko diparancak dek nan cadiak pandai.

Mungkin indak efektif doh, tapi masyarakat jadi tau dari samulo dan raso memilikinyo adoh.

 

Untuak para politikus, mungkin lah wakatunyo pulo kito pakai caro lobby Yahudi.

Kito lah samo tau baa lobby Yahudi di USA, sampai Obama indak barani maangkek kapalo saketeknyo di hadapan mereka doh. Bakaja inyo mengakui Yerussalem ka jadi ibukota Israel, capek2 inyo mangaku indak pernah jadi muslim.

 

Artinyo, sacaro legal kito susun lah pengaruh nan dalam dan kuek ka politikus2 ko.

Antah baa caronyo, ambo indak tau doh. Mungkin dalam bentuk dana, pemikiran dll

Kok di ambo, rang kampuang ambo nan maju nan ambo sponsori sorang.

Syarat nan ambo mintak ciek se nyo, baco saluruah buku Natsir dan buku tentang Natsir dan jadikan teladan dalam bapolitik.

 

Ambo raso rang Minang bisa maniru loby Yahudi ko.

Jaan dalam badagang se kito nan gaya Yahudi..:))

Mambali mintak panuah ka ateh, manjua panuah ka bawah.

Di ateh maiimpik, dilua manguruang.

Pakuak mamakuak saroman nan lah banyak di bahas di milis ko...

[Fitr Tanjuang]

AslmWrWb

 

Datuak Arifz,

Kaum kami ruponyo indak jadi punah doh, dek generasi ambo malah batambah banyak padusinyo..:))

 

Hijrah lari ka rantau ko memang bisa jadi solusi jangka pendek sacaro terbatas, tapi indak salasai masalah masyarakat Minang sacaro umum doh.

Kebanyakan nan lah hijrah, tapisah dari kaum dan akhirnyo mamiliah mamakai sistem keluarga inti sajo.

Tantu lah lain dari apo nan disabuik "budaya Minang."

 

Ambo sendiri sejujurnyo basyukur dapek jodoh rang Betawi.

Jadi anak ambo indak paralu tabaok2 masalah unik rang Minang ko doh.

Tapi ambo indak bisa malapeh tangguang jawab dari kaum.

Makonyo ambo baradiak kakak batekad masalah ko salasai di generasi kami.

Jaan lah diwarisi pulo ka kamanakan.

Apopun hasilnyo, antah kami nan katausia , atau urang tu nan dieksekusi.

 

Subana litak jo makan ati kito dibueknyo.

 

Wassalam

fitr tanjuang

lk/33/Albany NY

 

[Dr.Saafroedin BAHAR]

Waalaikumsalam w.w. Sanak Fitr Tanjuang jo para sanak sa palanta, Sayang buku ambo tu alun ado versi e-book-nyo lai. Tapi bagian-bagian dari pandapek ambo nan ado dalam buku tu alah ambo tampilkan dalam bamacam-macam posting di RN ko.          Saparati juo jo pangalaman Sanak Fitr Tanjuang, pangalaman ambo jo wujud adat Minangkabau dalam kenyataannyo tu yo indak baitu nyaman, tautamo manganai konsep punah nan dahulu sabana mambabani pikiran Ayah ambo almarhum, walaupun konsep tu indak sasuai jo ajaran Islam tantang nasab. Bagi ambo surang, karano ambo sapanuahnyo manganuik ajaran Islam tantang nasab, ambo bukan sajo indak talalu paduli jo soal punah mamunah ko, tapi juo jo soal sako dan pusako nan takaik jo itu. Ambo maaja anak-anak ambo untuak 'manaruko' dan marintis samacam sahala harajoan-nyo surang-surang, dan jan bagantuang ka masalah warih-mawarih nan manjadi sumber persengketaan bakapanjangan di kalangan urang awak ko.           Untuak sanak kito nan lain tantu tasarah ka masiang-masiang. Hanyo ambo sabana kasihan ka Ayah ambo almarhum, nan sacaro mental sabana menderita mangana akan habihnyo katurunan jurai baliau manuruik adat. Kini tanyato harato pusako jurai baliau tu dipasokokkan dek kaum baliau dan kudian ko dijua habih dek datuak baliau dari suku Koto. Nah. Homo homini lupus, kato urang.          Manuruik pandapek ambo, rasonyo paralu bana landasan filsafat, mekanisme, sarato prosedur pelaksanaan sako jo pusako ko dikaji bana-bana, bukan hanyo sakadar untuak dibagi, tapi juo untuak dikambangkan dan dimanfaatkan basamo sacaro dinamis. Pangkajian tu bukan hanyo paralu dilakukan kalangan para niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang sajo, tapi juo di kalangan nan mudo-mudo nan kini alah banyak nan tapalajar.  Penelitian dan pengkajian tu paralu dilakukan sacaro mendalam khususnyo taradok baitu banyak kasus-kasus nan tajadi, dihadokkan pado tantangan nan dihadoki masyarakat Minangkabau dalam maso datang.         Mancari kasus kan indak sulik bana, salain  mampalajari pakaro-pakaro nan bajibun di pangadilan, juo banyak di arsip berita media massa di Sumbar. Salain itu juo ado kritik-kritik sosial taradok adat dan kaum adat, sajak dari Gerakan Paderi, taruih ka Syech Achmad Chatib al Minangkabauwi, taruih pulo ka rangkaian pengarang Pujangga Baru, sampai ka kito-kito kini nan mancaliak dan marasokan adonyo masalah dalam adat Minangkabau tu, nan babedo antaro papatah-patitih jo kaadaan nyato di lapangan.      Babarapo netters di RN ko alah manyampaikan pangalamannyo surang-surang tantang masalah ko, tentu ado nan nyaman-nyaman sajo, tapi indak kalah banyaknyo pengalaman nan menyeramkan sarupo nan Sanak Fitr Tanjuang alami.         Masalah dasarnyo adolah: 1)   harato pusako tu indak batambah, sadangkan katurunan   bakambang biak, tantu basisalak kasudahannyo; 2)  adat kito indak mandorong kagiatan manaruko lahan baru, sarupo nan diajakan dek adat Batak jo ajaran sahala harajoan, tapi hanyo baputa-puta di soal mambagi harato pusako, nan makin lamo makin ketek tu; 3)  tanyato harato pusako itu sandiri sacaro diam-diam alah banyak dipajua-balikan, mungkin indak jo caro nan sasuai jo adat, tapi jo macam-macam aka dan tricks.          Susahnyo: indak banyak bana niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai dan anak mudo Minang nan basalero maadokan penelitian jo pengkajian sacaro mandalam manganai masalah sako jo pusako ko, sahinggo wacana manganai masalah sako jo pusako ko tapaso baputa-puta di papatah jo patitih sajo, indak mainjak bumi. [ Sekedar catatan, baru-baru ko ambo mandapek buku ketek di kios buku Upi Titi Sundari di Hypermart Kelapa Gading, Jakarta, nan bajudul "Rancak di Labuah". Iyo tabasuik galak ambo mambaco, karano  basamo jo adonyo anam urang sumando, tanyato ado pulo anam macam pulo panghulu tu. Inti pasannyo: dari anam macam urang sumando dan anam macam panghulu tu hanyo satu macam nan elok. Jadi 85% buruak, 15% elok. Patuiklah co itu jadinyo nagari kito tu].         Akhirulkalam, masalah sako jo pusako ko sabananyo kan masalah para sanak kito di Ranah, indak lai masalah kito di Rantau. Baa juo, kito di Rantau kan alah 'manaruko nagari baru', dan sadar atau indak sadar alah mangambangkan ABS SBK versi Rantau nan labiah barek ka Islam daripado ka adat. Kalau para sanak kito di Ranah labiah suko anok-anok sajo manangguangkan sagalo silang sangketo soal sako pusako tu, yo ka dipangaan lai.           Namun, baa juo, suko indak suko, siap indak siap, adat tu alah barubah, sadang barubah, dan akan barubah taruih,  dan kama arah parubahannyo banyak saketeknyo bisa kito pakirokan. Syukurnyo, alah ado babarapo penghulu sandiri nan sacaro jujur mangatokan manurunnyo pangaruah adat. Soalnyo ado nan amuah mancaliak kenyataan dan basadio manyusun samacam kabijakan jo strategi nan diparalukan untuak maadoki parubahan tu, dan ado pulo nan suko 'basihanyuik' [maaf istilah ko] sajo.          Yo sudahlah kok baitu. Banyak nan lain nan bisa kito karajokan.

Wassalam, Saafroedin Bahar (L, 71 th, Jakarta) Alternate e-mail address: saaf...@gmail.com

--- On Sat, 8/2/08, Fitr Tanjuang <fitr.t...@gmail.com> wrote:

From: Fitr Tanjuang <fitr.t...@gmail.com> Subject: [R@ntau-Net] Re: SATU KASUS LAGI TENTANG GOYAHNYA TANGGA MENUJU MUFAKAT

[Fitr Tanjuang]

AslmWrWb

 

Ambo satuju jo masalah nomor 1 jo 3 nan pak Saaf sabuikkan.

Lah banyak contohnyo nan nampak langsuang dek ambo.

Tapi untuak nomor 2 ambo masiah ragu...:)

 

Untuak nan nomor 1,

Katiko padusi lah nikah dan taragak pulo mambuek rumah sorang, lah acok tadanga berita batangka jo sasamo sanak padusinyo.

Adoh nan maraso dapek tanah labiah ketek, adoh pulo nan mamparabuikan nan di tapi jalan. 

Dalam 3, 4 generasi ke depan, persoalan iko akan semakin akut dan mengancam kehidupan bakaum.

 

Soal nomor 3 lah banyak pulo kejadiannyo.

Katiko ambo mambali saketek tanah di Aia Pacah Padang tahun 2007, ambo pasankan bana supayo surek2nyo lengkap dan disetujui dek saluruah anggota kaum nan manjua ko.

Tapi jawek nan ambo dapek, "Indak paralu ditanyo2 doh, tanah tu lah babagi2 mah."

 

Kenyataan bahaso ambo bisa mambali, manunjuakkan tanah di Minang bisa dijua bali.

Dek karano kemungkinan awalnyo tanah pusako, iko subananyo pelanggaran thd adat Minang.

Tapi itu lah nan tajadi dan indak kini se mulainyo doh, tapi lah dari dulu.

 

Banyak motivasi manjua tanah kaum.

Selain mamak panipu nan pak Saaf sabuikkan, adoh juo nan rela samo rela mambagi2 pusako.

Tapi nan dominan manuruik ambo, tanah sengketa ko.

Tanah sengketa ko tapaso dijua alasannyo a.l. 1) mamutuih trauma, 2) mambayia biaya pakaro. 

Kadang pakaro alun salasai, tapi pengacara kedua belah pihak lah siap jo namo2 pambali.

 

Nan nomor 2, rasonyo lai adoh di adat Minang.

Kalau indak, tantu nagari Minang ko indak baranjak2 dari sakapiang tanah Parahiyang Gunung Merapi sae doh. Kenyataannyo nagari batambah ka Luhak dan Tigo, mamanuahi Darek sampai manyeba ka Pasisia. Kalau indak adoh konsep manaruko tanah baru tantu indak sampai ka situ kito doh.

Niniak ambo sendiri barasa dari Solok Selatan nan manaruko nagari Pauh Padang tu sajak th 1800-an, sahinggo Lubuak Lintah tu lah bisa pulo jadi sawah.

 

Cuman iyo, adoh titiak dimano taputuih tradisi manaruko ko.

Mungkin sajak dijajah dek Balando, mungkin juo sajak zaman kemerdekaan.

Paralu dicaliak ulang sajarahnyo baliak.

 

Kok kini dihiduikan baliak, apokah masiah tapakai sabagai tanah pusako tinggi?

Dulu rantau masih dianggap perpanjangan wilayah ranah, sahinggo kito danga istilah Luhak bapangulu, rantau barajo. Padang pun disabuk sebagai rantau.

Tapi kini kok disabuk rantau, iyo lah indak sangkuik manyangkuik jo wilayah Minang doh, tapi sekedar daerah tampek kito jadi TKM (Tenaga Kerja Minang)..:))

 

Menarik juo masukan pak Saaf supayo transmigrasi dijadikan taruko gaya baru.

Tapi baa aplikasinyo, tantu paralu diurai labiah jauah...

 

Wassalam

fitr tanjuang

lk/33/Albany NY

 

On 8/2/08, Dr.Saafroedin BAHAR <saaf...@yahoo.com> wrote:

Waalaikumsalam w.w. Sanak Fitr Tanjuang jo para sanak sa palanta,

Masalah dasarnyo adolah: 1)   harato pusako tu indak batambah, sadangkan katurunan   bakambang biak, tantu basisalak kasudahannyo; 2)  adat kito indak mandorong kagiatan manaruko lahan baru, sarupo nan diajakan dek adat Batak jo ajaran sahala harajoan, tapi hanyo baputa-puta di soal mambagi harato pusako, nan makin lamo makin ketek tu; 3)  tanyato harato pusako ituandiri sacaro diam-diam alah banyak dipajua-balikan, mungkin indak jo caro nan sasuai jo adat, tapi jo macam-macam aka dan tricks.

Susahnyo: indak banyak bana niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai dan anak mudo Minang nan basalero maadokan penelitian jo pengkajian sacaro mandalam manganai masalah sako jo pusako ko, sahinggo wacana manganai masalah sako jo pusako ko tapaso baputa-puta di papatah jo patitih sajo, indak mainjak bumi. [ Sekedar catatan, baru-baru ko ambo mandapek buku ketek di kios buku Upi Titi Sundari di Hypermart Kelapa Gading, Jakarta, nan bajudul "Rancak di Labuah". Iyo tabasuik galak ambo mambaco, karano  basamo jo adonyo anam urang sumando, tanyato ado pulo anam macam pulo panghulu tu. Inti pasannyo: dari anam macam urang sumando dan anam macam panghulu tu hanyo satu macam nan elok. Jadi 85% buruak, 15% elok. Patuiklah co itu jadinyo nagari kito tu].

[Dr.Saafroedin BAHAR]

Waalaikumsalam w.w. Sanak Fitr Tanjuang jo para sanak sa palanta,

Lumayan juo, Sanak satuju jo duo dari tigo hal nan ambo sabuikkan (=66 2/3%). Nan jaleh memang ado masalah dalam limbago adat kito tu. Pilihannyo kini: dipeloki atau dipabiakan. Nan ambo karajokan salamo ko adolah mandorong supayo dipeloki. Apo nan kadipeloki dan baa caro mamelokinyo bisa kita rundiangkan basamo. Nan susah kan sikap nan maraso indak ado masalah, karano itu bukan sajo indak tahu apo nan kadipeloki tapi juo indak tahu baa pulo caro memelokinyo. Dapek ambo sampaikan bahaso kini alah ado surang sanak kito dari Bengkulu nan baminat kapado gagasan 'manaruko nagari baru' ko. Baa pakambangannyo kito caliak sasudah ko.

Wassalam, Saafroedin Bahar (L, 71 th, Jakarta)

Alternate e-mail address: saaf...@gmail.com

--- On Sun, 8/3/08, Fitr Tanjuang <fitr.t...@gmail.com> wrote:

From: Fitr Tanjuang <fitr.t...@gmail.com> Subject: [R@ntau-Net] Re: SATU KASUS LAGI TENTANG GOYAHNYA TANGGA MENUJU MUFAKAT To: Rant...@googlegroups.com

[Datuk Endang]

Sanak Fitr yang ambo hormati.   Uraian nan sanak sampaikan iyo nampaknyo analisis obyektif, paralu pulo ditanggapi nak saketek.   Masalah-masalah nan disampaikan sabananyo alah lamo dirasokan, dan memang alun nampak lai jalan pamacahannyo. Kok baitu kito baradaik, memang alah tibo pulo di usang-usang dipabaharui, lapuak-lapuak dikajangi. Nan mano ka diparelok, tantu awak manimbang ka barih balabeh (struktur) adat, karono aturan adat pun ado pulo kaedah ushul-nyo.   Nan 1, kito memperhatikan bilo ketentuan adat tu dulu tapakai bilo masih banyak urang nan tinggal di kampuang, sahinggo hetongan gadang-ketek pambagian pusako kaum itu disasuaikan jo kondisi anak-kamanakan pado maso itu. Nan mambagi iyo tantu pertimbangan ninik-mamak, khususnyo mamak kapalo warih. Namun tampaknyo pembagian pusako itu bakaturunan, hinggo sampai ka maso kini nan ko.   Nan di ambo kini, memang hal itu alah manjadi perhatian, karono perkembangan keturunan itu tarnyato indak samo di satiok paruik. Hinggo ado 2 hal nan dapek dilakukan : partamo, kumbali ka khittah pembagian pusako itu, nan bararti pambagian itu bakaadaan, atau fleksibel sasuai jo kondisi anak-kamanakan. Dengan caro itu niniak-mamak paralo satiok wakatu mengevaluasi penguasaan tanah pusako itu, untuak manjamin kesejahteraan anak kamanakan.   Nan kaduo, dapek dimasuakkan unsur baru, yaitu penguasaan kembali lahan tidur. Iko tantu awak manambah saketek ketentuan dalam hukum adat. Mukasuiknyo, lahan-lahan pusako nan alah tabagi ka anak-kamanakan, bilo dalam suatu ukuran wakatu indak ditaruko atau dimanfaatkan oleh kamanakan, maka dapek baliak dalam penguasaan umum pusako. Dari penguasaan baliak itu, kasudahannyo dapek didistribusikan kembali penguasaannyo kapado anak-kamanakan yang mambutuahkan. Ukuran wakatu itu dapek ditantukan basamo, misal 1 generasi (20 tahun), 2 generasi, dst.   Dalam kaidah hukum acara adat nan pernah kami lakukan di peradilan adat, hal iko ambo berlakukan untuak tanah sengketa. Jadi perkara nan alah sampai ka KAN, kutiko awak mamulai peradilan dinyatokan bilo tanah itu berada dalam penguasaan Hakim Adat.   Nan 3, masalah jual-gadai pusako ado ketentuannyo dalam adat. Kalau ado upayo pengelabuan dalam hal itu, tantu itu adolah permasalahan pidana adat nan harus menjadi perhatian kito basamo.   Baitu sanak saketek banyak, talabiah takurang mohon dimaafkan.   Wassalam, -datuk endang

--- On Sat, 8/2/08, Fitr Tanjuang <fitr.t...@gmail.com> wrote:

From: Fitr Tanjuang <fitr.t...@gmail.com> Subject: [R@ntau-Net] Re: SATU KASUS LAGI TENTANG GOYAHNYA TANGGA MENUJU MUFAKAT To: Rant...@googlegroups.com

[Abraham Ilyas]

Yth Pak Dr.Saafroedin BAHAR.   Kalimat ini "....mengapa tak diambil langkah yang lebih konstruktif melalui semacam 'bedol desa' yang dapat kita namakan sebagai 'manaruko nagari baru' ?" mendorong ambo untuk ikut urun rembug dalam topik ini.   Bila maksud 'bedol desa' yang Bapak usulkan tersebut memindahkan seluruh penduduk suatu desa (di SB disebut suku atau nagari) ke daerah lain maka mungkin sulit dilaksanakan. Kondisi kehidupan sosial (kepadatan penduduk, pendidikan, komunikasi/trasportasi, perbedaan kaya-miskin, termasuk bathtub dan model kloset dlsb.) penduduk di nagari-nagari saat ini hampir sama kondisinya dengan penduduk kota-kota besar lainnya di Indonesia, kecuali di beberapa kabupaten saja.   Hampir mustahil rasanya memindahkan seluruh penduduk dari suatu pasukuan atau nagari kecuali bila daerah tsb. ditimpa oleh bencana alam. Mereka, penduduk nagari di SB, kini merasa nyaman/senang bermukim di kampuang yang sebagian besar sarana pelayanan masyarakat disubsidi oleh pemerintah RI.   Ambo mengambil contoh sbb: Kini, asal cukup biaya, seseorang kapan saja bisa berangkat ke Jakarta langsung dari kampuangnya atau berhubungan dengan HP dari dangaunya yang terletak di tangah sawah ke seantero jagat. Dulu, hal-hal yang demikian mustahil terjadi. Pada tahun limapuluhan untuk berangkat ke Jakarta, ambo/dan kebanyakan urang Darek lainnya harus menunggu jadwal pemberangkatan kapal KPM di rumah dunsanak-dunsanak jauah (sepasukuan atau 'kenalan dari kenalan') di kota Padang selama berminggu-minggu. Kami membawa beras dan randang untuk bekal selama menumpang gratis di rumah dunsanak tersebut.   Kondisi kehidupan sosial/ekonomi penduduk nagari-nagari di ranah kini mirip dengan kehidupan kota-kota lainnya di Indonesia, banyak yang miskin harta dan sedikit orang kaya. Mungkin hal yang membedakan dengan kota, hanyalah jenis pekerjaan, yaitu sebagian besar masih tetap sebagai petani/buruh tani. Kecuali tukang kredit dan tukang sales promotion barang-barang konsumtif, komposisi penduduk tetap homogen/pribumi asli.   Bagi kaum petani atau keturunannya (mungkin juo diri ambo!) 'tanah' dan 'air' di ranah, apalagi yang dipusakai/pusako tuo dianggap 'sumber hidup', ibarat darah di dalam tubuh manusia yang harus dijaga. Darah yang suci untuk kehidupan.   Penduduk bertambah banyak, luas tanah tetap, maka untuk menjaga agar tanah tersebut tidak menjadi sumber persengketaan maka cara pandang 'anak-nagari' terhadap tanah harus diubah.   Ke depannya tanah di kampuang agar dipandang sebagai 'lambang' persatuan se kaum, se suku atau se nagari dan bukan lagi sebagai sumber utama nafkah pemiliknya. Di atas tanah itulah berdiri rumah gadang tegak berdiri untuk menjaga martabat kekeluargaan sebagai anak-nagari. Termasuk pandapek dari dari salah seorang anggota milis ini yang mengusulkan pewakafan tanah kepada nagari oleh kaum telah punah secara adat. Dalam adat Minang Kabau anak-turunan kaum yang punah, tak punya kaitan dengan nagari ybst., akan tetapi bukankah bapak atau datuak mereka adalah anak-nagari Minang Kabau. Bukti ini bisa dilegalkan oleh KAN/dilewakan oleh nagari dalam bentuk surat wakaf termasuk ketentuan-ketentuan setelah tanah tersebut diwakafkan misalnya status hubungan anak-keturunan si pewakaf dengan nagari ybst.   Untuk mencari 'sumber hidup' yang lain, maka pekerjaan anak-nagari harus diubah dari petani menjadi pekerja di bidang lainnya misalnya sebagai profesional, panggaleh/saudagar atau pekerjaan lain yang bermartabat di tempat-tempat lain (kebiasaan marantau dikembangkan/dimodali dengan keterampilan), nan indak di bawah tampuruang kalapo seperti Bapak sebutkan. Ini semua membutuhkan pendidikan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Untuk lebih lengkapnya tulisan iko bisa di klik di :http://nagari.or.id/?moda=palanta&no=29 atau http://nagari.org/palanta.php?no=89 atau di http://www.nagari.or.id/?moda=palanta&no=104    dengan judul: Paradigma Minang Kabau untuk pembangunan Sumatera Barat.   Maaf bila tulisan ini dan isi situsnya tidak berkenan untuk Dunsanak sapalanta. Wa Allohu aklamu bish showab   Hormat ambo Abraham Ilyas lk. 63 th.  --- On Sat, 8/2/08, Dr.Saafroedin BAHAR <saaf...@yahoo.com> wrote:

[Fitr Tanjuang]

AslmWrWb

 

Datuak Endang nan ambo hormati pulo.

 

Kalau masih adoh lahan tidur, berarti lai masiah "aman" kaum itu.

Tingga dimufakatkan sajo baa pengelolaannyo.

 

Nan ambo tangkok dari kekhawatiran pak Saaf dan nan ambo caliak adolah kalau saluruah tanah kaum tu lah tabagi rato untuak rumah padusi2 nan alah manikah. Jadi konteksnyo kalau lah indak adoh tanah kosong lai.

 

Kalau kaum tu bagak, indak baagamo, dibeking pulo dek tantara sarato dukun, karajonyo sudah tu marampok tanah urang sabalah lai.

Tapi kok lai baagamo jo bapandidikan, jalan ka rantau nan nyo cari.

Dan biasonyo, kalau lah sanang di rantau, banyak nan lapeh dari kaum, indak paduli jo persoalan kaum, dll efek nagatifnyo (kecuali anggota RantauNet ko..:))

 

Antah kok dijadikan balenggek ka ateh rumah2 padusi tu.

Kok iyo baitu, indak bagonjoang di ateh rumah adat kito lai doh, tapi bagonjoang di dindiang..hehe

Soalnyo, atok harus dibuek data untuk siap dipatingkekan..:))

 

Ambo baradiak kakak serius mamikiakan tanah kosong kaum kami untuak dijadikan bisnis properti ko. Dibuek samacam apartemen tapi harago tajangkau dek urang kampuang lah.

Saparo kamar/rumah disewakan (indak dijua doh) untuak jadi penghasilan kaum, dan katiko adoh padusi nan manikah, tingga mamakai se lai ciek kamar/rumah nan alah adoh dalam kompleks apartemen tu.

 

Iko dek karano lah susah mancari urang nan namuah ka sawah, sahinggo labiah banyak basewakan juo.

Tapi untuak daerah subur, rancak malah disewakan untuak pertanian/perkebunan skala besar.

Jadi tagantuang kondisi tanah masiang2.

 

Kami pun indak mamakai sistem patigan niniak mamak lai doh. Kok adoh pemasukan kaum, prioritasnyo untuak sakolah jo modal usaho anak kamanakan.

 

Tapi usaho properti ko masiah angan-angan sajo baru, bamimpi sadang tajago..:))

Kalau adoh pengusaha properti di milis ko nan tertarik, buliah juo kito bakarajosamo.

 

Kalau soal manjua bali tanah pusako ko, iyo lah saja dulu.

Jadi lah banyak tanah tu nan pindah tangan labiah dari sakali.

Makonyo kalau di daerah kota indak mungkin lai baliak ka nagari...

 

Wassalam

fitr tanjuang

lk/33/Albany NY

 

[Datuk Endang]

Sanak Fitr ysh.   Ado babarapo dimensi nan sanak sampaikan, kiro-kiro ambo pajaleh saketek :   1. Tanah nan alah tabagi habis, kiro-kiro sado kaum itu tinggal di ranah, tantu manimbulkan masalah ekonomi baru. Karono tanah alah manjadi barang ekonomi; tarutamo nan tajadi di daerah perkotaan. Nan iko salaruik salamo nanko alun tapacahkan, alun tasadio aturan adatnyo. Elok kasus iko dijadikan bahan kajian oleh Tim Solok itu.   2. Masalah kaum saparuik nan bagak, inyo mahimpik ka subalah, tantu manjadi masalah. Dek karono awak mamiliki raso-pareso, kadang masalah iko tasimpan babarapo generasi. Namun paralu manjadi kasadaran di awak, nan busuak tasimpan akan babaun juo. Indak bisuak, mungkin 10 tahun lagi, atau 100 tahun lagi. Awak mungkin manganiayo generasi di muko awak. Maanyo awak tahu, do'a urang nan taimpik (mustadh'afin) labih dikabulkan Allah; sampik pulo kuburan awak kasudahannyo, baitu pulo anak keturunan nan awak lahirkan. Atau, dapek pulo urang nan taimpik itu suatu maso akan labiah bagak dari awak. Karono dek itu, awak pareso ka diri awak masiang-masiang, mungkin perbuatan awak atau urang gaek-gaek awak ado nan maimpik suatu kaum, kironyo dapek diperbaiki, semampu usaho nan ado. Insya Allah akan ado balasannyo ka awak kelak, baitu kiro-kiro nan ambo danga dari Buya HMA.   3. Masalah rumah balenggek, memang ado situasi tapakso nan dihado'i urang terdahulu. Sabananyo ado aturan khusus untuak pemanfaatan rumah gadang, nan kini rancak mulai awak sigi baliak. Di ambo pun rangkiang alah hilang, namun paralu perlahan-lahan dicari jalan kaluarnyo. Memang ado runcano ekstrim nan tabayang di ambo, misalnyo, dipatenggikan tanah pelataran rumah gadang itu nak 3-4 meter, sahinggo tasadio ruang di bawahnyo nan dapek dimanfaatkan. Namun tantu paralu dana dan wakatu.   Kalau di tanah-tanah pusako kaum dilenggekkan bangunan itu, sabananyo alah ado kebutuhan kaidah hukum adat baru. Kalau dalam caro awak di rantau 'strata title' namanyo. Namun untuak hukum adat awak, tantu paralu dikambangkan baru kaidahnyo. Karono tanah dalam pengertian bidang datar sarato nilainyo batambah, baitu bapangaruah terhadap 'nilai pusako' nan dikanduangnyo. Mungkin Tim Solok jo Unand itu dapek mansigi sampai sajauah iko.   Sangan itu senyo sanak. Talabiah takurang.   wassalam, -datuk endang

--- On Mon, 8/4/08, Fitr Tanjuang <fitr.t...@gmail.com> wrote:

From: Fitr Tanjuang <fitr.t...@gmail.com> Subject: [R@ntau-Net] Re: SATU KASUS LAGI TENTANG GOYAHNYA TANGGA MENUJU MUFAKAT To: Rant...@googlegroups.com

[Dr.Saafroedin BAHAR]

Pak Abraham,   Ambo setuju jo penjelasan Pak Abraham bahaso bagi urang awak -- bahkan pado dasarnyo bagi seluruh masyarakat petani -- tanah jo air warisan nenek moyang tu penting bana dalam hiduik, dan bahaso indak mudah untuak mamindahkan seluruh desa. Kan urang Jawa punyo pepatah :mangan ora mangan asal kumpul; sedhumuk bathuk senyari bumi, ditohi waneng pati.           Ambo juo setuju bahaso paralu diambiak langkah-langkah supayo anak nagari kito nan salamo ko hanyo bagarak dalam bidang pertanian paralu dialihkan supayo juo pandai dalam bagadang dan macam-macam profesi lain di lua batani. Sudah barang tantu gagasan ko paralu dioperasionalkan, saparati : sia nan ka maabiah prakarsa untuak itu, bara urang nan namuah dan babakat untuak kajo lainnyo itu, baa proses dan baa pulo caro malaksanakannyo, dan lain-lain.         Gagasan 'bedol desa' atau 'manaruko nagari baru' nan ambo anjurkan adolah khusus untuak para sanak kito nan hanyo bisa batani sajo, tapi tanah tu bana nan indak ado sampai amuah 'siap perang'. Jadi nan jadi masalah hanyo soal tanah sajo. Kalau itu sajo, ado jalan kaluanyo, yaitu 'transmigrasi lokal' sarupo nan ambo curitokab, dan alah mulai ambo rintis ka Depnakertrans jo pak Azaly Djohan SH, urang Riau nan jadi urang sumando awak juo. Kamungkinan daerahnyo adolah di Riau atau Kalimantan. Kalau di Riau di Kampar atau Bengkalis.          Ado ciek lai, yaitu tantang apo nan ka ditanam. Tantu nan laku di pasa. Tapi ado juo nan labiah gadang untuangnyo, yaitu mananam tanaman tuo saparati: kayu gaharu, nan banyak digunokan dek industri farmasi. Kayu gaharu nan alah matang panjang sameter haragonyo : RP 12.000.000,- (duo baleh juta rupiah!!). Kini kayu gaharu itu hanyo ado di Merauke, hampai habih pulo.        Ambo dapek penjelasan dari Depnakertrans -- kalau alun barubah situasinyo --  bahaso ado investor Taiwan nan sanggup maadokan bibit, teknologi, kredit, dan mambali kayu gaharu tu, sahinggo nan paralu dikarajokan dek patani praktis hanyo merawat. Persis jo sistem plasma di perkebunan sawit ini.        Sudah barang tantu paralu bana dipiliah-piliah  sia nan ka bisa sato jo program transmigrasi lokal ko. Harus nan sabana-bana tahan tapo, bajiwa perintis, bukan nan caliah, ciluah, atau pamaleh. Alun manga-manga alah banyak 'cirik minyak'-nyo. Untuak 'kloter partamo' mungkin sekitar 20-30 urang dulu, nan akan manggarap sekitar 50-75 hektar. Pemerintah maagiah bantuan jaminan hidup ('jadup') salamo duo tahun.       Kalau misalnyo dapek dimuloi tahun muko, hasilnyo baru ado limo sampai anam tahun nan akan datang. [Kacuali kalau samantaro tu mananam tanaman mudo sarupo ubi kayu, jaguang, kacang-kacangan, mantimun, taruang, dan nan sarupo itu].       Baa juo, soal tanah nan acok dipacakakan tu, dapek diatasi.

Wassalam, Saafroedin Bahar (L, 71 th, Jakarta) Alternate e-mail address: saaf...@gmail.com

--- On Mon, 8/4/08, Abraham Ilyas <abraha...@yahoo.com> wrote:

[Datuk Endang]

Sanak yth. Pertemuan kemarin sore di Litbang Depdagri dengan pembicara Walikota Solok, sebenarnya memperjelas permasalahan tanah ulayat sebagaimana diuraikan di bawah. Yang dibicarakan adalah aspek pendaftaran tanah (Pasal 19.1 UUPA), pengakuan hak ulayat, pemanfaatan tanah untuk investasi, dst. Hingga saat ini diakui bila Pemerintah belum mengembangkan lebih lanjut ketentuan Pasal 5 UUPA, sehingga perlakuan terhadap tanah ulayat masih disamakan dengan tanah-tanah partikelir lainnya. Dan hal ini terbukti menimbulkan banyak permasalahan di ranah; begitupun penyelesaiannya masih menggunakan sistem peradilan umum. Dari kasus Koto Kaciak di bawah dapat dilihat pada akhirnya penyelesaian masalah tanah kaum tersebut diselesaikan secara musyawarah, walaupun telah ada keputusan Pengadilan. Mungkin ini kasus pertama bila suatu keputusan peradilan umum dapat diabaikan oleh kuatnya kehendak untuk mufakat adat. Mudah-mudahan Dt. Bagindo dapat meneruskan.   Wassalam, -datuk endang --- On Fri, 8/1/08, Dr.Saafroedin BAHAR <saaf...@yahoo.com> wrote: Subject: [R@ntau-Net] SATU KASUS LAGI TENTANG GOYAHNYA TANGGA MENUJU MUFAKAT

[Z Chaniago]

Assalamu'alaikum Ww

 

... Dari babarapo sengketa tanah ulayat di seluruh minangkabau raya, ... ambo maliek ado satu sabab nan acok mambuek runyam..., yaitu di tanah ulayat nan telantar...

 

Misalnyo ado tanah ulayat nan telantar, indak dipabuek , indak diolah , dan indak di awai-awai......

tibo satu wakatu ado anak/kamanakan nan maawai dan babuek di tanah tersebut....

jikok anak/kamanakan tsb gagal.... tidak akan jadi masalah...

namun jikok berhasil.....,yang 'lain' akan meminta bagian

tantu nan maawai indak bisa manarimo baitu sajo.... dek karano ado modal dan paluah nan tacucua di sinan....

hal itu nan kadang tidak diperhitungkan jikok terjadi masalah ....

memang tanah ulayat adolah tanah basamo...

tetapi tanah tanpa di - apa - apa - in cuma benda mati...

Di sinan paralu the problem solver ....nan bijaksana..

 

Wassalam

Z Chaniago - Palai Rinuak

Pada 28 Agustus 2008 10:00, Datuk Endang <datuk_...@yahoo.com> menulis:

Sanak yth. Pertemuan kemarin sore di Litbang Depdagri dengan pembicara Walikota Solok, sebenarnya memperjelas permasalahan tanah ulayat sebagaimana diuraikan di bawah. Yang dibicarakan adalah aspek pendaftaran tanah (Pasal 19.1 UUPA), pengakuan hak ulayat, pemanfaatan tanah untuk investasi, dst. Hingga saat ini diakui bila Pemerintah belum mengembangkan lebih lanjut ketentuan Pasal 5 UUPA, sehingga perlakuan terhadap tanah ulayat masih disamakan dengan tanah-tanah partikelir lainnya. Dan hal ini terbukti menimbulkan banyak permasalahan di ranah; begitupun penyelesaiannya masih menggunakan sistem peradilan umum. Dari kasus Koto Kaciak di bawah dapat dilihat pada akhirnya penyelesaian masalah tanah kaum tersebut diselesaikan secara musyawarah, walaupun telah ada keputusan Pengadilan. Mungkin ini kasus pertama bila suatu keputusan peradilan umum dapat diabaikan oleh kuatnya kehendak untuk mufakat adat. Mudah-mudahan Dt. Bagindo dapat meneruskan.   Wassalam, -datuk endang ---

Saya pernah menghubungi salah seorang direktur jenderal Depnakertrans bersama Bp H Azaly Djohan SH, Sekjen Seknas MHA, dan mendapat keterangan bahwa pada saat ini masih terbuka peluang untuk menjadi transmigran. Dengan kata lain, daripada 'berperang' memperebutkan tanah yang kurang dari dua hektar tersebut untuk sebuah suku, mengapa tak diambil langkah yang lebih konstruktif melalui semacam 'bedol desa' yang dapat kita namakan sebagai 'manaruko nagari baru' ? [Jika dikehendaki, dengan segala senang hati, dalam rangka kegiatan saya di Seknas MHA secara pribadi saya bersedia membantu memfasilitasi terwujudnya program 'manaruko nagari baru' ini dengan Depnakertrans].

--
Z Chaniago - Palai Rinuak

Sukseskan Peringatan Enam Dasawarsa SMPN 1 Maninjau Ikut Membangun Pendidikan di Indonesia (1948 - 2008), 3- 5 Oktober 2008
" Pertama SMPN di Kecamatan di Indonesia "

[Nofiardi]

Satu lagi kasus tanah ulayat.

NRM

 

Tanah Ulayat Dicaplok, Warga Pasaman Barat Ngadu ke DPRD Sumbar

 

PadangKini.com | Senin, 25/8/2008, 15:47 WIB

 

PADANG--Sekitar 100 lebih warga Kampung Air Meluap Kabupaten Pasaman Barat mendatangi DPRD Sumbar, Senin (25/8).

Mereka mendatangi kantor dewan menumpang satu bus dan dua mobil minibus untuk mengadukan persoalan tanah ulayat ke Komisi 1 DPRD Sumbar.

Ninik mamak Kampung Air Meluap, Zulkarnain Datuak Sampono mewakili warga mengatakan tanah ulayat mereka yang ditanami sawit seluas 200 hektar telah dicaplok PT Tiara Jaya. Akibatnya, panen yang seharusnya dinikmati warga, malah diambil perusahaan.

"Padahal sawit itu ditanam oleh warga sendiri, bukan milik perusahaan," kata Zulkarnain.

Ia mengisahkan, awal sengketa tanah terjadi pada zaman orde baru lalu dimana pemerintah mengklaim tanah tersebut merupakan tanah verponding 372 (tanah negara). Karena itu tanah tersebut dikelola PT. Tunas Rimba.

Namun setelah dilakukan penelusuran oleh tim B yang terdiri dari Kantor Agraria Sumbar, BPN Pasaman, Dinas Kehutanan Sumbar dan Kantor Perkebunan Sumbar, tanah tersebut bukanlah tanah verponding.

Karena itu pada tahun 2000, masyarakat mengambil alih tanah tersebut dan menanamnya dengan pohon kelapa sawit.

Namun tiba-tiba tahun 2007, sejumlah mantan anggota dewan periode 1992 - 1997 menjual tanah tersebut kepada PT Tiara Jaya.

"Mereka memiliki sertifikat tanah tersebut," kata Zulkarnain tanpa menyebut nama-nama mantan anggota DPRD tersebut.

Dan saat ini PT Tiara Jaya telah memanen sawit tersebut sehingga memicu konflik masyarakat.

"Ada tiga warga kami yang ditahan Polres setempat gara-gara konflik ini, mereka Kasmir, Bandaro (tokoh adat setempat) dan Malangik (hakim tungga Kinali)," kata Zulkarnain.

Tindakan aparat dalam menangani kasus ini dianggap warga tidak proporsional bahkan cenderung mengintimidasi.

"Sebanyak 150 jiwa warga kampung merasa terancam jiwanya, bahkan ada beberapa orang yang pergi dari kampung karena tidak tahan ditakut-rakuti," kata Zulkarnain.

Karena itu Zulkarnain dan warga lainnya meminta agar Tiara Jaya menghentikan proses panen hingga persoalan tanah jelas, selain itu aparat kepolisian diminta menghentikan proses pidana terhadap tiga warga hingga sengketa tanah jelas. Aparat juga diminta tidak lagi mengintimidasi warga.

"Kami minta DPRD membantu menyampaikan tuntutan kami ini," kata Zulkarnain.

Menanggapi pengaduan warga, anggota Komisi 1 DPRD Sumbar, Erizal Lazran mengatakan akan menampung aspirasi tersebut.

"Kami akan membawanya kedalam rapat komisi, sekarang belum bisa diputuskan karena beberapa anggota komisi sedang reses," kata Erizal.

Untuk menghindari konflik makin meruncing, Erizal meminta kedua pihak yang bersengketa (warga dengan perusahaan) tidak melakukan aktivitas panen hingga persoalan jelas.

"Kami akan tindak lanjuti, kalau dapat kami akan tinjau ke lapangan," kata Erizal. (bening/o)

 

 

---

[Datuak Arifz]

assallamualaikum,

Mohon maaf bagi sanak nan lah mambaco,
iko ambo jalajah dari dapua Cimbuak (iko tulisan asli dari PDF ambo
copy ka Word, lah baedit stek, tanpa maubah isi)
untuak panambah Referensi kito..dalam mamahami pakaro pusako tinggi,
jiko tumbuah silangsangketo di kaum kito

Tarimo kasih Pak Saaf dan Mak Datuak Endang nan lah banyak mambimbiang
kito tarutamo
pancerahan tantang hukum adat Minangkabau,

wassallam
AZ Dt RA (37+)
dibaliakpapan
_________

Peradilan Adat Sulik Aie
Contributed by Dt. Endang Pahlawan
Tuesday, 08 April 2008
Pada tanggal 23 November 2006 yang lalu, kami dari KAN Sulit Air telah
melangsungkan peradilan perdamaian adat, setelah sekurangnya seabad
peradilan adat ini hilang dari bumi Minangkabau. Kebetulan kasus
pertama yang disidangkan adalah masalah tanah ulayat, mudah-mudahan
hal ini dapat menjadi pertimbangan yurisprudensi dalam penyelesaian
permasalahan yang sama di tempat lain. Petikan keputusan sidang saya
sampaikan di sini, dengan catatan: nama-nama yang terkait dalam
perkara telah saya ubah seperlunya.Dasar-dasar pelaksanaan peradilan
adat dapat kita lihat di dalam berbagai tambo. Hukum materialnya
adalah Undang-undang 20, ditambah dengan dengan hukum formalnya berupa
ketentuan tata cara serta persyaratan hakim dsb. Hal inimenunjukkan
pada masa lampau peradilan adat dilaksanakan semestinya dengan adanya
dasar-dasar penuntutan,dakwaan, dan bentuk-bentuk keputusan.
Penyelesaian perkara berjenjang naik bertangga turun, dan bila sampai
ke negeri maka penyelesaiannya dilakukan oleh urang ampek
jinih.Sehingga saya memperkirakan bila yang bertindak sebagai hakim
adalah penghulu suku, jaksa adalah monti, danpelaksana eksekusi adalah
hulubalang. Jabatan-jabatan ini adalah jabatan profesional, bukan
jabatan sako, sehinggasebenarnya tidak pantas diturunkan kepada
kemanakan.
Memang benar penyelesaian perkara hukum di balairungsari bukanlah
terakhir 1 abad yang lampau. Setidaknya di SulitAir saya mendengar
pernah ada peradilan untuk pelaku perzinahan di sekitar pertengahan
tahun 1960-an. Pada tahun1950-an Buya Zainal Abidin Ahmad juga pernah
melakukan gugatan di balairungsari, dst. Sekiranya di tempat lain
jugabegitu. Sejak baliak banagari, sekarang ini peran-peran 'peradilan
lokal' juga sudah ditangani langsung oleh Wali Nagari.Namun saya ingin
menyebutkan sistem peradilan adat, yang menggunakan dasar-dasar hukum
adat dan dilaksanakan
dengan tatacara adat secara seutuhnya, mungkin masih menjadi
harapan.Saya coba flashback sedikit. Sejak tahun 1974 sebenarnya telah
dilakukan uniformitas sistem pemerintahannegeri/desa, yang tidak
memperdulikan sistem asli setempat. Mundur lagi, sekitar 1966an
dibangun struktur vertikal,
sistem asli sudah goyah. Lalu mundur lagi, sekitar 1912, mulai
diperkenalkan sistem ke-WaliNagari-an. Saya kira ini sejalan dengan
penerapan Decentralisatie Wet 1903. Mundur lagi beberapa puluh tahun
ke belakang, diperkenalkan sistem Angku Lareh, dst. Hingga sebenarnya
tatanan 'urang ampek jinih' yang sebenarnya adalah struktur asli
pemerintahan negeri sudah mulai melemah dan terus melemah. Pada masa
dulunya, sistem peradilan adat adalah lembaga tertinggi hukum di
setiap negeri yang bukan merupakan subordinasi dari lembaga apa
pun.Saat ini dengan baliak kito banagari, saatnya disusun tali nan
tigo sapilin, tungku nan tigo sajarangan; yang saling
berkoordinasi namun bukan saling bersubordinasi. Sehingga mungkin
dapat disusun suatu formasi: Wali Nagari (eksekutif), KAN (yudikatif),
dan BMN (legislatif). Setidak-tidaknya KAN bisa memperkuat posisi
yudikatifnya dalam kondisi sistem sekarang ini.
Lampiran keputusan peradilan adatPUTUSAN PERADILAN PERDAMAIAN ADAT
NAGARI SULIT AIR
No. 001/PA/KAN-SA/XI-2006
Untuak kaadilan nan badasarkan
&ldquo;Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah&rdquo;
Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Sulit Air dalam hal iko
&ldquo;Bidang Peradilan Adat Nagari&rdquo;,
badasarkan panugasan untuak mengadili dan memutuskan melalui Sidang
Majelis Peradilan Perdamaian Adat Nagari
melalui surek No. 009/KAN-SA/VIII-2006 tertanggal 29 Agustus 2006 dan
bapidoman pado Keputusan KAN No.
196/KAN-SA/XII-2001, Keputusan KAN No. 01/KAN-SA/XII-2005, sarato
Perda Kabupaten Solok No. 8 Tahun 2004,
Pasal 94, ayat A, C, dan E tentang Peradilan Adat Nagari, alah
mamareso pakaro sangketo Tanah Pusako Tinggi
(Pangka Tuo), nan basangketo antaro :
1. Namo :
- a. BUDI, laki-laki, umur: 40 tahun
- b. ANDI, laki-laki, umur: 37 tahun
- c. SITI, padusi, umur: 35 tahun
- d. TUTI, padusi, umur: 32 tahun
- e. DODI, laki-laki, umur: 25 tahun
Suku : Limo Panjang, Rumah Duo Puluah, di bawah payuang panji Datuk
Tan Maruhun.
Alamat : Tangah Sawah, Jorong Gando, Nagari Sulit Air, Kabupaten
Solok.
dengan
2. Namo : RAMDAN, laki-laki, umur: 59 tahun
Cimbuak
http://www.cimbuak.net
Powered by Joomla!
Generated: 12 August, 2008, 12:04

Page 2
Suku : Limo Panjang, Rumah Duo Puluah, di bawah payuang panji Datuk
Tan Maruhun.
Alamat : Tangah Sawah, Jorong Gando, Nagari Sulit Air, Kabupaten
Solok.
Sangketo nan tajadi antaro &ldquo;mamak jo kamanakan&rdquo; dengan
obyek sangketo adolah tanah ulayat kaum Datuk Tan Maruhun barupo
salupak sawah (pangka tuo) nan talatak di Jorong Silungkang (Baliak
Parik) di mungko Puskesmas Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok, Provinsi
Sumatera Barat.
RIWAYAT MASALAH
Pado tahun 1965 M, balangsuang pernikahan antaro: Zainab, suku: Limo
Panjang Rumah Duo Puluah, anak kamanakan Datuk Tan Maruhun jo Rahmat
Sutan Batuah, suku: Simabur Katianyie Goba, anak kamanakan Datuk
Parhimpunan. Sasuai jo tuntutan adat lamo pusako usang alah baisi
adat, batuang limbago, nan disababkan dek basawuahnyo ameh nan
satangah tigo ameh jo nan sapuluah ameh. Mako nak sakali mambukak puro
duo tigo utang lapeh, sakali marangkuah dayuang duo tigo pulau
talampau, karano ka ateh alah ta-ambun jantan, ka bawah lah takasiek
bulan, bulieh takuruang nak takunci, tapawi nak balantak, sarato
ganggam nak ba-untuak, hiduik nak bapangadok, mako diberilah kuaso
kapado &ldquo;kamanakan jo urang sumando&rdquo; untuak menggunakan
salupak tanah ulayat
sabagai sawah pangka tuo, nan talatak di Baliak Parik, Jorong
Silungkang Nagari Sulit Air yaitu &ldquo;tambilang basi&rdquo; dari
Kaum rumah gadang Duo Puluah, di bawah payuang panji Datuk Tan
Maruhun. Dan salamo itu pulo pasangan Zainab jo Rahmat Sutan Batuah
manguasai sarato berhak maambiak hasil sawah pangka tuo, dan mambuek
sawah. Akan tetapi, sakitar tahun 2005 tatagak sajo heller (mesin
pemroses padi) di ateh sawah pangka tuo nan tasabuik di ateh. Indak
dikatahui, dari mano heller tasabuik datangnyo dan sia nan punyo.
Masuaknyo indak sarato tahu. Akan tatapi, sasudah ditalusuri, tanyato
Heller ado nan bapunyo, yaitu nan banamo Barmawi (Mawi Garam), suku
Limo
Panjang Gantiang, anak kamanakan Datuk Rajo Mansyur, nan mandapek izin
dari Ramdan, suku Limo Panjang, anak kamanakan Datuk Tan Maruhun.
Berdasarkan ranji silsilah anak kamanakan Tangah Sawah suku Limo
Panjang Rumah Duo Puluah di bawah payuang panji Datuk Tan Maruhun,
Ramdan adolah sabagai Mamak nan Tuo dalam kaum Tangah Sawah. Walaupun
baitu, izin diberikan indak mambaok kato baiyoh rundiang bamufakat jo
anak-kamanakan pihak nan manguasoi harato pusako tinggi sabagai pangka
tuo dari almarhumah mande kanduang dari mereka (Budi, Andi, Siti,
Tuti, dan Dodi). Karano itu
alah disampaikan gugatan bajanjang naiak, nan mintak disalasaikan
melalui Datuk Andiko (Dt. Tan Maruhun) manuruik adat nan bajawek,
pusako nan batarimo, dan disinan limbago nan ka batolong. Salanjuiknyo
karono kato indak dapek putuih, mangko dibaok ka parundiangan saniniak
hinggo parundiangan suku Limo Panjang, dan hasianyo baitu pulo. Kini
nangko alah disarahkan kapado Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulit Air
untuak dimintakkan putusan peradilan perdamaian adat nan saadil-
adilnyo.
Majelis Hakim melalui Pengurus KAN Sulit Air alah mengundang masiang-
masiang pihak baiak sucaro tertulis maupun lisan untuak manyalasaikan
permasalahan iko di dalam sidang Peradilan Perdamaian Adat, nan
diadokan pado hari iko Kamis 23 November 2006, nan dimulai di
Balairungsari untuak salanjuiknyo dilanjuikkan di Kantor KAN Sulit
Air.
Dalam persidangan, Majelis Hakim alah mandanga dan mamintak penjelasan
dan keterangan dari masiang-masiang pihak, barikuik saksi-saksi nan
dihadirkan. Dalam persidangan alah disampaikan pulo bukti-bukti
tertulis sarato tanggapan dan komentar dari berbagai penjelasan dan
keterangan sucaro timbal-balik. Kesimpulan sarato pertimbangan Majelis
Hakim disampaikan sabalun keputusan ditetapkan, nan di antaronyo
adalah hal-hal sebagai berikut:

MANGANAH!.
Sapanjang adat nan balaku di Nagari Sulit Air, nan bagala
&ldquo;cumeti Koto Piliang&rdquo; dari dahulu sampai kini nangko, lai
tacuriang di batu, tiang di awak nan ka mamakaikan. Bahwa dalam
masyarakat Minangkabau pado
umumnyo, Sulit Air khususnyo, &ldquo;adat jawek-bajawek, pusako tarimo-
batarimo, limbago tolong-batolong&rdquo;, baitu juo dalam hal
&ldquo;harato pusako randah, pusako tinggi, maupun tanah ulayat pada
umumnyo&rdquo;. Harato pusako tinggi itu adolah milik kaum dalam
sabuah payuang panji Panghulu (Datuk) Andiko. Harato pusako tamasuak
pusako tinggi diatur penggunaannyo oleh Penghulu Andiko salaku Mamak
Kapalo Warih untuak kesejahteraan Kaum yang bersangkutan.
Penggunaannyo dapek dikuasokan kapado kamanakan nan padusi (perempuan)
sebagai panjawek pusako di rumah nan gadang.
Mamak nan Tuo sarato Mamak Tunganiang dapek dilimpahkan kuaso oleh
Penghulu Andiko untuak membantu manjago sarato mangawasi agar tidak
tajadi jalan diasak urang lalu, cupak dipapek rang manggaleh atau
diganggu gugat dek anak kamanakan nan lain. Sabab, alah jaleh sasok
jarami, padan pakuburan masiang-masiang pihak, banabu-nabu bak
cubadak, baruang-ruang bak durian di dalam Kaum yang disababkan dek
karano ganggam alah bauntuak, hiduik diagieh pangadok. Sarato
disikolah Mamak nan Tuo nan harus tahu akan sawah bapamatang, parak
babintalak di dalam Kaum nan sapayuang-sapatagak di rumah gadang.
Sarato, sasuai jo pituah adat kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo
ka panghulu, panghulu barajo ka aluah jo patuik, aluah jo patuik
barajo ka nan bana, dan nan bana badiri sandirinyo.
Cimbuak
http://www.cimbuak.net
Powered by Joomla!
Generated: 12 August, 2008, 12:04

Page 3
MANIMBANG!
Pangka Tuo adolah harato pusako tinggi nan dikuasokan Mamak Kapalo
Warih melalui Ninik Mamak dan disapakati dek Kaum, sabagai ulu budi,
talago undang kapado kamanakan padusi nan alah barumah tanggo sabagai
ganggam nak ba- untuak, hiduik nak bapangadok. Baitu juo &ldquo;Pangka
Tuo&rdquo; nan dikuasokan pado Zainab dan Rahmat Sutan Batuah pado
bulan April 1965. Berdasarkan katerangan Mamak nan Tuo nan banamo: H.
Mudin (almarhum) jo surek nan dibuek pado tanggal 25 Maret 1989 nan
manarangkan bahwa pambagian Harato Pusako Tinggi bagi anak kamanakan
jo urang sumando almarhum antaro Zubaidah-Darmawis talatak di Kampuang
Tangah yaitu babantuak sawah dan kolom ikan dan untuak Pangka Tuo
Zainab-Rahmat Sutan Batuah, yaitu babantuak sawah talatak di Baliak
Parik sarato kolom ikan di Kampuang Tangah, untuak baduo antaro
Zubaidah dan Zainab, nan diketahui dek surang kamanakan banamo: Abdul
pado maso itu, dan Abdul kini alah almarhum.
Dan, badasarkan katerangan saksi hidup nan ditulis di ateh karateh
bamaterai pado tanggal 19 Januari 2006 yaitu nan banamo: Suarni, umur
80 tahun, suku Limo Panjang, jabatan Bundo Kanduang Rumah Duo Puluah
di bawah payuang panji Datuk Tan Maruhun. Manarangkan bahwa, pado saat
Zainab dan Rahmat Sutan Batuah malaksanakan baralek pado bulan April
1965, beliaulah nan manjujuang bungo sirieh kutiko &ldquo;bararak ka
Simabuah Katianyie&rdquo; sarato baliau manyaksikan pulo acaro adat
&ldquo;Ma-agieh Pangka Tuo&rdquo; di Tangah Sawah, Jorong Gando,
Nagari Sulit Air.
Dari siko jaleh bahwasanyo permasalahan sangketo harato pusako tinggi
nan manyababkan ranggangnyo hubungan silaturrahmi antaro &ldquo;Mamak
jo Kamanakan&rdquo; dan bahkan manjadikan sangketo nan alun
bakasudahan. Untuak dan oleh karano itu, paralu kironyo para Panghulu
atau Wakil Panghulu di nagari mambuekkan ranji tantang harato pusako
tinggi, sebagai wujud sawah bapamatang, parak bapagah, rimbo
bajaliwuong nan babantuak pusako randah, pusako tinggi, maupun tanah
ulayat kaum masiang-masiang Panghulu Andiko dalam satiok Kaum dan
Suku. Supayo dapek dicari ulu jo muaronyo silang sangketo nan tumbuah
dalam adat. Bulieh nan taganak dapek dibandahkan,
nan mahilieh nak jaleh muaronyo. Dan, andaikan tajadi kasalahpahaman
tantang Pusako Tinggi dalam bantuak apopun juo, mako surang Panghulu
Andiko atau Wakil Panghulu dapek mancari jalan kaluah (solusi) dalam
rangka, urang nan mahukum adieh, bakato bana, bayiek itu sacaro
individual dalam kaum, maupun dalam nan sa-Datuak Niniak, sampai ka
dalam Suku sakalipun. Sabab dalam adat, surang Panghulu Andiko-lah nan
akan manyampaikan barih jo balabeh pado Kaum nan basalisieh paham.
Karano,
disikolah lataknyo urang nan ka mahawai sahabih raso, marosok sahabih
gawuoang sarato pucuaknyo nan cewang ka langik, ureknyo nan cungkam ka
bumi. Sarato, disikolah liang katabuak, gantiang kaputuih.
Namun, sangketo tanah pusako tinggi nan tajadi, dalam hal iko
&ldquo;pangka tuo&rdquo; antaro Mamak jo Kamanakan dalam kaum rumah
gadang Duo Puluah, di bawah payuang panji Datuk Tan Maruhun, alah
dibaok kato baiyoh, rundiang
mufakat dalam Kaum karono kusuik tak kunjuang salasai, karuah tak
namuah janieh dan alah batampuah pulo bajanjang
naiak batanggo turun ka Datuak Niniak Urang Sambilan (Datuk Malakewi),
sarato ka dalam pasukuan Limo Panjang. Akan tetapi, sampai disiko
liang indak juo tabuak, gantiang indak juo putui sarato panjang nan
indak baujuang, lebah nan indak batapi. Kini, biang katabuak, gantiang
kaputui, sasudah lurah alah ditajuni, bukik lah didaki dek Pengurus
Kerapatan Adat Nagari Sulit Air, sabagai lembaga tertinggi adat dalam
Kanagarian Sulit Air, dalam Sidang Majelis Peradilan Perdamaian Adat
Nagari, pado hari kini nangko!.

MAMUTUIKAN:
1. Bahwa, Harato Pusako Tinggi nan babantuak salupak sawah atau tanah
nan talatak di Baliak Parik, Jorong Silungkang, Nagari Suliak Ayieh,
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, adolah milik Suku Limo
Panjang, Kaum Rumah Gadang Duo Puluah di bawah payuang panji Datuk Tan
Maruhun. Akan tetapi, ganggam alah ba-untuak, hiduik alah diagiah ba-
pangadok, sasuai jo banabu-nabu bak cubadak, baruang-ruang bak durian
di dalam Kaum. 2. Bahwa, Ramdan sebagai Mamak nan Tuo, berkewajiban
untuak manjago sarato marawat sawah nan tasabuik di ateh dari hal-hal
nan marugihkan kepentingan anak kamanakan. Dan, ia tidaklah berhak
untuak maambiek hasil dari sawah
tasabuik dengan alasan apopun juo. Sabab, harato pusako di Minangkabau
adolah milik suatu Kaum nan diatur penggunaannyo oleh Mamak Kapalo
Warih, di antaranyo dikuasokan pemanfaatannyo kepado anak kamanakan
padusi nan ka manjawek pusako di rumah gadang, nan disabuik: harato
pangka tuo. Dan, adat Minangkabau indak mangenal istilah: punah!,
kalaulah &ldquo;indak basijari-basitompok, indaklah basapinjik-
basaganggam&rdquo;, baitu adat nan bajawek sarato pusako nan batarimo.
3. Bahwa, satalah urusan iko diserahkan oleh masiang-masiang pihak
kapado Majelis Hakim untuak dicarikan ayia nan janiah sayak nan
landai, Majelis Hakim berketetapan untuak menentukan hak penguasaan
pangka tuo dari (almarhumah) Zainab kapado anak-anaknyo sandiri, yaitu
Siti dan Tuti. Salain itu, anaknyo nan laki-laki yakni Budi, Andi dan
Dodi hanyolah sabagai mamak nan bakawajiban untuak manjago sarato
mamaliharo pusako tinggi nan alah manjadi hak dunsanak sarato
kamanakannyo.
4. Lembaga Kerapatan Adat Nagari cq Bidang Peradilan Adat ma-
instruksikan kapado &ldquo;Niniak Mamak&rdquo;
Cimbuak
http://www.cimbuak.net
Powered by Joomla!
Generated: 12 August, 2008, 12:04

Page 4
atau Panghulu Andiko Rumah Duo Puluah (Datuk Tan Maruhun) untuak
malaksanakan acaro adat &ldquo;maisih Pangka Tuo&rdquo;, bagi anak
kamanakan-nyo yaitu Siti dan Tuti, sasuai jo pituah adat
&ldquo;ganggam bauntuak, hiduik bapangadok&rdquo;.
5. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sulit Air ma-
instruksikan pado Barmawi (Mawi Garam) untuak mamindahkan masin heller
nan talatak di ateh sawah pangka tuo itu nan talatak di Baliak Parik
Jorong Silungkang, kacuali ado kasapakatan jo Siti dan Tuti salaku
panarimo pusako manuruik adat nan bajawek pusako nan batarimo di
Nagari Sulit Air, dan alah pulo melalui persetujuan datuk andikonyo
(Datuk Tan Maruhun). 6. Siti jo Tuti dibabankan mambayieh biaya
Peradilan Perdamaian Adat Nagari, nan barupo:
a. Mambayieh Honor Hakim Majelis Peradilan Perdamaian Adat @ Rp 50
000, Rp 150 000
b. Mambayieh Biaya Administrasi Peradilan Adat Rp 100 000
c. Mambayieh Biaya Administrasi KAN Rp 25 000.
________________________________
Jumlah Rp 275 000 (Duo Ratui Tujuah Puluah Limo Ribu Rupiah)
Baitulah kaputusan Peradilan Perdamaian Adat Nagari, Kanagarian Sulit
Air nan dilakukan dalam suatu Persidangan,
oleh Majelis Hakim Peradilan Perdamaian Adat Nagari nan tadiri dari 3
(tigo) urang Majelis Hakim: Datuk Endang
Pahlawan sabagai Katua Majelis dan Datuk Gampo Sinaro sarato Datuk
Pado Gomuok masiang-masiang sabagai
Anggota Majelis Hakim Peradilan Perdamaian Adat Nagari, sasuai nan
ditunjuak oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari
(KAN) sasuai jo Surek Kaputusan No: 009/KAN-SA/VIII-2006, tertanggal
29 Agustus 2006.
Sidang Majelis Peradilan Perdamaian Adat Nagari dilakukan di ateh
Balairuang Sari, atau nan populer dalam pituah adat
sabagai Medan nan Balinduang, sarato dalam kawasan Medan nan
Bapapaneh, Nagari Sulit Air, pado hari Kamis
tanggal 23 Nopember 2006, dan alah dinyatokan tabukak untuak umum.
Majelis Hakim Peradilan Perdamaian AdatT t d
Datuk Endang Pahlawan
Ketua MajelisT t d
Datuk Gampo Sinaro
Anggota MajelisT t d
Datuk Pado Gomuok
Anggota MajelisDiketahui,
Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulit AirT t d
Datuk Tumangguang
Ketua Umum
Cimbuak
http://www.cimbuak.net
Powered by Joomla!
Generated: 12 August, 2008, 12:04

[Datuk Endang]

Angku Z, nan itu bana menjadi perhatian ambo. Masalah tanah ulayat nan terlantar seharusnyo dapek diolah oleh kaum bersangkutan, paling tidak nan dapek diproses dalam jangka panjang (> 20 tahun), misalnya untuk perkebunan atau tanaman palawija. Memang alun dapek lai hukumnyo bilo tanah itu indak diolah dalam babarapo generasi. Memang ado ketentuan bila tanah itu alah pernah ditaruko, maka sangan itulah batas-batas penguasaan kaum yang bersangkutan. Namun dihitung dari sajak bilo? Karono itu dalam kaidah lapuak-lapuak dikajangi, usang-usang dipabahaui, awak paralu pulo mambarikan bateh nan tegas tentang jarak wakatu manaruko itu. Kalau disaran ambo iyolah jarak 1 generasi (~ 20 tahun). Jadi kalau pusako tinggi itu indak pernah diawai dalam 20 tahun, mako penguasaannyo baliak kapado Mamak Kapalo Warih (penghulu) kaum bersangkutan (ulayat penghulu), untuak dapek didistribusikan kembali kapado kamanakan nan mambutuahkan. Kudian, bilo alah 2 generasi (~ 40 tahun), mako dapek diurus oleh suku yang bersangkutan, sabagai ulayat suku. Dan bilo alah 3 generasi (~ 60 tahun) dapek dipacik oleh Nagari (: KAN), sabagai ulayat nagari. Tantu ketentuan iko merupakan saran untuak cupak buatan, nan dapek dipertimbangkan salingkah nagari. Wassalam, -datuk endang

[Nofiardi]

Karena Saya Indonesier
Minggu, 29 Juni 08 - oleh : admin

Judul:KELAH SANG DEMANG JAHJA DATOEK KAJO
PIDATO OTOKRITIK DI VOLKSRAAD 1927-1939

Penulis: Azizah Etek, Mursyid A. M., Arfan B. R.

Penerbit: LkiS, Yogyakarta

Cetakan: 1, Mei, 2008

Tebal: xvi + 512 hal

Kita mulai perbincangan ini dengan sebuah kisah. Juni 1927. Didepan sidang Volksraad, Hadji Agus Salim berpidato dengan lantang. Pemimpin sidang, Vorzitter, memperingatkannya agar berbahasa Belanda. Namun Agus Salim mengelak sembari berargumen bahwa sekalipun ia mahir bahasa Belanda peraturan Dewan menjamin haknya untuk bicara dalam bahasa Indonesia. Majelis pun terdiam.

Baru beberapa jenak Agus Salim menyebut sebuah istilah yang tak mungkin dihindarinya: ekonomi. Mendadak Bergmeyer menyela sambil mengolok-olok. "Apa kata ekonomi dalam bahasa melayu?" Tanpa pikir panjang, Agus Salim sontak membalas,"Coba, Tuan sebutkan apa kata ekonomi itu dalam bahasa Belanda, nanti saya sebutkan Indonesianya!"Bergmeyer tertohok keras. Ia baru tersadar bahasa Belanda tak punya padanan kata dengan istilah dari Yunani itu (Rahzen: 2007).

Potongan kisah dalam sejarah Volksraad itu menunjukan bahwa selain sebagai perantara wicara, bahasa adalah juga soal martabat, harga diri, cara berpikir, dan kebanggaan terhadap tanah air. Terlebih di muka persidangan Volksraad, bahasa menjadi persoalan yang amat sensitif. Saat itu, bahasa Indonesia masih sulit diterima sebagai bahasa resmi, sekalipun sejak 1918 Sri Ratu memperbolehkan penggunaannya dengan catatan bahasa Belanda tetap diutamakan.

Sebagai bangsa, kita berutang budi pada tokoh-tokoh Volksraad yang berupaya "merumahkan" bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan formal pemerintahan. Bersama Agus Salim, Jahja Datoek Kajo secara efektif dan konsisten memelopori penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat kritik dan perlawanan di parlemen. Nama Jahja memang jarang disebut dalam kurikulum pelajaran sejarah di negeri ini. Kata Buya Syafi'i Maarif, pernik-pernik kecil dalam sejarah kita sebagai bangsa kerap dilupakan. Seolah-olah hal itu tidaklah penting dibicarakan dan diingat, meski sesungguhnya gerak pikir dan kesadaran kita dalam berbangsa sering ditentukan peristiwa-peristiwa kecil yang terlewatkan.

Jahja Datoek Kajo lahir di tanah Minang, Koto Gadang, pada 1 September 1874. Masa kecilnya dihabiskan di banyak tempat, berpindah-pindah merantau bersama mamaknya. Selesai membantu mamaknya yang menjadi kepala gudang kopi di Baso, Jahja magang di kantor Residen Padang Barat. Inilah momentum pertama pergesekannya dengan birokrasi kolonial. Mula-mula, sebab dianggap "berkondite" baik, kariernya terus menanjak. Dari sekadar juri tulis (1892), melompat menjadi Tuanku Laras IV Koto (1895) dengan gelar Datoek Kajo. Pada 1913, ia ditugaskan merangkap jabatan sebagai Kepala Laras Banuhampu. Selanjutnya ia sempat menjabat sebagai Demang di Bukittinggi (1914-1915), Payakumbuh (1915-1919), dan Padang Panjang (1919-1928).

Titik kisar perlawanan Jahja terhadap kolonial terbaca ketika pada tahun 1915 Asisten Residen James memberinya rapor merah. Sebagai demang, Jahja dinilai kelewat lunak memerintah, tidak suka menghukum orang, slordig dalam surat-surat berharga, dan jalan-jalan di distriknya tak sebagus distrik lain. Di Koto Gadang, Jahja melambari kepemimpinannya dengan kearifan lokal yang banyak tertuang dalam pepatah-petitih Minangkabau. Khazanah Minangkabau ini pula yang kelak menghantarkannya menuju kesadaran berbahasa Indonesia.

Jahja akhirnya "dibuang" oleh pemerintah ke Volksraad untuk periode 1927-1931. Meskipun posisi itu adalah jabatan ambtenar tertinggi untuk ukuran Minangkabau, pemerintah setempat lebih merasa aman jika Jahja dijauhkan dari tanah kelahirannya. Perseteruan terbukanya dengan Residen Whitlau beberapa waktu sebelumnya menimbulkan kekhawatiran akan munculnya konflik-konflik baru antara pemerintah dan masyarakat.

Menjadi anggota Volksraad berarti kemewahan menikmati fasilitas. Jahja memang mendapat itu semua, namun hati nuraninya tak bisa dibohongi. Jahja juga harus berhadapan dengan tradisi Volksraad lebih tampil sebagai penasihat pemerintah ketimbang penyalur aspirasi rakyat.

Bagi Jahja, seburuk apapun, keberadaan Volksraad menerbitkan harapan baru. Ia percaya bahwa Volksraad berada pada posisi yang tepat namun digunakan dengan cara dan tujuan yang keliru. Wajar jika ia menyesalkan penolakan Dr. Soetomo dan H.O.S Tjokroaminoto untuk diangkat menjadi anggota Volksraad bersamaan dengan dirinya. Kedua tokoh itu melihat ada ketidakberesan dalam konsep "mayoritas bumiputera" (Inlandsche Meederheid) yang hendak diterapkan pemerintah Belanda dalam keanggotaan Volksraad.

Rumah Bahasa di Parlemen

Sejak Tirti Adhi Soerjo dengan Medan Priaji-nya (1908) merumahkan bahasa Indonesia, pengandaian tentang nasion menjadi dimungkinkan (Rahzen:2007). Rumah itulah yang kemudian dihuni banyak orang dari masa ke masa. Jahja Datoek Kajo tentu saja satu dari sekian banyak penghuni yang merawat baik-baik "rumah" itu.

Dalam hal berbahasa,Jahja dan Agus Salim memang segendang-sepenabuhan. Bedanya, jika Agus Salim cenderung blak-blakan, Jahja menempuh cara "menyerang" sambil "membelakangi". Otokritik sang demang dibalut dengan daya retorika yang lugas, sopan, dan terarah. Pada persidangan Juli 1938, misalnya, Jahja mengakui Belanda masih menuntun Indonesia menuju kemajuan. Namun, antara yang memerintah dan diperintah tidak ada kesepahaman bahasa dan perasaan. "Saya ulangkan lagi, Tuan Vorizitter! Di Indonesia ini baik ambtenar, baik partikelir, belum 99.99 persen mengerti dan kenal bahasa Indonesia, sebaliknya bumiputra boleh jadi 0.001 persen yang mengerti bahasa Belanda."

Jahja berhasil membuktikan vitalitas bahasa Indonesia. Ia tak pernah disanggah seperti halnya Agus Salim. Koran-koran pribumi menyebutnya "Si Jago Berbahasa Indonesia di Volksraad". Julukan yang tak berlebihan karena di kemudian hari rintisannya itu memberi pengaruh besar pada Fraksi Nasional yang digawangi Soeroso, Thamrin, Iskandar Dinata, Abdoel Rasjid, Soangkoepon, dan Wirjopranoto. Fraksi ini konsisten mengangkat dan mengembangkan bahasa Indonesia di parlemen dan kancah politik.

Jahja sering mengungkap keburukan perilaku pejabat Belanda. Ia melihat bahwa alam keselarasan yang tadinya diterangi elok kato dengan mufakat, buruk kato di luar mufakat tak lagi diindahkan. Masyarakat tak punya saluran berpendapat, tak punya kesempatan bersuara. Dalam situasi seperti ini, bagi Jahja, bahasa Indonesia bisa menjadi titik temu untuk mengatasi problem pemerintah dengan rakyatnya. Komunikasi yang baik mendorong permufakatan yang baik pula. Dan mufakat, kerja sama (samenwerken) yang adil bisa diselenggarakan.

Nah, lagi-lagi kita nampaknya perlu mengaca pada masa lalu, pada Jahja, si demang, si djago, yang telah wafat 66 tahun lampau itu. Ada baiknya kita simak kutipan pidato bernada testimoni berikut:

"...Saya lebih suka didalam bahasa Indonesia, karena saya sendiri seorang Indonesier. Tuan tentu memaklumi bahwa sekalian bangsa dalam dunia ini lebih suka berbahasa dalam bahasanya sendiri. Sebabnya perasaan indonesier tinggal di orang Indonesier, perasaan Belanda di Belanda."

Ah, bukankah kita kini kian merasa malu untuk mengucap,"karena saya Indonesier..."

Ahmad Musthofa Haroen, Pustakawan Cabeyan Scriptorium

Sumber" Koran Tempo/Ruang Baca/ Edisi 51/ Juni 2008

Kotogadang © 2006, Pemerintah Nagari Kotogadang

The above message is for the intended recipient only and may contain confidential information and/or may be subject to legal privilege. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this message, or any attachment, is strictly prohibited. If it has reached you in error please inform us immediately by reply e-mail or telephone, reversing the charge if necessary. Please delete the message and the reply (if it contains the original message) thereafter. Thank you.

[Datuk Endang]

Sanak, sato saketek, walaupun bukan ahlinyo. Di maso nan lampau memang ambo danga banyak urang-urang gadang di awak nan menonjol di kancah nasional. Karono agak ati Bahasa Melayu/Indonesia itu pas bana pronounciation-nyo (aa tu MakNgah?) di talingo urang-urang Indonesia ko. Jaan kan bicaro, jo tulisan pun urang Minang santiang; hinggo revolusi persuratkabaran pun alah dimulai di Minangkabau sajak pertengahan abad 19.   Nan mungkin menonjol dari caro berbahasa itu adolah vocabulary (aa lai tu MakNgah?) cukuik langkok nan melebihi dari kosakata Melayu sendiri. Sudah tu pandai mamainkan kato malereng, karono alah biaso bapitatah-patitih. Nan pokok manuruik ambo iyolah pronounciation itu : tadanga tegas dan lantang. Dek urang-urang lain langgam tu taraso tuahnyo, dirabo latar belakangnyo, nampak sado nan tuah di kehidupan urang Minang.   Sabananyo nan ambo raso, Bahaso Balando pun terkesan lugas dan tegas, iyo tu sanak Suryadi? Karono mereka mamakai juo suaro rongkong, raso ka kalua dahak tu sakali. Mungkin karono negeri dingin dan lai banyak pulo anginnyo. Jadi kalau indak kareh bunino, indak tadanga jo nan lain. Jadi urang Minang jo urang Balando tu sabananyo klop dalam babahaso, nan surang mamakai suaro rongkong nan lain mamakai urek ilie. Jadi indak pun saling mandanga, lah tantu curitonyo dari masiang-masiang maliek roman mukonyo.   Ambo raso hanyo Soekarno nan dapek menandingi kemampuan berbahaso urang Minang maso itu. Itu pun karono liau banyak bagaua jo urang Minang, dan banyak pulo menghabiskan maso di pengasingan. Banyak kepandaian awak nan dipakainyo.   Baa to kini, ambo lai sasuai jo Rahima, bahaso ado kesan cimeeh dalam satiok urang awak babahaso. Indak tahulah, mungkin ado pengalaman awak di maso lampau maubah caro itu, dan kini alah menjadi turun-temurun. Kok dapek cimeeh tu digantikan jo garah, itupun kalau pandai. Kok kini, maliek urang Minang babicaro Bahasa Indonesia pun taraso lucu. Maafkan ambo sanak. Rasonyo tuah tu alah habis.   Nan kini, nan nampak di kito iyolah urang Batak tu nan pandai ber-pronounciation. Posisi tukang ota pun lah banyak dikuasainyo, aa tu pengacara, politikus, pejabat, hinggo ka manggaleh. Baa gak ati, lai talawan liak jo kito, ado nan paralu awak benahi. Picayo diri, sadar kapado kebesaran sejarah awak, raso sahilie samudiak, cerdik namun tidak picik, hinggo dapek awak suarokan sucaro tegas dan lantang. Dimaalah tuah tu kini ka dicari. Tantu maharok awak ka nan mudo. Karono itu, sigilah sado nan gadang dan nan elok di awak. Mudah-mudahan babaliak li tuah babahaso Indonesia tu ka awak, saroman angku Dt. Kayo, pahlawan, dan pujangga terdahulu.   Baitu senyo, kok babaliak ka ambo tantu indak katajawek lai. Talabiah takurang mohon dimaafkan.   -datuk endang --- On Thu, 8/28/08, Nofiardi <Nofi...@pec-tech.com> wrote:

From: Nofiardi <Nofi...@pec-tech.com> Subject: [R@ntau-Net] Karena Saya Indonesier: KELAH SANG DEMANG JAHJA DATOEK KAJO PIDATO OTOKRITIK DI VOLKSRAAD 1927-1939 To: Rant...@googlegroups.com Date: Thursday, August 28, 2008, 11:38 PM

Karena Saya Indonesier Minggu, 29 Juni 08 - oleh : admin

Judul:KELAH SANG DEMANG JAHJA DATOEK KAJO PIDATO OTOKRITIK DI VOLKSRAAD 1927-1939 Penulis: Azizah Etek, Mursyid A. M., Arfan B. R. Penerbit: LkiS, Yogyakarta Cetakan: 1, Mei, 2008 Tebal: xvi + 512 hal

Kita mulai perbincangan ini dengan sebuah kisah. Juni 1927. Didepan sidang Volksraad, Hadji Agus Salim berpidato dengan lantang. Pemimpin sidang, Vorzitter, memperingatkannya agar berbahasa Belanda. Namun Agus Salim mengelak sembari berargumen bahwa sekalipun ia mahir bahasa Belanda peraturan Dewan menjamin haknya untuk bicara dalam bahasa Indonesia . Majelis pun terdiam.

Baru beberapa jenak Agus Salim menyebut sebuah istilah yang tak mungkin dihindarinya: ekonomi. Mendadak Bergmeyer menyela sambil mengolok-olok. "Apa kata ekonomi dalam bahasa melayu?" Tanpa pikir panjang, Agus Salim sontak membalas,"Coba, Tuan sebutkan apa kata ekonomi itu dalam bahasa Belanda, nanti saya sebutkan Indonesianya!"Bergmeyer tertohok keras. Ia baru tersadar bahasa Belanda tak punya padanan kata dengan istilah dari Yunani itu (Rahzen: 2007). Potongan kisah dalam sejarah Volksraad itu menunjukan bahwa selain sebagai perantara wicara, bahasa adalah juga soal martabat, harga diri, cara berpikir, dan kebanggaan terhadap tanah air. Terlebih di muka persidangan Volksraad, bahasa menjadi persoalan yang amat sensitif. Saat itu, bahasa Indonesia masih sulit diterima sebagai bahasa resmi, sekalipun sejak 1918 Sri Ratu memperbolehkan penggunaannya dengan catatan bahasa Belanda tetap diutamakan. Sebagai bangsa, kita berutang budi pada tokoh-tokoh Volksraad yang berupaya "merumahkan" bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan formal pemerintahan. Bersama Agus Salim, Jahja Datoek Kajo secara efektif dan konsisten memelopori penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat kritik dan perlawanan di parlemen. Nama Jahja memang jarang disebut dalam kurikulum pelajaran sejarah di negeri ini. Kata Buya Syafi'i Maarif, pernik-pernik kecil dalam sejarah kita sebagai bangsa kerap dilupakan. Seolah-olah hal itu tidaklah penting dibicarakan dan diingat, meski sesungguhnya gerak pikir dan kesadaran kita dalam berbangsa sering ditentukan peristiwa-peristiwa kecil yang terlewatkan. Jahja Datoek Kajo lahir di tanah Minang, Koto Gadang, pada 1 September 1874. Masa kecilnya dihabiskan di banyak tempat, berpindah-pindah merantau bersama mamaknya. Selesai membantu mamaknya yang menjadi kepala gudang kopi di Baso, Jahja magang di kantor Residen Padang Barat. Inilah momentum pertama pergesekannya dengan birokrasi kolonial. Mula-mula, sebab dianggap "berkondite" baik, kariernya terus menanjak. Dari sekadar juri tulis (1892), melompat menjadi Tuanku Laras IV Koto (1895) dengan gelar Datoek Kajo. Pada 1913, ia ditugaskan merangkap jabatan sebagai Kepala Laras Banuhampu. Selanjutnya ia sempat menjabat sebagai Demang di Bukittinggi (1914-1915), Payakumbuh (1915-1919), dan Padang Panjang (1919-1928). Titik kisar perlawanan Jahja terhadap kolonial terbaca ketika pada tahun 1915 Asisten Residen James memberinya rapor merah. Sebagai demang, Jahja dinilai kelewat lunak memerintah, tidak suka menghukum orang, slordig dalam surat-surat berharga, dan jalan-jalan di distriknya tak sebagus distrik lain. Di Koto Gadang, Jahja melambari kepemimpinannya dengan kearifan lokal yang banyak tertuang dalam pepatah-petitih Minangkabau. Khazanah Minangkabau ini pula yang kelak menghantarkannya menuju kesadaran berbahasa Indonesia . Jahja akhirnya "dibuang" oleh pemerintah ke Volksraad untuk periode 1927-1931. Meskipun posisi itu adalah jabatan ambtenar tertinggi untuk ukuran Minangkabau, pemerintah setempat lebih merasa aman jika Jahja dijauhkan dari tanah kelahirannya. Perseteruan terbukanya dengan Residen Whitlau beberapa waktu sebelumnya menimbulkan kekhawatiran akan munculnya konflik-konflik baru antara pemerintah dan masyarakat. Menjadi anggota Volksraad berarti kemewahan menikmati fasilitas. Jahja memang mendapat itu semua, namun hati nuraninya tak bisa dibohongi. Jahja juga harus berhadapan dengan tradisi Volksraad lebih tampil sebagai penasihat pemerintah ketimbang penyalur aspirasi rakyat. Bagi Jahja, seburuk apapun, keberadaan Volksraad menerbitkan harapan baru. Ia percaya bahwa Volksraad berada pada posisi yang tepat namun digunakan dengan cara dan tujuan yang keliru. Wajar jika ia menyesalkan penolakan Dr. Soetomo dan H.O.S Tjokroaminoto untuk diangkat menjadi anggota Volksraad bersamaan dengan dirinya. Kedua tokoh itu melihat ada ketidakberesan dalam konsep "mayoritas bumiputera" (Inlandsche Meederheid) yang hendak diterapkan pemerintah Belanda dalam keanggotaan Volksraad. Rumah Bahasa di Parlemen

Sejak Tirti Adhi Soerjo dengan Medan Priaji-nya (1908) merumahkan bahasa Indonesia , pengandaian tentang nasion menjadi dimungkinkan (Rahzen:2007). Rumah itulah yang kemudian dihuni banyak orang dari masa ke masa. Jahja Datoek Kajo tentu saja satu dari sekian banyak penghuni yang merawat baik-baik "rumah" itu.

Dalam hal berbahasa,Jahja dan Agus Salim memang segendang-sepenabuhan. Bedanya, jika Agus Salim cenderung blak-blakan, Jahja menempuh cara "menyerang" sambil "membelakangi". Otokritik sang demang dibalut dengan daya retorika yang lugas, sopan, dan terarah. Pada persidangan Juli 1938, misalnya, Jahja mengakui Belanda masih menuntun Indonesia menuju kemajuan. Namun, antara yang memerintah dan diperintah tidak ada kesepahaman bahasa dan perasaan. "Saya ulangkan lagi, Tuan Vorizitter! Di Indonesia ini baik ambtenar, baik partikelir, belum 99.99 persen mengerti dan kenal bahasa Indonesia, sebaliknya bumiputra boleh jadi 0.001 persen yang mengerti bahasa Belanda."

Jahja berhasil membuktikan vitalitas bahasa Indonesia . Ia tak pernah disanggah seperti halnya Agus Salim. Koran-koran pribumi menyebutnya "Si Jago Berbahasa Indonesia di Volksraad". Julukan yang tak berlebihan karena di kemudian hari rintisannya itu memberi pengaruh besar pada Fraksi Nasional yang digawangi Soeroso, Thamrin, Iskandar Dinata, Abdoel Rasjid, Soangkoepon, dan Wirjopranoto. Fraksi ini konsisten mengangkat dan mengembangkan bahasa Indonesia di parlemen dan kancah politik.

Jahja sering mengungkap keburukan perilaku pejabat Belanda. Ia melihat bahwa alam keselarasan yang tadinya diterangi elok kato dengan mufakat, buruk kato di luar mufakat tak lagi diindahkan. Masyarakat tak punya saluran berpendapat, tak punya kesempatan bersuara. Dalam situasi seperti ini, bagi Jahja, bahasa Indonesia bisa menjadi titik temu untuk mengatasi problem pemerintah dengan rakyatnya. Komunikasi yang baik mendorong permufakatan yang baik pula. Dan mufakat, kerja sama (samenwerken) yang adil bisa diselenggarakan. Nah, lagi-lagi kita nampaknya perlu mengaca pada masa lalu, pada Jahja, si demang, si djago, yang telah wafat 66 tahun lampau itu. Ada baiknya kita simak kutipan pidato bernada testimoni berikut:

"...Saya lebih suka didalam bahasa Indonesia , karena saya sendiri seorang Indonesier. Tuan tentu memaklumi bahwa sekalian bangsa dalam dunia ini lebih suka berbahasa dalam bahasanya sendiri. Sebabnya perasaan indonesier tinggal di orang Indonesier, perasaan Belanda di Belanda."

Ah, bukankah kita kini kian merasa malu untuk mengucap,"karena saya Indonesier..." Ahmad Musthofa Haroen, Pustakawan Cabeyan Scriptorium

Sumber" Koran Tempo/Ruang Baca/ Edisi 51/ Juni 2008

Kotogadang © 2006, Pemerintah Nagari Kotogadang

[Nofiardi]

UU Agraria Harus Diubah

 

Jumat, 29 Agustus 2008

Solok, Padek-- Persoalan pertanahan sangat krusial di Sumbar. Hal ini juga terasa di Kota Solok. Untuk itu, tak ada jalan lain selain perlunya perubahan UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Keagrarian. Hal inilah yang disampaikan Wali Kota Solok Syamsu Rahim dalam acara Focused Group Discussion (FGD) tentang Masalah Pertanahan di Indonesia di Balitbang Depdagri Jakarta, Rabu (27/8). Menurut Syamsu, persoalan itu muncul karena regulasi nasional tentang masalah pertanahan yaitu UU No 5 tahun 1960 belum mengadopsi dan mengakomodasi hukum adat  yang ada di tiap-tiap daerah. Walaupun telah ada beberapa aturan teknis seperti peraturan daerah, tetapi tetap belum mampu secara signifikan mengatasi problematika pertanahan di Kota Solok. “Uniformalitas regulasi nasional tentang pertanahan menimbulkan masalah yang sampai sekarang belum menemukan titik temunya. Untuk itu diharapkan kepada BPN RI harus bisa merekomendasikan perubahan UU 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Keagrarian, sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang semakin komplek di bidang pertanahan,” ujarnya. Diharapkan ke depan jika telah ada perubahan tentang UU Pokok-pokok Keagrarian di tanah air, akan membuat nyaman investor menanamkan investasinya di Kota Solok, Sumatera khususnya dan Indonesia umumnya, sehingga law enforcement di bidang pertanahan akan kondusif. Kota Solok siap sebagai contoh model dalam melakukan perubahan dimaksud. (mg16)

 

http://www.padangekspres.co.id/content/view/16587/104/