Solusi PKL Alun-alun Temanggung

[PIKATAN Temanggung]

WACANA SUARA MERDEKA

24 Oktober 2008
GAGASAN
Solusi PKL Alun-alun Temanggung

Keberadaan PKL memang bagaikan buah simalakama. Dilarang kita butuhkan, dibiarkan kadang  mengganggu kepentingan dan keindahan umum. Hal ini tidak hanya dialami Pemkab Temanggung yang otomatis membuat pusing Dinas Transtib c.q Satpol PP. Tetapi daerah lain pun begitu apalagi Jakarta sebagai pusat pemerintahan atau daerah Metropolitan.

Bagaimana dengan PKL alun-alun Temanggung? Sejak dulu, jauh hari sebelum alun-alun tersebut terjamah modernisasi, di lokasi tersebut banyak ditumbuhi pohon beringin raksasa. PKL sudah ada mulai dari bakul es cendol, blanggreng (singkong goreng) dan pecel mie. Mereka kebanyakan penduduk dari kampung di sekitar alun-alun seperti Suronatan, Kepatihan, Legoksari dan Pandean juga Kauman.

Setiap hari mereka mengais rezeki di sana, mencari penghidupan buat anak isteri di alun-alun pusat kota Temanggung. Tetapi bagaimana sekarang. Setelah alun-alun direnovasi, mereka tetap saja berjualan di situ bahkan kini makin ramai. Tidak hanya penduduk kampung sekitar yang berjualan di situ tetapi juga dari desa-desa lain ikut memanfaatkan tempat tersebut.

Ada yang datang dari Ngaglik, Jragan dan lainnya yang tentu membuat alun-alun makin ramai semarak. Namun juga harus diakui realitanya, alun-alun juga makin kotor. Bungkus makanan berserakan, bekas siraman air membasahi paving dan trotoar serta gerobak; angkring dan dasaran yang malang-mujur tampak tak sedap dipandang mata. Bahkan terkesan mengganggu pemandangan.

Hal inilah yang mungkin dengan sangat terpaksa Pemkab Temanggung menurunkan Perda pelarangan alun-alun bagi PKL. Nah, kalau sudah begini setiap saat mereka dioprak-oprak, setiap saat mereka ditertibkan.

Tentu saja kerja jadi tidak tenang, penghasilan tidak karuan dan anak istri kapiran. Kalau boleh saya lempar gagasan, bukankah masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk PKL yaitu Jl Niagan yang letaknya di sebelah timur pendopo atau sebelah barat kejaksaan.

Jalan tersebut lengang, karena jarang digunakan. Jalan tersebut yang separo bisa digunakan untuk PKL, sedang sisa setengahnya tetap digunakan pemakai jalan. Ya sebuah alternatif memang mungkin akan dikeluhkan para PKL karena terkesan sepi. Tetapi mungkin itu hanya akan terjadi 2 - 3 minggu. Selebihnya para pembeli pasti akan menjadi terbisa.

Lihat para PKL di Rolikuran atau di Manggung Lor, tadinya mereka juga mengeluh tetapi nyatanya sekarang juga dibanjiri pembeli. Mungkin ini alternatif yang perlu ditenangkan sehingga alun-alun tetap menjadi asri, bersih, bisa digunakan untuk jogging dan sedap dipandang mata. Sementara para pedagang tidak kehilangan matapencahariannya.

Hal ini tampaknya juga dilaksanakan oleh Kota Magelang dengan mengumpulkan para PKL di jalan sebelah utara alun-alun sehingga tempat lain bersih dan bisa digunakan untuk rekreasi keluarga. Sekali lagi ini hanya urun rembug. Realisasi paling baik tentu saja ada di meja musyawarah antara Pemkab dan perwakilan PKL.

Ratnawati Dwi Astuti SE SPd
Guru SMP Muh 1, Temanggung

[ariyanto bangli]

kalo,  pemkab punya lahan emang lebih baik disatukan. bisa jadi wisata kuliner.  Kota solo mempunyai bisa dijadikan contoh dalam hal penggelolaan pkl. ada baiknya juga studi banding ke kota itu.  

[Fahrudin Al-Aswad]

Jika disensus, pedagang bukan hanya dari Temanggung. Bandung dan Yogya juga ada. Nah, biar lebih menggairahkan, orang2 yg jualan khusus WARGA TEMANGGUNG saja.....

--
http://dinconomy.wordpress.com

[ariyanto bangli]

mas udin, sensus memang perlu, tapi itu hanya untuk memetakan saja. kalo, lantas melarang orang luar daerah, rasanya kok ga adil juga. tapi, jika orang daerah dikasih prioritas itu supantasnya...   

[Tintan ( ISTAMAR)]

Gagasan yang bagus disatukan Jadi satu aja Pak BUPATI

--
Tintan ( Cah Ndeso)
Mondoretno-Bulu-Temanggung

[ariyanto bangli]

Yup, dialog dengan pkl harus  makin intensif. Kalo, gagasan itu mau direalisasikan. Sekadar gambaran, untuk memindahkan pkl ke tempat baru, walikota solo mengadakan tatap muka  puluhan kali dengan pkl . Mereka diundang  ke rumah dinas, sambil santap siang bersama. baru pertemuan ke sekian puluh walikota menyampaikan gagasannya.
bukan, untuk memuji  walikota solo, tapi dia punya pemikiran bahwa pkl bukan - sesuatu yang harus dibasmi dikejar, melainkan  potensi ekonomi kerakyataan  yang harus diberdayakan dan diwadahi. maka, bahasanya pun pake  penataan bukan penertiban.
 

2008/10/24 Tintan ( ISTAMAR) <elang...@gmail.com>

[ariyanto bangli]

2008/10/24 PIKATAN Temanggung <pika...@yahoo.com>

[edy darmono]

Persoalan PKL ( Pedagang Kaki Lima) memang persoalan yang pelik dan perlu solusi. Ada sementara orang yang menganalisa, bahwa munculnya PKL karena kegagalan industrialisasi. Memang jika dinalar melalui tinjauan modernisasi ada benarnya. Mengapa? karena modernisasi berarti membawa Indonesia kearah ekonomi modern yang identik dengan industri. Jika modernisasi berhasil maka akan muncul pabrik-pabrik, perdagangan, dan jasa lainnya. Harapannya, tenaga kerja terserap kedalam ekonomi formal tersebut. Namun apa dikata? Nampaknya modernisasi yang merayap di Indonesia salah urus, kepuntir, diplintir, akhirnya amburadul. Ingat pengusaha semu (erzat kapitalisme)? itu bagian dari kegagalan. Dampaknya tenaga kerja tidak terserap dan ekonomi non formal tumbuh dimana-mana, salah satunya PKL. Terus piye? Pertama apakah kita masih akan meneruskan kebijakan Industrialisasi (modern)? Jika ya, maka sektor riel harus dibangun dengan dahsyat. Bikin pabrik, pertanian modern, perbakan modern, siapkan pedidikan yang mendukung, dll. Hitung pertumbuhan penduduk, perkirakan angkatan kerja, mulailah dengan membangun industri. Jika berhasil maka PKL akan hilang. Namun pasti lama ya.......? Jika sudah tidak percaya dengan modernisasi, Industri modern, maka mulailah menumbuhkan ekonomi rakyat. Biarkan rakyat berkembang sebagaimana mestinya. Ciptakan aturan-aturan yang endukung perkembangan ekonomi rakyat. Jangan biarkan modal besar masuk, jangan biarkan Mall ( modern masuk), tumbuh kembangkan simpan pinjam biar uang tetap beredar dimasyarakatnya. Tata tertib pengaturan ekonomi harus jelas dan tegas, namun memberi solusi agar ekonomi rakyat tetap tumbuh dan berkembang. Pilihan yang ini memerlukan kerja keras DPR dan Pemerintah karena mereka lebih berperan ketimbang para investor/pemodal. Pengaturan yang tegas dan jelas disini termasuk memberikan jalan keluar bagi PKL. Contoh kasus ini pernah dilakukan di Jogja dengan memindahkan pedagang KLITHIKAN di Jl. Mangkubumi ke Pasar KLITHIKAN Patangpuluhan.   Selamat berdiskusi. --- Pada Jum, 24/10/08, PIKATAN Temanggung <pika...@yahoo.com> menulis:

Dapatkan alamat Email baru Anda! Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan sebelum diambil orang lain!