Sejarah Asia barat daya
“ Organisasi Islam di Asia Barat Daya“
D
I
S
U
S
U
N
OLEH
Nama
Nim Ari
Handoko
31021210 Frianko
Pakpahan
31021210 Irma Yani
sihombing
3103121007 Muna
Muzdalifah
31031210
Shaputri
31131210 Yosef Roberto
T 30312110
KELAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2011
ORGANISASI ISLAM DI ASIA BARAT DAYA
Di asia barat daya terdapat organisasi islam dimana asia barat daya
tidak terlepas dari para pemeluk agama islam pada umumnya. Organisasi
di Asia barat daya tersebut yakni :
1. Ikhwanul muslimin
Ikhwanul Muslimin adalah salah satu jamaah dari umat Islam, mengajak
dan menuntut ditegakkannya syariat Allah, hidup di bawah naungan
Islam, seperti yang diturunkan Allah kepada Rasulullah saw, dan
diserukan oleh para Salafus Shalih, bekerja dengannya dan untuknya,
keyakinan yang bersih menghujam dalam sanubari, pemahaman yang benar
yang merasuk dalam akal dan fikrah, syariah yang mengatur al-jawarih
(anggota tubuh), perilaku dan politik. Di kemudian hari, gerakan
Ikhwanul Muslimin tersebar ke seluruh dunia,
Jamaah Ikhwanul Muslimin berdiri di kota Ismailiyah, Mesir pada Maret
1928 dengan pendiri Hassan al-Banna, bersama keenam tokoh lainnya,
yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman
Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi. Ikhwanul Muslimin pada
saat itu dipimpin oleh Hassan al-Banna. Pada tahun 1930, Anggaran
Dasar Ikhwanul Muslimin dibuat dan disahkan pada Rapat Umum Ikhwanul
Muslimin pada 24 September1930. Pada tahun 1932, struktur administrasi
Ikhwanul Muslimin disusun dan pada tahun itu pula, Ikhwanul Muslimin
membuka cabang di Suez, Abu Soweir dan al-Mahmoudiya. Pada tahun 1933,
Ikhwanul Muslimin menerbitkan majalah mingguan yang dipimpin oleh
Muhibuddin Khatib.
Kemudian pada tahun 1934, Ikhwanul Muslimin membentuk divisi
Persaudaraan Muslimah. Divisi ini ditujukan untuk para wanita yang
ingin bergabung ke Ikhwanul Muslimin.[4] Walaupun begitu, pada tahun
1941 gerakan Ikhwanul Muslimin masih beranggotakan 100 orang, hasil
seleksi dari Hassan al-Banna[5]. Pada tahun 1948, Ikhwanul Muslimin
turut serta dalam perang melawan Israel di Palestina. Saat organisasi
ini sedang berkembang pesat, Ikhwanul Muslimin justru dibekukan oleh
Muhammad Fahmi Naqrasyi, Perdana Menteri Mesir tahun 1948. Berita
penculikan Naqrasyi di media massa tak lama setelah pembekuan Ikhwanul
Muslimin membuat semua orang curiga pada gerakan Ikhwanul Muslimin.
Secara misterius, pendiri Ikhwanul Muslimin, Hassan al-Banna meninggal
dunia karena dibunuh pada 12 Februari 1949. Kemudian, tahun 1950,
pemerintah Mesir merehabilitasi organisasi Ikhwanul Muslimin. Pada
saat itu, parlemen Mesir dipimpin oleh Mustafa an-Nuhas Pasha.
Parlemen Mesir menganggap bahwa pembekuan Ikhwanul Muslimin tidak sah
dan inkonstitusional. Ikhwanul Muslimin pada tahun 1950 dipimpin oleh
Hasan al-Hudhaibi. Kemudian, tanggal 23 Juli 1952, Mesir dibawah
pimpinan Muhammad Najib bekerjasama dengan Ikhwanul Muslimin dalam
rencana menggulingkan kekuasaan monarki Raja Faruk pada Revolusi Juli.
Tapi, Ikhwanul Muslimin menolak rencana ini, dikarenakan tujuan
Revolusi Juli adalah untuk membentuk Republik Mesir yang dikuasai oleh
militer sepenuhnya, dan tidak berpihak pada rakyat. Karena hal ini,
Jamal Abdul Nasir menganggap gerakan Ikhwanul Muslimin menolak mandat
revolusi. Sejak saat ini, Ikhwanul Muslimin kembali dibenci oleh
pemerintah.
Ketika Anwar Sadat mulai berkuasa, anggota Ikhwanul Muslimin yang
dipenjara mulai dilepaskan. Menggantikan Hudhaibi yang telah meninggal
pada tahun 1973, Umar Tilmisani memimpin organisasi Ikhwanul Muslimin.
Umar Tilmisani menempuh jalan moderat dengan tidak bermusuhan dengan
penguasa. Rezim Hosni Mubarak saat ini juga menekan Ikhwanul Muslimin,
dimana Ikhwanul Muslimin menduduki posisi sebagai oposisi di Parlemen
Mesir.
Al-Ikhwan Berbeda & Menolak Al-Qaeda
Di berbagai media khususnya media negara-negara Barat, Ikhwanul
Muslimin sering dikait-kaitkan dengan Al-Qaeda. Pada faktanya,
Ikhwanul Muslimin berbeda jauh dengan Al-Qaeda. Ideologi, sarana, dan
aksi yang dilakukan oleh Al-Qaeda secara tegas ditolak oleh pimpinan
Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin lebih mendukung ide perubahan dan
reformasi melalui jalan damai dan dialog yang konstruktif yang
bersandarkan pada al-hujjah (alasan), al-mantiq (logika), al-bayyinah
(jelas), dan ad-dalil (dalil)[9]. Kekerasan atau radikalisme bukan
jalan perjuangan Ikhwanul Muslimin, kecuali jika negara tempat
Ikhwanul Muslimin berada, terancam penjajahan dari bangsa lain.
Inipun, kekerasan di sini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai
perlawanan, bukan radikalisme atau kekerasan sebagaimana yang
dilakukan oleh kelompok teroris. Sebagai contoh adalah Hamas yang
merupakan perpanjangan tangan Ikhwanul Muslimin di Palestina. Syekh
Ahmad Yassin pendiri Hamas adalah tokoh Ikhwanul Muslimin [10].
Al-Ikwan Al-Muslimun mengutuk segala bentuk kriminalitas yang disebut
dengan terorisme di seluruh belahan bumi di dunia Arab dan Islam,
sebagaimana di belahan negara lainnya di dunia, seperti yang telah
terjadi di New York dan Washington DC pada Serangan 11 September 2001.
Begitu juga Al-Ikhwan sangan mengecam peristiwa anarkisme yang terjadi
di Riyadh, Bali, Madrid dan lainnya Dengan sangat jelas Al-Ikhwan
mengumumkan bahwa tindakan-tindakan kriminalitas seperti itu sama
sekali tidak didukung oleh Syariat, Agama, dan Undang-undang manapun.
[11]
Di berbagai media, Ikhwanul Muslimin juga sering dikait-kaitkan dengan
gerakan Wahabi. Pada faktanya, antara Al-Ikhwan dengan Wahabi berbeda
jauh. Pengkait-kaitan Al-Ikhwan dengan Wahabi pada dasarnya disebabkan
adanya kesamaan nama. Di dalam sejarah Wahabi di Arab Saudi, mereka
memang pernah memiliki pasukan tempur yang bernama Al-Ikhwan, nama
yang sama persis dengan Al-Ikhwan yang di Mesir. Seorang penulis
bernama Robert Lacey dalam catatan kaki bukunya yang berjudul
"Kerajaan Pertrodolar Saudi Arabia" di halaman 180 sudah mewanti-wanti
bahwa kelompok Al-Ikhwan dari Nejd ini tidak ada kaitannya dan tak
boleh dicampuradukkan dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dibentuk di
Mesir di tahun 1930-an dan masih aktif sampai saat ini [12] [13].
Secara pemikiran pun antara Ikhwanul Muslimin dengan Wahabi saling
bertolak belakang. Ikhwanul Muslimin masuk ke dalam wilayah politik
dalam perjuangannya (bahkan membentuk partai politik), sedangkan
Wahabi sebaliknya, yaitu antipati terhadap partai politik.
Ikhwanul Muslimin memiliki kredo berupa:
1. Allah tujuan kami (Allahu ghayatuna)
2. Rasulullah teladan kami (Ar-Rasul qudwatuna)
3. Al-Qur'an landasan hukum kami (Al-Quran dusturuna)
4. Jihad jalan kami (Al-Jihad sabiluna)
5. Mati syahid di jalan Allah cita-cita kami yang tertinggi (Syahid
fiisabilillah asma amanina)
Walaupun begitu, Ikhwanul Muslimin tetap mengikuti perkembangan
teknologi dan tidak meninggalkannya. Sebagai organisasi Islam moderat,
Ikhwanul Muslimin diterima oleh segala lapisan dan pergerakan.
Ikhwanul Muslimin menekankan adaptasi Islam terhadap era globalisasi.
Pemikiran dan pergerakan Ikhwanul Muslimin mencakup delapan aspek yang
mencerminkan luasnya cakupan Islam sebagai ideologi yang mereka anut,
yaitu Dakwah salafiyah (dakwah salaf), Thariqah sunniyah (jalan
sunnah), Hakikat shufiyah (hakikat sufi), Hai'ah siyasiyah (lembaga
politik), Jama'ah riyadhiyah (kelompok olahraga), Rabithah 'ilmiyah
tsaqafiah (ikatan ilmiah berwawasan), Syirkah iqtishadiyah
(perserikatan ekonomi), dan Fikrah ijtima'iyah (pemikiran sosial)
[14].
Pimpinan Ikhwanul Muslimin disebut Mursyid 'Am atau Ketua Umum. Adapun
tugas dari Mursyid 'Am adalah untuk mengatur organisasi Ikhwanul
Muslimin di seluruh dunia. Berikut ini adalah daftar Mursyid 'Am yang
pernah memimpin Ikhwanul Muslimin:
• Hassan al-Banna [15] (حسن البنا) (1928 - 1949)
• Hassan al-Hudhaibi [16] (حسن الهضيبي) (1949 - 1972)
• Umar at-Tilmisani [17] (عمر التلمساني) (1972 - 1986)
• Muhammad Hamid Abu Nasr [18] (محمد حامد أبو النصر) (1986 - 1996)
• Mustafa Masyhur [19] (مصطفى مشهور) (1996 - 2002)
• Ma'mun al-Hudhaibi [20] (مأمون الهضيبي) (2002 - 2004)
• Muhammad Mahdi Akif (محمد المهدى عاكف) (2010 - 2004 -
• Muhammad Badie (2010 - )
2. Liga Arab
Organisasi Liga Arab merupakan organisasi yang dibentuk dalam kerangka
Pan-Arabisme pasca Perang Dunia II. Setelah runtuhnya Dinasti Ottoman,
para pendiri organisasi ini berusaha mengumpulkan negara-negara Arab
dalam sebuah bendera. Pada masa Perang Dingin, Liga Arab menjadi
sebuah organisasi yang benar-benar pasif. Karena negara-negara anggota
Liga Arab ada yang memihak blok Barat dan ada yang membela blok
Timur.
Ketika Gamal Abdul Naser berkuasa di Mesir, ia berusaha mengaktifkan
kembali organisasi ini dan menghidupkan pemikiran Pan-Arabisme.
Manuver Gamal Abdul Naser ternyata belum mampu menyatukan sikap negara-
negara anggotanya, bahkan setelah melewati empat perang antara Arab
dan Israel. Lambat laun, Liga Arab menjadi organisasi negara-negara
Arab yang kerjanya melayani Amerika. Organisasi ini mulai memilih-
milih dalam mengambil sikap, sesuai dengan kepentingan AS. Sementara
pada saat yang sama bersikap diam atas aksi interfensif AS atau negara-
negara Barat di kawasan.
Menariknya, organisasi menjadi sangat pasif saat menghadapi politik
agresi rezim Zionis Israel terhadap Palestina dan Lebanon. Sikap pasif
dan diskriminatif ini juga muncul saat harus menyikapi kebijakan para
penguasa negara-negara Arab yang zalim dan bergantung pada Barat.
Sikap-sikap semacam ini menunjukkan betapa organisasi ini sebenarnya
tidak menganggap penting Arab dan Islam. Bagi mereka yang terpenting
adalah berlanjutnya kekuasaan zalim mereka yang muncul dari ketaatan
terhadap kebijakan hegemoni Amerika.
Benar, sebagian dari penguasa zalim ini seperti Muammar Gaddafi
berbalik 180 derajat dari pendukung blok Timur menjadi loyalis blok
Barat. Sekalipun demikian, para penguasa zalim tidak pernah menemukan
satu identitas bagi mereka sendiri. Hosni Mubarak, diktator Mesir yang
dilengserkan rakyatnya dan Al Saud selama beberapa dekade berusaha
keras mengontrol Liga Arab untuk menjamin kebijakan Amerika di Timur
Tengah dan utara Afrika. Liga Arab juga pernah mendukung agresi Saddam
Husein ke Iran hanya dengan alasan Saddam berasal dari etnis Arab.
Namun Liga Arab pada tahun 2006 diam menyaksikan agresi brutal rezim
Zionis Israel ke Lebanon yang jelas-jelas adalah satu dari negara
Arab.
Bersamaan dengan kebangkitan rakyat di Timur Tengah dan utara Afrika,
Liga Arab memulai babak baru kehidupannya. Babak yang seharusnya dapat
menjadi awal sebuah organisasi yang lebih dinamis demi mempersatukan
negara-negara Arab ataukah tetap menjadi sebuah organisasi yang pasif
dan tunduk pada kebijakan AS. Reaksi Liga Arab terhadap transformasi
Timteng sejak setahun lalu menunjukkan berlanjutnya sikap pasif dan
pilih kasih organisasi ini.
Lengsernya Hosni Mubarak menjadi titik perubahan besar dan mendasar
bagi Liga Arab. Mesir di masa kekuasaan Hosni Mubarak memainkan peran
utama dalam pengambilan keputusan Liga Arab. Tumbangnya Hosni Mubarak
membuat Arab Saudi dan Qatar yang menjadi ketua periodik Liga Arab
berusaha memenuhi kekosongan yang ada guna mengontrol organisasi ini.
Namun menyaksikan kebijakan kerajaan Arab Saudi dan Qatar yang masih
juga bergerak dalam koridor politik Amerika, maka sudah barang tentu
tidak akan ada perubahan dalam pengambilan keputusan di Liga Arab,
pasca dimulainya gerakan Kebangkitan Islam di Timteng. Sikap berbeda
yang didemonstrasikan Liga Arab menyikapi transformasi setahun lalu di
Timteng menjadi bukti semua ini.
Reaksi Liga Arab terhadap transformasi yang terjadi di negara-negara
seperti Yaman, Bahrain, Arab Saudi, dan Suriah menunjukkan organisasi
ini masih tetap menjamin kepentingan Amerika. Bedanya, kali ini Liga
Arab dinakhodai oleh Arab Saudi dan Qatar. Yaman dan Bahrain sebagai
negara Arab dan Islam menghadapi gelombang Kebangkitan Islam. Rakyat
kedua negara ini menuntut diakhirinya kekuasaan zalim yang diterapkan
Ali Abdullah Saleh dan Al Khalifa.
Bila negara-negara Barat mengubah kebijakannya dalam mendukung
kekuasaan Hosni Mubarak di Mesir dan Zine El Abidine di Tunisia, tapi
dalam menyikapi kebangkitan rakyat Yaman dan Bahrain tidak ada tanda-
tanda perubahan. Bukan hanya itu, negara-negara Barat bahkan mendukung
aksi penumpasan rakyat di kedua negara ini. Ali Abdullah Saleh di
Yaman dan Al Khalifa di Bahrain menggunakan segala cara untuk menumpas
demonstrasi damai rakyatnya. Di sisi lain, rezim Al Saud juga tidak
malu-malu lagi untuk terlibat langsung mendukung para penguasa zalim
dua negara ini. Liga Arab juga mengambil langkah yang sama, tidak
mereaksi serius aksi kekerasan di Yaman dan Bahrain. Hal ini tidak
lain, karena Liga Arab sudah di bawah kontrol Arab Saudi dan Qatar.
Liga Arab hingga kini dalam transformasi Yaman dan Bahrain belum
menyatakan dukungannya kepada rakyat. Namun pada saat yang sama
mendukung rakyat Suriah yang melakukan protes terhadap pemerintahnya.
Poin yang patut dicermati dalam hal ini, gerakan Liga Arab dalam
menghadapi transformasi Suriah benar-benar sesuai dengan kebijakan
Amerika. Qatar sebagai ketua periodik Liga Arab menawarkan diri
menjadi mediator di Suriah, bahkan dalam sebagian sikapnya, Qatar
mengancam akan mengeluarkan Suriah dari Liga Arab. Bahwa di Suriah
sedang terjadi protes dan ketidakpuasan rakyat, tidak ada yang
meragukan hal itu. Namun para pengamat politik menegaskan bahwa
sekalipun ada protes, tapi jangan sampai membiarkan ketidakpuasan di
Suriah ini sampai pada satu batas, dimana pihak-pihak asing melakukan
campur tangan di sana.
Masalah Suriah sungguh harus dilihat berbeda dari negara-negara lain.
Suriah berada di barisan terdepan dalam melawan rezim Zionis Israel.
Oleh karenanya, diharapkan pemerintah Suriah mengambil sikap yang
tepat dan tidak memberikan kesempatan kepada negara-negara Barat dan
Zionis Israel memanfaatkan instabilitas dalam negara yang ada ini
sebagai alasan untuk menerapkan tujuan hegemoninya di Timteng.
Sikap pasif dan pilih kasih yang ditunjukkan Liga Arab terkait
transformasi di kawasan menunjukkan organisasi ini tengah menuju akhir
umurnya. Karena bila kekuasaan di negara-negara Timur Tengah dipegang
oleh rakyat dan menjadikan Islam sebagai dasar negaranya, maka dengan
sendirinya pemikiran Pan-Arabisme bakal musnah. Bila hal itu terjadi,
tidak ada lagi legitimasi untuk Liga Arab. Namun segalanya berbeda
ketika pemerintahan baru di negara-negara Arab mampu mengambil alih
kontrol Liga Arab dari rezim-rezim pendukung Barat dan mengaturnya
lebih independen dan sesuai dengan aspirasi rakyat.
3. Organisasi Konferensi Islam
Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan organisasi internasional
non militer yang didirikan di Rabat,Maroko pada tanggal 25 September
1969. Dipicu oleh peristiwa pembakaran Mesjid Al Aqsha yang terletak
di kota Al Quds (Jerusalem) pada tanggal 21 Agustus 1969 telah
menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam.
Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir
dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam
rangka mengusahakan pembebasan Al Quds.
Atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari
Maroko, dengan Panitia Persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia,
Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko, terselenggara
Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam yang pertama pada tanggal 22-25
September 1969 di Rabat, Maroko. Konferensi ini merupakan titik awal
bagi pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Secara umum latar belakang terbentuknya OKI sebagai berikut :
Tahun 1964 : Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Mogadishu
timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah
internasional.
Tahun 1965 : Diselenggarakan Sidang Liga Arab sedunia di Jeddah Saudi
Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai suatu
kekuatan yang menonjol dan untuk menggalang solidaritas Islamiyah
dalam usaha melindungi umat Islam dari zionisme khususnya.
Tahun 1967 : Pecah Perang Timur Tengah melawan Israel. Oleh karenanya
solidaritas Islam di negara-negara Timur Tengah meningkat.
Tahun 1968 : Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke
beberapa negara Islam dalam rangka penjajagan lebih lanjut untuk
membentuk suatu Organisasi Islam Internasional.
Tahun 1969 : Tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusak Mesjid Al Agsha.
Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam
terhadap Zionis Israel.
Seperti telah disebutkan diatas, Tanggal 22-25 September 1969
diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Islam di
Rabat, Maroko untuk membicarakan pembebasan kota Jerusalem dan Mesjid
Al Aqsa dari cengkeraman Israel. Dari KTT inilah OKI berdiri.
Secara umum tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk
mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan
kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan segenap upaya negara
tersebut untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama guna memajukan
perdamaian dan keamanan dunia muslim. Secara khusus, OKI bertujuan
pula untuk memperkokoh solidaritas Islam diantara negara anggotanya,
memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan
iptek.
Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan February 1972,
telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI secara lebih
lengkap, yaitu :
a. Memperkuat/memperkokoh :
1). solidaritas diantara negara anggota;
2). kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.
3). perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan
hak-haknya.
b. Aksi bersama untuk :
1). melindungi tempat-tempat suci umat Islam;
2). memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam
memperjuangkan haknya dan kebebasan mendiami daerahnya.
c. Bekerjasama untuk :
1). menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan;
2). menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian
diantara negara anggota dan negara-negara lain.
Untuk mencapai tujuan diatas, negara-negara anggota menetapkan 5
prinsip, yaitu :
a. Persamaan mutlak antara negara-negara anggota
b. Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas
urusan dalam negeri negara lain.
c. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah setiap
negara.
d. Penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara
damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi atau arbitrasi.
e. Abstein dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas
wilayah, kesatuan nasional atau kemerdekaan politik sesuatu negara.
Kini OKI memiliki 57 negara anggota serta sejumlah negara pengamat,
antara lain Bosnia Herzegovina, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading
dan Thailand.
Sumber
http://www.scribd.com/doc/6580013/Jamaah-
http://nexlaip.wordpress.com/page/2/
http://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikhwanul_Muslimin
http://www.awir-husni.net/category/kajian-studi/page/4/
http://id.wikipedia.org/wiki/organisasi_konferensi_islam
http://id.wikipedia.org/wiki/liga_arab