pajak kondotel

[Supomo]

Dear All

 

Mohon bantuan saya punya kasus sbb.:

 

Orang atau badan asing ( luar negeri ), melakukan sewa apartemen jangka panjang di Indonesia apakah tetap dipungut PPN atas sewa tsb, kemudian saat membayar apakah orang atau badan tsb dapat memotong PPh atas sewa ? kalau ya berapa % (persen)

 

satu lagi, kalau dikemudian hari penyewa tsb. menyewakan kembali ke pihak kita untuk kita kelola sebagai hotel, bagaimana perpajakannya, terutama saat kita bayar sewanya, apakah kita memotong PPh sewa tsb. ? berapa persen ya Pak ? apa dia juga dapat memungut PPN ? kemudian kalau kita memberikan fee lebih karena keuntungannya ( karena kita usahakan jadi hotel ) bagaimana perpajaknnya ?

 

Demikian para sahabat, mohon pencerahan

 

terima kasih

supomo

 

 

[Uripno]

Saya coba membantu kesulitan rekan kita :   Untuk pemungutan PPN atas sewa, yang kita perhatikan adalah bukan masalah orang pribadi atau badan, tetapi subjek pajaknya sudah PKP atau belum ? jika subjek pajaknya (WPOP / badan) sudah PKP, maka dia wajib memungut PPN sebesar 10% (tarif umum).   Kemudian untuk PPh atas persewaan Tanah dan atau Bangunan tetap harus dipotong sebesar 10% dari nilai sewa bruto dan bersifat final.kewajiban bagi si penyewa untuk memotong dan kemudian menyetorkannya ke kas negara. Jika dikemudian hari, bangunan tersebut berubah fungsi menjadi Hotel, maka berlaku ketentuan Pajak Hotel & Restoran (PB.1), tidak terutang PPN hanya pajak PB.1 10%.   mudah2an bermanfaat.   uripno   --- On Tue, 10/5/10, Supomo <sup...@theparadise-group.com> wrote:

-- PajakOnline Milis Kirim Pertanyaan email ke : pajak...@googlegroups.com Unsubsribe : pajakonline...@googlegroups.com   Lihat Lengkap di http://groups.google.com/group/pajakonline?hl=id ------------------------------------------------------------------------------------------

[Supomo]

Terima kasih Pak Uripno,

 

untuk paragraf 1 dan 2 saya setuju

 

tetapi untuk paragraf 3, maksud saya bukan seperti itu, untuk jelasnya saya gunakan contoh sebagai berikut :

 

PT A adalah pemilik bangunan BOT

PT B adalah pihak yang menyewa bangunan BOT, dan

PT C adalah pihak yang mengelola bangunan BOT menjadi hotel

 

PT A menyewakan kepada PT B ( ketentuan pajaknya telah Pak Uripno jawab dalam paragraf 1 & 2 )

 

selanjutnya para penyewa termasuk PT B, menyerahkan hak sewanya kepada PT C untuk dikelola sebagai hotel, dengan imbalan masing2 pihak memperoleh 7% dari laba akhir tahun

( atau para penyewa termasuk PT B menyewakan kembali kepada PT C untuk dikelola sebagai hotel, sebagai ganti pendapatan sewanya yaitu masing2 akan mendapat 7 % dari labanya)

 

pertanyaannya :

Saat PT C membayar sewa kepada PT B, bagaimana perpajakannya ? apakah PT B boleh/harus memungut PPN ? bagaimana kalau PT B adalah pihak asing - bagaimana perpajakanya ? apakah dalam hal tersebut ada kewajiban PPN ?

 

Karena pengganti "biaya sewa" berasal dari pembagian laba, apakah ini bukan profitsharing ? dan kalau profitsharing bagaimana menghitung pajaknya ...

 

Demikian Pak Uripno, mohon pencerahan dan terima kasih sebelumnya

 

supomo

[Uripno]

Mari kita coba telaah kasusnya pak Supomo, mudah2an menemukan solusi sesuai ketentuan pajak yang berlaku :   Saya kutip alinea pertama paragraf.3:

selanjutnya para penyewa termasuk PT B, menyerahkan hak sewanya kepada PT C untuk dikelola sebagai hotel, dengan imbalan masing2 pihak memperoleh 7% dari laba akhir tahun

Kalau mencermati kondisi diatas, bahwa PT.C hanya sebagai pihak pengelola, yang diserahi tugas oleh PT.B cs untuk mengelola gedung tsb. menurut saya disini tidak ada transaksi sewa-menyewa antara PT.B dan PT.C. Transaksi yang terjadi disini adalah berupa perjanjian Jasa Management.(Jasa Pengelolaan).

( atau para penyewa termasuk PT B menyewakan kembali kepada PT C untuk dikelola sebagai hotel, sebagai ganti pendapatan sewanya yaitu masing2 akan mendapat 7 % dari labanya)

Kalau yang ini kasusnya; bisa dua versi, kalau mau jujur berarti pada saat penyerahan sudah terhutang PPN atas sewa.(paragraf.1 & 2), kalau nakal ya diam2 saja seolah2 seperti yang diatas, tidak ada penyerahan hanya kontrak managemen saja. sedangkan mendapat 7% itu hanya teknis masalah pembayaran saja, tapi penyerahan ya sudah terhitung sewa menyewa bayar full ke kas negara.

pertanyaannya : Saat PT C membayar sewa kepada PT B, bagaimana perpajakannya ? apakah PT B boleh/harus memungut PPN ? bagaimana kalau PT B adalah pihak asing - bagaimana perpajakanya ? apakah dalam hal tersebut ada kewajiban PPN ?

jawabnya : Diperlakukan seperti pargraf 1 & 2 terhutang PPN dan PPh. Kalau PT.B adalah perusahaan asing dan dia bukan PKP, yang melakukan administrasi memungut, memotong, menyetor dan melapor adalah PT.C

Karena pengganti "biaya sewa" berasal dari pembagian laba, apakah ini bukan profitsharing ? dan kalau profitsharing bagaimana menghitung pajaknya ...

yang ini tolong teman yang lain untuk bantu menjawab.   terima kasih,

[Supomo]

Pak Uripno, terima kasih banyak ... saya jadi lebih paham ...

mengenai profit sharing ... semoga ada kawan lain yang jawab, atau ada yang nambah informasi

 

 

salam hangat