Berita Batam 1/10 17
Ibnu said
Ratusan Imigran Tanam 1.000 Pohon di Kebun Raya Batam
Sabtu, 30 September 2017 14:55
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Ratusan imigran bersama Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam dalam rangka memperingati hari Ozon Internasional, menggelar penanaman 1000 pohon di Kebun Raya Batam, Sabtu (30/9/2017) pagi.
Para imigran yang dinaungi oleh International Organization for Migrations (iom) terlihat begitu semangat dan berjibaku bergotong royong menanam pohon bersama dengan para karyawan Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air (DBMSA) Kota Batam.
Tampak hadir juga Assisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam, Camat Nongsa, dan Lurah Nongsa, serta Coordinator IOM yang mewakili wilayah Regional Utara Indonesia, Batam, Tanjung Pinang, dan Pontianak, Pierre King beserta staff IOM.
Kepada Tribun, Assisten II Pemko Batam, Gintoyono Batong, mengatakan, Pemerintah Kota Bangga bangga terhadap teman-teman IOM dalam memperingati hari Ozon Internasional mempunyai inisiatif untuk menanam 600 pohon di Kebun Raya dan 400 pohon Kampung III Nongsa.
"Bahkan di group whatsapp tadi kawan-kawan dari Bogor juga sangat mensupport kegiatan ini," ujar Gintoyono, Sabtu (39/9/2017).
Gintoyono menuturkan, sudah hampir dua tahun lebih Kebun Raya Batam terbengkalai, namun baru di mulai lagi pengerjaannya oleh Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Batam.
"Rencananya bulan Maret 2018 akan di launching oleh Kementerian PU, dan dalam waktu dekat ini di bulan November 2017 kita akan mengadakan penghijauan besar-besaran bersama dengan Pembina dari Kebun Raya Bogor. Kita akan melibatkan teman-teman dari IOM juga nanti," ujarnya. (*)
Antisipasi Penumpang Gelap, Kini Boarding Pass Pelabuhan Domestik Sekupang Gunakan Barcode
Sabtu, 30 September 2017 15:04
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Pengelola Pelabuhan Domestik Sekupang mulai menggunakan sistem barcode untuk boarding pass di pelabuhan. Penerapan sistem barcode ini selain untuk mengantisipasi penumpang gelap, juga untuk memudahkan manifest, Sabtu (30/9/2017).
Wakil Manager Pengelolah Pelabuhan Domestik Sekupang, Jhonson mengatakan, penerapan sistem Barcode pada Boarding Pass penumpang saat ini, masih dalam percobaan belum maksimal dilakukan.
Sebab untuk petugas penginputan nama ke sistem pembuatan barcode boarding pass penumpang, belum maksimal dilakukan oleh petugas tiap konter tiket, karena masih dalam proses belajar terhadap pengimputan dan pengeluaran sistem Barcode Boarding Pass tersebut.
"Saat ini masih tahap percobaan dan petugas untuk penginputan data ke sistem barcode masih belajar, jadi kita masih menggunakan kartu pass yang biasa, akan tetapi pemberian dan pembuatan boarding pass barcode masih tetap dilakukan," ujarnya.
Dia menjelaskan, pembuatan sistem barcode ini, guna untuk mengantisipasi penumpang gelap dan juga memudahkan manifest di pelabuhan domestik Sekupang.
"Dari informasi yang kita dapatkan selama ini ada beberapa keluhan-keluhan, ada penumpang gelap atau sebagainya, sehingga kita pakai sistem barcode ini," ujarnya
Dia mengatakan, boarding pass pelabuhan tersebut nantinya akan disatukan dengan tiket kapal setiap penumpang yang di jual di tiap konter yang ada saat ini di lantai dua gedung baru PDS dan petugas penjual tiketlah nantinya yang akan memberikan memasukkan data penumpang ke sistem dan mengeluarkan boarding pass tersebut.
"Saat ini kita juga sudah sudah menyediakan reader barcode, untuk boarding pass barcode yang dibuat bersamaan dengan tiket," ujarnya. (*)
Gerah Truk Angkut Tanah Tanpa Ditutup Terpal, Warga Minta Pemko Bertindak
Sabtu, 30 September 2017 15:40
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Warga Sagulung dan Batuaji mengeluhkan aktifitas cut and fill dan pengangkutan tanah untuk penimbunan lahan yang tak dilakukan sesuai prosedur.
Sebab, tak sedikit kendaraan yang membawa tanah melebihi kapasitas truk sehingga mengakibatkan tanah yang diangkut berceceran di jalanan. Padahal seharusnya, truk tersebut ditutup dengan terpal agar muatan berupa tanah tersebut tidak berceceran di jalan.
"Tanah yang berceceran di jalan tersebut akan membentuk gundukan yang membahayakan dan menyebabkan debu saat kering sehingga membahayakan kesehatan," ujar Sukri, seorang warga Sagulung, Sabtu (30/9/2017)
Ia berharap Pemerintah khususnya Dinas terkait segera melakukan penertiban serta menegakkan aturan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan, izin terhadap pengembang yang melakukan cut and fill itu dikeluarkan BP Batam terkait pemangkasan lahan.
Sedangkan, untuk proses penimbunan izin dikeluarkan oleh DLH. Kewenangan Dishub hanya menertibkan saat pengangkutan barang atau tanah yang dibawa ke lokasi lain. Yakni terkait kelayakan kendaraan, baik itu izinnya dan juga uji KIR kelayakan kendaraan.
"Di dalam uji KIR ini, semuanya sudah termasuk di dalamnya. Baik itu kelayakan kondisi kendaraan dan juga aturan dalam pengangkutan tanah tidak boleh melebihi kapasitas dan harus menggunakan terpal saat mengangkut barang seperti tanah dan pasir," ujarnya. (*)
Bakal Diluncurkan Maret 2018, Simak Keunikan Kebun Raya Batam di Nongsa
Sabtu, 30 September 2017 16:07
BATAM.TRIBUNNEWS.COM,BATAM - Assisten II Pemko Batam Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Gintoyono Buston, mengatakan, Kebun Raya Batam setelah selesai pembangunan rencananya akan diluncurkan Maret 2018 mendatang oleh Kementerian PU Pusat.
Selain dibangun untuk memanjakan wisatawan, Kebun raya ini juga bertujuan sebagai pusat pelatihan dan belajar sekolah-sekolah serta pusat pelatihan bagi para ilmuwan dalam pengkajian. Karena tanaman di Kebun Raya Batam merupakan tanaman langka pesisir.
"Negara tetangga juga mensupport, mungkin karena mereka bosan di negaranya dominan melihat beton, disini mereka nanti bisa menikmati wisata alam," ujar Gintoyono.
Kebun Raya Batam memiliki luas sekitar 86 hektare, kemudian mendapat masukan dari Dirjen Kehutanan untuk menambah destinasi hutan bakau, maka ditambah dengan hutan bakau seluas 14 hektare.
"Jadi keseluruhannya lebih kurang 100 hektare," kata Gintoyono.
Gintoyono menuturkan, sudah hampir dua tahun lebih Kebun Raya Batam terbengkalai, namun baru dimulai lagi pengerjaannya oleh Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Batam.
"Rencananya bulan Maret 2018 akan di-launching oleh Kementerian PU, dan dalam waktu dekat ini di bulan November 2017 kita akan mengadakan penghijauan besar-besaran bersama dengan Pembina dari Kebun Raya Bogor. Kita akan melibatkan teman-teman dari IOM juga nanti," ujarnya. (*)
Hari Kesaktian Pancasila, Ini Pesan Wakapolda kepada Peserta Upacara di Mapolda Kepri
Minggu, 1 Oktober 2017 13:38
BATAM. TRIBUNNEWS.COM, BATAM-Polda Kepri menggelar upacara hari kesaktian Pancasila. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan kantor Polda Kepri Minggu, (1/10/2017) pagi.
Kabit Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga mengatakan, yang menjadi inspektur upacara dalam kegiatan itu yakni Waka Polda Kepri Brigjen Pol Didi Haryono. Kemudian kegiatan ini di hadiri oleh Pejabat Utama Polda Kepri, Para Pamen, Pama, Bintara, Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil Polda Kepri.
"Kita mengambil tema Kerja Bersama Berlandaskan Pancasila Mewujudkan Masyarakat Adil Dan Makmur," sebut Erlangga.
Upacara Hari Kesaktian Pancasila ini tidak seperti upacara lainnya, tidak ada amanat dalam kegiatan ini. Kendati demikian Didi mengingatkan kepada seluruh Personil Polda Kepri bahwa pelaksanaan
Upacara Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai wujud bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di raih dengan perjuangan para Pahlawan.
"Kerja Bersama Berlandaskan Pancasila Mewujudkan Masyarakat Adil Dan Makmur kita berada di dalamnya, Institusi Polri berada di dalam nya untuk bekerja bersama berlandaskan Pancasila mewujudkan Masyarakat adil dan Makmur," tegas Didi.
Kegiatan upacara berjalan hikmat. Walaupun tanggal 1 oktober jatuhnya di hari Minggu, namaun tidak membuat anggota malas-malasan melakukan giat tersebut. (*)
Misa Perdana Uskup Pangkal Pinang di Batam! Lakukan Perjamuan Kudus, Uskup Turun Layani Umat!
Minggu, 1 Oktober 2017 14:13
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM-Meski diselingi hujan yang membasahi sekitar lapangan indoor Sport Hall Temenggung Abdul Jamal Batam, tak menyurutkan niat belasan ribu umat Katolik di Batam mengkuti misa perdana dari Uskup Pangkal Pinang Mgr Adrianus Sunarko OFM.
Misa perdana yang digelar Minggu (1/10/2017) pukul 10.00 WIB tadi, terpantau berjalan lancar. Mobil Gegana milik Brimob Polda Kepri terparkir dan puluhan personel polisi dan keamanan terpadu lainnya berjaga-jaga.
Uskup Pangkal Pinang Mgr Adrianus Sunarko OFM yang memimpin ibadah raya mengambil thema nats Alkitab dari Mazmur 97:1 yang berbunyi 'Tuhan adalah raja. Biar lah bumi bersorak sorai, biar lah banyak pulau bersuka cita'
Mengingatkan thema nats Alkitab yang diterambil dari gubahan Nabi Daud itu semasa hidup, Uskup mengharapkan umat Katolik menjadi berkat bagi orang lain.
Dalam paparan Uskup, sengaja mengambil tema pulau bersuka cita. Dikenal, wilayah keuskupan Pangkal Pinang yang membawahi dua provinsi yakni Pangkal Pinang itu sendiri dan Provinsi Kepri terdiri dari ratusan pulau. Kendati, umat diharapkan bersorak sorai, dan biar lah banyak pulau bersuka cita dalam segala keadaan.
Karena menurut Uskup, sejatinya dalam hidup berdampingan, persoalan perbedaan bukan lagi menjadi perdebatan. Dan bukan lagi persoal. Terpenting adalah tetap bersuka cita antara satu dengan lainnya.
Terakhir pantauan Tribun Batam adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang dipimpin Uskup, dibantu belasan Romo atau Pastur dan pengerja gereja melayani umat Katolik.
Para Pastur yang ditugaskan menyembangi ribuan umat lainnya yang berada di bawah tenda luar. Hujan pun tetap turun. Seolah bukan soal bagi Pastur melayani umatnya turun dari altar ke bawah.
Sekadar diketahui, Misa perdana ini, kumandang lagu-lagu rohani menyemarakan situasi. Seperti lagu Haleluyah dan beberapa pujian-pujian lainnya.
Prosesi yang teroganisir saat misa ini dimulai dengan urutan Ceremoniarous 1, Misdinar pembawa Dupa, Misdinar pembawa salib, Misdinar pembawa lilin, para pelayan altar, para Imam, Imam Ceremoniarous 2 pembawa Evangialiarium, dua Imam Konselebran, Uskup, dan Misdinar pembawa mitra dan tongkat kebesaran Uskup.(*)
Heboh! Dana Pungutan Pembangunan Musala di SMPN 47 Batam Tak Jelas Rimbanya. Ada Apa?
Minggu, 1 Oktober 2017 14:42
BATAM. TRIBUNNEWS.COM, BATAM-Belasan orangtua mantan siswa SMPN 47 Tanjungriau Sekupang pertanyakan dana pembangunan Musola yang dipungut komite sekolah saat pendaftaran pertama masuk sekolah.
Belasan orangtua mantan siswa SMPN 47 tersebut mempertanyakan uang yang dulu mereka bayarkan sebesar Rp 500 ribu pada tahun 2014 lalu, saat mereka masuk ke SMPN 47.
"Dulu waktu kami masuk ke SMPN 47, komite sekolah memungut biaya pembangunan musola sebesar Rp 500 diawal, dan kami sudah membayar kannya, tetapi sampai kami tamat dari SMPN 47 musola tersebut tidak tahu dibangun dimana,"kata salah satu orangtua yang namanya tidak mau dikorankan.
Sumber Tribun mengatakan biaya pembangunan musola tersebut dipungut dari murid yang nilainya di bawah rata-rata."Kalau yang nilainya masuk melalui jalur online, dana itu tidak dipungut, tahun 2014 lalu, kami ada sekitar 80 orang,"kata Sumber.
Sumber menjelaskan di tahun 2015 dana pembangunan musola di SMPN 47 tersebut kemabli dipungut dari anak-anak yang nilainya tidak cukup."Tahun 2015 kalau tidak salah anak-anak yang masuk tidak melalui jalur online sebanyak 90 orang dan biaya pembangunan musola dipungut sebesar Rp 750 ribu,"kata Sumber.
Sumber juga mengatakan jika dihitung uang yang sudah terkumpul untuk pembangunan musola mulai dari tahun 2014 lalu sudah ada kurang lebih sekitar Rp 197.500.000.
"Kita tidak tahu kemana larinya uang yang sudah dikumulkan dari orangtua siswa itu, pasalnya sampai saat ini tidak ada bangunan musola di SMPN 47 Tanjungriau Sekupang yang ada di dekat simpang Base Camp,"kata Sumber.
Terpisah, Komite sekolah SMPN 47 Tanjungriau Sekupang Batam, Mustajar yang dikonfirmasi mengenai pungutan tersebut, mengatakan memang benar ada pungutan terhadap anak-anak didik yang masuk melalui jalur ofline dari tahun 2014 sampai tahun 2016.
"Kalau tahun 2014 dipungut sebesar Rp 500 ribu dari 80 siswa, tahun 2015 dipungut sebesar Rp 750 ribu dari 90 siswa, dan tahun 2016 dipungungut sebesar Rp 1 juta dari 90 murid,"kata Mustajar.
Sementara untuk tahun 2017 pihak komite tidak melakukan pemungutan uang pembangunan musala, karena pembangunan mosola belum dikerjakan," Jadi kita tidak pungut,"kata Mustajar.
Mustajar mengatakan uang yang sudah dipungut dari siswa semuanya dipengang oleh wakil kepala sekolah SMPN 47 Tanjungriau."Kami juga bingung karena selama ini setiap kali kita minta laporan berapa dana yang sudah terkumpul tidak pernah diberikan,"kata Mustajar.
Dia juga mengatakan setiap mereka tanyakan kapan musola bisa dilaksanakan pembangunannya wakil kepala sekolah malah marah-marah."Jadi sampai saat ini kita tidak tahu berpa uang yang sudah terkumpul dan uangnya lari kemana. Yang bertanggung jawab itu ibu Dahti Isnel wakil kepala sekolah SMPN 47,"kata Mustajar.
Dia juga mengatakan karena tidak ada kejelasan dari wakil kepala sekolah sebagai pemangang uang sumbangan pembangunan musola membuat komite sekolah SMPN 47 tidak memungut sumbangan pembangunan musola tahun 2017."Jadi tahun 2017 kami tidak ungut karena tidak pernah ada laporan keuangan dari Dahti Isnel,"kata Mustajar. (*)
Heboh Uang SPP di SMAN 5 Batam Lebihi Perintah Gubernur Kepri, Komite Sekolah Blak-blakan!
Minggu, 1 Oktober 2017 15:40
BATAM. TRIBUNNEWS.COM, BATAM-Puluhan orangtua dan wali murid yang anaknya sekolah di SMAN 5 Sagulung, pertanyakan surat edaran dari kepala sekolah yang menetapkan uang Sumbangan pembiayaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp 150 ribu perbulan.
Surat edaran dengan nomor 900/0615/III-SMAN5/2017, prihal pemberitahuan penarikan SPP dari siswa yang ditandatangi oleh kepala SMAN 5 Sagulung Bahtiar, yang dikeluarkan Senin (25/9/2017) lalu, membuat orangtua dan wali murid memertanyakan besaran SPP tersebut.
"Yang kita pertanyakan kenapa uang SPP yang akan ditarik oleh pihak SMAN 5 lebih besar dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh gubernur Kepri Nurdin basirun melalui surat edaran nomor 842/1177/SET tentang SPP,"kata orangtua siswa yang namanya tidak mau dikorankan.
Dia mengatakan sesuai dengan surat edaran gubernur bahwa uang SPP yang ditetapkan oleh gubernur sebesar Rp 135 ribu. Sementara di SMAN 5 Sagulung pihak sekolah menetapkan sebesar Rp 150 ribu perbulan.
"Ini sangat tidak masuk akal, berarti kepala sekolah SMAN 5 sudah membuat aturan sendiri lagi,"kata orangtua yang anaknya duduk di kelas 11 SMAN 5 Sagulung.
Dia juga menjelaskan, saat ini jumlah murid di SMAN 5 Sagulung lebih dari 1000 orang, jika semuanya membayar Rp 150 ribu perbulan, diperkirakan uang yang diterima setiap bulannya sebesar Rp 150.juta."Ini uang yang diterima mau dikemanakan,"katanya.
Dia juga mengatakan yang membingungkan para orangtua, komite SMAN 5 Sagulung, yang menjadi penyambung lidah orangtua di sekolah tersebut tidak ada satupun yang mengetahui surat edaran tersebut."Kita bingung juga kita tanyakan ke Komite mereka tidak tahu jadi uangnya ini mau dikemanakan,"kata Sumber Tribun.
Sumber juga berharap Pemerintah Provinsi yang menangani sekolah tingkat SMA tidak tutup mata dengan apa yang terjadi dilapangan saat ini."Ini kesannya kepala sekolah SMAN 5 Sagulung sudah tidak mau mengikuti peraturan Gubernur,"kata Sumber Tribun.
Ketua komite SMAN 5 Sagulung, Marzuki mengaku sangat prihatin dengan kebijakan kepala Bahtiar, Kepala sekolah SMAN5 Sagulung, Pasalnya dirinya sebagai ketua komite di SMAN 5 Seakan tidak dianggap.
"Saya memang akui,masa jabatan kami sebagai komite sudah berakhir dan saat ini sedang masa transisi proses pemilihan Komite di SMAN 5, tetapi ya mereka sudah tidak menganggap kita ya sudah,"kata Marzuki.
Marzuki mengatakan sebelum kepala sekolah SMAN 5 Sagulung, mengeluarkan surat edaran penetapan SPP sebesar Rp 150 ribu, kepala sekolah menghubungi dirinya."Saat itu saya bilang agar drafnya saya lihat dulu, dan dilakukan rapat apa hasilnya
agar komite bisa menyampaikan kepada orangtua dan wali murid, tetapi kelapa sekolah tidak menggubris malah suratnya langsung dibagikan kepada siswa untuk diberikan kepada orangtua,"kata Marzuki.
Marzuki, mengatakan mengenai kebijakan kepala sekolah SMAN 5 menetapkan SPP sebesar 150 ribu perbulan, dirinya tidak mengetahui peruntukannya dan teknisnya seperti apa.
"Saya tidak tahu dana itu mau dikemanakan, karena saya tidak pernah melihat dan mengetahui draf Anggaran Pembelajaan Sekolah (APS) nya,"kata Marzuki. (*)
Ketakutan Lihat Polisi di Batu Ampar, Saat Diperiksa Ternyata Pria Ini Simpan Pisau di Pinggang
Minggu, 1 Oktober 2017 19:24
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Unit Reskrim Polsek Batu Ampar menggelar patroli rutin di sejumlah kawasan yang diduga rawan, Minggu (1/10/2017).
Dalam patroli tersebut, polisi mengamankan satu orang pelaku yang memawa senjata Tajam (Sajam) berupa pisau.
Kegiatan patroli ini dipimpin langsung oleh Kanit reskmi Polesk Batu Ampar Iptu Ferry Supriadi. Menurutnya, pelaku dikenakan UU darurat No 12 tahun 1951.
"Patroli memang rutin kita lakukan. Namun tempatnya berbeda-beda. Kemarin, sudah banyak laporan yang mengatakan beberapa kawasan sudah tidak aman," kata Ferry, Minggu (1/10/2017) sore.
Satu orang diamankan berinsial M (37) yang saat ditangkap saat hendak melintas di jalan Yos Sudarso di depan kantor KPLP Batam.
"Patroli ini dilakukan untuk menindak lanjuti laporan masyarakat. Ini juga untuk mengurangi tindakan kejahatan yang menjadi atensi pimpinan yaitu curat, curas dan curanmor," katanya.
Polisi awalnya curiga dengan pelaku yang seperti ketakutan melihat anggota polisi yang melakukan patroli.
Pelaku kemudian diberhentikan dan saat dilakukan pemeriksaan polisi menemukan senjata tajam.
"Dia menyelipkan pisau di pinggangnya. Tersangka dan barang bukti kita amankan ke Polsek," katanya. (koe)
