Kiprah Noer Oemarijati, Kepala Bagian Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya Sebagai Orang Kuat Yang Paling Dipercaya Walikota & Berjasa Sebagai Kasir Yang Biayai Kegiatan Tri Rismaharini Diluar Kegiatan Dinas

19 views
Skip to first unread message

Enggo Wahono

unread,
Feb 25, 2018, 12:52:48 AM2/25/18
to infojejak groups
Warta Jawa Timur
Kiprah Noer Oemarijati, Kepala Bagian Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya Sebagai Orang Kuat Yang Paling Dipercaya Walikota & Berjasa Sebagai Kasir Yang Biayai Kegiatan Tri Rismaharini Diluar Kegiatan Dinas
Mau Diperiksa Tim Pidsus, Noer Oemarijati Menghilang
Foto: Noer Oemarijati, Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya

Proses pembelian 5.225 unit komputer oleh Bagian Pengelolaan Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya disorot masyarakat.

Karena pembelian komputer oleh instansi pemerintah seharusnya proses pengadaannya wajib dilaksanakan secara e-katalog, sebagaimana diatur oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang Jasa Pemerintah) yang sudah ditampilkan secara online.

Dengan mekanisme pembelian secara e-katalog yang diatur LKPP ini, instansi pemerintah bisa mendapat barang yang berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah serta untuk menghindari terjadinya markup harga, rekayasa, kolusi, korupsi dll

Oleh Karenanya FKKS - Forum Komunikasi Komite Sekolah mempertanyakan, kenapa pembelian komputer senilai total Rp. 52 milyar itu tidak dilakukan secara e-katalog, tapi dilakukan dengan cara pelelangan dan bahkan dengan cara lelang cepat, dimana dengan itu data persyaratan, harga penawaran & peserta pengadaan yang menjadi penyedia, barang di LPSE Surabaya dengan kode lelang 7303010 , tidak bisa diakses/diketahui oleh publik?

Bahkan, menurut FKKS, pelaksanaan lelang untuk pengadaan komputer itu terkesan dilaksanakan untuk menghindari pelaksanaan pengadaan melalui cara e-katalog yang ada pada system LKPP.
 
Anggota FKKS, Yudo Anggodo menyatakan, indikasi mensiasati agar tidak melakukan pengadaan secara e-katalog ini terlihat bahwa lelang pengadaan komputer ini terkesan sengaja dilakukan ketika melihat peluang saat system e-katalog untuk produk komputer di LKPP sedang di-upgrade/ diperbaharui. Dimana proses pengadaan dengan cara lelang itu dilaksanakan  tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februarti 2018.
 
"Padahal saat system e-katalog untuk produk komputer  di LKPP itu sedang di-upgrade, sudah ada pengumuman dalam situs LKPP tersebut  bahwa untuk e-katalog (online shop) untuk produk komputer sudah bisa dipakai kembali pada tangga 17 Februari 2018", kata Yudo
 
"Kenapa tidak menunggu hanya beberapa hari sehingga terkesan terburu2 memanfaatkan waktu luang sekian hari saat system e-katalog di LKPP sedang upgrade. Situasi itu tampaknya malah dipakai alasan untuk melaksanakan pengadaan komputer dengan system lelang dan tidak melalui cara pembelian e-katalog? Dan kenapa tidak melalui lelang biasa yang info bisa diketahui publik, kok memakai cara lelang cepat yang info detailnya di situs LPSE Surabaya tidak bisa diakses/ diketahui publik", ujarnya 

Apalagi kemudian diketahui, bahwa persyaratan, spesifikasi dll untuk bisa menjadi penyedia barang dalam lelang pengadaan komputer itu terkesan dibuat sangat sulit, dan berpeluang membuat situasi yang bisa menimbulkan anggapan adanya rekayasa bahwa hanya pengusaha tertentu saja yang bisa menjadi penyedia barang.

"Jika kualitas komputer serta spesifikasinya kalah bagus, dan pembelian dengan cara lelang pengadaan ini ternyata harganya jauh lebih mahal dibanding harga, jika proses pembelian melalui e-katalog di LKPP, apa ini nantinya tidak bermasalah dalam hukum?",  tutur Yudo

Sebagaimana diketahui, kota Surabaya, pada tahun 2018 ini mengalokasikan dana sebesar Rp. 52 milyar untuk pembelian komputer dan perlengkapannya, dimana rencananya sebanyak 5255 tersebut akan dibagikan kepada SD dan SMP negeri yang kekurangan peralatan
 
Untuk SD keperluannya meliputi pemenuhan laboratorium, ruang guru dan ruang tata usaha. Sedangkan di jenjang SMP komputer diberikan untuk melengkapi laboratorium, ruang guru dan keperluan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Menurut FKKS, karena untuk keperluan dan dibagikan ke sekolah-sekolah di Surabaya, bukankah biasanya pembelian komputer itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Karena Dinas Pendidikan lebih tahu kebutuhan sekolah. Dan selama ini pembelian komputer untuk keperluan sekolah dan peningkatan mutu proses belajar mengajar,  dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan atau langsung oleh sekolah melalui proses pembelian e-katalog di LKPP.

Maka tampak janggal ketika dana untuk peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini pembelian komputer dikelola oleh Bagian Pengelolan Aset Pemkot Surabaya dan Dinas Pendidikan hanya bertugas membagikan komputer ke sekolah2. Apalagi kemudian proses pembelian tersebut terkesan adanya rekayasa untuk menghindari pengadaan melalui proses e-katalog di LKPP

Jika proses pembelian komputer senilai Rp. 52 milyar ini dikemudian hari menimbulkan persoalan hukum yang berindikasi adanya dugaan korupsi, tentunya hal ini bisa mencoreng kinerja pemkot Surabaya. Apalagi Noer Oemarijati Kepala Bagian Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya, dikenal sebagai orang kuat yang paling dipercaya oleh walikota & infonya berjasa sebagai kasir yang membiayai kegiatan2 Tri Rismaharini diluar kegiatan dinas

Sementara itu ibu Noer Oemarijati (HP: 08123537106) dan bapak Tri Broto (HP: 08123179012) sebagai kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) yakni unit pada Bagian Pengelolan Aset pemkot Surabaya ketika dihubungi belum memberikan jawaban dengan alasan sedang cuti. Demikian juga pengusaha bernama Daniel (HP: 081212276671) dan Pondo Hariadji (HP: 08121715833) yang disebut terlibat dalam proyek pendidikan di Surabaya, belum memberikan tanggapan.

=====================
Pejabat Pemkot Surabaya Lecehkan Kejaksaan Tinggi Jatim
Mau Diperiksa Tim Pidana Khusus Korupsi, Noer Oemarijati Menghilang

Perilaku tidak sehat ditunjukkan oleh satu pejabat Pemkot Surabaya, sebab ketika mau dimintai keterangan oleh tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, pejabat yang diketahui Noer Oemarijati selalu menghindar.

Beberapa kali tim Pidsus Kejati Jatim mendatangi kantor kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan, namun tim pidsus menelan pil pahit sebab wanita berjilbab itu selalu tidak di kantor.

Rasa kecewa tim pidsus kejati Jatim ini, disampaikan M. Rohmadi, Kasidik Pidsus Kejati Jatim. Menurutnya, dua kali dirinya dan tim mendatangi kantor Noer Oemarijati. Namun, dua kali pula tim Pidsus, gagal menemuinya.

Padahal, kata Rohmadi, kedatangan ke kantor Noer Oemarijati dalam rangka mengumpulkan data (Puldata) dan pengumpulan Keterangan (Pulbaket). "Rabu (26/3) dan Kamis (27/3) kami ke kantor yang bersangkutan, tapi tidak pernah ditemui," ucap Rohmadi (28/3/2014).

Direncanakan tim pidsus Kejati Jatim akan kesana lagi pada Minggu depan. "Harus ketemu karena ini untuk pengumpulan data awal," ujarnya.
======================
Komisi A Sita Komputer Pemkot
Pas Lelang Spesifikasi Prosesor 3,3 GHz, Kok Faktane 2,5 GHZ

Komisi A DPRD Kota Surabaya bertindak cepat. Usai mendapat laporan adanya ketidak beresan dalam pengadaan komputer senilai Rp 1 miliar, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Armuji menyita puluhan komputer untuk dijadikan barang bukti.

Ia meyakini, ada yang bermain baik itu di pihak pemkot di bagian perlengkapan sebagai leading sector pelelangan, maupun rekanan pemenang tender. Pria yang juga Ketua Komisi A DPRD Surabaya itu menerangkan, spesifikasi 145 unit komputer yang dibeli melalui proses lelang pekan lalu, berada di bawah standar. Untuk pengadaan 145 unit komputer ini, ujar Armuji, awalnya pemkot memasang permintaan kapasitas prosesor 3,2 GHz.

Lantas, pemenang lelang yang memiliki kantor di Klampis Jaya menawarkan dengan spesifikasi lebih tinggi, 3,3 GHz. Namun ternyata, di lapangan ditemukan spesifikasi jauh di bawah angka tersebut. Yakni, 2,5 GHz. Kami mendapat laporan dari masyarakat. Saya langsung ke lapangan dan menemukan kalau kondisi itu benar, katanya.

Setelah mengetahui persoalan ini, dia melaporkan pada pemkot. Sebagian alat yang di luar spesifikasi sudah ditarik kembali ke bagian perlengkapan. Sedangkan dia sendiri membawa satu unit barang bukti dari salah satu instansi. Komputer ini kan untuk operasional SKPD seperti Dinsos, kecamatan, dan lain sebagainya, tambahnya.

Bawa ke Jalur Hukum

Menurut mantan Ketua DPRD Surabaya itu, sudah ada elemen masyarakat yang siap melaporkan kejadian ini ke kejaksaan. Fraksi PDI Perjuangan bakal mengawal pelaporan tersebut sebagai bentuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Terlapor ada dua. Yakni, pemenang lelang dan bagian perlengkapan.

Di sisi lain, DPRD juga bakal memanggil pihak-pihak itu. Armuji menganggap apa yang terjadi ini suatu hal yang tidak fair. Saya sering mendapat aduan masyarakat terkait lelang. Kapan hari, ada persoalan di pengadaan mobil yang juga tidak sesuai spesifikasi. Semua akan saya pertanyakan dalam hearing. Saya yakin, ada banyak hal lain yang tidak beres. Kalau warga ada yang tidak puas, silakan adukan pada kami, katanya.

Dia mengira, kalau anggota dewan tidak mendapat laporan, bisa jadi hal ini tidak terungkap. Padahal, masalah seperti ini bisa masuk pidana korupsi. Sebab, ada permainan spesifikasi barang sehingga harga jadi tidak sesuai dengan permintaan.

Terpisah, Kabag Perlengkapan Noer Oemarijati mengaku kaget dengan temuan tersebut. Menurutnya, yang pasti pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap barang-barang tersebut.  Tapi kalau memang dilapangan kondisinya seperti itu nanti akan kita cek lagi, ujarnya singkat melalui ponselnya
====================
Pemkot Membantah, Armudji Geram

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Ir Armudji geram, dengan bantahan yang dikemukanan Kepala Bagian Perlengkapan, Noer Oemarijati.

Menurutnya, sudah jelas komputer yang diterima pemkot tidak sesuai dengan spesifikasi. “Lho dia (Noer Oemarijati) itu tidak melihat komputer itu? Jelas terlihat kalau prosesor komputer tersebut hanya berkapasitas 2,5 GHz. Jelas menyalahi kontrak pengadaan barang yang diminta pemkot, yakni 3,2 GHz. Tidak benar itu,” ujarnya dengan nada tinggi, Rabu (5/9/2012).

Dia mengaku semakin curiga, pembelaan ini diduga untuk melindungi PT Datanet Solusi Pratama, selaku pemenang lelang. “Saya curiga ada permainan. Saya sendiri heran, kenapa pemkot malah cenderung membela pihak penyedia barang,” imbuhnya.

Komisi A, yang dipimpin Armudji sudah menjadwalkan memanggil Noer Oemarijati untuk mengklarifikasi temuan ini. “Kami akan panggil yang bersangkutan dan jajarannya. Kalau sampai dugaan ini benar, negara dirugikan dalam jumlah yang tidak sedikit,” pungkasnya.
===================
Kejaksaan Korek Keterangan Tiga Pejabat Pemkot Surabaya

Setelah meminta keterangan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN),  kini giliran tiga Pemkot Surabaya yang dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya terkait hilangnya aset di Jl Upa Jiwa (Marvell City Mall) dan Waduk Sepat Wiyung, Selasa (4/4).

Tiga pejabat yang dimintai keterangan adalah Kepala Dinas (Kadis) Tanah dan Bangunan Maria Theresia Eka Rahayu , Kadis PU Bina Marga dan Pematusan Ir Erna Purnawati dan Kabag Perlengkapan Noer Oemarijati.  Didampingi Kepala Bidang (Kabid) Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati, ketiganya mendatangi kantor Kejari Surabaya sekitar pukul 09.00.

Pemeriksaan berlangsung di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya yang terletak di lantai II. Erna Purnawati dan Maria Theresia Eka Rahayu diperiksa dalam satu ruangan tapi dengan penyidik yang berbeda. Sedangkan  Noer Oemarijati diperiksa di ruang berbeda.

Dikonfirmasi terpisah Maria Ekawati Rahayu hanya berkomentar sedikit soal pemanggilan di Kejari. Wanita yang akrab disapa Yayuk ini mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan tim Kejari adalah soal kronologi kepemilikan aset.

“Ini masih berjalan. Tadi sih ada lima pertanyaan soal kronologi atau riwayat aset kita di Waduk Wiyung dan Upa Jiwa,” ucapnya singkat.

Pemeriksaan tiga Pejabat Pemkot Surabaya ini dibenarkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Surabaya Didik Adytomo. Dijelaskan Didik, mereka dimintai keterangan terkait aset di Jl Upa Jiwa dan Waduk Sepat Wiyung. Permintaan keterangan ini diharapkan semakin memperjelas adanya dugaan korupsi dalam hilangnya dua aset tersebut.

“Mereka kami mintai keterangan terkait riwayat bagaimana dua aset tersebut bisa berpindah tangan. Dengan pemeriksaan ini akan semakin jelas mengungkap dugaan korupsi pelepasan kedua aset tersebut,” kata Didik Adytomo, Selasa (4/4).

Didik mengaku menemukan sejumlah kejanggalan terkait berpindahnya aset tersebut ke pihak swasta. Salah satu contoh dalam kasus Jl Upa Jiwa yang telah memiliki peta bidang dari BPN Surabaya. Padahal jelas, tanah yang dipakai sebagai akses jalan Marvell City Mall adalah milik Pemkot Surabaya sejak 1930.

“Sehingga dari peta bidang itulah keluar izin-izin yang lain termasuk IMB dan amdal lalin yang dikeluarkan Pemkot Surabaya,” jelas Didik.

Tak hanya itu, Didik juga mencontohkan kejanggalan dalam lepasnya aset Waduk Sepat di Wiyung. Menurutnya, ada indikasi perubahan data dalam riwayat Waduk Wiyung yang asal mulanya milik Pemkot Surabaya beralih ke tangan warga. “Kita akan telusuri ini, apakah di balik ini ada mafia-mafia yang memanfaatkan warga maupun pejabat Pemkot Surabaya yang telah mengubah riwayat Waduk Wiyung,” tegasnya.
==============
Dinas Pendidikan Surabaya Mbalelo Pada Pimpinan Yakni Bagian Perlengkapan Pemkot

Penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang rendah mengganggu proses peningkatan kualitas pendidikan di Surabaya. Salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran tersebut dituding akibat Dinas Pendidikan Kota Surabaya terlalu kaku dan tidak mau berkoordinasi dengan SKPD lain dalam pengadaan alat bantu pendidikan sehingga pengadaannya tidak berjalan mulus.

"Dinas pendidikan mbalelo seolah menjadi institusi tersendiri yang mandiri dan tidak terkait dengan Pemerintah Kota Surabaya. Sikap ini menunjukkan ketidakpatuhan pada Walikota sebagai pimpinan," ujar Adi Purwanto dari Aliansi Kumpulan Arek Surabaya dalam keterangan pers (Jumat, 21/2).

Sikap mbalelo Dinas Pendidikan Surabaya antara lain tercermin dalam langkah-langkah  yang diambil terkait pengadaan LCD Projector SMAN. Dinas Pendidikan Surabaya memutus kontrak CV Survey Global Network padahal pengerjaannya diatur dan dikoordinasikan dengan Kepala Bagian Perlengkapan Noer Oemarijati dan bagian ULP Tri Broto.

"Selain merugikan penyedia barang/jasa yang akhirnya masuk daftar hitam, juga merugikan dunia pendidikan Surabaya karena anggaran tidak terserap," katanya.

Meskipun spesifikasi yang ditawarkan Survey Global tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibuat Dinas Pendidikan, tapi katanya, hal itu sesuai petunjuk dari bagian perlengkapan. Karenanya seharusnya dinas pendidikan berkoordinasi dengan bagian perlengkapan dan ULP.

Sikap tidak mau berkoordinasi dengan bagian perlengkapan sebagai pusat pengadaan segala kebutuhan pemerintahan di Kota Surabaya dilakukan Dina Pendidikan mengabaikan draft kontrak yang diberikan oleh bagian perlengkapan sebagai bahan acuan untuk pembuatan kontrak. Padahal jika draft kontrak tersebut, tentu Survey Global Network bisa memenuhi kontrak dan bisa melaksanakan pekerjaan sampai tuntas

Dalam draft kontrak dari bagian perlengkapan, dikatakan Adi, spesifikasi barang yang diminta sesuai dengan penawaran atau yang dimiliki oleh penyedia barang/jasa. Tapi karena dinas pendidikan merasa tidak perlu patuh pada pemerintah kota, mereka nekat membuat kontrak sesuai dengan dokumen pelelangan.

"Kedepan kami sarankan semua kebutuhan SKPD dan dinas di pemerintahan kota Surabaya, sebaiknya anggaran dan pelaksanaannya dilakukan oleh bagian perlengkapan. Karena terbukti bisa menjaga keharmonisan antar lembaga yang berkompeten di lingkungan pemerintahan kota Surabaya," demikian Adi
=================
Surat kepada walikota Surabaya, yang didapat dari sebuah group WA

Kinerja Pemkot Surabaya Jika Hanya Sekedar Berorientasi Proyek, Bisa Berakibat Gagalnya Program UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer)
 
Pemkot (pemerintah kota) Surabaya, pada tahun 2018 ini mengalokasikan dana sebesar Rp. 52 milyar untuk pembelian komputer dan perlengkapannya, dimana rencananya sebanyak 5255 tersebut akan diberikan kepada SD dan SMP negeri yang kekurangan peralatan
 
Untuk SD keperluannya meliputi pemenuhan laboratorium, ruang guru dan ruang tata usaha. Sedangkan di jenjang SMP komputer diberikan untuk melengkapi laboratorium, ruang guru dan keperluan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
 
Sayangnya program dari pemkot Surabaya yang bagus, terindikasi akan mendapat kendala dari oknum2 pejabat pemkot yang diduga kinerjanya hanya sekedar berorientasi bahwa program kerja itu adalah sebuah proyek yang bisa dimain2kan.
 
Karena kalau orientasinya bahwa yang penting adalah proyek bisa dikelola untuk kepentingan pribadi oknum2 tertentu dari pejabat pemkot Surabaya, maka persoalan program pemerintah itu bisa berjalan atau tidak berjalan adalah tidak penting. Toh kalau program berjalan atau  tidak berjalan, oknum2 pemkot tetap rutin mendapat gaji. Sedangkan pengelolaan program jika itu orientasinya sekedar proyek bisa memunculkan keuntungan tambahan tertentu bagi oknum pejabat pemkot, diluar gaji rutin dan honor tunjanganserta fasilitas yang telah diterima.
 
Kemungkinan bahwa program pemerintah adalah berorientasi hanya sekedar proyek yang dilakukan secara  sistematis terencana dan terstruktur ini, bisa dilihat dari indikasi bahwa untuk pembelian komputer untuk keperluan sekolah itu dana dikelola oleh Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya. Sedangkan dinas pendidikan tugasnya hanya membagi komputer yang dibeli oleh Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemkot, ke SD dan SMP di Surabaya.
 
Seharusnya dana dikelola oleh Dinas Pendidikan, karena mereka yang tahu kebutuhan komputer yang diperlukan oleh sekolah di Surabaya, baik jumlah maupun spesifikasinya untuk keperluan kegiatan mengajar. Dan atau dana itu oleh dinas pendidikan bisa langsung dibagikan ke sekolah agar sekolah membeli peralatan komputer yang diperlukannya. Disesuaikan dengan jumlah siswa, lokasi dan kondisi bagunan sekolah.
 
Karena Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya, belum tahu persis kebutuhan, spesifikasi dan lain2 yang diperlukan sekolah untuk keperluan proses belajar mengajar, apalagi ditambah adanya kemungkinan orientasinya adalah hanya sekedar proyek, maka terlihat indikasi rekayasa pengadaanpun dijalankan.
 
Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset pemkot Surabaya, diduga membuat spesifikasi2 tertentu dalam rangka agar bisa memainkan proyek ini dengan bekerjasama dengan pihak tertentu. Dimana kemungkinan tujuannya adalah agar pengadaan komputer sebesar Rp 52 Milyar ini pengadaannya bisa dikondisikan agar penyedia barang yang bisa mengikuti proses pengadaan komputer itu hanya perusahaan tertentu..
 
Sebenarnya pepatah jawa mengatakan, bahwa boleh "ngono nngono-a, ning ojo ngono".  Sah-sah saja jika ada oknum2 pejabat yang berpikir  dan ber-kinerja bahwa jika ada program pemerintah itu dianggap sebagai proyek yang bisa memberi keuntungan lain diluar gaji rutin, honor dan fasilitas yang diterima dari negara.
 
Tapi janganlah seringkali orientasi proyek ini sangat berlebihan, sehingga membuat program pemerintah nantinya malah gagal. Dan janganlah keterlaluan dengan prinsip bahwa program pemerintah itu jalan atau tidak jalan itu bukan hal yang penting. Sehingga berorientasi kinerja dalam menjalan tugas program pemerintah harus mendapat keuntungan dari proyek, lalu berprinsip jika tindakannya berakibat program pemerintah akhirnya tidak berjalan itu bukan urusan.
 
Adanya dugaan rekayasa dalam pengadaan komputer senilai Rp.52 milyar ini, bisa dilihat adanya indikasi dalam lelang pengadaan dibuatlah spesifikasi khusus tertentu yang dituangkan dalam dokumen pengadaan agar hanya perusahaan tertentu yang bisa menawar dan nantinya jadi penyedia barang.
 
Meski spesifikasi khusus tertentu yang dibuat dalam dokumen pengadaan itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan sekolah,
 
Tapi dalam pengadaan komputer senilai Rp. 52 milyar ini, terindikasi bahwa mungkin karena terlalu kuatnya keinginan untuk mengunci agar hanya perusahaan tertentu saja yang bisa mengikuti pengadaannya, dengan dibuat spesifikasi sangat khusus agar perusahaan lain tidak bisa mengikuti, ternyata ada kemungkinan bahwa perusahaan itu sendiri akan kesulitan memenuhi sejumlah 5225 unit. Karena merancang spesifikasi khusus itu tentu tidak semudah membalik telapak tangan, karena men-setting sebuah produk dari pabrik di-otak-atik agar bisa seperti spesifikasi yang terlanjur dibuat dalam dokumen pengadaan, bukanlah hal mudah, bisa2 komputer dari pabrik malah tidak bisa berfungsi jika salah meng-otak-atik.
 
Dari hal ini bisa diprediksi, bahwa lelang pengadaan komputer ini kemungkinan besar akan berujung menjadi lelang gagal, karena tidak ada penawar yang bisa memenuhi spesifikasi yang dituangkan dalam dokumen pengadaan. Termasuk dari perusahaan yang diduga sudah disiapkan sebagai penyedia, mungkin tidak akan berani ikut menawar, karena mereka sebenarnya bisa memenuhi spesifikasi sebagaimana tertuang pada dokumen pengadaan, tapi jumlah stok komputer yang iotak-atik untuk disiapkan dalam pengadaan ini belum bisa memenuhi sejumlah 5225 unit, baru siap sekitar 1000an unit. Daripada ikut menawar dan nanti tidak bisa mensuplai 5255 unit, bisa berakibat diputus kontrak dan masuk black-list.
 
Apa yang terjadi jika lelang gagal? Tentu saja ini akan berpengaruh pada pelaksanaan UNBK untuk sekolah2 di Surabaya yang akan berlangsung sebentar lagi. Bisa2 program UNBK sekolah akan gagal.
 
Terus apa yang akan dikatakan oleh para pejabat Pemkot surabaya karena adanya indikasi permainan ini yang berakibat lelang gagal?

Jawabannya mungkin sederhana dan akan terkesan cuci tangan, bahwa dalam hal  ini mereka sudah melaksanakan proses pengadaan akan tetapi tidak ada yang menawar dan atau tidak ada penawar yang memenuhi spesifikasi dll alasan bisa dibuat.
 
Yang penting mereka bisa beralasan bahwa proses sudah dijalankan dan mereka bisa cuci tangan dan tidak bisa disalahkan. Tapi apa rahasia dibalik proses itu, tentunya hanya mereka yang diduga melakukan rekayasa ini yang tahu.
 
Bahkan dari proses ini bisa dilihat adanya indikasi dimana Tri Broto selaku kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) cuti 10 hari kerja, tentunya bisa dijadikan untuk menambah alasan bahwa tidak tahu menahu hal tersebut, karena sedang cuti.
 
Atau lelang nekat dilanjutkan dan ada negoisasi dengan perusahaan penyedia, bahwa bisa dilakukan rekayasa dalam pembuatan kontrak dengan bentuk kontrak price unit, dan bukan kontrak lump sum?
 
Artinya jika kontrak bisa direkayasa dalam bentuk kontrak price unit, jika dalam pengadaan 5225 unit komputer ini, pengusaha pemenang lelang hanya bisa mengirim 1000 unit, maka  untuk 1000 unit itu dibayar,  sedangkan sisanya terkirim atau tidak, itu menjadi hal yang tidak perlu dipertanggungjawabkan.
 
Berbeda dengan kontrak lump sum, jika lelang pengadaan menyebutkan 5525 unit, maka pengusaha harus mengirim 5525 unit, dan baru dibayar jika sudah memenuhi jumlah itu. Jika tidak mengirim sejumlah itu, maka bisa tidak dibayar dan akan diputus kontrak. Tentunya mereka yang diduga melakukan rekayasa pada pengadaan ini, tidak mau mengambil resiko demikian.
 
Apa yang terjadi jelas, jika lelang pengadaan gagal, berarti pemenuhan kebutuhan komputer untuk sekolah2 di Surabaya untuk memenuhi UNBK, akan gagal, dan UNBK di sekolah2 Surabaya tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Atau jika lelang diteruskan dengan rekayasa kontrak price unit, maka hanya sebagian sekolah yang akan menerima pembagian komputer, sedangkan sisanya menunggu sampai pengusaha bisa siap stoknya untuk mengirim kemudian, untuk itu kontrak bisa dibuat selama mungkin. Tapi ini akan berbenturan dengan waktu pelaksanaan UNBK. Atau malah bisa2 sekolah baru dikirimi komputer setelah UNBK sudah selesai.
 
Tapi untuk Bagian Unit Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset pemkot Surabaya yang dipimpin oleh Noer Oemarijati , gagalnya UNBK mungkin dianggap bukan masalah atau urusan mereka.

UNBK bisa terlaksana dengan baik atau tidak, itu mungkin dianggap bukan urusan mereka, karena adanya indikasi orientasi kinerja hanya sekedar sebagai proyek dan mereka bisa berkelit bahwa urusan pendidikan adalah urusan Dinas Pendidikan, Toh masyarakat awam tidak tahu bahwa Dinas Pendidikan tidak mengelola dana pengadaan komputer itu.
 
Maka patut dipertanyakan, kenapa Bagian Unit Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset pemkot Surabaya dalam melaksanakan pengadaan komputer ini terindikasi menunggu sampai saat system e-catalog produk komputer dari LKPP sedang direvisi/diupgrade, barulah mereka melaksanakan pengadaan, sehingga terkesan mereka  bisa menghindari dengan tidak harus membeli komputer melalui e-catalog dan dengan pemilihan timing waktu yang tepat itu pengadaan komputer senilai Rp. 52 milyar ini bisa dilaksanakan dengan cara lelang.
 
Padahal jika dilakukan saat system e-katalog produk komputer dari LKPP masih belum di revisi/ upgrade system program, tentunya bisa melakukan pengadaan secara e-catalog. Tentunya pembelian komputer sejumlah 5255 unit itu bisa terlaksana. 
 
Atau jika spesifikasi tidak dibuat dengan adanya indikasi rekayasa seperti itu, tentunya akan banyak pengusaha yang bisa mengikuti lelang pengadaan dan menyediakan komputer dengan jenis dan type terbaru yang bisa dipergunakan untuk menunjang kegiatan sekolah dan pelaksanan UNBK secara maksimal. Karena jumlah komputer 5225 unit itu sebenarnya tidaklah banyak.
 
Tapi dengan spesifikasi yang direkayasa seperti itu, tentunya komputer dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen pengadaan itu mungkin sulit ditemukan di pasaran, karena hanya dimiliki oleh perusahaan tertentu yang diduga telah disiapkan sebagai penyedia barang.

Nah kalau ternyata perusahan yang diduga disiapkan sebagai penyedia barang itu belum siap memasok sejumlah 5225 unit komputer lalu bagaimana? Apalagi sebentar lagi UNBK akan segera dimulai? Atau menunggu perusahaan siap, baru pengadaan dimulai lagi dan mengirim barang, meskipun pelaksanaan UNBK nantinya telah usai?
 
Apa punya pemikiran tak peduli bahwa pelaksanaan UNBK sekolah2 di Surabaya menjadi amburadul, yang penting pengadaan yang berorientasi hanya sekedar proyek ini jalan terus nantinya?

Sebenarnya jika pengelolaan dana untuk pengadaan komputer ini diserahkan kepada Dinas Pendidikan, tentunya tidak akan terjadi keruwetan yang membayang akan terjadi tersebut.
 
Karena Dinas Pendidikan yang lebih tahu kebutuhan komputer yang bagaimana yang dibutuhkan oleh sekolah. Dimana mereka bisa melaksanakan pengadaan melalui e-katalog ataupun lelang. Dan jika dilaksanakan lelang pengadaan tentunya pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan)  hanya tinggal melaksanakan saja proses pengadaannya. Sehingga tidak terjadi dugaan rekayasa seperti ini.
 
Atau oleh Dinas Pendidikan, dana diberikan pada sekolah untuk membeli komputer sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah, diantaranya untuk pelaksaanaan UNBK.
 
Tapi karena dugaaan rekayasa oleh oknum di Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya tadi, bisa terbayang yang akan terjadi.
 
Bisa terjadi kemungkinan pengadaan dinyatakan sebagai lelang gagal, dan bisa berakibat  gagalnya pembagian komputer ke sekolah dan gagalnya program UNBK sekolah2 di Surabaya. Tapi Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset pemkot Surabaya bisa cuci tangan dengan dalih seperti disampaikan diatas, yakni bahwa mereka sudah menjalankan proses. Tapi masyarakat tidak tahu ada apa sebenarnya dibalik proses yang dijalankan yang mengakibatkan gagalnya program pemkot Surabaya yakni pembagian komputer untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar dan pelaksanaan UNBK.
 
Bisa terjadi kemungkinan proses pelelangan diteruskan, tapi perusahaan penyedia barang hanya bisa mengirim sebagian unit komputer, dan dalam kontrak nantinya diduga  direkayasa menjadi kontrak pembayaran price unit, yang juga bisa membuat gagalnya program pemkot, karena hanya sebagian sekolah yang mendapat komputer untuk menunjang proses belajar mengajar dan UNBK. Sedangkan sekolah lain tidak kebagian, atau sekalah baru akan mendapatkan komputer setelah UNBK selesai
 
Bisa terjadi kemungkinan juga lelang pengadaan diteruskan, dan perusahaan akan bisa memenuhi 5225 unit komputer, akan tetapi dalam kontrak diduga dilakukan addendum sehingga spesifikasi dalam kontrak tidak lagi sama denganspesifikasi yang tertuang pada dokumen pelelangan. Dengan kontrak diadendum maka spesifikasi komputer yang harus disediakan dan dikirim ke sekolah spesifikasinya umum seperti barang yang memang sangat banyak di pasaran.

Jika ini terjadi, tentunya akan mendapat perhatian dari aparat hukum, kenapa dalam dokumen pengadaan dibuat rekayasa spesifikasi komputer yang sulit, sehingga yang bisa menawar hanya perusahaan tertentu dan ternyata setelah dinyatakan sebagai pemenang dan penyedia barang, dalam kontrak dibuat adendum bahwa komputer yang disediakan spesifikasi umum seperti yang memang banyak di pasaran?
 
Maka kita lihat saja, karena hal ini baru akan terjadi beberapa hari kedepan. Jika hal yang kami sampaikan ini terjadi dan tidak ada tindakan dari walikota terhadap oknum2 pejabat yang bersangkutan, maka bisa muncul anggapan masyarakat bahwa para oknum pejabat tersebut hanya menjalankan perintah walikota.

Karena memang seringkali dalam berbagai kesempatan, nama walikota Surabaya dan atau keluarga itu dicatut oleh pihak tertentu.

Demikian surat yang dibuat oleh KPPS - Komite Pengawas Pendidikan Surabaya, yang diketuai oleh Ali Affandi yang dikirim ke Walikota Surabaya, instansi terkait, lembaga negara lain dan beredar di beberapa group WA


==================
Diduga Korupsi Alat Marching Band, Pemkot Surabaya Diperiksa BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dikabarkan datang ke kantor Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengadaan peralatan Drum Band/ Marching Band yang dibagikan ke sekolah di Surabaya selama tahun 2011-2012.

Di dalam pembelian alat tersebut, ditemukan adanya pemalsuan merk dan mark up harga. Sebab barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi. Sesuai dengan pengajuannya, peralatan tersebut bermerk impor dengan harga yang mahal.

Tetapi kenyataanya, peralatan yang didatangkan (dibeli) hanya barang lokal home industri yang ditempeli merk terkenal (diantaranya merk Dinasty) sehingga harga alat tersebut naik dua kali lipat.

Selain masalah mark up harga, dalam kasus ini BPK menduga, rekanan Bagian Perlengkapan Pemkot Surabaya yang memenangkan tender juga telah melakukan pemalsuan merk yang bisa berakibat masalah hukum.

Salah satu sekolah yang diperiksa karena menerima perlengkapan tersebut di antaranya SMP Negeri 11 Surabaya yang beralamat di Jl Sawah Pulo no.1, Kecamatan Semampir, Surabaya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Pusat Data DPD Lembaga Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) Jawa Timur, Pemkot Surabaya melalui Bagian Perlengkapan mengeluarkan anggaran total Rp 2.192.665.200 untuk pengadaan alat Marching Band pada tahun 2011 dan 2012.

Kepala Pusat Data DPD LPAI Jawa Timur Sutikno mengatakan, pengadaan tahun 2011, adalah pembelian empat set Peralatan Marching Band untuk sekolah SMP sebesar Rp 1.466.665.200. Proyek yang dilelang pada 24 Juni 2011 ini dimenangkan oleh PT Kibo Multi Kreasi.

Sedangkan pengadaan Alat marching Band tahun 2012 adalah pembelian sebanyak 2 set alat untuk sekolah SMP senilai Rp 726.000.000. "Pengadaan tahun 2012 tersebut dilelang pada 25 April 2012 dan dimenangkan oleh CV Lestari Bersama," ungkapnya.

Menurut Sutikno, bila hanya untuk membeli alat Marching Band lokal, Bagain Perlengkapan seharusnya tidak mengeluarkan budget sebesar itu. Sebab, harga peralatan lokal untuk SMP dan SMA kualitas standart sekitar Rp 71.600.000.

"Sejak awal kami menduga ini bermasalah. Saya kira PPK Bagian Perlengkapan juga tahu kalau barang yang sudah terbeli itu bukan barang mahal," ujarnya.


=================
Anggaran Pengadaan Alat Marching Band, Ganda

Setelah dipersoalkan pengadaan bangku sekolah yang lebih mengutamakan investor luar Surabaya, kini Bagian Perlengkapan Surabaya juga disoal terkait pengadaan alat marching band.

Dalam sorotannya, Komisi C DPRD Surabaya menemukan adanya dugaan anggaran ganda pengadaan alat yang diperuntukan bagi sejumlah sekolah di Surabaya.

Menurut anggota Komisi C, Herlina Harsono Njoto, berdasar data yang dimiliki komisinya, secara jelas terdapat dua penganggaran untuk pembelian alat marching band. Yaitu, sebesar Rp1 miliar lebih berada di Dinas Pendidikan (Dindik) serta sekitar Rp700 juta yang ditemukan dalam paket belanja yang ada di Bagian Perlengkapan.

Yang menarik, untuk belanja yang sama, pemkot justru menganggarkannya di dua SKPD.
“Dengan temuan itu, dikhawatirkan justru membuka mekanisme baru untuk praktek korupsi,” ujar Herlina.

Informasinya, tak sekadar anggaran ganda, dalam pengadaan itu juga ada dugaan pemalsuan merk.
Kepala Bagian Perlengkapan Surabaya Noer Oemarijati, kebingungan. Bahkan ada kesan menghindari pertanyaan terkait pengadaan alat marching band tersebut.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages