Kebijakan fiskal desa belum efektif menciptakan kesejahteraan

3 views
Skip to first unread message

Suhartono Hutan

unread,
Aug 11, 2017, 4:42:58 AM8/11/17
to Diskusi ICT Departemen Kehutanan
Kebijakan fiskal desa belum efektif menciptakan kesejahteraan. Indikasinya, selama 2015-2016, asupan dana desa melonjak 127 persen menjadi Rp 47 triliun.  “Tapi pendapatan rakyat turun 1 persen (Rp 711.266 per orang per bulan), kemiskinan bergeming 14 persen, dan indeks gini pengukur ketimpangan hanya lebih rendah 1 persen,” demikian opini yang ditulis oleh sosiolog pedesaan Institut Pertanian Bogor, Ivanovich Agusta
https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/08/11/087898915/kebijakan-fiskal-desa-belum-efektif-bikin-sejahtera

-- Mohon komentarnya --
Suhartono A15
--
Suhartono

Poltak Hasiholan Hutabarat, SE, M.Hum

unread,
Aug 11, 2017, 6:10:20 AM8/11/17
to ict-d...@googlegroups.com
Bapak Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa Dana Desa yg disalurkan ternyata masih belum tepat sasaran. Pemahaman tentang Peruntukan Dana Desa perlu disamakan persepsinya.

Benar Dana Desa telah terserap dengan Baik, namun apabila dicermati ternyata Dana Desa tersebut digunakan untuk Hal-hal yg tidak bersentuhan langsung dengan Kesejahteraan, misalnya: perbaikan umbul2 desa, rehab kantor desa. Sementara disisi lain pada desa tersebut masih terdapat Balita Gizi Buruk, Warga yang kelaparan, Hasil Tani yang buruk.

Juga ternyata perekrutan tenaga pendamping untuk mengelola Dana Desa lebih kepada Tenaga yang "Ahli SPJ yg sesuai ketentuan peraturan", memang Ahli tersebut dibutuhkan, namun sebenarnya yang Lebih Dibutuhkan adalah Tenaga Pendamping yang Mampu Memberi Masukan/Saran kepada Pimpinan Desa dalam hal Program yang mampu berdampak langsung dengan Masyarakat sehingga Gizi Buruk, Hasil Panen buruk dapat dikurangi atau dihilangkan.

Mengingat tahun 2018 akan lebih besar lagi Dana Desa yang digelontorkan, maka perlu dilakukan pengawasan lebih agar Dana Desa tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan, bukan digunakan sebagai Dana Mempercantik Desa.
Poltak Hasiholan Hutabarat, SE, M.Hum
Revolusi Mental dengan Good Governance pada Procurement

Powered by Telkomsel BlackBerry®
From: Suhartono Hutan <huta...@gmail.com>
Date: Fri, 11 Aug 2017 15:42:54 +0700
To: Diskusi ICT Departemen Kehutanan<ict-d...@googlegroups.com>
Subject: [ict-dephut] Kebijakan fiskal desa belum efektif menciptakan kesejahteraan
--
To unsubscribe from this group, send email to ict-dephut+...@googlegroups.com
---
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "Diskusi ICT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan" di Google Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke ict-dephut+...@googlegroups.com.
Kunjungi grup ini di https://groups.google.com/group/ict-dephut.

Buya Rahman

unread,
Aug 12, 2017, 12:12:27 AM8/12/17
to ict-d...@googlegroups.com
Mungkin Peruntukan dana Desa juga belum jelas secara mendetail rambu - rambunya, terkesan hanya program instan, semoga Dana Desa bisa lebih jelas rambu - rambunya dan peruntukannya sehingga para pendamping tidak hanya Jago SPJ namun juga bisa mendrive Dana Desa untuk kepentingan Rakyat.

Demikian halnya dengan kebijakan TORA, sampai bulan ini Perpres belum ditandatangani, aturan2 dan juknis juga masih banyak dibahas, semoga program ini bukan hanya sekedar untuk mengejar Realisasi namun output yang jelas dan Kawasan Hutan tetap Aman dan terpelihara.

Saya Pribadi takut melihat anggaran yang dikelola oleh BPKH akibat TORA, ada sebagian yang beranggapan TORA ini adalah kegiatan amal untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, Sy harap seperti itu, karena kalau beramal itu tanpa diikuti niat dan kepentingan macem2.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin

2017-08-11 18:10 GMT+08:00 Poltak Hasiholan Hutabarat, SE, M.Hum <ola...@gmail.com>:
Bapak Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa Dana Desa yg disalurkan ternyata masih belum tepat sasaran. Pemahaman tentang Peruntukan Dana Desa perlu disamakan persepsinya.

Benar Dana Desa telah terserap dengan Baik, namun apabila dicermati ternyata Dana Desa tersebut digunakan untuk Hal-hal yg tidak bersentuhan langsung dengan Kesejahteraan, misalnya: perbaikan umbul2 desa, rehab kantor desa. Sementara disisi lain pada desa tersebut masih terdapat Balita Gizi Buruk, Warga yang kelaparan, Hasil Tani yang buruk.

Juga ternyata perekrutan tenaga pendamping untuk mengelola Dana Desa lebih kepada Tenaga yang "Ahli SPJ yg sesuai ketentuan peraturan", memang Ahli tersebut dibutuhkan, namun sebenarnya yang Lebih Dibutuhkan adalah Tenaga Pendamping yang Mampu Memberi Masukan/Saran kepada Pimpinan Desa dalam hal Program yang mampu berdampak langsung dengan Masyarakat sehingga Gizi Buruk, Hasil Panen buruk dapat dikurangi atau dihilangkan.

Mengingat tahun 2018 akan lebih besar lagi Dana Desa yang digelontorkan, maka perlu dilakukan pengawasan lebih agar Dana Desa tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan, bukan digunakan sebagai Dana Mempercantik Desa.
Poltak Hasiholan Hutabarat, SE, M.Hum
Revolusi Mental dengan Good Governance pada Procurement

Powered by Telkomsel BlackBerry®
From: Suhartono Hutan <huta...@gmail.com>
Date: Fri, 11 Aug 2017 15:42:54 +0700
To: Diskusi ICT Departemen Kehutanan<ict-dephut@googlegroups.com>
Subject: [ict-dephut] Kebijakan fiskal desa belum efektif menciptakan kesejahteraan

Kebijakan fiskal desa belum efektif menciptakan kesejahteraan. Indikasinya, selama 2015-2016, asupan dana desa melonjak 127 persen menjadi Rp 47 triliun.  “Tapi pendapatan rakyat turun 1 persen (Rp 711.266 per orang per bulan), kemiskinan bergeming 14 persen, dan indeks gini pengukur ketimpangan hanya lebih rendah 1 persen,” demikian opini yang ditulis oleh sosiolog pedesaan Institut Pertanian Bogor, Ivanovich Agusta
https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/08/11/087898915/kebijakan-fiskal-desa-belum-efektif-bikin-sejahtera

-- Mohon komentarnya --
Suhartono A15
--
Suhartono

--
To unsubscribe from this group, send email to ict-dephut+unsubscribe@googlegroups.com

---
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "Diskusi ICT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan" di Google Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke ict-dephut+unsubscribe@googlegroups.com.

--
To unsubscribe from this group, send email to ict-dephut+unsubscribe@googlegroups.com

---
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "Diskusi ICT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan" di Google Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke ict-dephut+unsubscribe@googlegroups.com.



--
Buya Rahman Ragadewe
BPKH Wilayah VII Makassar
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages