Dewan Transportasi Kota
82 views
Skip to first unread message
Shanty Syahril
Dec 3, 2009, 7:45:33 AM12/3/09
to greenli...@googlegroups.com
GL'ers...
Tahukah kalau saat ini sedang berlangsung pemilihan anggota Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta [http://dtk-jakarta.or.id]. Ini adalah pemilihan untuk periode yang ketiga kalinya. Apakah rekan-rekan menyadari keberadaan lembaga ini? Seharusnya tgl 16 Desember 2009 ini akan diumumkan hasil seleksi anggota DTK. Mungkin sekali-kali perlu juga ya kita coba untuk menyampaikan saran, masukan, keluhan ttg transportasi dengan dewan ini...
salam,
shanty
Tahukah kalau saat ini sedang berlangsung pemilihan anggota Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta [http://dtk-jakarta.or.id]. Ini adalah pemilihan untuk periode yang ketiga kalinya. Apakah rekan-rekan menyadari keberadaan lembaga ini? Seharusnya tgl 16 Desember 2009 ini akan diumumkan hasil seleksi anggota DTK. Mungkin sekali-kali perlu juga ya kita coba untuk menyampaikan saran, masukan, keluhan ttg transportasi dengan dewan ini...
salam,
shanty
Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) merupakan lembaga multi stakeholder yang mengurus pengembangan masalah transportasi di Jakarta. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2003 dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
DTK-J beranggotakan 15 orang yang merupakan perrwakilan dari berbagai unsur dan elemen masyarakat, seperti ; Perguruan Tinggi, Pakar Transportasi, Pengusaha Angkutan, Pengguna Jasa Transportasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Awak Angkutan, Dinas Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polda Metro Jaya).
Saat ini kepengurusan DTKJ telah memasuki periode ke 3 tahun kepengurusannya.DTKJ merupakan forum konsultasi dan koordinasi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Fungsi utama DTKJ adalah memberikan saran kepada Gubernur guna pengambilan kebijakan mengenai transportasi di Jakarta. Diharapkan DTKJ pada akhirnya akan menjadi sarana penyambung aspirasi masyarakat agar menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan di bidang transportasi.
Stania Puspawardhani
Dec 3, 2009, 9:15:00 AM12/3/09
to greenli...@googlegroups.com
Gue ngikutin DTK nih sejak mulai dibentuk tahun 2004, tapi kok gak kedengeran ya upayanya? *maaf yg anggota DTK nih*
Paling gue suka tanya ke mbak Andi (ex-Pelangi, anggota DTK pertama) utk update, tapi gak kelihatan secara luas sepak-terjangnya (apalagi perubahan terhadap kondisi lalu lintas Jakarta).
Pertanyannya adalah:
1. Bagaimana menyampaikan aspirasi kita, warga Jakarta kepada pengambil keputusan mengenai transportasi di kota Jakarta? Apakah penyampaian aspirasi ini dilakukan secara reguler (tiap tahun, tiap 6 bulan)? (apakah ada semacam town hall meeting misalnya? Gue inget tahun lalu, KL mau bikin perencanaan kota sampe tahun 2020 gituh, lalu mereka mengundang masyarakat utk datang sama2. Dewan Bandarayanya ngegelar kayak pameran maket2 KL di stasiun pusat KL sentral)
2. Apakah informasi utk dialog ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat?
3. Bagaimana mekanisme pemantauannya oleh masyakarat? (Apa yg dapat dipegang oleh masyarakat agar aspirasinya tersampaiakan dan terealisasi?)
Kalo nggak, taruhan sama gue, 10 tahun lagi Jakarta masih tetep aja sama gak berubah (at least tetep macet & banjir).
-stania-
Paling gue suka tanya ke mbak Andi (ex-Pelangi, anggota DTK pertama) utk update, tapi gak kelihatan secara luas sepak-terjangnya (apalagi perubahan terhadap kondisi lalu lintas Jakarta).
Pertanyannya adalah:
1. Bagaimana menyampaikan aspirasi kita, warga Jakarta kepada pengambil keputusan mengenai transportasi di kota Jakarta? Apakah penyampaian aspirasi ini dilakukan secara reguler (tiap tahun, tiap 6 bulan)? (apakah ada semacam town hall meeting misalnya? Gue inget tahun lalu, KL mau bikin perencanaan kota sampe tahun 2020 gituh, lalu mereka mengundang masyarakat utk datang sama2. Dewan Bandarayanya ngegelar kayak pameran maket2 KL di stasiun pusat KL sentral)
2. Apakah informasi utk dialog ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat?
3. Bagaimana mekanisme pemantauannya oleh masyakarat? (Apa yg dapat dipegang oleh masyarakat agar aspirasinya tersampaiakan dan terealisasi?)
Kalo nggak, taruhan sama gue, 10 tahun lagi Jakarta masih tetep aja sama gak berubah (at least tetep macet & banjir).
-stania-
2009/12/3 Shanty Syahril <ssh...@gmail.com>
Rudolf Bastian
Dec 3, 2009, 9:22:09 AM12/3/09
to greenli...@googlegroups.com
Dear all,
Kebetulan Bastian sempat ikutan meeting dengan DTK Jakarta 2 kali.
Tahun ini dan tahun lalu kalau tidak salah.
Rencana yang diangkat cukup bagus, namun mungkin berbagai kendala terjadi sehingga rencana tertunda.
Yang paling antusias adalah rencana direct line dari Manggarai-Dukuh atas-bandara Sukarno Hatta.
Semoga realisasi ini tidak banyak makan waktu sehingga dapat membantu efektivitas warga jakarta yang hendak ke bandara.
Oh yeah, Bastian mau sedikit share nih, beberapa hari yang lalu saya sempat bertemu dan berdiskusi tentang rencana metro line di Jakarta.
Salah seorang Insiyur di Perancis yang saya temui rencananya akan datang ke Jakarta untuk melakukan beberapa studi mungkin sekalian tahap perencanaan metro.
Semoga harapan ini segera terwujud untuk mengatasi kemacetan kota jakarta dan ketersediaan angkutan umum masive yang reliable.
Salam sejuk,
Bastian
Kebetulan Bastian sempat ikutan meeting dengan DTK Jakarta 2 kali.
Tahun ini dan tahun lalu kalau tidak salah.
Rencana yang diangkat cukup bagus, namun mungkin berbagai kendala terjadi sehingga rencana tertunda.
Yang paling antusias adalah rencana direct line dari Manggarai-Dukuh atas-bandara Sukarno Hatta.
Semoga realisasi ini tidak banyak makan waktu sehingga dapat membantu efektivitas warga jakarta yang hendak ke bandara.
Oh yeah, Bastian mau sedikit share nih, beberapa hari yang lalu saya sempat bertemu dan berdiskusi tentang rencana metro line di Jakarta.
Salah seorang Insiyur di Perancis yang saya temui rencananya akan datang ke Jakarta untuk melakukan beberapa studi mungkin sekalian tahap perencanaan metro.
Semoga harapan ini segera terwujud untuk mengatasi kemacetan kota jakarta dan ketersediaan angkutan umum masive yang reliable.
Salam sejuk,
Bastian
Bayu Wardhana
Dec 3, 2009, 6:43:25 PM12/3/09
to greenli...@googlegroups.com
Bastian, atau teman lain yang tahu,
Aku ingin tahu sejauh mana kewenangan Dewan Transportasi ini dalam Perda yang ada. Apakah setiap keputusan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mesti mendapat persetujuan DTK ini? Ataukah DKT ini hanya berfungsi sebagai konsultan saja?
Rudolf Bastian
Dec 4, 2009, 5:01:36 AM12/4/09
to greenli...@googlegroups.com
Dear Mas Bayu,
Saya sebetulnya hanya ikut meeting saja, tapi saya belum menyelami begitu banyak tentang policy nya.
Tapi sepengetahuan saya. DTK berfungsi sebagai media untuk menjembatani pemerintah dan warga.
Jadi unutuk perda DTK kemungkinan ikut dalam menyusun draft tapi keputusan akan dieksekusi oleh Dinas Transportasi.
Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih faham
Mas Harya Setyaka, bisa bantu nggak share info tentang DTK dan perda.
Cheers,
Bastian
Saya sebetulnya hanya ikut meeting saja, tapi saya belum menyelami begitu banyak tentang policy nya.
Tapi sepengetahuan saya. DTK berfungsi sebagai media untuk menjembatani pemerintah dan warga.
Jadi unutuk perda DTK kemungkinan ikut dalam menyusun draft tapi keputusan akan dieksekusi oleh Dinas Transportasi.
Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih faham
Mas Harya Setyaka, bisa bantu nggak share info tentang DTK dan perda.
Cheers,
Bastian
Shanty Syahril
Dec 4, 2009, 5:34:37 PM12/4/09
to greenli...@googlegroups.com
Berikut saya forward jawaban dari Harya Setyaka, anggota DTK periode ini yang dalam hitungan hari menuntaskan masa tugasnya.
salam,
shanty
salam,
shanty
---------- Forwarded message ----------
From: Harya Setyaka <harya....@gmail.com>
Date: 2009/12/5
Subject: Re: [greenlifestyle] Re: Dewan Transportasi Kota
To: Shanty Syahril <ssh...@gmail.com>, bayu...@gmail.com, bastiang...@gmail.com
Untuk jawaban yg lebih extensive, bisa rujuk ke Perda 12/2003, dasar hukum pembentukan DTKJ.
Saya jawab berdasarkan pengalaman 2 tahun kurang sedikit jadi anggota DTKJ.
Meskipun namanya "Dewan" tapi fungsi legislasinya secara legal-formal sangat lemah (malah tidak ada); untuk menjawab "apakah semua keputusan DisHub harus disetujui DTKJ?", saya jawab dari sudut pandang Hukum Tata Negara.
DisHub dibawah Gubernur, artinya bagian dari eksekutif yg lawan main 'legislatif' nya adalah DPRD.
Menurut Perda 12/2003, dalam hal penentuan tarif angkutan umum ekonomi, Gubernur diwajibkan mendengar pendapat dari DTKJ, untuk selanjutnya disetujui oleh DPRD. Jadi tetap fungsi legislasi (wording persis nya pasal 94, kalau tidak salah, saya lupa...) (Harusnya Perda 12/2003 bisa di-google koq..).
Berdasarkan pengalaman saya; ada dua kali perubahan tarif angkutan umum; yaitu saat BBM naik dan BBM turun.
dulu seingat saya, tarif Bus naik dari Rp. 1.900 menjadi 2500, lalu turun jadi 2000.
Mungkin Mas Bayu, Mas Bastian dan Mba Shanty udah kebiasaan bayar tarif bus 2000 sebelum tarif naik jadi 2.500, sebenarnya itu pembulatan oleh kondektur dilapangan.. resminya 1.900 .. FYI..
Dalam proses tsb, memang DTKJ dilibatkan aktif dalam rapat baik dengan DisHub, maupun DPRD. Dan, usulan tarif dari DTKJ memang yg disetujui.
Selain itu, dalam penurunan tarif per Januari 2009 y.l, DTKJ juga menyarankan kepada Gubernur agar biaya kir angkutan umum dihapus.. hal tersebut disetujui Pak Gubernur; beliau mengeluarkan PerGub (executive order) untuk menghapuskan kir.., tapi laporan dari lapangan; pungli nya jalan terus.. ya ini sih udah masuk ranah non-transport yah..
Dalam beberapa kesempatan, DTKJ juga menolak menyetujui kenaikan tarif busway.. dan memang tarif busway tidak naik.
DTKJ juga dilibatkan mengenai tarif taksi, dan DTKJ tidak merekomendasikan apa-apa, karena menurut UU, Taksi bukan termasuk angkutan umum ekonomi, sehingga bukan domain nya DTKJ.
Dalam beberapa kesempatan, DisHub meminta saran dari DTKJ dalam bentuk rapat konsultasi; dimana Dishub memaparkan suatu permasalahan, dimana ada pendapat dari Konsultan dan DTKJ diminta jadi semacam 'reviewer'.
Ini sesuai dengan fungsi 'advisory'.
Jadi memang bukan 'konsultan', apalagi kalau dikategorikan secara administratif dmana "konsultan" sebagai penyedia jasa konsultan yang melayani kebutuhan pemerintah, yg diwakili pejabat pengguna anggaran...
Intinya dalam bahasa duit; tidak dapat honor (Man.Month) sebagai konsultan.
Dalam kesempatan lain, DTKJ memainkan peran sebagai fasilitator kebijakan.. yang saya akui kadang-2 memang ambisius..
seperti mengenai angkutan Rel.. karena, kenyataannya kewenangan angkutan Rel memang tidak sepenuh ikut di-desentralisasi.
(mungkin Mas Bayu ngikutin thread desentralisasi & reformasi pemerintahan.)
Itu, dalam bahasa saya, adalah kendala konstitusional dalam pengembangan angkutan Rel.
Di sektor perhubungan, dan juga beberapa sektor infrastruktur lainnya, saat ini saya lihat ada 'sengketa dingin' antara pemerintah daerah dengan BUMN yg memegang monopoli pemerintah. Pemerintah daerah ingin mengelola infrastruktur jaringan & transportasi juga kebijakan terkait transportasi (seperti pelabuhan, bandara, rel&stasiun, jalan tol, dll) namun banyak benturan. Ini yg saya sebut 'desentralisasi yg belum tuntas'. Beberapa contoh, bukan hanya di Jakarta; ketika ada persimpangan sebidang dengan rel, maka biaya untuk membangun fly-over dibebankan ke pemerintah daerah; padahal keuntungan finansial dari bertambahnya kapasitas angkutan rel dinikmati oleh PT KA.
Tapi mungkin ini jadi diskusi lain lagi.
semoga pertanyaannya terjawab.
Tks byk,
-K-
================
Harya Setyaka
From: Harya Setyaka <harya....@gmail.com>
Date: 2009/12/5
Subject: Re: [greenlifestyle] Re: Dewan Transportasi Kota
To: Shanty Syahril <ssh...@gmail.com>, bayu...@gmail.com, bastiang...@gmail.com
Untuk jawaban yg lebih extensive, bisa rujuk ke Perda 12/2003, dasar hukum pembentukan DTKJ.
Saya jawab berdasarkan pengalaman 2 tahun kurang sedikit jadi anggota DTKJ.
Meskipun namanya "Dewan" tapi fungsi legislasinya secara legal-formal sangat lemah (malah tidak ada); untuk menjawab "apakah semua keputusan DisHub harus disetujui DTKJ?", saya jawab dari sudut pandang Hukum Tata Negara.
DisHub dibawah Gubernur, artinya bagian dari eksekutif yg lawan main 'legislatif' nya adalah DPRD.
Menurut Perda 12/2003, dalam hal penentuan tarif angkutan umum ekonomi, Gubernur diwajibkan mendengar pendapat dari DTKJ, untuk selanjutnya disetujui oleh DPRD. Jadi tetap fungsi legislasi (wording persis nya pasal 94, kalau tidak salah, saya lupa...) (Harusnya Perda 12/2003 bisa di-google koq..).
Berdasarkan pengalaman saya; ada dua kali perubahan tarif angkutan umum; yaitu saat BBM naik dan BBM turun.
dulu seingat saya, tarif Bus naik dari Rp. 1.900 menjadi 2500, lalu turun jadi 2000.
Mungkin Mas Bayu, Mas Bastian dan Mba Shanty udah kebiasaan bayar tarif bus 2000 sebelum tarif naik jadi 2.500, sebenarnya itu pembulatan oleh kondektur dilapangan.. resminya 1.900 .. FYI..
Dalam proses tsb, memang DTKJ dilibatkan aktif dalam rapat baik dengan DisHub, maupun DPRD. Dan, usulan tarif dari DTKJ memang yg disetujui.
Selain itu, dalam penurunan tarif per Januari 2009 y.l, DTKJ juga menyarankan kepada Gubernur agar biaya kir angkutan umum dihapus.. hal tersebut disetujui Pak Gubernur; beliau mengeluarkan PerGub (executive order) untuk menghapuskan kir.., tapi laporan dari lapangan; pungli nya jalan terus.. ya ini sih udah masuk ranah non-transport yah..
Dalam beberapa kesempatan, DTKJ juga menolak menyetujui kenaikan tarif busway.. dan memang tarif busway tidak naik.
DTKJ juga dilibatkan mengenai tarif taksi, dan DTKJ tidak merekomendasikan apa-apa, karena menurut UU, Taksi bukan termasuk angkutan umum ekonomi, sehingga bukan domain nya DTKJ.
Dalam beberapa kesempatan, DisHub meminta saran dari DTKJ dalam bentuk rapat konsultasi; dimana Dishub memaparkan suatu permasalahan, dimana ada pendapat dari Konsultan dan DTKJ diminta jadi semacam 'reviewer'.
Ini sesuai dengan fungsi 'advisory'.
Jadi memang bukan 'konsultan', apalagi kalau dikategorikan secara administratif dmana "konsultan" sebagai penyedia jasa konsultan yang melayani kebutuhan pemerintah, yg diwakili pejabat pengguna anggaran...
Intinya dalam bahasa duit; tidak dapat honor (Man.Month) sebagai konsultan.
Dalam kesempatan lain, DTKJ memainkan peran sebagai fasilitator kebijakan.. yang saya akui kadang-2 memang ambisius..
seperti mengenai angkutan Rel.. karena, kenyataannya kewenangan angkutan Rel memang tidak sepenuh ikut di-desentralisasi.
(mungkin Mas Bayu ngikutin thread desentralisasi & reformasi pemerintahan.)
Itu, dalam bahasa saya, adalah kendala konstitusional dalam pengembangan angkutan Rel.
Di sektor perhubungan, dan juga beberapa sektor infrastruktur lainnya, saat ini saya lihat ada 'sengketa dingin' antara pemerintah daerah dengan BUMN yg memegang monopoli pemerintah. Pemerintah daerah ingin mengelola infrastruktur jaringan & transportasi juga kebijakan terkait transportasi (seperti pelabuhan, bandara, rel&stasiun, jalan tol, dll) namun banyak benturan. Ini yg saya sebut 'desentralisasi yg belum tuntas'. Beberapa contoh, bukan hanya di Jakarta; ketika ada persimpangan sebidang dengan rel, maka biaya untuk membangun fly-over dibebankan ke pemerintah daerah; padahal keuntungan finansial dari bertambahnya kapasitas angkutan rel dinikmati oleh PT KA.
Tapi mungkin ini jadi diskusi lain lagi.
semoga pertanyaannya terjawab.
Tks byk,
-K-
================
Harya Setyaka
Rudolf Bastian
Dec 4, 2009, 9:24:19 PM12/4/09
to greenli...@googlegroups.com
Makasih Mas Bayu,
Maaf jadi merepotkan dalam mas ujian.
Semoga sukses.
Cheers,
Bastian
Maaf jadi merepotkan dalam mas ujian.
Semoga sukses.
Cheers,
Bastian
bintang...@yahoo.com
Dec 5, 2009, 7:14:36 PM12/5/09
to greenli...@googlegroups.com
Mbak Shanty terimakasih atas fwd dari anggota DTKJ, Pak Harya. Mhn bantuan unt disampaikan pertanyaan berikut kpd beliau jika msh mungkin :
Jalur busway yg sdh susah2 dibangun kenapa tdk segera dipenuhi bus nya ? Alasan keekonomian penambahan bus yg tdk layak ( tarif sulit naik pdhal biaya investasi dan operasional bus perlu diimbangi oleh tarif yang 3 kali lipat dr skrg, misalnya) lhah kan sulit diterima ? Transportasi umum bicara pelayanan kota yang mestinya bervisi ekonomi ibukota bukan sebatas untung rugi perusahaan penyedia kendaraan ...
Kenyataan yg ada skrg : Busway menyumbang banyak thp tumbuhnya kebiasaan tdk tertib berlalu lintas. Ongkos sosial unt membenahinya bisa jadi lebih mahal dibanding keekonomian bus tambahan.
(Penyumbang lain atas budaya tdk tertib adalah keengganan / frustasi Polri unt menata pesepeda motor)...
Mohon informasi yg sesungguhnya terjadi.
Terimakasih.
Bintang
Jalur busway yg sdh susah2 dibangun kenapa tdk segera dipenuhi bus nya ? Alasan keekonomian penambahan bus yg tdk layak ( tarif sulit naik pdhal biaya investasi dan operasional bus perlu diimbangi oleh tarif yang 3 kali lipat dr skrg, misalnya) lhah kan sulit diterima ? Transportasi umum bicara pelayanan kota yang mestinya bervisi ekonomi ibukota bukan sebatas untung rugi perusahaan penyedia kendaraan ...
Kenyataan yg ada skrg : Busway menyumbang banyak thp tumbuhnya kebiasaan tdk tertib berlalu lintas. Ongkos sosial unt membenahinya bisa jadi lebih mahal dibanding keekonomian bus tambahan.
(Penyumbang lain atas budaya tdk tertib adalah keengganan / frustasi Polri unt menata pesepeda motor)...
Mohon informasi yg sesungguhnya terjadi.
Terimakasih.
Bintang
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
From: Shanty Syahril <ssh...@gmail.com>
Date: Sat, 5 Dec 2009 05:34:37 +0700
Subject: [greenlifestyle] Dewan Transportasi Kota
Stania Puspawardhani
Dec 7, 2009, 5:22:46 PM12/7/09
to Harya Setyaka, greenli...@googlegroups.com, Shanty Syahril, ameiviana
Thanks, Koko.
Anyway, saat ini kan banyak juga organisasi yang peduli terhadap masalah urban (seperti rujak.org dll), jadi mungkin kita bisa bersinergi dgn mereka utk mewujudkan participatory public seperti yang dibilang Koko.
Kita punya gubernur yang dipilih secara langsung, yang kalo kampanye bilangnya "saya ahlinya" (atau seperti itulah) dan brag ttg pendidikannya sampe s3 di bidang planologi tapi sekarang cuma curhat gak jelas bilang 'gubernur juga manusia' (http://rujak.org/2009/11/curhat-seorang-gubernur/#comments) kalo ditanya ttg pengaturan kota Jakarta.
Gue suka sebel baca Gaikindo targetin utk naikin sales mobil mereka utk wilayah Jabodetabek atau Fauzi Bowo nyalahin sepeda motor utk kemacetan Jakarta (http://ureport.vivanews.com/news/read/66535-pendapat_lucu_seorang_fauzi_bowo).
At least kalau kita puya forum kota yang terbuka, dimana masyarakat bisa berdialog dan mengambil keputusan ttg arah kebijakan transportasi kota Jakarta, kita punya tanggung jawab dan 'kuasa' utk menentukan nasib kota ini.
Tabik,
-stania-
Anyway, saat ini kan banyak juga organisasi yang peduli terhadap masalah urban (seperti rujak.org dll), jadi mungkin kita bisa bersinergi dgn mereka utk mewujudkan participatory public seperti yang dibilang Koko.
Kita punya gubernur yang dipilih secara langsung, yang kalo kampanye bilangnya "saya ahlinya" (atau seperti itulah) dan brag ttg pendidikannya sampe s3 di bidang planologi tapi sekarang cuma curhat gak jelas bilang 'gubernur juga manusia' (http://rujak.org/2009/11/curhat-seorang-gubernur/#comments) kalo ditanya ttg pengaturan kota Jakarta.
Gue suka sebel baca Gaikindo targetin utk naikin sales mobil mereka utk wilayah Jabodetabek atau Fauzi Bowo nyalahin sepeda motor utk kemacetan Jakarta (http://ureport.vivanews.com/news/read/66535-pendapat_lucu_seorang_fauzi_bowo).
At least kalau kita puya forum kota yang terbuka, dimana masyarakat bisa berdialog dan mengambil keputusan ttg arah kebijakan transportasi kota Jakarta, kita punya tanggung jawab dan 'kuasa' utk menentukan nasib kota ini.
Tabik,
-stania-
Gue ngikutin DTK nih sejak mulai dibentuk tahun 2004, tapi kok gak kedengeran ya upayanya? *maaf yg anggota DTK nih*
Paling gue suka tanya ke mbak Andi (ex-Pelangi, anggota DTK pertama) utk update, tapi gak kelihatan secara luas sepak-terjangnya (apalagi perubahan terhadap kondisi lalu lintas Jakarta).
Pertanyannya adalah:
1. Bagaimana menyampaikan aspirasi kita, warga Jakarta kepada pengambil keputusan mengenai transportasi di kota Jakarta? Apakah penyampaian aspirasi ini dilakukan secara reguler (tiap tahun, tiap 6 bulan)? (apakah ada semacam town hall meeting misalnya? Gue inget tahun lalu, KL mau bikin perencanaan kota sampe tahun 2020 gituh, lalu mereka mengundang masyarakat utk datang sama2. Dewan Bandarayanya ngegelar kayak pameran maket2 KL di stasiun pusat KL sentral)
Good Point: jadi setuju ya.. bahwa memang kita punya masalah struktural dalam cara pengambilan keputusan secara demokratis langsung (bukan hanya melalui perwakilan di DPRD..).
Basically yg KL pakai adalah model participatory planning. Di Indonesia mungkin padanannya adalah Musrenbang.
Tapi memang efektifitas dan juga ke-tulus-an (meaningful) forum-2 seperti ini perlu ditingkatkan. Banyak yg menilai ini baru jadi ritual-prosedural dalam demokrasi.. Demokrasi kita memang perlu lebih meaningful..
2. Apakah informasi utk dialog ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat?
DTKJ dalam beberapa kesempatan membuka forum dialog public yg undangan-nya terbuka.
Iklan nya ada di beberapa media; antara lain Warta Kota yg menurut kami (dulu sempat dirapatkan) paling menjangkau masyarakat kota Jakarta.
Juga undangan melalui email disebarluaskan.
Memang masih ada ruang untuk perbaikan. Mari ...
3. Bagaimana mekanisme pemantauannya oleh masyakarat? (Apa yg dapat dipegang oleh masyarakat agar aspirasinya tersampaiakan dan terealisasi?)
Kita jadi banyak menggali participatory planning (& decision making). .
Kalao tertarik bisa mendalami :A ladder of citizen participation
SR Arnstein - Journal of the American Planning Association, 1969
singkatnya, pada level paling tinggi participation adalah 'citizen control'..
Ini memang titik akhir perjuangan kita.
Kalo nggak, taruhan sama gue, 10 tahun lagi Jakarta masih tetep aja sama gak berubah (at least tetep macet & banjir).
-stania-
Ikut taruhan.. selama Demokrasi tidak diperbaiki menjadi lebih 'meaningful'.. kondisi hanya akan semakin buruk.
Salam,
-K-
================
Harya Setyaka
973 Turtle Crest Drive | Irvine, CA 92603
Phone : +1.949.769.3624 | Mobile : +1.949.748.0978
Skype ID : harya.setyaka | BB-M PIN: 20EEEBB4
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages