Komnas HAM Ungkap Alasan Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir

[Chan CT]

Komnas HAM Ungkap Alasan Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir
Mulia Budi - detikNews
Kamis, 08 Sep 2022 03:45 WIB

Jakarta - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan alasan pembentukan tim ad hoc untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat di kasus pembunuhan Munir. Menurutnya hal ini merupakan terobosan hukum.
"Ini langkah terobosan hukum, betul, dan kita punya argumentasi yang kuat, sudah kami sampaikan sebetulnya dalam laporan tim yang kedua yang dipimpin Pak Beka, itu salah satunya memang mendiskusikan mengenai argumentasi hukum manakala misalnya kasusnya seperti yang dialami oleh saudara Munir, satu orang. Bagaimana itu bisa disebut sebagai dugaan ya dugaan pelanggaran HAM yang berat, argumentasinya sudah dibuat," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan di kantornya Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).

Taufan mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri. Dia menyebut diskusi itu membahas kemungkinan adanya dugaan pelanggaran HAM berat di kasus pembunuhan aktivis Munir.

"Tempo hari kita berdiskusi cukup panjang dengan berbagai ahli. Tidak saja ahli-ahli yang dalam negeri, kita juga sebenarnya diskusikan dengan banyak ahli lain di luar negeri mengenai apakah dimungkinkan kasus ini (Kasus Munir) misalnya secara hukum baik Nasional maupun Internasional untuk disebut sebagai dugaan pelanggaran HAM yang berat. Dan itu sudah dijawab oleh banyak ahli," tuturnya.

Baca juga:
Usman Hamid Tolak Gabung Tim Ad Hoc Kasus Munir Bentukan Komnas HAM

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM bidang penelitian, Sandrayati Moniaga mengatakan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat di kasus pembunuhan Munir juga merujuk pada dokumen International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional.

 

"Dalam dokumen International Criminal Court civilian population bisa individual or group," kata Sandrayati Moniaga.

Sandra mengatakan UU RI No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merujuk pada Statuta Roma. Menurutnya, berbagai rujukan itu lah yang juga menjadi alasan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat di kasus Munir akan dilakukan melalui tim ad hoc.

"Karena memang Undang-undang No 26 itu kan basisnya dari statuta Roma, jadi kalau teman-teman dalami kan kejahatan kemanusiaan dan genosida. Jadi dari dua itu harusnya ada war crimes dan satu lagi apa, kalau di dalam statuta Roma kan ada 4 untuk tidak, bahasanya kejahatan international bahasanya. Jadi dia lintas negara mau di mana pun dilakukan itu bisa diproses," kata Sandrayati.

Baca juga:
Tim Ad Hoc Akan Kirim SPDP Kasus Munir ke Kejagung

"Jadi kalau dalam setiap penyelidikan dan kalau baca juga putusan-putusan pengadilan HAM, rujukannya adalah memang yurisprudensi dari International Criminal Court segala juga dipakai. Jadi kawan-kawan nanti bisa melihat, ketika kita memeriksa itu, itu memang sangat logis untuk kita merujuk juga pada putusan pengadilan-pengadilan HAM di tingkat internasional," lanjutnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat di kasus pembunuhan Munir merupakan sebuah tantangan. Dia mengajak Kejaksaan Agung untuk belajar bersama melihat lagi kasus tersebut.

"Itu tantangan, PR bersama kita. Mari kita ajak teman-teman di Kejaksaan Agung untuk belajar bersama, melihat. Nanti kan juga bahan-bahannya bisa mereka pelajari," tutupnya.

Kasus Munir Dipastikan Tetap Jalan

Ahmad Taufan Damanik juga menyinggung sisa masa jabatanya yang tinggal dua bulan. Dia memastikan tim ad hoc untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat di kasus pembunuhan aktivis Munir akan tetap berjalan.

"Tapi yang jelas tim ad hoc itu sudah diketok palu. Kalau pun nanti ada satu, dua orang berganti, misalnya saya misalnya diganti atau bu Sandra diganti nggak ada masalah, tim akan tetap berjalan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Diketahui, Taufan Damanik dan Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga merupakan anggota tim ad hoc tersebut. Taufan menyebut kemungkinan dirinya akan tetap bergabung di tim ad hoc sebagai eksternal Komnas HAM.

Baca juga:
Komnas HAM Resmi Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Ini 3 Anggotanya

"Kalau pun kami misalnya dipertahankan, tentu saja sudah tidak mewakili Komnas HAM lagi, bisa saja mewakili eksternal sebagai tokoh masyarakat. Jadi nggak ada masalah dengan tim ad hoc," tuturnya.

Sebelumnya, di hadapan massa aksi dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), Taufan mengungkap alasannya bergabung di tim ad hoc tersebut. Dia mengatakan hal itu dilakukan demi mencari keadilan bagi aktivis Munir Said Thalib.

"Masa periode saya tinggal dua bulan, tapi teman-teman kemarin meminta saya untuk menjadi anggota tim, saya katakan Insyaallah saya mau menjadi anggota tim. Meskipun sebenernya masa periode saya tinggal dua bulan, demi mencari kebenaran dan keadilan buat saudara Munir," katanya di hadapan massa KASUM yang menggelar aksi di depan kantor Komnas HAM.

Sebagai pengingat, aktivis HAM Munir meninggal di pesawat Garuda dengan nomor GA-974 ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pascasarjana pada 7 September 2004. Institut Forensik Belanda (NFI) menyatakan Munir meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Pembunuhan Munir diduga dilakukan dengan cara meracuni makanannya.

(dwia/dwia)

Baca artikel detiknews, "Komnas HAM Ungkap Alasan Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-6279081/komnas-ham-ungkap-alasan-bentuk-tim-ad-hoc-kasus-munir.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/