
Pertemuan puncak virtual tingkat menteri luar negeri
negara-negara BRICS dibuka pada Kamis malam lalu (19/5). Presiden Tiongkok Xi
Jinping dalam pidatonya secara mendalam menguraikan pandangannya tentang misi
BRICS dalam melakukan dua tugas penting, yakni keamanan dan pembangunan. Xi
Jinping menekankan, negara-negara BRICS hendaknya memperkokoh keyakinannya,
berani menghadapi tantangan, dan terus mencurahkan tenaga positif bagi
kestabilan hubungan internasional yang berada dalam kondisi gejolak. Penguraian
dari Xi tersebut telah mengundang tanggapan ramai masyarakat internasional, dan
termanifestasi sepenuhnya dalam pernyataan bersama BRICS.
Mekanisme kerja sama BRICS mencakupi lima negara yang merupakan kekuatan ekonomi baru. Mereka adalah pemimpin negara-negara berkembang yang luas, dan berperan penting dalam konfigurasi ekonomi maupun politik dunia. Dewasa ini, menghadapi perubahan drastis situasi internasional dan dampak serius pandemi COVID-19, negara-negara BRICS hendaknya terus memelihara vitalitasnya dan memainkan peranan uniknya sebagai kekuatan ekonomi baru dalam rangka memenuhi perhatian seluruh masyarakat internasional.
Keamanan politik adalah salah satu pilar dari kerja sama BRICS. Saat ini bentrokan Rusia dan Ukraina sekali lagi membuktikan bahwa NATO dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya semata-mata mengejar keamanan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan keamanan negara lain, dan oleh karena itu, NATO hanya akan menimbulkan kontradiksi dan risiko yang baru. Hal ini pasti akan menemui jalan buntunya.
Belum lama yang lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengajukan Prakarsa Keamanan Global untuk memberikan solusi Tiongkok tentang penyelesaian masalah keamanan global. Dalam pidatonya di depan upacara pembukaan pertemuan puncak BRICS kali ini, Xi Jinping menegaskan kembali prakarsa tersebut, dan menandaskan bahwa negara-negara BRICS perlunya saling mempedulikan kepentingan dan keprihatinan utama pihak lain, saling menghormati kedaulatan, keamanan dan kepentingan dalam pembangunan, serta menentang hegemonisme dan politik kekuatan, memboikot mentalitas perang dingin serta konfrontasi kelompok, dalam rangka membangun komunitas keamanan manusia.
Sementara itu, pembangunan adalah salah satu tugas berat yang dihadapi negara-negara BRICS. Menghadapi situasi ekonomi dunia yang gejolak dan tidak seimbang, kekuatan ekonomi baru dan negara-negara berkembang hendaknya meningkatkan solidaritas dan kerja sama. Hal ini menjadi semakin penting dibanding periode kapan pun sepanjang masa. Dalam KTT BRICS di Xianmen Tiongkok pada 2017 telah diajukan konsep ‘BRICS plus’, yang bermaksud memperluas bidang kerja sama dan pencakupannya di dunia. Pada September 2021, Xi Jinping mengajukan Prakarsa Keamanan Global, yang mendapat respons positif dari seratus lebih negara dan banyak organisasi internasional, termasuk PBB. “Mari kita berupaya bersama agar kue kerja sama semakin besar dan kekuatan maju semakin kuat,” demikian kata Xi Jinping dalam sambutannya yang penuh semangat terbuka dan inklusif di KTT BRICS.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin hari Jumat kemarin (20/5) di depan jumpa pers sempat menanggapi kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ke Asia. Ia memperingatkan AS agar tidak melakukan perpecahan dan konfrontasi, tidak menimbulkan keguncangan dan kekacauan di kawasan ini.
Wang Wenbin mengatakan, Tiongkok telah mencatat Penasihat Presiden AS untuk Urusan Keamanan Nasional Jake Sullivan baru-baru ini menyatakan kunjungan Presiden Biden ke Asia kali ini tidak berniat melakukan konfrontasi dengan Tiongkok.
“Kami berharap pihak AS melakukan hal sesuai dengan apa yang dikatakan, bersama negara-negara regional membahas kerja sama dan solidaritas Asia Pasifik, bukannya melakukan perpecahan dan konfrontasi; bersama membangun lingkaran pertemanan Asia Pasifik yang terbuka dan inklusif, bukannya membentuk kelompok kecil yang tertutup dan eksklusif; banyak melakukan hal-hal yang menguntungkan perdamaian dan pembangunan Asia Pasifik, bukannya menghasut keguncangan dan kekacauan di kawasan Asia Pasifik,”tutur Wang.
Adapun “Kerangka Ekonomi Indo Pasifik”, Tiongkok berpendapat bahwa kerangka kerja sama regional mana pun hendaknya mengikuti arus zaman perdamaian dan pembangunan, meningkatkan saling percaya dan kerja sama antar negara, jangan sekali-kali menuju atau merugikan kepentingan pihak ketiga, sekali-kali tidak boleh bersifat selektif dan eksklusif.