Asosiasi Islam Xinjiang desak AS hentikan politisasi
agama
Selasa, 3 November 2020 16:10
WIB
Pelajar dari etnis
Uighur mempelajari Alquran dan Hadis di Institut Islam Xinjiang di kampus utama
di Kota Urumqi, Daerah Otonomi Xinjiang, Kamis (03/01/2019). Lembaga tersebut
difasilitasi pemerintah China untuk mencetak para imam yang bebas dari pengaruh
radikalisme dan ektremisme. ANTARA/M. Irfan
Ilmie
Oleh karena itu
kami sangat berterima kasih atas bantuan pemerintah untuk memperbaiki bangunan
masjid yang rusak dan memperbaiki akses jalan serta melengkapi masjid dengan
fasilitas air bersih, listrik, gas, dan alat
komunikasi
Fuzhou (ANTARA) - Asosiasi Islam Xinjiang,
China, mendesak Amerika Serikat segera menghentikan politisasi isu-isu agama
karena tidak sesuai fakta dijaminnya kebebasan beribadah di daerah otonomi yang
mayoritas penduduknya beretnis Muslim Uighur itu.
Pernyataan
tersebut tercantum pada bagian akhir laporan Asosiasi Islam Xinjiang yang
dirilis pada Selasa untuk menanggapi tuduhan-tuduhan AS atas kebebasan beragama
di daerah paling barat daratan Tiongkok itu.
Laporan mirip
dengan buku putih tersebut terdiri dari empat bab yang mencakup kebebasan
memeluk agama dijamin penuh oleh negara, aktivitas keagamaan berjalan dengan
tertib, pencegahan ekstremisme berkedok agama, dan meningkatnya kerja sama
asosiasi tersebut dengan organisasi Islam di dunia.
Puasa,
pernikahan, permakaman, dan ritual ibadah lainnya sangat dihormati di Xinjiang.
Restoran dan kantin makanan halal mudah dijumpai di kantor pemerintahan,
instansi pelayanan publik, kantor swasta, dan sekolahan, demikian laporan
tersebut.
Selama bulan suci Ramadhan tahun ini yang
bersamaan dengan merebaknya COVID-19, pemerintah telah mengirimkan beberapa staf
ke masjid-masjid untuk mengukur suhu tubuh anggota jamaah, membagikan masker,
obat-obatan, disinfektan, teh, kopi, buah-buahan untuk sajian takjil.
Asosiasi juga
telah melakukan publikasi terjemahan kitab suci Alquran dan hadis-hadis shahih
Bukhari-Muslim dalam bahasa Mandarin, Uighur, Kazakh, dan Kirgiz.
Demikian
halnya dengan buku-buku Islam kuno, seperti Tarikh Nabi, juga terdapat dalam
katalog buku-buku langka di China.
Pemerintah China juga telah mendonasikan
pembangunan kampus Xinjiang Islamic Institute berikut delapan cabangnya di
Urumqi, Ili, Changji, Turpan, Aksu, Kizilsu, Kashgar, dan Hotan yang nilainya
lebih dari 100 juta yuan yang rampung secara keseluruhan pada September 2017.
Lembaga
pendidikan Islam tersebut telah meluluskan 4.000 orang dari berbagai jenjang
pendidikan mulai dari SMP, SMA, sarjana, hingga magister.
Dalam hal
politik, lebih dari 1.400 tokoh dari berbagai etnik di Xinjiang telah ditunjuk
sebagai perwakilan dan anggota Kongres Rakyat (DPR) dan Majelis Pertimbangan
Politik Rakyat China (MPR) sehingga bisa menyampaikan aspirasi kelompok etnisnya
kepada pemerintah.
Masjid menjadi sangat penting bagi umat Islam
dalam menjalankan perintah agama.
"Oleh karena itu kami sangat berterima kasih atas
bantuan pemerintah untuk memperbaiki bangunan masjid yang rusak dan memperbaiki
akses jalan serta melengkapi masjid dengan fasilitas air bersih, listrik, gas,
dan alat komunikasi," demikian Asosiasi Islam Xinjiang.
Dalam laporan
tersebut disingggung pula kunjungan tokoh-tokoh Islam dari berbagai negara,
seperti Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Indonesia, Malaysia, dan
negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) lainnya.
Sejak 2001,
lebih dari 70 pelajar Islam asal Xinjiang dikirim ke Universitas Al Azhar Mesir
dan Pakistan International Islamic University untuk memperdalam ilmu agamanya
agar bisa memberikan pengajaran kepada para juniornya di Xinjiang dengan
baik.