Apa itu Kartel Politik, Sejak Dulu hingga Koalisi Indonesia Maju

[sa...@netvigator.com]

Apa itu Kartel Politik, Sejak Dulu hingga Koalisi Indonesia Maju

Reporter

Ni Kadek Trisna Cintya Dewi

Editor

S. Dian Andryanto

Selasa, 27 Agustus 2024 09:35 WIB

Apa itu Kartel Politik, Sejak Dulu hingga Koalisi Indonesia Maju - Nasional Tempo.co

Bakal Calon Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra (kanan) dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta (kiri) berfoto bersama saat melakukan pertemuan Partai Politik Koalisi Indonesia Maju di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. Pertemuan Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pendukung Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto itu akan membahas program - program masa depan menjelang Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Istilah kartel politik bergaung belakangan ini. Kartel politik adalah sistem kerja sama yang cenderung mewujudkan kemapanan sistem kepartaian dalam politik di Indonesia dikutip journal.unnes.ac.id. Namun, sistem  ini lebih banyak merangkul partai politik yang berlainan ideologi untuk menghindari konflik dalam pengambilan keputusan di parlemen, bukan untuk kepentingan masyarakat. Karenanya, sistem kartel mewujudkan sebuah pemerintahan yang tidak sehat bagi masyarakat, terutama pada sistem negara demokrasi.

Adapun tujuan utama perjuangan partai kartel bukan kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan kelompoknya. Kepentingan masyarakat seringkali terpinggirkan, dikeranakan ketergantungan partai kartel yang semakin besar kepada negara. Lebih lanjut, partai kartel ditandai dengan bergabungnya partai-partai politik dalam satu koalisi besar partai pemerintah yang mendukung dan menjaga jalannya pemerintahan yang terpilih hingga akhir.

Baca juga:

Jokowi Puji Prabowo di Hadapan Peserta Rapimnas Partai Gerindra

Dinukil dari journal.unnes.ac.id, kartel politik yang menjelma sebagai koalisi partai politik ini menjadi sebuah sistem yang melindungi dan mendukung penyalahgunaan kekuasaan oleh elit partai di pemerintahan. Sebab itu, lembaga ataupun instansi yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengendalikan pemerintahan hanya menjadi sebuah simbol bagi terciptanya demokrasi yang sebenarnya hanyalah demokrasi semu.

Sejarah Kartel Politik di Indonesia

Partai kartel di Indonesia pertama kali muncul dengan adanya kolusi banyak partai politik kecuali Partai Keadilan Bangsa (PKB) untuk menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada periode 2000-2001. Mulai saat itu partai kartel terbentuk dan menjadi semakin kuat selama masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri (2001-2004). Koalisi antar partai-partai yang berkolusi tersebut bersama-sama mengamankan kedudukan Megawati hingga akhir masa jabatannya pada 2004. 

Baca juga:

Begini Penjelasan PKB Ihwal Batalnya Koalisi dengan PDIP di Pilkada Jawa Timur

Sebagai imbalannya, jabatan-jabatan kementerian dalam kabinet Megawati diberikan kepada partai-partai pendukungnya. Kemudian di bawah pemerintahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golongan Karya (Golkar), kartel ini melanjutkan diri mempersiapkan pemilihan umum 2004 yang kembali mengusung Megawati Soekarno Putri sebagai Calon Presiden Indonesia periode 2004-2009. 

Namun kekelahan calon presiden yang diusung oleh partai kartel dalam pemilihan umum  2004 tersebut telah merubah konstelasi peta partai kartel di Indonesia. Saat itu pemilihan umum 2004 dimenangkan Partai Demokrat (PD) yang bukan merupakan bagian dari partai kartel masa itu, sehingga eksistensi partai kartel sempat diprediksikan mulai menghilang dalam sistem kepartaian di Indonesia.

Karena itu, Pemilihan Umum 2004 telah menciptakan perpecahan suara dalam Partai Golkar, suara Golkar terbagi dua antara pendukung Megawati-Hasyim Muzadi dengan Jusuf Kalla (JK) yang menjadi Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini diprediksikan akan mempertegas hilangnya partai kartel, namun kemenangan PD tersebut ternyata telah kembali membuka lembaran baru bagi keberlanjutan sistem partai kartel di Indonesia yang semakin menguat.

Iklan

 Scroll Untuk Melanjutkan 

Adapun partai kartel  kemudian kembali muncul sebab dilatarbelakangi keinginan pemerintahan SBY-JK untuk mendirikan dan menguatkan kembali sistem pemerintahan melalui dukungan antar partai politik di parlemen, yang bertujuan untuk menghindari munculnya kritik terutama konflik dalam penentuan kebijakan oleh pemerintahan yang sedang berjalan. Hal ini terjadi dikarenakan setelah pemilihan umum, kelompok koalisi partai kartel (PDIP-Golkar-PKB) mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi dengan membentuk “Koalisi Partai Kebangsaan”.

Untuk diketahui, substansi partai kartel berbeda dengan substansi dari partai koalisi, walaupun partai kartel dan partai koalisi sama-sama merupakan gabungan kelompok partai-partai politik, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam proses politik.

Kelompok partai kartel bergabung bersama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui sumber-sumber dana maupun kekuasaan negara dengan menghilangkan perbedaan ideologi, sedangkan partai koalisi mengandung makna kerja sama untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan kepada persamaan visi misi partai tanpa menghilangkan sama sekali identitas dari ideologi partai. 

Adapun saat ini, sebagaimana diketahui telah tebentuk koalisi raksasa yaitu Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang sebelumnya mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun KIM plus telah menghimpun 12 partai besar diantaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I RACHEL FARAHDIBA R  | NOVALI PANJI NUGROHO

Pilihan Editor: Bagaimana PSI Menjadi Bagian dari Kartel Politik?

[BILLY GUNADIE]

Koalisi penjajahan bangsa sendiri melebihi kekejaman penjajahan masa kolonial..? Garis kemiskinan sekitar 60%.... rata rata IQ 79...masa hidup 68 tahun?...diabetes, penyumbatan nadi..

Sent from Rogers Yahoo Mail on Android

--
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke gelora1945+...@googlegroups.com.
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/PUZPR04MB5091F5861F89F6570BAD13CDFB912%40PUZPR04MB5091.apcprd04.prod.outlook.com.