AS Sia-sia Manipulasi Isu Xinjiang
Chan CT
AS Sia-sia Manipulasi Isu Xinjiang
Pada tanggal 16 Desember waktu setempat, Senat AS menerima baik apa yang disebut ‘RUU Pencegahan Kerja Paksa Uyghur’. Dengan kedok adanya ‘kerja paksa’ di Xinjiang, undang-undang tersebut melarang masuknya produk Xinjiang ke pasar AS. Manipulasi politik dan bullying ekonomi tersebut sepenuhnya mengungkapkan tampan asli dan intrik jahat sejumlah politikus AS yang nekat menindas perkembangan Xinjiang dan mencampuri urusan intern Tiongkok. Mereka berupaya keras mengekang perkembangan Tiongkok dengan kedok Xinjiang, namun manipulasi politik dan tipu muslihatnya pasti akan sia-sia belaka.
Apakah ‘kerja paksa’ benar-benar terjadi di Xinjiang? Mengenai pertanyaan itu, kita harus simak jawaban masyarakat Xinjiang yang paling berwibawa dalam hal ini. Dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini, sejumlah warga Xinjiang membagikan pengalamannya menempuh kehidupan bahagia dengan bekerja rajin. Buqiguli Yasen adalah salah seorang warga yang bekerja di sebuah pabrik di Kecamatan Minxi an, Kabupaten Shufu, Xinjiang. Ia menerima upah secara stabil setiap bulan. Dengan uang itu ia mampu mengasuh anggota keluarganya. Wanita ini menyatakan apresiasi atas kebijakan ketenagakerjaan setempat karena telah mengubah nasibnya sehingga bisa menempuh kehidupan bahagia. Memetili adalah seorang warga kota Artux, Xinjiang. Dia pernah berturut-turut belajar dan bekerja ke Jiangxi dan Fujian yang jauh dari kampung halamannya. Pada 2017, dia kembali ke Artux untuk mendirikan pabrik bahan batu, yang mempekerjakan 30 karyawan lokal.
Nyata sekali, baik bekerja di Xinjiang maupun bekerja ke provinsi lainnya, pilihan itu adalah salah satu cara yang umumnya diterapkan warga Xinjiang untuk mengejar kehidupan bahagia. Seorang kader setempat bertanya: “Para pemuda meninggalkan rumahnya untuk mengejar kehidupan bahagia, kan itu hal yang wajar, siapa yang dipaksa?”
AS sebenarnya tahu benar bahwa apa yang disebut ‘kerja paksa’ itu adalah kebohongan yang sengaja direkayasa, namun mengapa sejumlah tokoh di AS masih terus nekat memainkan kartu ‘isu Xinjiang’? Sebuah media Australia alias Australian Alert Service dalam laporannya menyimpulkan bahwa tujuan mereka adalah “menghasut konflik antar etnis dan sekte, melakukan separatisme dan terorisme untuk merusak Tiongkok sebagai ‘musuh imajinasinya’”.
Jelaslah mengapa Kongres AS berkali-kali menelurkan apa yang disebut RUU terkait Xinjiang dengan alasan HAM. Di satu pihak, sejumlah orang AS berusaha memberikan kamuflase untuk menutup-nutupi intriknya yang jahat agar tipu muslihatnya terlihat legal. Di pihak lain, mereka ingin menggunakan RUU tersebut untuk memaksa negara lain berpihak kepada AS dalam rangka mengisolasi dan menindas Tiongkok. Selain itu, intrik yang paling realistisnya ialah menekan perkembangan industri Xinjiang dengan maksud membuat ‘kemiskinan paksa’ dan ‘pengangguran paksa’ di Xinjiang.
AS selalu mengintervensi urusan dalam negeri negara lain dengan alasan HAM, akan tetapi, masalah HAM di negerinya memiliki rekam jejak yang sangat jelek. Dari sistem budak kulit hitam yang berlangsung seratus tahun lebih hingga pengerjaan anak di bawah umur sebagai pekerja di bidang pertanian serta kesengsaraan yang dialami kaum imigran yang terus diperbudak, AS sebenarnya sama sekali tidak berkualifikasi disebut ‘mercuar HAM’, dan justru AS yang seharusnya dicap negara yang melakukan ‘kerja paksa’.
Kebohongan maupun manipulasi politik apa pun tidak akan pernah menyangkal prestasi yang dicapai Xinjiang, lebih-lebih tidak akan menghalangi langkahnya untuk maju ke depan. Kami peringatkan sejumlah politikus AS agar jangan mengulurkan tangannya terlalu panjang, janganlah terus memanipulasi HAM palsu, karena hal itu hanyalah akan membuat dirinya kehilangan reputasi dan gagal total.