Luhut Tegaskan Simbara Cegah Korupsi Setoran Minerba
Sunny ambon
Luhut Tegaskan Simbara Cegah Korupsi Setoran Minerba
Selasa,
8 Maret 2022 | 13:58 WIB
Oleh : FER
Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: kominfo.go.id)
Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah kementerian dan lembaga berkolaborasi meluncurkan sistem informasi mineral dan batu bara antar kementerian dan lembaga (Simbara), yaitu aplikasi sistem informasi pengawasan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batu bara (minerba).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai, kehadiran Simbara dapat mencegah korupsi setoran mineral dan batu bara (minerba). Pasalnya, sistem terintegrasi tersebut bisa menjadi sarana untuk memantau proses perdagangan, termasuk perizinan minerba dari hulu hingga hilir.
"Pengembangan Simbara telah mengidentifikasi celah-celah rawan korupsi sekaligus menutupnya dengan berbagai mekanisme baru, pengenaan blokir otomatis, dan pergerakan batu bara di pintu mana saja jika ditemukan dokumen yang tidak konsisten. Ini hal nyata upaya pencegahan korupsi berbasis elektronik," kata Luhut Binsar Pandjaitan dalam peluncuran aplikasi Simbara di Jakarta, Selasa (8/3/2022).
BACA JUGA
Tertibkan Perdagangan Minerba, Pemerintah Luncurkan Aplikasi Simbara
Luhut menjelaskan, peluncuran Simbara jadi momentum bagi kementerian/lembaga untuk bekerja secara terintegrasi. Menurut dia, selama bertahun-tahun prosesnya masih tercerai berai antara kementerian/lembaga.
"Portal sistem informasi minerba ini saya kira sangat baik. Ini juga akan membantu pundi-pundinya Kementerian Keuangan," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menambahkan, di dalam Simbara akan tercatat nomor transaksi penerimaan negara dan laporan hasil verifikasi yang akan digunakan untuk verifikasi dalam pemberian izin ekspor mulai dari penerbitan, laporan surveyor, penerbitan pemberitahuan ekspor barang, hingga penerbitan surat persetujuan berlayar.
"Ini baru awal integrasi, saya ulangi, baru awal integrasi. Masih banyak anomali dan ireguleritas dari data mentah yang masuk dari berbagai kementerian/lembaga yang tadinya belum terintegrasi, sekarang terintegrasi," kata Luhut Binsar Pandjaitan.
BACA JUGA
Harga Batu Bara Diprediksi Terus Melonjak Akibat Invasi Rusia
Dugaan ireguleritas itu antara lain penggunaan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tidak semestinya, NTPN tidak valid, hingga salah format.
"Saya minta tim teknis untuk segera menindaklanjuti, analisis data, dan perbaikan serta penegasan konsekuensi jika dipastikan ireguleritas tersebut adalah kecurangan. Saya minta tim ini betul-betul dikaji, didalami dan diambil tindakan. Saya mohon Ketua KPK, di sini kita bermain," tegas Luhut.