Hari Menyerah Ke-76, Apakah Politikus Jepang Sungguh Mawas Diri?
Chan CT
Hari Menyerah Ke-76, Apakah Politikus Jepang Sungguh Mawas Diri?
Tanggal 15 Agustus adalah hari peringatan Jepang menyerah pada tentara sekutu pada Perang Dunia II. Jepang melakukan kejahatan yang tak terhitungkan dalam Perang Dunia II, namun 76 tahun kemudian, apakah para politikus Jepang sungguh-sungguh melakukan introspeksi?
Pada 13 Agustus lalu, Menteri Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Jepang Yasutoshi Nishimura dan Menteri Pertahanan Jepang Kishi Nobuo secara terpisah berziarah ke Kuil Yasukuni di mana 14 penjahat Perang Dunia II kelas A disembahyang. Ini merupakan pertama kali menteri kabinet Jepang dalam masa jabatannya berziarah ke Kuil Yasukuni.
Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok Wu Qian menyatakan, Tiongkok menyatakan ketidakpuasan yang keras dan tentangan tegas seputar prilaku Jepang tersebut, dan telah melayangkan teguran keras kepada pihak Jepang.
Wu Qian menunjukkan bahwa Kuil Yasukuni adalah alat spiritual dan lambang militerisme Jepang yang meluncurkan perang agresi terhadap negara lain. Menteri pertahanan Jepang berziarah ke Kuil Yasukuni sekali lagi mencerminkan sikap salah Jepang terhadap sejarah agresinya dan niat jahatnya yang hendak menantang tata tertib internasional pasca perang.
Meskipun penjahat-penjahat perang telah menjalani hukuman, namun roh-roh jahat mereka tetap berkeliaran pada masa kini yang sudah memasuki abad ke-21.
Niat jahat politikus sayap kanan Jepang juga bisa ditemukan dari buku sejarah yang memutarbalikkan sejarah dan hendak menggunakan militerisme meracuni generasi muda. Beberapa bulan lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang (MEXT) mengumumkan hasil verifikasi buku pelajaran SMA, di mana bahan pelajaran tersebut dengan sekuat tenaga mempercantik sejarah agresi, dan menyebut agresi Jepang membawa “peradaban” dan “kemakmuran” kepada Asia.
Tidak hanya menanamkan ide yang sama sekali memputarbalikkan fakta, segelintir politikus Jepang bahkan mengkritik media Jepang sendiri untuk menyangkal kejahatan perang.
Peliputan yang dipublikasikan Asahi Shimbun pada bulan Mei lalu seputar Fenomena Jepang yang Merekrut wanita penghibur secara paksa dalam Perang Dunia II dikritik oleh Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato.
Menurut Katsunobu Kato, laporan ini berlawanan dengan fakta, bahkan menyebut “laporan ini akan menimbul masalah jika disebarluaskan di masyarakat internasional”.
Satu bulan kemudian, di depan Dewan HAM PBB, wakil Jepang secara terbuka menyebut “apa yang disebut perekrutan wanita penghibur dalam Perang Dunia II adalah cerita yang dibuat-buat”.
Serangkaian prilaku Jepang yang memutarbalikkan sejarah tersebut telah dibantah keras oleh masyarakat internasional. Seperti apa yang ditunjukkan wakil Tiongkok, pasukan Jepang yang dengan cara memaksa dan menipu merekrut wanita penghibur sejumlah 700 ribu lebih orang, adalah fakta yang tak bisa disangkal oleh Jepang.
Politikus seperti Katsunobu Kato yang memandang laporan media Jepang tentang wanita penghibur sebagai “pembuatan cerita”, dan ketakutannya akan bukti kejahatan yang disebarluaskan ke masyarakat internasional bukankah fakta yang menunjukkan rasa bersalah mereka? Kapan saja politikus seperti Katsunobu Kato bisa belajar sikap Jerman yang memawas diri pasca perang dan menghadapi masa lampau dengan jujur?
Apa yang lebih patut diwaspadai adalah sebagian orang Jepang belakangan ini sudah tidak puas dengan pemutarbalikan isu-isu sejarah. Dalam urusan internasional dan masalah regional, mereka bahkan menerobos garis merah dan secara terbuka mencampuri urusan Taiwan.
Pada April tahun 2021, dalam Pernyataan Bersama yang dikeluarkan setelah Pembicaraan Pemimpin AS-Jepang, mereka menyebut “pentingnya perdamaian dan kestabilan Selat Taiwan”, ini adalah pertama kalinya pemimpin AS dan Jepang menyebut Taiwan dalam pernyataan bersama dalam watu 52 tahun lalu.
“Buku Putih Pertahanan” Jepang edisi tahun 2021 yang diterbitkan pada bulan Juli lalu pertama kalinya menyebutkan bahwa “situasi di Taiwan sangat penting bagi keamanan Jepang dan stabilitas internasional”.
Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi yang “berziarah kepada penjahat Perang Dunia II” bahkan berulang kali mengeluarkan pernyataan terkait Taiwan yang keliru. Dalam rangka berkoordinasi dengan “strategi Indo-Pasifik” AS, Jepang menghasut Australia menjadi pengawalnya, dan menyerang Tiongkok pada isu-isu regional.
Menghadapi tindakan dan pernyataan politikus Jepang terkait masalah Taiwan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian sudah dengan jelas mengatakan bahwa masalah Taiwan berkaitan dengan dasar politik hubungan Tiongkok-Jepang, pihak Jepang berwajib untuk mematuhi prinsip dokumen politik bilateral dengan Tiongkok, membuat janji serius kepada Tiongkok tentang masalah Taiwan, serta segera berhenti menyampaikan sinyal yang salah kepada kekuatan “kemerdekaan Taiwan”.
Politikus tersebut harus tahu bahwa seiring dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat pada 76 tahun yang lalu, Taiwan dan pulau-pulau afiliasinya sudah dikembalikan ke Tiongkok, maka masalah Taiwan sama sekali adalah urusan dalam negeri Tiongkok. Setelah 76 tahun, beberapa orang Jepang ingin menggunakan isu Taiwan untuk menarik perhatian masyarakat internasional, ide ini sangat berbahaya.
Berpegang pada sumpah pascaperang “senantiasa tidak berperang” dan prinsip “fokus pada pembelaan diri” serta berhenti mencampuri situasi regional merupakan pilihan yang tepat bagi Jepang pada saat ini. Berhenti mempercantik penjahat perang dan memutarbalikkan sejarah, memberikan kontribusi demi perdamaian kawasan ini bahkan seluruh dunia , ini baru adalah mawas diri yang sejati.