Hanya AS dan Australia Merasa 'Tidak Tenang' Terhadap Kerja Sama Keamanan Tiongkok-PICs ; Berhakkah Politikus AS Bicarakan Demokrasi dan HAM?
Chan CT
Hanya AS dan Australia Merasa ‘Tidak Tenang’ Terhadap Kerja Sama Keamanan Tiongkok-PICs
Presiden Tiongkok Xi Jinping
menyampaikan pidato tertulisnya kepada Pertemuan Menteri Luar Negeri Tiongkok
dan Negara-negara Kepulauan Pasifik (PICs) ke-2 pada hari Senin kemarin (30/5).
Dalam pidatonya, Presiden Xi menghargai hasil bernas kerja sama yang dicapai
Tiongkok dan PICs, telah menjadi teladan kerja sama Selatan-Selatan yang saling
menguntungkan dan menang bersama.
Pertemuan Tiongkok-PICs yang baru digelar di Fiji itu telah mencapai banyak kesepahaman penting dan menyaksikan vitalitas kuat hubungan Tiongkok dengan negara-negara terkait. Tiongkok mengumumkan bersedia membangun ‘enam platform’ kerja sama dengan PICs. Dalam dokumen pendirian Tiongkok tentang hubungan saling menghormati dan berkembang bersama dengan PICs yang dikeluarkan usai pertemuan itu, Tiongkok mengajukan serangkaian visi kerja sama dan menginjeksikan daya penggerak baru kepada kerja sama Tiongkok-PICs.
Akan tetapi, Amerika dan Australia bersikeras pada pikiran hegemonisme dan politik kekuatannya, sejak lama memandang PICs sebagai ‘halaman belakang’ dan ‘lingkup kekuasaannya’ sendiri, tidak mengizinkan negara-negara tersebut memilih mitra kerja sama, mereka pun merasa ‘tidak tenang’ terhadap kerja sama PICs-Tiongkok yang terus berkembang.
Faktanya, seperti apa yang dikatakan oleh Sekjen Forum Kepulauan Pasifik (PIF) Henry Puna, Tiongkok adalah mitra dialog dan pembangunan penting PICs, selama ini telah memberikan kontribusi yang sangat diperlukan bagi pembangunan PICs. Volume perdagangan antara kedua pihak telah diperluas 30 lebih kali lipat selama 30 tahun. Tiongkok juga telah menyediakan bantuan ekonomi, teknologi dan medis tanpa syarat apapun kepada pihak PICs.
Dalam pertemuan kali ini, Tiongkok mengumumkan akan terus membangun enam platform kerja sama baru, antara lain pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, mitigasi bencana, pertanian dan pusat rumput Juncao, hal ini sesuai dengan kebutuhan pembangunan PICs.
Negara-negara Kepulauan Pasifik adalah negara berdaulat dan merdeka, bukanlah ‘halaman belakang’ siapa pun, juga tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat pengadu kekuatan antar negara besar. Ketika AS dan Australia membuat ‘lingkaran kecil’ dan menghasut konfrontasi, pendalaman kerja sama Tiongkok dan PICs adalah perlindungan bagi perdamaian, kestabilan dan pembangunan Asia Pasifik, hal ini menandakan bahwa negara besar dan negara kecil dapat saling memperlakukan secara setara serta bekerja sama dan menang bersama.
Berhakkah Politikus AS Bicarakan Demokrasi dan HAM?
Seminggu yang lalu, insiden penembakan massal yang terjadi di Sekolah Dasar Robb di Uvalde, Texas, AS telah mengakibatkan 19 anak dan 2 orang dewasa meninggal dunia, hal ini tidak hanya mengejutkan AS sendiri, tapi juga mengejutkan seluruh dunia.
Insiden tersebut tidak hanya memberikan kesedihan yang luar biasa pada para keluarga korban, tapi juga menyiksa hati nurani para politikus AS yang sering menggembar-gemborkan ‘demokrasi’ dan ‘HAM’.
Di negara manapun, anak-anak adalah harapan dan masa depan, mereka adalah kelompok rentan yang harus dilindungi. Perhatian terhadap anak-anak memperlihatkan level peradaban suatu masyarakat, juga memperlihatkan perkembangan HAM suatu negara. Sebagai negara adikuasa satu-satunya di dunia, AS gagal melindungi anak-anaknya, berhakkah politikus AS menggembar-gemborkan ‘demokrasi’ dan ‘HAM’?
Menurut informasi publik, populasi AS menduduki 4% dari populasi seluruh dunia, namun proporsi kepemilikan senjatanya melampaui 46% dari seluruh dunia dengan memiliki 400 juta lebih senjata, tingkat kepemilikan senjata sipilnya menduduki peringkat pertama di dunia.
Kekerasan penembakan tidak hanya menjadi masalah yang terkatung-katung dalam jangka panjang, tapi juga menjadi buah pahit yang diakibatkan dari kemerosotan hukum dan ketertiban, terus meningkatnya konflik rasial, serta penegakan hukum dengan kekerasan.
Meskipun tragedi penembakan masih terus terjadi, namun politikus-politikus AS masih tak mempedulikannya dan menanganinya dengan rutinitas tetapnya seperti berdoa, berbelasungkawa dan berpidato. ‘HAM’ di mata mereka tidak mencakup kelompok rentan yang tidak bermanfaat bagi pemungutan suara, makna penting ‘demokrasi’ di mata mereka adalah kepemilikan senjata.
Ketika kekuasaan dan modal lebih diprioritaskan daripada keselamatan jiwa rakyat, akibatnya pasti akan mendatangkan sejumlah besar tragedi HAM. Menghadapi masalah kekerasan penembakan senjata fatal yang sudah berada dalam jangka panjang tersebut, kegagalan pemerintah AS dalam pembenahan masalah ini telah menjelaskan pada seluruh dunia bahwa apa yang disebut dengan ‘demokrasi ala AS’ tidak bisa melindungi penduduk sipil, dan ‘mercusuar demokrasi’ AS telah lama redup.