SINARHARAPAN--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
menyebutkan arus kas operasional PT Pertamina mengalami defisit sebesar 2,44
miliar dolar AS pada Maret 2022 karena kenaikan harga minyak mentah (ICP) yang
signifikan.
"Pertamina harus menanggung
perbedaan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) dan harga keekonomian
sejak Januari," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Kamis.
Maka dari
itu, Pertamina membutuhkan
dukungan pemerintah untuk menanggung selisih yang ada dari lonjakan harga minyak
dunia.
Baca Juga: Satu Orang
Tewas, Tiga Luka Bakar Dalam Kebakaran Kilang Pertamina
Balikpapan
Walaupun selisih HJE dan harga keekonomian meningkat tajam, pemerintah
berkomitmen untuk menjaga pasokan BBM serta satu harga BBM dan LPG yang
terjangkau masyarakat.
Maka dari itu, Sri Mulyani menuturkan pemerintah
akan menambah subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 sebesar Rp291
triliun menjadi Rp443,6 triliun.
Dari alokasi tersebut, subsidi BBM dan LPG
ditetapkan sebesar Rp149,4 triliun atau naik Rp71,8 triliun dari Rp77,5 triliun,
sedangkan kompensasi BBM senilai Rp213,2 triliun atau meningkat Rp194,7 triliun
dari Rp18,5 triliun.
Baca Juga: Dewas KPK
Harap Dirut Pertamina Kooperatif soal Etik Lili
Pintauli
"Jika tidak ada tambahan penerimaan dari pemerintah, maka pada Desember
2022 arus kas operasional Pertamina akan defisit 12,98 miliar
dolar AS," jelasnya.
Menurut dia, seluruh rasio
keuangan Pertamina mengalami
pemburukan yang signifikan sejak awal 2022.
Hal tersebut
berpotensi menurunkan peringkat utang atau
credit rating Pertamina dan pada akhirnya
akan berdampak pada credit rating
pemerintah.