AS Hendaknya Menyadari Mereka sendirilah Yang Melanggar HAM Tenaga Kerja ; AS Jangan Campuri Urusan Dalam Negeri Tiongkok dengan Dalih Vaksin
Chan CT
Kemenlu Tiongkok:
AS Hendaknya Menyadari Mereka sendirilah Yang Melanggar HAM Tenaga Kerja
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian kemarin (21/6) di depan jumpa pers rutin di Beijing menunjukkan, Amerika Serikat hanya mengesahkan dua dari 8 Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (ILO). Organisasi buruh internasional terkait mengonfirmasi bahwa di AS terdapat masalah pelanggaran hak buruh secara sistematik, AS berpenampilan paling buruk di antara berbagai negara maju utama. Yang paling perlu dilakukan AS pada masa kini ialah mengesampingkan superioritas moral, menghentikan standar ganda dalam masalah tenaga kerja, benar-benar menyadari kesalahan diri yang dengan serius melanggar hak dan kepentingan kaum tenaga kerja, dan bertanggungjawab atas kesalahan tersebut.
Menurut laporan, AS menyatakan di depan Konferensi Buruh Internasional Ke-109, bahwa setiap pelaku yang terlibat dalam kerja paksa dan penganiayaan buruh anak, harus bertanggungjawab atas tindakannya. Menanggapi hal itu, Zhao Lijian memaparkan catatan AS terkait pelanggaran HAM tenaga kerja.
“Dalam 5 tahun yang lalu, di 50 negara bagian AS dan Washington, District Khusus Colombia telah dilaporkan adanya kasus kerja paksa dan kasus penyelundupan penduduk, tiap tahun sebanyak 100 ribu orang terjual ke Amerika dan dipaksa bekerja, separo di antaranya dijual ke ‘Pabrik Darah’ atau menjadi hamba keluarga. Menurut statistik sejumlah badan AS, setidaknya 500 ribu orang di AS menjadi hamba dan dipaksa bekerja. Departemen Keamanan Nasional AS terpaksa mengakui, di AS terdapat banyak keadaan kerja paksa, penderita tidak hanya warga negara AS, masih ada warga negara asing yang hampir berasal dari setiap penjuru di dunia, bahkan terdapat kelompok lemah antara lain wanita, anak dan penyandang cacat.”
Sementara itu Zhao Lijian menunjukkan, di bidang hak buruh anak, AS adalah negara satu-satunya yang tidak mengizinkan Konvensi Hak Anak PBB. Menurut statistik dari sejumlah asosiasi sektor AS, di AS terdapat sekitar 500 ribu buruh anak yang sedang melakukan pekerjaan pertanian, banyak anak mulai bekerja dari usia 8 tahun, waktu kerja sepanjang 72 jam tiap minggu, tiap hari hampir bekerja 10 jam. Risiko buruh di bawah umur yang menderita kanker akibat pestisida adalah 3 kali lipat daripada orang dewasa. Dalam kasus meninggal buruh anak AS, separo di antaranya berasal dari pertanian, dari tahun 2003-2016, tercatat 237 buruh anak AS meninggal akibat kecelakaan pertanian, angka ini adalah 4 kali lipat daripada sektor lainnya. Komisi Ahli Pelaksana Konvensi dan Usulan ILO berkali-kali berkomentar mengenai masalah buruh anak AS, dan mendesak pemerintah AS menyusun kebijakan meningkatkan pengawasan terhadap pengerjaan buruh anak di pertanian, serta menyediakan data statistik terinci tentang pengerjaan buruh anak di pertanian, khususnya jumlah kasus kecelakaan yang menimpa buruh di bawah umur serta hasil penyelidikan dan penanganan kasus pengerjaan buruh anak secara ilegal.
Kemlu Tiongkok Desak AS Jangan Campuri Urusan Dalam Negeri Tiongkok dengan Dalih Vaksin
Amerika Serikat beberapa hari terakhir ini menyumbang 2,5 juta dosis vaksin kepada Taiwan. Menanggapi hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian pada hari Senin kemarin (21/6) mengatakan bahwa Tiongkok selalu mendukung kerja sama penanggulangan wabah dan secara aktif berupaya demi tujuan ini. Tiongkok mendesak pihak AS jangan melakukan manipulasi politik melalui sumbangan vaksin dan mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.
Zhao Lijian menyatakan bahwa daratan Tiongkok dan Taiwan adalah keluarga yang terhubung oleh darah. Kami berempati sepenuhnya dengan saudara-saudara setanah air Taiwan yang dilanda pandemi parah dan selalu menyatakan bahwa pihak daratan bersedia membantu mereka untuk mengatasi kesulitan sesegera mungkin. Namun, menghadapi niat baik dari daratan Tiongkok dan urgensi kebutuhan vaksin di Taiwan, otoritas Partai Progresif Demokratik (PPD) dengan segala cara mencegah pengiriman vaksin dari daratan Tiongkok memasuki Taiwan, bahkan berbohong bahwa daratan Tiongkok menghalangi pihaknya membeli vaksin.
“Demi kepentingan politik pribadinya sendiri, otoritas PPD secara terus-menerus melakukan manipulasi politik pada kerja sama penanggulangan wabah, ini adalah ketidakpedulian terhadap jiwa dan kesehatan saudara-saudara setanah air Taiwan dan melanggar semangat dasar kemanusiaan. Tiongkok selalu mendukung kerja sama penanggulangan wabah dan secara aktif berupaya demi tujuan ini. Tiongkok mendesak pihak AS menghentikan manipulasi politik melalui sumbangan vaksin dan menghentikan campur tangan terhadap urusan dalam negeri Tiongkok,” tutur Zhao.