Departemen
Keuangan AS menjatuhkan sanksi ke Rusia pada Jumat (11/3) waktu setempat. Ada 10
orang dari Bank VTB, peminjam terbesar kedua di Rusia, juga sanksi ke 12 anggota
Duma atau majelis rendah pada parlemen Rusia.
"Departemen
Keuangan terus meminta pertanggungjawaban para pejabat Rusia karena mengizinkan
perang (Presiden Rusia Vladimir) Putin yang tidak bisa dibenarkan dan tak
beralasan," tegas Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam
pernyataannya.
Baca
juga:
Gempuran
Rusia Kian Intens di Ibu Kota Ukraina, Warga Dilarang Keluar
Rumah
Juru
bicara Putin, Dmitry Peskov, telah dikenai sanksi AS sejak 3 Maret lalu. Dalam
pengumumannya, AS menjatuhkan sanksi-sanksi baru terhadap istri Peskov dan dua
anaknya yang sudah dewasa.
Selanjutnya,
orang-orang terkemuka Rusia kena sanksi:
Simak
Video 'Biden Juluki Putin Penjahat Perang':
Empat
anggota dewan Novikombank, termasuk Ketuanya Elena Georgieva, dan ABR Management
dan empat anggota dewannya, termasuk Direktur Bank Rossiya Dmitri Lebedev dan
Wakil Gubernur St Petersburg Vladimir Knyaginin juga dikenai sanksi.
Pada
pertengahan Februari lalu, majelis rendah pada parlemen Rusia memvoting untuk
meminta Putin mengakui dua wilayah separatis Ukraina sebagai negara
merdeka.
Ketua
majelis rendah parlemen Rusia, Vyacheslav Volodin, dan 11 anggotanya ditambahkan
ke dalam daftar sanksi pada Jumat (11/3) waktu setempat.
Baca
juga:
Rusia
Balas Sanksi Joe Biden dkk, Pejabat AS: Kita Tak Akan Pergi ke
Rusia!
Inggris
(sekutu AS) juga memberi sanksi ke pihak Rusia. Ada 386 anggota parlemen Rusia
yang kena sanksi dilarang masuk Inggris, aset mereka juga dibekukan. Kamis
(10/3), aset pemilik klub sepakboleh Chelsea, Roman Abramovich, sudah kena
sanksi Barat.
Ilustrasi
Rusia (AP Photo/Pavel Golovkin, File)
Selanjutnya,
serangan balik Rusia:
Serangan
balik Rusia
Tak
mau kalah, Rusia menjatuhkan sanksi terhadap serangkaian pejabat tinggi Amerika
Serikat (AS) menyusul sanksi terhadap para pejabat dan pengusaha mereka terkait
invasi ke Ukraina. Di antara pejabat AS yang diberi sanksi Rusia, terdapat
Presiden Joe Biden dan mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hillary
Clinton.
Seperti
dilansir CNN, Rabu (16/3/2022), Menurut pernyataan yang dirilis Kementerian Luar
Negeri Rusia pada Selasa (15/3) waktu setempat, pemerintah Rusia menambahkan
sejumlah individu ke dalam 'stop list' atau larangan masuk ke wilayah
Rusia.
Baca
juga:
Tak
Seperti McDonald's, Restoran Pizza Papa John's di Rusia Tetap
Beroperasi
Para
individu itu terdiri atas Biden, kemudian Menlu Antony Blinken, Menteri
Pertahanan Lloyd Austin, Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Mark Milley, penasihat
keamanan nasional AS Jake Sullivan, Direktur CIA William Burns, Sekretaris Pers
Gedung Putih Jen Psaki, wakil penasihat keamanan nasional AS Daleep Singh,
Direktur USAID Samantha Power, Wakil Menteri Keuangan Adewale Adeyemo, dan
Presiden Bank Ekspor-Impor AS Reta Jo Lewis.
Beberapa
individu non-pejabat pemerintahan AS saat ini juga dimasukkan ke dalam daftar
tersebut, antara lain putra Biden, Hunter Biden, dan mantan Menlu AS Hillary
Clinton.
Baca
juga:
Putin
Membalas, Biden dan Jajaran Pejabat AS Kena Sanksi!
Langkah
penjatuhan sanksi oleh Rusia ini sebagian besar dinilai simbolis, karena
tampaknya sangat tidak mungkin bagi Biden dan jajaran pemerintahannya untuk
bepergian ke Rusia dalam waktu dekat. Terlebih AS dan sekutu-sekutunya tengah
mengambil langkah-langkah untuk menghukum Putin dan para elite pemerintahannya
karena menginvasi Ukraina.Biden
dan pemerintahannya telah mengesampingkan kemungkinan pertemuan langsung dengan
Putin. AS bahkan mempertanyakan apakah Putin sungguh-sungguh tertarik pada
solusi diplomatik untuk perang di Ukraina.
Presiden
AS Joe Biden (AP Photo)
Pernyataan
Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut sanksi-sanksi itu merupakan 'konsekuensi
yang tidak terhindarkan untuk langkah sangat Russofobia yang diambil
pemerintahan AS saat ini, yang merupakan upaya putus asa mempertahankan hegemoni
Amerika, yang mengandalkan, menghilangkan semua kesopanan, pada pembatasan
frontal Rusia'.
Pemerintah
Rusia menyatakan lebih banyak sanksi akan diumumkan, dengan daftar hitam itu
diperkirakan semakin panjang dengan menyertakan 'para pejabat tinggi AS, pejabat
militer, anggota parlemen, pengusaha, pakar dan orang-orang media yang
Russofobia atau berkontribusi dalam menghasut kebencian pada Rusia.
Ditambahkan
juga Kementerian Luar Negeri Rusia bahwa pemerintah Rusia 'tidak menolak untuk
mempertahankan hubungan resmi jika memenuhi kepentingan nasional kami, dan jika
diperlukan, akan menyelesaikan masalah yang timbul dari status orang-orang yang
masuk dalam daftar hitam demi mengatur kontak tingkat tinggi'.
(dnu/dnu)
Baca
artikel detiknews, "Serangan Balik Putin ke Paman Sam yang Tak Kalah Kejam"
selengkapnya