Dalam jumpa pers hari Senin kemarin (6/6), juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menanggapi pernyataan pejabat Amerika Serikat (AS) seputar masalah Xinjiang. Zhao menyatakan, ‘genosida’ di Xinjiang yang disebut oleh AS adalah sebuah kebohongan besar yang dibuat oleh politikus AS, adalah hasil diplomasi kebohongan AS.
Menurut kabar, penanggung jawab Konsulat Jenderal AS di Guangzhou bidang ekonomi dan politik Sheila Carey bersama Andrew Chira pada sebuah resepsi yang diadakan pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa pemerintah AS berharap, para pengusaha AS dapat ‘memahami’, menggembar-gemborkan masalah kerja paksa, genosida dan penyerangan terhadap masalah HAM dengan memanfaatkan Xinjiang merupakan sebuah ‘pertarungan’ dan sebuah ‘cara yang efektif’, tujuannya adalah mendorong pemerintah Tiongkok ‘terjerumus dalam kesulitan’.
Menanggapi hal tersebut, Zhao Lijian mengatakan, “Jauh pada tahun 2018, mantan pejabat tinggi pemerintah AS Lawrence Wilkerson sudah mengakui bahwa cara terbaik AS untuk merusak kestabilan Tiongkok ialah dengan memicu keguncangan di Xinjiang, menghasut warga etnis Uighur, serta mengacaukan Tiongkok dari dalam. Mantan penerjemah Biro Penyelidikan Federal (FBI) Edmunds pada tahun 2015 pun pernah mengungkapkan bahwa AS sama sekali tidak mempedulikan kepentingan rakyat Xinjiang, mereka menyebut ‘Xinjiang melakukan pembantaian dan penganiayaan terhadap etnis minoritas’ bertujuan untuk mengacaukan Xinjiang”, tutur Zhao.
Zhao Lijian menekankan, saat ini, persatuan berbagai etnis, ketenteraman sosial dan kemakmuran ekonomi di Xinjiang merupakan balasan terbaik dan terkuat terhadap kebohongan yang disebarkan oleh AS seputar Xinjiang. Niat jabat AS yang mencoba merusak keharmonisan dan ketenteraman Xinjiang, serta menghambat pembangunan Tiongkok tak akan berhasil.
Dalam jumpa pers hari Senin kemarin (6/6), juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menyatakan, di balik setiap krisis pangan global terdapat bayangan Amerika Serikat (AS). Saat ini, masyarakat internasional harus berusaha bersama-sama untuk mendorong perundingan damai, menyediakan lingkungan yang damai dan stabil untuk meredakan krisis pangan. Bukan menyiramkan minyak ke api dan secara sepihak dan semborono menjatuhkan sanksi yang tidak bermanfaat meredakan situasi regional, kecuali meningkatkan inflasi dan krisis pangan dibanyak negara, ...
Belakangan ini, Ketua Bergilir Uni Afrika, Presiden Senegal, Macky Sall menyatakan bahwa sanksi pihak Barat terhadap Rusia sudah secara serius mempengaruhi ketahanan pangan Afrika. Program Pangan Dunia (WFP) baru-baru ini juga mengeluarkan peringatan yang menyatakan bahwa umat manusia mungkin akan menghadapi ‘krisis pangan terbesar pasca Perang Dunia II’.
Mengenai hal ini, Zhao Lijian menunjukkan bahwa saat ini, pasokan pangan global sedang menghadapi tekanan ekstrem. Konflik Rusia-Ukraina membuat negara ekspor pangan utama dunia Rusia dan Ukraina hampir mundur dari sistem perdangan pangan global, sedangkan sanksi pihak AS dan Barat terhadap Rusia mengakibatkan ekspor pangan dan pupuk Rusia terpengaruh serius dan memperburuk keadaan. Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), harga pangan global pada bulan Maret ini sudah naik ke rekor baru dalam sejarah, diperkirakan, sanksi terhadap Rusia akan terus mendorong harga pangan global.
“Sebenarnya, di balik setiap krisis pangan global ada bayangan AS. Beberapa negara seperti AS memanipulasi sistem perdagangan pangan global, membentuk ‘hegemoni pangan’, menguasai harga pangan internasional, serta berulang kali mendapatkan keuntungan yang besar dengan menggembar-gemborkan masalah ketahanan pangan dan membesar-besarkan situasi serius pangan.
Di satu sisi, pihak AS mengecam negara lain ‘menimbun pangan’, meminta negara lain ‘membuka gudangnya untuk menjual pangan’, namun pasokan pangannya sendiri tidak berkurang sedikit pun. Di sisi lain, memanfaatkan hal tersebut mendorong harga pangan dan mencari keuntungannya sendiri, tindakan tersebut sama sekali tidak bertanggung-jawab,” ujar Zhao Lijian.