Buku Politik Islam
Gro Bert
Kepala PR Politik, Athiqah Nur Alami mengapresiasi para penulis buku yang akan didiskusikan. Athiqah mengungkapkan, buku yang telah diterbitkan pada Januari 2023 oleh penerbit Samudra Biru ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti. Mereka tergabung dalam tim riset agama dan politik pada klaster agama, etnisitas, gender, dan politik, PR Politik BRIN.
Ia juga berharap semoga banyak hal menarik dan muncul ilmu baru yang dapat dipelajari dalam acara diskusi buku hari tersebut. "Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan peneliti lainnya termasuk saya juga untuk tetap produktif dalam menghasilkan publikasi," tutur Athiqah.
Peneliti PR Politik BRIN, Nostalgiawan Wahyudhi membahas tuntas buku yang ia tulis bersama anggota tim lainnya. Mengenai latar belakang penulisan buku ini, Wawan sapaan akrabnya, mengatakan bahwa buku ini merupakan hasil penelitian yang telah mereka lakukan pada tahun 2020 dan 2021. Topiknya mengenai "Islam, Demokrasi, dan Politik Identitas di Indonesia: Antara Partisipasi dan Pelembagaan Poliitik".
Selain itu, Wawan mengatakan bahwa buku ini memang sekadar buku tipis karena memang buku konsep. "Sebetulnya ini bisa kita katakan sebuah preliminary concept untuk membaca keterbelahan sosial politik yang akut dan kemunduran demokrasi yang ada di Indonesia," ucap Wawan.
"Jadi saya mengawali bahwa pada sebuah latar belakang yang tidak bisa terlupakan yaitu adanya residu politik alineasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sejak orde lama, kita melihat adanya tekanan-tekanan politik, isu komunisme, dan pembubaran partai Islam. Hal itu membuat kita berpikir kembali bahwa sebetulnya ada yang harus kita selesaikan dari demokrasi kita ini," jelasnya.
Wawan berujar, mengapa democratic tolerance? Sebetulnya karena politik Indonesia ini sangat dinamis. Maka dari itu, dia mencoba bahwa democratic tolerance ini sebagai sebuah antitesa yang baik dari pendekatan militant democracy, sehingga secara implementatif lebih logis untuk dilaksanakan pada masyarakat Indonesia yang pluralistik dan besar.
Democratic tolerance merupakan paradigma yang tetap konsisten memberikan ruang bagi organisasi apapun. Hal itu untuk melakukan aksi politik dalam lingkungan politik demokratis sesuai koridor Undang-Undang yang berlaku (rule of law). Pendekatan democratic tolerance ini sebenarnya bekerja secara gradual (bertahap). Namun, memiliki hasil efek yang lebih efektif dalam jangka panjang untuk memoderasi dan mengakomodasi kelompok identitas Islam.
Political consensus merupakan kesepakatan politik dalam berbangsa bernegara dengan wujud Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. "Jadi integratif itu yang menjadi inspirasi," tegasnya. Jadi, relasi negara dan agama yang integratif menjadi cerminan dan intisari ketika democratic tolerance itu dilaksanakan di Indonesia.
Dalam implementasinya, democratic tolerance di Indonesia memiliki lima pilar utama yang menjadi penopang yaitu consensus nasional, partisipasi politik, pelembagaan politik, mutual respect, dan accountable representation. "Kita berharap bahwa varian dari konsep ini (integrative democratic tolerance) menjadi sebuah pijakan dan acuan dan diskursus bagi kita semua. Bagaimana sebetulnya kita membina demokrasi yang baik bagi bangsa kita," ungkap Wawan kembali.
Dekan FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ahmad Ali Nurdin sebagai pembahas memberikan komentar dan masukannya terhadap buku yang didiskusikan. Menurutnya, buku ini penting dan perlu dibaca oleh para pengkaji dan peminat politik Indonesia terutama politik Islam. Penulis buku dinilai berhasil memetakan hubungan antara Islam dan politik (negara) dari waktu ke waktu sejak pra-Kemerdekaan sampai sekarang.
"Buku ini memiliki fokus utama pada dinamika politik kontemporer 2,5 decade pasca reformasi dan menawarkan konsep integrative democratic tolerance. Ditulis dengan sistematika yang runut dan bahasa yang enak dibaca, buku ini pun kaya akan referensi," terangnya.
Di akhir acara Wawan menyampaikan, Indonesia mempunyai kehidupan sosial politik yang sangat dinamis. Memang benar masyarakat Indonesia mayoritas muslim tetapi menurutnya muslim di Indonesia itu tidak monolitik. Jadi kita mempunyai banyak dinamika yang terjadi di Indonesia. Kajian seperti ini sebetulnya merupakan pemain penting.
"Pemantik diskursus yang sebetulnya kita inginkan ke depan untuk diskusi lebih banyak lagi tentang bagaimana seharusnya relasi Islam dan politik di Indonesia. Hal itu menjadi mempunyai titik temu yang lebih konstruktif terhadap demokrasi Indonesia," imbuhnya.
Buku ini juga sebagai preliminary studies (studi pendahuluan), di mana untuk buku-buku berikutnya banyak hal yang sebetulnya dapat diskusikan sebagai penyempurnaan dari diskusi sekarang ini. Harapanya, semoga bisa menjadi solusi dan dipertimbangkan menjadi salah satu alternatif relasi Islam dan politik Indonesia mencapai pada titik yang sangat konstruktif bagi perkembangan demokrasi Indonesia ke depan.
"PR bagi para penulis untuk segera mendeskripsikan ide integrative democratic tolerance. Kalau tadi ada mitigasi bahwa jangan sampai terjadi lagi pembelahan di masyarakat terkait dengan kelompok Islam dan Pemerintah. Maka, tugas dari kita semua termasuk para penulis untuk memberikan masukan kepada pemerintah, DPR, elit politik, dan seterusnya terkait perlunya integrative democratic, yang digabungkan dengan akar budaya masyarakat Indonesia," tutup Ali. (rps/ed:jml)
Beberapa tahun terakhir kita sering mendengar ungkapan politisasi agama, hingga sebagian orang tampak kurang berkenan dengan percampuran antara keduanya. Ungkapan tersebut seakan menegaskan bahwa tidak ada politik dalam agama, atau tidak ada agama dalam politik.
Tampaknya politisasi agama maupun anti-politik lahir dari dua hal. Pertama, tidak adanya penerapan etika dalam politik sehingga segala hal dihalalkan untuk meraih kekuasaan. Kedua, cara memahami agama yang terlalu kaku.
Adapun faktor pertama, langkah-langkah politik yang menghalalkan segala cara tidak lain adalah hanya untuk meraih kekuasaan, materi dan juga kedudukan. Praktik politik yang demikian tidak memiliki nilai-nilai serta etika yang dijunjung, meskipun nyatanya praktik ini marak terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang.
Kedua, pemahaman agama yang tidak fleksibel dan moderat menyebabkan seseorang anti terhadap politik. Bahwa isi dari kegiatan politik hanyalah tindakan penyalahgunaan wewenang dan hukum, serta perampasan terhadap harta rakyat.
Padahal apabila kita merujuk kembali kepada sejarah hidup Rasulullah saw, beliau mempraktikkan politik dalam kehidupannya. Politik yang Nabi saw praktikkan tentunya adalah untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi.
Impelementasi sikap politik Nabi saw tercermin dalam beberapa peristiwa besar seperti peristiwa Hudaibiyah, perang-perang yang terjadi di masa beliau hidup, strategi yang dikeluarkan dalam menghadapi musuh hingga beberapa musyawarah dan pertimbangan yang dilakukan Rasulullah saw bersama para sahabatnya.
Salah satu pembahasan menarik dalam buku karya ahli tafsir tersebut dalam buku ini adalah mengenai kampanye. Dalam buku ini disebutkan bahwa para pakar hukum Islam memandang kampanye dilarang dalam Islam, sebab ia merupakan bentuk meminta jabatan.
Penerbitan Jalur Reguler adalah penerbitan khusus bagi dosen dan tenaga kependidikan UB dengan mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh UB Press. Penerbitan jalur reguler ini, biaya penerbitan ditanggung oleh Universitas Brawijaya. Penulis mendapatkan sejumlah biaya bantuan penulisan buku setelah dipotong biaya produksi.
Penerbitan Jalur Nonreguler adalah penerbitan khusus bagi dosen dan tenaga kependidikan UB dengan mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh UB Press. Penerbitan Jalur Nonreguler ini, seluruh biaya penerbitan ditanggung oleh penulis, Universitas Brawijaya memberikan biaya bantuan penulisan buku sejumlah Rp. 5.000.000 yang bisa dicairkan jika buku sudah selesai diterbitkan dan penulis sudah menyelesaikan pembayaran penerbitan buku ke bagian keuangan UB Press.
Politik dan moral. bagi kebanyakan kita, mungkin dua kata itu terkesan kontradiktif, saling bertentangan. politik, pada satu sisi, merupakan sesuatu yang rendah, kotor penuh intrik, dan menghalalkan segala cara, sedangkan moral, disisi lain, merupakan sesuatu yang agung dan luhur.
Pluralisme politik islam merupakan refleksi dari pluralisme masyarakat islam,sedangkan pluralisme masyarakat islam itu sendiri merupakan konsekuensi logis dari proses islamisasi sebuah negara kepulauan..dari kesemua itu, problema mendasar politik islam adalah kesulitan untuk mewujudkan persatuan, baik dalam skala antar partai-partai islam maupun dalam skala intrasatu partai islam.
Noor, Firman.(2009).Gerakan Tarbiyah antara Dakwah Khilafah Islamiyah dan Keindonesiaan, dalam buku Problematika Identitas Keagamaan Versus Keindinesiaan, Editor Syafuan Rozi, Penerbit LIPI, Jakarta.
Tidak sedikit yang mengira bahwa Islam hanya mengurusi masalah shalat, zakat, puasa, haji, halal haram, talak, jual beli dan lainnya. Padahal, Islam juga berbicara tentang politik, kekuasaan, ketatanegaraan, hubungan individu dengan negara, tugas penguasa dan wakilnya, kewajiban negara terhadap rakyat dan segenap permasalahannya.
Beberapa kebijakan Umar dan sahabat lain terkadang berbeda dengan ketetapan Rasulullah. Lalu, apakah Umar dianggap tidak taat kepada beliau. Tentu, orang yang mengerti subtansi syariat Islam, tidak beranggapan demikian. Sebab apa yang dilakukan Umar itu dalam kategori fikih politik yang tetap mengikuti rel syariat.
Buku "Pengantar Politik Islam" ditulis oleh DR. Yusuf Al-Qaradhawi, seorang peulis produktif dan ulama yang berwawasan global. Dari kajian buku ini, kita memperoleh pengantar sekaligus masukan dan titik tolak sebelum mendalami lebih dalam tentang bagaimana mengatur suatu negara semenjak masa Rasulullah, Khulafa Rasyidin, dan daulah-daulah yang datang setelahnya.
Dilarang keras mem-PDF-kan, mendownload, dan memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar. Pustaka Al-Kautsar tidak pernah memberikan file buku kami secara gratis selain dari yang sudah tersedia di Google Play Book. Segala macam tindakan pembajakan dan mendownload PDF tersebut ada ilegal dan haram.
aa06259810