Press Release BKRA - 23 April 2009: Pertemuan Konsolidasi Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh (BKRA)
4 views
Skip to first unread message
FORBES Damai Aceh
Apr 23, 2009, 6:49:14 AM4/23/09
to forbe...@googlegroups.com
========================================================
Pesan diteruskan dari Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh (BKRA)
========================================================
SIARAN PERS:
PERTEMUAN KONSOLIDASI BADAN KESINAMBUNGAN REKONSTRUKSI ACEH (BKRA)
(Banda Aceh, Kamis, 23 April 2008) Gubernur Aceh yang diwakili oleh SEKDA Aceh Husni Bahri TOB membuka Rapat Konsolidasi Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh untuk pertama kalinya yang dilangsungkan di ruang rapat utama BKRA Lueng Bata. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Pelaksana Harian BKRA Ir. Iskandar M.sc, Asisten III Bakhtiar Ishaq, Sekretaris BKRA Warqah Helmi, Penasehat Tim Asistensi Gubernur Aceh Sofyan Dawood, Koordinator dan Ketua Tim Asistensi Gubernur Aceh Bidang Transisi Teuku Hadi dan Fauzi Umar, seluruh koordinator dan ketua Tim Asistensi Gubernur Aceh serta kepala-kepala bidang, kepala sub bidang yang terlibat dalam BKRA.
Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan oleh SEKDA HUSNI BAHRI TOB menyampaikan bahwa seiring dengan telah berakhirnya mandat BRR NAD-Nias sejak tanggal 16 April 2009, Gubernur Aceh telah membentuk BKRA sebagai amanat Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2009 yang berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2009. Sementara struktur BKRA dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2009.
Dalam struktur tersebut Kepala BKRA secara ex-officio dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Kepala yang dijabat oleh Kepala Bappeda Aceh, sedangkan untuk menjalankan tugas dan fungsi badan sehari-hari, Gubernur mengangkat Ir. Iskandar, M,Sc sebagai Ketua Pelaksana Harian. Gubernur mengatakan bahwa struktur BKRA dibentuk sangat ramping agar dalam operasionalnya BKRA dapat berjalan dengan efisien tapi efektif.
Gubernur juga menyatakan bahwa mereka yang terpilih dalam struktur BKRA ini adalah putra-putra Aceh terbaik yang pernah berperan langsung dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias selama bergabung dalam BRR NAD Nias. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran yang telah didapatkan melalui pengalaman-pengalaman pada BRR NAD-Nias dapat dilanjutkan dan ditumbuhkembangkan.
Sementara itu Ketua Pelaksana Harian Ir. Iskandar M,sc menyatakan bahwa ada 4 Kepala Bidang dalam struktur BKRA yaitu Kepala Bidang Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Dr. Taqwallah M.kes, Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan, Pendanaan dan Kerjasama Donor Dr. Hairul Basri, Kepala Bidang Koordinasi Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman Ir. Rizal Aswandi Dipl. HE, serta Kepala Bidang Koordinasi Perekonomian, Sosial dan Kelembagaan Ir. Zulhamsyah M.sc yang juga membawahi sub-bidangnya masing-masing.
Iskandar juga menyampaikan, dalam menjalankan tugas BKRA saat ini tidak memiliki anggaran operasional sehingga tugas-tugas BKRA belum dapat dimulai, Iskandar juga menyampaikan bahwa Gubernur Aceh telah menyurati Menteri Keuangan RI agar pendanaan kegiatan operasional BKRA segera dimasukkan dalam pos khusus APBN 2009 agar BKRA dapat segera melanjutkan kegiatan seperti yang telah diamanatkan.
Namun Iskandar mengharapkan walaupun belum ada anggaran operasional, seluruh kepala bidang tetap dapat memulai titik awal tugas yang baru ini, dengan segera memahami dan mendalami fungsi dan tugas masing-masing sehingga dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu serta benar-benar bermanfaat bagi pemulihan ekonomi masyarakat.
Iskandar menjabarkan bahwa BKRA tidak berfungsi sebagai badan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, namun tugas pokok dan fungsi BKRA adalah melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah Aceh.
Disamping kedua tugas utama tersebut BKRA juga diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 tahun 2009 untuk menyiapkan sebuah rencana induk dan rencana aksi Percepatan Pembangunan Aceh, sehingga diharapkan paska masa rehabiltasi dan rekonstruksi, Aceh dapat melakukan percepatan pembangunan guna mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain akibat konflik yang berkepanjangan.
Iskandar juga menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada Tim Asistensi Gubernur Aceh Bidang Transisi yang menurutnya adalah bidan yang telah membantu proses lahirnya BKRA. Iskandar mengharapkan agar kedepannya semua pihak yang terlibat dapat terus membantu mengawasi kinerja BKRA.
Tim Asistensi Bidang Komunikasi Gubernur Aceh,
Alfian Kandang
===================================
Silahkan kunjungi www.bra-aceh.org untuk info-info terkini tentang Proses Perdamaian Aceh
Please visit www.bra-aceh.org for updates on Aceh Peace Process
----
Badan Reintegrasi-Damai Aceh (Aceh Peace-Reintegration Board)
Kompleks Taman Ratu Safiatuddin No. 1, Lampriek, Banda Aceh
Phone: +62 651 755 1604
Fax: +62 651 755 1605
Email: in...@bra-aceh.org
www.bra-aceh.org
========================================================
SIARAN PERS:
PERTEMUAN KONSOLIDASI BADAN KESINAMBUNGAN REKONSTRUKSI ACEH (BKRA)
(Banda Aceh, Kamis, 23 April 2008) Gubernur Aceh yang diwakili oleh SEKDA Aceh Husni Bahri TOB membuka Rapat Konsolidasi Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh untuk pertama kalinya yang dilangsungkan di ruang rapat utama BKRA Lueng Bata. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Pelaksana Harian BKRA Ir. Iskandar M.sc, Asisten III Bakhtiar Ishaq, Sekretaris BKRA Warqah Helmi, Penasehat Tim Asistensi Gubernur Aceh Sofyan Dawood, Koordinator dan Ketua Tim Asistensi Gubernur Aceh Bidang Transisi Teuku Hadi dan Fauzi Umar, seluruh koordinator dan ketua Tim Asistensi Gubernur Aceh serta kepala-kepala bidang, kepala sub bidang yang terlibat dalam BKRA.
Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan oleh SEKDA HUSNI BAHRI TOB menyampaikan bahwa seiring dengan telah berakhirnya mandat BRR NAD-Nias sejak tanggal 16 April 2009, Gubernur Aceh telah membentuk BKRA sebagai amanat Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2009 yang berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2009. Sementara struktur BKRA dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2009.
Dalam struktur tersebut Kepala BKRA secara ex-officio dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Kepala yang dijabat oleh Kepala Bappeda Aceh, sedangkan untuk menjalankan tugas dan fungsi badan sehari-hari, Gubernur mengangkat Ir. Iskandar, M,Sc sebagai Ketua Pelaksana Harian. Gubernur mengatakan bahwa struktur BKRA dibentuk sangat ramping agar dalam operasionalnya BKRA dapat berjalan dengan efisien tapi efektif.
Gubernur juga menyatakan bahwa mereka yang terpilih dalam struktur BKRA ini adalah putra-putra Aceh terbaik yang pernah berperan langsung dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias selama bergabung dalam BRR NAD Nias. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran yang telah didapatkan melalui pengalaman-pengalaman pada BRR NAD-Nias dapat dilanjutkan dan ditumbuhkembangkan.
Sementara itu Ketua Pelaksana Harian Ir. Iskandar M,sc menyatakan bahwa ada 4 Kepala Bidang dalam struktur BKRA yaitu Kepala Bidang Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Dr. Taqwallah M.kes, Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan, Pendanaan dan Kerjasama Donor Dr. Hairul Basri, Kepala Bidang Koordinasi Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman Ir. Rizal Aswandi Dipl. HE, serta Kepala Bidang Koordinasi Perekonomian, Sosial dan Kelembagaan Ir. Zulhamsyah M.sc yang juga membawahi sub-bidangnya masing-masing.
Iskandar juga menyampaikan, dalam menjalankan tugas BKRA saat ini tidak memiliki anggaran operasional sehingga tugas-tugas BKRA belum dapat dimulai, Iskandar juga menyampaikan bahwa Gubernur Aceh telah menyurati Menteri Keuangan RI agar pendanaan kegiatan operasional BKRA segera dimasukkan dalam pos khusus APBN 2009 agar BKRA dapat segera melanjutkan kegiatan seperti yang telah diamanatkan.
Namun Iskandar mengharapkan walaupun belum ada anggaran operasional, seluruh kepala bidang tetap dapat memulai titik awal tugas yang baru ini, dengan segera memahami dan mendalami fungsi dan tugas masing-masing sehingga dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu serta benar-benar bermanfaat bagi pemulihan ekonomi masyarakat.
Iskandar menjabarkan bahwa BKRA tidak berfungsi sebagai badan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, namun tugas pokok dan fungsi BKRA adalah melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah Aceh.
Disamping kedua tugas utama tersebut BKRA juga diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 tahun 2009 untuk menyiapkan sebuah rencana induk dan rencana aksi Percepatan Pembangunan Aceh, sehingga diharapkan paska masa rehabiltasi dan rekonstruksi, Aceh dapat melakukan percepatan pembangunan guna mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain akibat konflik yang berkepanjangan.
Iskandar juga menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada Tim Asistensi Gubernur Aceh Bidang Transisi yang menurutnya adalah bidan yang telah membantu proses lahirnya BKRA. Iskandar mengharapkan agar kedepannya semua pihak yang terlibat dapat terus membantu mengawasi kinerja BKRA.
Tim Asistensi Bidang Komunikasi Gubernur Aceh,
Alfian Kandang
===================================
Silahkan kunjungi www.bra-aceh.org untuk info-info terkini tentang Proses Perdamaian Aceh
Please visit www.bra-aceh.org for updates on Aceh Peace Process
----
Badan Reintegrasi-Damai Aceh (Aceh Peace-Reintegration Board)
Kompleks Taman Ratu Safiatuddin No. 1, Lampriek, Banda Aceh
Phone: +62 651 755 1604
Fax: +62 651 755 1605
Email: in...@bra-aceh.org
www.bra-aceh.org
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages