UPDATE: Data Statistika Provinsi Aceh

[FORBES Damai Aceh]

UPDATE DATA STATISTIKA PROVINSI ACEH

JUMLAH POPULASI

• Pra Tsunami (2004)                  : 4.2 Juta Jiwa
• Setelah Tsunami (Awal 2005)   : 4.05 Juta Jiwa
• November 2008                        : 4.6 Juta Jiwa
• Sejak 8 April 2009                    : 4.676.930 Jiwa
• Penduduk Laki-laki        : 2.353.584 Jiwa
• Penduduk Perempuan   : 2.323.346 Jiwa

JUMLAH PEMILIH DALAM PEMILU

• Jumlah Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009  : 3.009.965
• Jumlah Pemilih dalam Pilpres 2009                 : Lebih dari 3 Juta Suara

WILAYAH ADMINISTRASI

• Jumlah Kota                  : 5
• Jumlah Kabupaten        : 18
• Jumlah Kecamatan       : 273
• Jumlah Mukim               : 755
• Jumlah Desa                 : 6.340

Data Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan:
(Sumber: Biro Pemerintahan Setda Aceh, 2009)

• 2005: 28,69 %
• 2006: 28,28 %
• 2007: 26,65 %

===================================
Silahkan kunjungi www.bra-aceh.org untuk info-info terkini tentang Proses Perdamaian Aceh
Please visit www.bra-aceh.org for updates on Aceh Peace Process
----
Badan Reintegrasi-Damai Aceh (Aceh Peace-Reintegration Board)
Kompleks Taman Ratu Safiatuddin No. 1, Lampriek, Banda Aceh
Phone: +62 651 755 1604
Fax: +62 651 755 1605
Email: in...@bra-aceh.org
www.bra-aceh.org

[Syahmin Sukhairi]

kalau data yang ini ada yang detail perkabupaten/kota nya gak?

Salam,
-------------------------------------------
Syahmin Sukhairi
Database Associate
UNORC-IAS
Jl. Sudirman No. 15, Geuceu Kayee Jatoe
Banda Aceh, Indonesia
website: http://www.unorc.or.id
email: syahmin....@unorc.or.id
FORBES Damai Aceh <forbe...@gmail.com>

FORBES Damai Aceh <forbe...@gmail.com> Sent by: forbe...@googlegroups.com 04/30/2009 02:15 PM Please respond to forbe...@googlegroups.com

To forbe...@googlegroups.com cc Subject [FORBES Damai] UPDATE: Data Statistika Provinsi Aceh

[husni arifin]

Data yang menarik, terutama untuk angka jumlah penduduk pra dan pasca tsunami. Naik cukup signifikan. Pra tsunami berati saat itu masih ada konflik. Pasca Tsunami berarti sudah tidak ada konflik. Apakah berarti konflik cukup mempengaruhi pertumbuhan penduduk?

 

Nah, dari angka tersebut, dari naiknya pertumbuhan jumlah penduduk NAD tersebut, berapa banyak kontribusi dari migrasi atau perpindahan penduduk dari wilayah lain? Berapa persen pula yang karena niaknya angka kelahiran?

 

Trus, berapa persen juga penduduk yang punya hak pilih yang memanfaatkan hak pilihnya? Tingkat partisipasi penduduk dalam pemilu legislatif?

 

thanks dan salam

husni

 

 

 

---

Dari: FORBES Damai Aceh <forbe...@gmail.com>
Kepada: forbe...@googlegroups.com
Terkirim: Kamis, 30 April, 2009 14:15:16
Topik: [FORBES Damai] UPDATE: Data Statistika Provinsi Aceh

---

Mencari semua teman di Yahoo! Messenger?
Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger dengan mudah sekarang!

[amiruddin usman]

Hal ini menarik untuk di kaji.   1.      Seberapa banyak anak Aceh yang merantau akibat konflik atau untuk merubah hidup di luar Aceh seperti di kota besar di Indonesia (medan, jakarta dll), kemudian mereka menikah mungkin juga beranak pinak. Aceh yang damai dapat menjadikian daya tarik untuk kembali ke Aceh baik dengan sendiri-sendiri maupun dengan membawa kelurganya.   2.      Keberadaan BRR, LSM dan pekerja lain yang maksudnya mencarfi nafkah tidak menutup kemungkinan menetap dan pindah KTP dikarenakan pekerjaan tersebut atau menetap karena ikatan perkawinan.   3.      Situasi yang aman telah menarik perhatian warga Aceh yang tinggal di Luar Negeri khususnya dari Malaysia untk kemabali ke Aceh. Pada awalnya masih ada 24.000 orang warga Aceh tinggal di Malysia. Namun dengan adanya aturan dari kerajaan Malaysia, mereka  harus meniggalkan negara jiran tersebut, karena aturan yang berlku disana tidak lagi menampung pengungsu tsunami dan pengungsi karena alasan lain, maka mereka mulai mengurus  kepulangan mereka secara bertahap tanpa termonitor oleh Pemerintah Daerah. Mereka pulang dimulai dari sejak perdamaian, diikuti dengan adanya beberpa kali puasa dan hari raya setelah tahun 2005. Sehingga sekarang jumlah yang tinggal di Malaysia semakin berkurang. Apa lagi kerajaan Malaysia sudah bersahabat dengan pendatang dari Aceh, bahkan banyak yang sudah dihukum dengan berbagai jenis hukuman walaupun kesalahan yang sangat kecil.   4.     Sebenarnya angka penambahan bisa lebih besar bilamana rakyat Aceh keturunan Jawa atau pengungsi lokal asal transmigran yang saat ini berjujmlah 12.000 KK dapat kembali ke Aceh setelah perdamaian ini. Mereka ini mengungsi dan kembali ke Jawa karena terpaksa. Mereka meninggalkan tanah rumah, kebon, harta benda dan hewan piaraan di beberapa daerah Aceh.                Mereka sekarang tinggal di kebon-kebon kelapa saeit di Sumatera Utara, Riau dan Jambi selain kembali lagi ke Jawa. Mereka ini adalah yang termasuk terlupakan dalam proses reintegrasi damai Aceh, dimana mereka juga harus mendapatkan hak hidup, hak ekonomi dan hak politik, hak sosial budaya dan hak asasi manusia sebagai korban konflik.   Masih banyak kerja yang selesai mungkin tidak pernah selesai dalam hal mengurus Aceh dan terus meningaktakan kesejahteraan masyarfakat, walau sudah ada yang santai dalam mengurus Aceh... karena ada kenikmatan --- On Thu, 4/30/09, husni arifin <husn...@yahoo.com> wrote:

[ramzi adriman]

Maaf ikut menambahkan, bisa jadi juga saat konflik data yang ada kurang akurat, dikarenakan sensus tidak dapat dilaksanakan  dengan baik. Faktor lainnya juga belum terdatanya teman-teman yang dulu berjuang di gunung-gunung dan di hutan-hutan. 

wassalam

2009/4/30 amiruddin usman <amir_...@yahoo.com>

[anwar noer]

1. Pada akhirnya semua kembali ke Pemda NAD dalam menyikapi pertumbuhan jumlah penduduk, guna mempercepat penduduk Prov.NAD yang lebih sejahtera, tentunya kualitas penduduk harus ditingkatkan, seiring dengan pengendalian kuantitas penduduk. pembangunan ekonomi tanpa dukungan kualitas penduduk yang memadai tidak akan berkelanjutan.Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas penduduk akan sulit dilaksanakan jika jumlah penduduk semakin besar dan rendah kualitasnya dan dicermati akan mempersulit persoalan pembangunan di daerah.
2. Penduduk dibawah garis kemiskinan, akan menjadi tugas berat bagi Pemda NAD, bila orientasi pembangunan tdk tepat sasaran, pembangunan dengan cara swakelola yang melibatkan masyarakat, tentunya dapat menjadi entry point dalam menyikapi besarnya angka pengangguran di Aceh. Namun demikian apakah konsep keterlibatan masyarakat tsb dimungkinkan dalam sistem dan aturan keuangan negara? berakhirnya tugas BRR pada April 2009 yang digantikan oleh BKRA (Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh) masih menimbulkan pertanyaan, sejauh mana peran besar BRR akan bisa diadopsi oleh badan baru tersebut.? lalu lalang mobil mewah di Aceh, bukan ukuran dan potret kesejahteraan masyarakat Aceh, justru bisa dikatakan hal tsb merupakan bubble economic tanpa fundamental yang kuat, akan menjadi persoalan berat ke depan bila kondisi Aceh tdk ter manage dengan baik.
3. Persoalan masuknya kembali masyarakat terimbas konflik baik dari luar daerah maupun luar negeri termasuk masyarakat yang pernah mendapatkan amnesty sebagai amanah MoU Helsinki, tentunya perlu sosialisasi lebih lanjut, bahwa tdk secara otomatis dgn mendptkan 'amnesty' secara otomatis pula sebagai penduduk NAD, ada peraturan hukum yg mengatur tentang proses naturalisasi utk kembali sebagai WNI. (Ingat kasus caleg dr sebuah parlok di Aceh bernama Iqbal Idris yang ternyata baru mengurus statusnya setelah media mem blow up bhw dirinya masih WN Norwegia?). siapa nyana bahwa calon tersebut merupakan warga negara asing (WNA). bila dicermati mungkin saat ini msh banyak masy yg tdk mengerti dan mafhum thd proses naturalisasi tersebut.

saleum Damee..

--
“Hope for the Best and prepare for the Worst”

Anwar Noer
Aceh Communication and Coordination Forum
Complex Meuligou Governor of Aceh
Sultan Alaidin Machmudsyah Street
Banda Aceh - NAD

[albi...@gmail.com]

Yang mengerikan, pertambahan signifikan penduduk Aceh adalah akibat dari migrasi orang2 miskin dari luar daerah.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

---

From: amiruddin usman
Date: Thu, 30 Apr 2009 06:59:22 -0700 (PDT)
To: <forbe...@googlegroups.com>
Subject: Re: Bls: [FORBES Damai] UPDATE: Data Statistika Provinsi Aceh

[Umar Abdaz]

Salamualaikum,

Variable lain yang juga penting diperhatikan adalah data dasar statistik BPS 2004 itu sendiri. Seberapa valid data 2004 itu karena data itu dapat diduga berdasarkan sensus yang dilakukan sekitar 2003 atau awal 2004. Biasanya BPS merilis data tahun sebelumnya jadi kita anggap saja itu adalah data 2003. Nah..persoalannya dalam tahun 2003 itu Aceh dalam status Darurat Militer dan perang sedang sangat intensif. Pertanyaanya, apakah sensus itu dilakukan dengan benar dan datanya valid? Kalau data ini tidak valid, dan data itu telah mempengaruhi kebijakan soal alokasi anggaran (terutama APBN) terhadap Aceh maka kelalaian itu layak dianggap sebagai kejahatan. Contoh paling nyata adalah soal kuota haji yang samapai sekarang masih bermasalah. Belum lagi soal alokasi pupuk bersubsidi, minyak goreng, BLT, Jamkesmas...dll. Tgk. Albiruny tentu lebih tahu bagaimana pengaruh data statistik terhadap APBN.

Khusus untuk up-date data penduduk, saya ingin menyarankan (kalau memungkinkan) agar Pemerintah Aceh memanfaatkan proses revisi DPT untuk Pilpres untuk mendata ulang angka jumlah penduduk yang realistis. Caranya dengan memberikan blangko khusus dan dana tambahan bagi petugas PPS untuk mendata seluruh jiwa yang ada di Desa sambil memperbaiki daftar orang-orang yang berhak memilih. Saya pikir tambahan pekerjaan ini tidak rumit karena mendata jumlah orang yang berhak memilih dalam satu rumah dengan mendata semua orang yang ada di rumah itu tidak terlalu jauh metodenya.

Kesimpulannya, kita membutuhkan sensus yang valid agar kita tahu berapa jumlah penduduk Aceh, berapa pendatang dan berapa yang keluar. Kita khawatirkan kalau Aceh kebanjiran pendatang, distribusi pembangunan akan bermasalah (bukan berarti tidak boleh tapi harus dikontrol). Pemerintah Aceh mungkin bisa bekerja sama dengan dan badan dunia yang berpengalaman dalam bidang itu seperti dengan United Nation Population Division (http://www.un.org/esa/population/unpop.htm) agar bisa saling berbagi pengalaman.

Salam kuah pliek,
Umar
Uni. Frankfurt

---

From: "albi...@gmail.com" <albi...@gmail.com>
To: forbe...@googlegroups.com
Sent: Friday, May 1, 2009 11:28:55 PM

[anwar noer]

for all..,especially to my brother Albiruny..I miss u..hahahaha..

Meningkatnya proses migrasi tersebut tidak terlepas dari kebijaksanaan pembangunan perkotaan, khususnya pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Peningkatan jumlah penduduk akan berkorelasi positif dengan meningkatnya migrai di suatu wilayah. Ada kecenderungan bahwa aktivitas perekonomian akan terpusat pada suatu area yang memiliki tingkat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi. Hubungan positif antara konsentrasi penduduk dengan aktivitas kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan makin membesarnya area konsentrasi penduduk, sehingga menimbulkan apa yang dikenal dengan nama daerah perkotaan.

Di sini dapat dilihat adanya keterkaitan timbal balik antara aktivitas ekonomi dengan konsentrasi penduduk. Para pelaku ekonomi cenderung melakukan investasi di daerah yang telah memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi serta memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Karena dengan demikian mereka dapat menghemat berbagai biaya, antara lain biaya distribusi barang dan jasa. Sebaliknya, penduduk akan cenderung datang kepada pusat kegiatan ekonomi karena di tempat itulah mereka akan lebih mudah memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan . Dengan demikian, migrasi penduduk dari luar daerah merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat.

[progr...@eyeonaceh.org]

Data dan analisa yang sangat menarik dari perkembangan signifikan penduduk Aceh. Secara logika quantitas merupakan hal tidak mungkin jika Aceh mengalami penambahan penduduk yang demikian cepat. memang ada banyak sekali penduduk Aceh asli yang eksodus selama konflik telah kembali, tetapi penambahan sebanyak itu juga patut menjadi pertanyaan. Namun saya tidak yakin ada cukup banyak yang kembali secara permanent, ada cukup banyak sudah kembali ketempat sebelumnya mereka berada, seperti Malaysia, Jakarta, dsb. Jadi jumlahnya mungkin tidak terlalu signifikan.   Tetapi ada beberapa aspek lain yang harus kita lihat.   1. berapa puluh ribu masyarakat di Aceh tercatat secara ganda bahkan tripe dalam catatan kependudukan, misalnya, orang yang berasal dari desa A di kabupaten B, lalu karena ingin mencari pekerjaan lalu pindah ke kabupaten/Kotamadya C, nah lalu dia juga tercatat dalam data kependudukan di kabupaten/kotamadya C. 2. dalam catatat saya, sejak tahun 1976 - 2004, terdapat sebanyak 42 ribu KK transmigrant (kalau rata-rata nasional maka hampir 200,000 jiwa) yang datang melalui program pemerintah, salah satunya adalah PELITA, dan program lanjutan setelah order baru, dan ketika konflik pada tahun 1998 - 2003, sekitar 21,000 KK transmigrant exodus (atau 50% dari jumlah keseluruhan transmigrant). Hingga tahun 2008 lalu, sekitar 10,000 KK transmigrant telah kembali (sekitar 5,000 KK hingga 2006, 3,500 KK tahun 2007, dan selebihnya tahun 2008). Jumlah itu tentunya belum masuk yang kembali sendiri tanpa masuk dalam catatan pihak transmigrasi, ditambah lagi yang datang dengan keluraga tambahan. 3. Para pendatang atau pekerja (baik skilled labor atau non skilled labor), jumlah nya mungkin cukup besar dengan konsentrasi daerah-daerah pertumbuhan ekonomi dan rekonstruksi, seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, dan pantai barat. sayangnya kita tidak ada jumlah pasti, tetapi yang pasti, ketika kontrak kerjanya selesai, mereka terus menetap.   Ada beberapa hal yang sekira bisa kita lakukan, tentu instansi terkait dengan kewenangannya. yang paling mendasar adalah, untuk beberapa tahun kedepan pertumbuhan banyak sektor ekonomi akan terus meningkat, yaitu pertambangan, perkebunan, perdagangan, dll. dan Aceh akan terus dibanjiri oleh pendatang dan sayangnya akan didominasi oleh unskilled labor. Harus ada upaya pencatatan yang lebih sistematis, kalau perlu perlu ada pencatatan atau perizinan yang ketat diperbatasan atau pintu masuk. Setidaknya itulah yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara bagian di Malaysia timur untuk mencegah membajirinya penduduk malaysia dari bagian peninsula.   bagi unskilled/skilled labor yang sudah ada di Aceh sekarang, mungkin perlu ada upaya administrasi yang ketat pula, dimana mereka harus membayar kewajiban pajak atau retribusi daerah dll, karena mereka itu juga menikmati fasilitas yang disediakan oleh Pemda. Hal ini hanya bisa dilakukan jika ada suatu data base, sistem pelaporan pendatang/pencari kerja di Aceh dari berbagai daerah lain di Indonesia.   Demikian Samsul --- On Sat, 2/5/09, albi...@gmail.com <albi...@gmail.com> wrote:

[| r i m a |]

Ah … masih dalam ranah ekonomi modern …

Atawa bisa jadi pelaku ekonomi mang sengaja mengejar objektif upah-murah dari jumlah tenaga kerja yang berlimpah (tekanan pada sisi supply) è Keynes.

Dari Ibnu Khaldun è Jumlah tenaga kerja yang berlimpah menyediakan ruang bagi pembentukan spesialisasi kerja (division of labour).

J

[Hanakaru Hokagata]

Bagaimana korelasi migrasi penduduk dgn semakin naiknya angka kemiskinan suatu daerah dan apa makna dari phenomena ini.

Menurut saya, bila migrasi adalah salah satu faktor penyebab naiknya poverty rate. Adalah umum diketahui yang bermigrasi itu adl kaum dhuafa pencari kerja. Ha ha ha

Untuk Aceh yg masih miskin ditambah lagi dgn migrant yg miskin, ya makin bertambah lah angka kemiskinan. Macam segelas teh yg kurang manis; jika kita tambah lagi airnya semakin kurang lah manisnya. Saat saya berpikir mengurangi angka kemiskinan di Aceh terjadi pula org migrasi miskin ke Aceh. Kenapa gak org kayak TW, TS, dan orang2 kaya aja yg migrasi ke Aceh. Naseb.... Naseb.....

Powered by Telkomsel BlackBerry®

---

From: anwar noer
Date: Sun, 3 May 2009 10:15:44 +0700

[Umar Abdaz]

hah...ha....ha....ide bagus. Dan Tgk. telah menunjuk satu lagi point penting bahwa banyak orang yang setelah mengeruk uang di Aceh sampai kaya lalu kemudian pindah ke luar Aceh bersama dengan kapital yang telah dia kuasai. Itu artinya sama dengan mencuri harta orang yang sedang melarat. Kasus yang sama juga terjadi di tingkat nasional ketika banyak uang toke nangkring di singapore atau swiss.

Yang kedua, yang masuk itu hendaknya orang kaya yang mau membantu. Karena dalam aliran eko liberal, penguasaan kapital, justeru membuka peluang bagi penjajahan lokal nantinya. Meski dalam short term membuka lapangan kerja.

Aceh hendaknya tidak terjebak dalam dua kutub (liberal atau sosialis) yang terbukti sudah out of date. Dunia sedang mencari pendekatan alternatif dan salah satu yang mulai dilirik itu eko syariat yang lagi booming di eropa dan hidupnya pusat eko baru Abu Dabi. Mungkin di Aceh kita anggap kolot tapi sepertinya kita belum mempelajarinya secara lebih mendalam. Malah soal cambuk mencambuk yang dipelajari...he he he...nyan geukheun "syari'at di gob, syari'at di geutanyou". Mudah-mudahan Aceh semakin baik.

salam,
oemardi

---

From: Hanakaru Hokagata <albi...@gmail.com>
To: forbe...@googlegroups.com
Sent: Monday, May 4, 2009 6:59:31 AM

[amir_...@yahoo.com]

Yth. Boss Albiruny :          Seluruh rakyat Indonesia juga sudah tau, Bahwa Teh manis yang dalam gelas itu bukan hanya ditambah airnya saja tapi gulanya juga ditambah bahkan lebih banyak tambahan gulanya, sampai gula menjadi jenuh, yaitu sampai gulanya sudah tidak bisa hancur lagi di air dalam gelas tersebut.          Gula tersebut tersimpan di beberapa stoples yang menjadi perhatian orang banyak yaitu ada gula dalam stoples BRR dan sekarang BKRA, dalam stoples BRA, ada dalam stoples APBA yang sangat besar, juga ada guci yang berisi dana Otsus selama 20 tahun, dana NGO (CTZ, USAID, UN, WB, IOM,) dan donors serta banyaknya proyek sebagai pabrik pembuat gula.          Gula-gula itu menjadi rebutan semut-semut  yang datang dari lubang batu dari berbagai daerah. Yang dikhawatirkan adalah yang .punya rumah tidak tau bahwa rumah tetangga sudah teriak-teriak karena hanya  minum teh pahit karena tidak ada gula, seperti rumah tetangga  Nusa tenggara Timur, di Madura, Lamongan, gersik, Sulawsi, serta rumah di jakarata yang beratapkan jalan tol. Dimana-mana pemulung cari makan dari pembungkus makanan. Nah sebenarnya karena adanya orang-orang pembawa modal /orang kaya untuk membantu membangun proyek di Aceh, maka orang berdatangan ke Aceh.  Mereka datang selain  ingin mencari pekerjaan, tapi yang punya proyekpun ingin mendatangkan pekerja untuk dibayar. (Kalau uang bayaran tersebut dibelikan gula atau syrup, wah.. Aceh bisa tenggelam dengan syrup tersebut).            Malaysia saja mendatangkan orang Indonesia untuk membuat Menara Kembar di KLC, sehingga  bisa menjadikan towers KLC menjadi kembar dan menjadi tinggi. Karena orang Malaysia kebanyakan punya penyakit ketinggian He he he makanya  Aceh pun sama lah kira-kira begitu, yang penting bagaimana meminij mereka menjdai bermanfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat yang tinggal di seluruh Aceh.   We always tell and to do something to create add value and competitiveness of high value for Aceh.   Aku enggak tau juga apa artinya Boss,  apa lagi untuk melaksanakannya, Kecuali Boss Albiruny yang dapat melakukan apa saja dengan semua fasilitas yang ada seperti memiliki  4M + 2P (Men, Money, Matrials and Methods + Power and Party)  H e he he Ini gara-gara menambaha air dalam air gula dalan gelas jadi haus ingin minum air gula.   --- On Sun, 5/3/09, Hanakaru Hokagata <albi...@gmail.com> wrote:

[progr...@eyeonaceh.org]

Dear all,   Sepertinya diskusi tentang data statistika provinsi Aceh semakin menarik, dan tidak lagi memperdebatkan angka, tetapi sudah mengarah pada hal-hal yang lebih subtansial atau mendasar dan munculnya angka-angka tadi. saya juga ingin menyampaikan beberapa hal, semoga sasarannya tidak melenceng terlalu jauh.   Sebagaimana sering kita lihat dan mengalami sendiri tentang naik turunnya angka penduduk di Aceh selalu berkaitan dengan kondisi damai kacaunya politik yang tentunya memiliki korelasi langsung dengan maju mundurnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Jadi, jika alasan pertumbuhan yang cepat ditimpakan pada kurang berjalannya mekanisme population control adalah hal yang sangat bertolak belakang dengan rasio dan logika mengingat fluktuasi yang selalu berubah, dengan kata lain tidak ada suatu bukti kenaikan yang konstan.   Dalam kondisi normal seperti sekarang ini, khususnya untuk sector kependudukan, Aceh seperti highway yang tidak ada traffic role. Artinya, siapa saja dengan leluasa masuk dan tentunya dengan berbagai alasan ekonomi pula, dari yang hanya mencari kerja sebagai buruh bangunan, lalu dengan uang yang dikumpulkan kemudian menjadi pedagang keliling dan seterusnya, hingga investor yang datang untuk menanamkan modal dengan mengembangkan berbagai usaha produktif. Namun fakta-fakta yang ada menyuguhkan suatu trend dimana mereka yang datang sebagai buruh bangunan tinggal untuk waktu yang lama bahkan selamanya.   Situasi ini justru menjadi sangat bahaya, dimana berbagai upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan tentang penurunan angka kemiskinan semakin lambat. Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia untuk masyarakat lokal menjadi lebih terbatas karena meningkatnya kompetisi dalam mendapatkan pekerjaan atau dengan kata lain, pasar tenaga di Aceh telah terkoreksi negative. Artinya, kalau polem-polem dari daerah X kabupaten Y pergi ke kotamadya Z untuk mencari pekerjaan sektor konstruksi, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dalam situasi kekinian di Aceh, karena ketika UMP di Aceh sekarang 1,2 juta, masyarakat lokal di Aceh tidak ingin bekerja jika dibayar dibawah itu, sedangkan pendatang akan bekerja walau hanya dengan bayaran 50% dari UMP ----------------------------------------   Kalau kita melihat bagaimanakan pola kemiskinan didunia, maka angka-angka yang ada menunjukkan bahwa 40% penduduk dunia menikmati 96% total GDP yang ada, berarti 60% penduduk dunia hanya bertarung hidup dengan hanya 4% dari total GDP, 2 miliar penduduk dunia hidup dengan 2 USD perhari, dan sekitar setengah penduduk dunia hidup dibahwa 1 USD perhari.   Dengan fenomena kemiskinan diatas, banyak negara memberlakukan berbagai pembatasan travel dari suatu negara yang ber GDP rendah ke negara ber GDP tinggi, dan ini merupakan sebuah trafic role agar labor market tidak terganggu, dan penduduk pribumi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan income yang fair dari pekerjaannya. Nah, apakah pembatasan seperti itu dipandang sebagai langkah yang cruel? Saya justru melihat itu merupakan langkah yang masuk akal dalam melindungi country’s interest. Aceh juga bisa melakukan hal itu dalam upaya membatasi membajirinya migrasi Indonesian unskilled labor atas dasar regional interest, malah yang penting lagi, pembatasan ini juga perlu ditempatkan dalam konteks potential conflict prevention. Ingat, salah satu pemicu konflik di Aceh tahun 1976 adalah inequal access of employment dalam oil and gas industry antara penduduk lokal dan pendatang. ------------------------------------------------   Traffic role yang seperti apa harus diterapkan di Aceh bagi unskilled ‘migrant’ yang terus membajari pasar tenaga kerja disini.   migrant tidak boleh datang dengan bertujuan mencari pekerjaan tanpa ada sponsorship, jika datang tanpa sponsorship, maka hanya diperbolehkan tinggal untuk jangka waktu tertentu. migrant yang bekerja harus membayar retribusi kepada pemerintah setempat, dan masuk dalam hitungan PAD. kontraktor/pengusaha dari luar yang mengerjakan proyek/investasi di Aceh tidak boleh membawa tenaga kerja dari luar pula, tetapi harus memperkejakan tenaga kerja setempat. Tetapi hanya diperbolehkan untuk selected skilled labor. migrant yang bekerja tidak boleh mendapatkan akses terhadap social security net yang dilakukan oleh pemerintah setempat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, subsidi melalui operasi pasar, dsb. Ini hanya beberapa traffic role dalam mencegah membajirinya pasar tenaga kerja di Aceh dan meningkatnya angka kemiskinan. Dan ini bukanlah laboratorium keimigrasian untuk Aceh, tetapi upaya preventive bagi konflik dimasa yang akan datang