- Eks Kombatan Kolombia terkesan dengan re-integrasi di Aceh
(Banda Aceh, 13 Mei 2009) Kongres tentang Pelucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi yang berlangsung di Cartagena, Kolombia, resmi berakhir pada tanggal 6 Mei 2009. Kongres tersebut ditutup oleh Presiden Kolombia Alvaro Uribe.
Dalam sebuah Round Table Discussion ttg Pendidikan, Training Ketrampilan dan Reintegrasi Ekonomi yang difasilitasi Ketua BRA, M.Nur Djuli, dan dihadiri sekitar dua ratus peserta, wakil Kolombia dengan didukung oleh hampir semua peserta lain, menyarankan agar Kongres Internasional DDR ke 2 dilangsungkan di Indonesia dengan kunjungan yang khusus ke Aceh dan ke propinsi-propinsi lain yang bermasalah. Demikian disampaikan oleh Ketua Pelaksana Harian BRA M. Nur Djuli yang mewakili Pemerintah Aceh dalam Kongres tersebut. Wakil Pemerintah Indonesia, Hadi Suprayoga (Bappenas) tidak dapat datang karena harus menghadiri Mushawarah Musrembang di Jakarta dan diwakili oleh Samsul Widodo. Dari World Bank Indonesia, Patrick Barron, Muslahuddin Daud dan Sri Kusumastuti Rahayu, serta dari UNDP Indonesia Kusuma Adinugroho.
Menurut Nur Djuli seusai Kongres, ia bersama dengan sekitar 40 orang dari sekitar 800 peserta Kongres dipilih untuk menyertai kunjungan ke lapangan. Kunjungan yang pertama yaitu ke proyek-proyek DDR di Baranquilla, ibukota Propinsi Atlantik. ”Kami dibawa berjumpa sekelompak eks-kombatan Pasukan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia FARC dan juga dari 2 organisasi milisi, yang sedang membersihkan sebuah taman di tengah-tengah kota. Mereka masih menghadapi bahaya karena dianggap pengkhianat oleh FARC dan oleh pihak milisi, karena sesudah menyerah mereka di demobilisasi dan dibina kembali untuk masuk ke dalam masyarakat, karena Kolumbia masih dalam konflik dan belum tercapai perjanjian perdamaian. DDR adalah usaha Pemerintah untuk menarik para pejuang bersenjata itu meletakkan senjata dan kembali ke masyarakat melalui berbagai program” kata Nur Djuli.
”Mereka sangat tertarik ketika saya diperkenalkan sebagai mantan pejuang GAM, karena Ketua Badan Reintegrasi Kolombia sangat tinggi jabatannya dan mereka takjub bahwa seorang “bekas pemberontak” diberikan kepercayaan melaksanakan tugas pemerintahan yang begitu tinggi. Mereka lebih kagum lagi ketika saya jelaskan bahwa Gubernur sendiri adalah eks-kombatan dan baru-baru ini partai eks kombatan telah memenangi sebagian besar kursi parlemen propinsi dan distrik. Saya katakan bahwa itu semua adalah hasil perdamaian dan demokratisasi. Saya tekankan bahwa demokrasi tidak bisa berjalan kalau tidak ada perdamaian dan perdamaian tidak bisa berkelanjutan kalau tidak ada demokrasi. Bagi saya yang mengagumkan adalah mereka menghormati pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang mereka anggap rendah, padahal ketika berada dalam FARC, atau dalam milisi mereka ada yang memegang jabatan komandan pasukan. Mereka tidak malu memegang sapu dan cangkul di tangan, karena sifatnya kerja bakti. Salah seorang dari mereka sedang melanjutkan pelajaran di sebuah universitas, yang ditinggalkannya ketika menyertai FARC. “Saya tidak mempunyai skill apa-apa sekarang, jadi saya tidak dapat mengharapkan bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik; karena itu saya ingin kembali sekolah”, katanya. Dia masih merasa takut bukan saja terhadap FARC, tetapi pada balas dendam oleh keluarga orang-orang yang pernah menjadi korbannya, namun dia bertekad untuk terus memelihara perdamaian dengan mengikuti program-progran yang disediakan pemerintah”, lanjut Nur Djuli.
Mereka banyak bertanya tentang kombatan GAM dan saya beritahu bahwa masalah yang kita hadapi masih banyak sekali, terutama dari segi fasilitasi ekonomi dan pemberian lahan tanah sebagaimana ditetapkan dalam MoU. Masalah lahan tanah pertanian merupakan masalah paling rumit di Kolombia karena tuan-tuan tanah yang kaya raya merampas tanah rakyat dengan menggunakan pasukan-pasukan para-militer (milisi).
”Sebelum melanjutkan perjalanan kami singgah di sebuah proyek untuk anak-anak korban konflik dan yang bermasalah (anak jalanan, terlalu nakal, dsb)”, cerita Nur Djuli, ”disana rombongan rombongan kami sempat menonton Futbol con Corazon (Sepakbola Dengan Hati). Ini berlangsung dalam sebuah futsal sederhana (di atas tanah bukan rumput). Anak-anak yang terlibat berumur dari 8 hingga 12 tahun, lelaki dan perempuan. Peraturan permainan di ubah. Gol hanya sebagian dari kriteria kemenangan namun yang paling penting adalah persahabatan, toleransi dan mufakat. Gol tidak dianggap sah sebelum seorang anak perempuan memasukkan gol yang pertama. Sah tidak sah gol tidak diputuskan oleh wasit, yang hanya bertindak sebagai penasehat, tetapi oleh persetujuan bersama. Peraturan bisa diubah dengan musayawarah. Dipimpin oleh seorang ahli ilmu jiwa, cara-cara begini telah mengubah sifat anak-anak yang terlalu nakal atau yang terlibat narkotik, secara drastis. Anak-anak korban konflik yang tadinya suka berkelahi mulai cepat mangalah untuk kepentingan bersama,menghindari pertengkaran dan selalu ceria, aktif dan positif. Permintaan menjadi anggota sangat banyak sehingga untuk sebuah distrik yang kecil itu saja waiting list sampai 700 orang; yang sudah menjadi anggota sekarang 300 orang”.
”Masalah DDR memang sangat penting di Columbia, apalagi karena konflik masih berlangsung antara FARC dan dua kelompok milisia yang dibiayai oleh para tuan tanah dan mafia narkoba. Berbagai badan resmi yang duduk di DDR berada di bawah otoritas kantor presiden. Badan reintegrasi utama Kolombia bernama Badan Penasehat Tinggi Presiden untuk Reintegrasi (Alta Conselerasia para la Reintegracion - Presidencia de la Republika-ACR), diikuti oleh Komisi Nasional untuk Reparasi dan Rekonsiliasi (CNRR) yang agak sama dengan BRA, lalu ada juga Badan Aksi Sosial. Badan-badan ini bekerja erat sekali dengan UNDP, World Bank, IOM, OAS (Organisasi Negara-Negara Amerika), EU, US dan berbagai organisasi donor dunia lainnya.
Di Kolombia terdapat konflik politik antara FARC yang beraliran komunis dengan para tuan tanah, FARC pada awalnya hanya memperjuangkan hak-hak penduduk asli dalam soal pemilikan tanah. Para tuan tanah yang kaya memaksa petani menjual tanah mereka dengan harga sangat murah, sekitar 1 % harga pasaran. Mereka yang menolak diintimidasi bahkan banyak yang dibunuh. Ketika Farc mulai menggunakan kekerasan terhadap para tuan tanah, terutama memeras, menculik, untuk membiayai perjuangan mereka, para tuan tanah membentuk grup-grup militia untuk mempertahankan diri. Kemudian grup-grup ini juga berubah menjadi alat menyerang kaum petani, sehingga terjadi pengungsian domestik dan perpindahan ke negara-negara tetangga. Kolombia sekarang mempunyai sekitar 3 juta pengungsi, berarti ke dua terbesar di dunia setelah Sudan. Ada yang sudah mengungsi selama 20 tahun. Seiring waktu berlalu grup-grup milisia ini kemudian bergabung dan mulai menjadi satu kekuatan sendiri yang bahkan mulai menyerang tuan tanah bekas majikan mereka untuk memiliki lahan-lahan sendiri. Mereka juga melindungi penanaman dan perdagangan narkoba (cocaine). Persenjataan mafia narkoba ini terkadang lebih canggih dari persenjataan alat negara. Korupsi melumpuhkan badan-badan pelaksanaan hukum.
Menurut Nur Djuli selama dia berada dalam Kongres tersebut perbedaan yang besar sekali antara DDR di Kolombia dengan Aceh adalah pertama sekali Aceh telah selesai melakukan proses pelucutan senjata dan demobilisasi dalam masa Aceh Monitoring Mission (AMM), dan hanya tinggal masalah Reintegrasi dan Rekonsiliasi. Selain dari itu, konflik di Kolombia juga masih berlangsung. ”Namun demikian banyak sekali pengalaman yang dapat kita sharing karena dalam pelaksanaan detailnya banyak sekali yang relevan bahkan ada yang identik dengan apa yang dialami di negara-negara lain termasuk di Aceh, yaitu dalam penanganan mereka yang sudah setuju kembali ke masyarakat, apakah dari FARC atau dari kelompok-kelompok milisi. Terdapat kesulitan ruang pekerjaan, di mana masyarakat biasa, terutama dalam masa krisis ekonomi sekarang ini, mempersoalkan kenapa pemerintah mengutamakan pemberian pekerjaan kepada mantan kombatan, sedangkan rakyat biasa yang tidak berdosa tidak mendapat pertolongan. Taraf korupsi juga tinggi, hingga Ketua CNNR sendiri menyatakan bahwa seringkali Pemerintah tidak berdaya bertindak, walaupun sudah jelas bahwa tuan tanah merampas harta petani, karena pelaksana undang-undang yang tidak mau bertindak karena sudah disogok”, ungkap Nur Djuli.
Dalam perjalanan ke lapangan dari Cartagena Nur Djuli mengatakan sebagai bagian rombongan dari Indonesia dia tidak sadar bahwa sedang berada di sebelah lain dunia, karena alamnya sangat sama dengan di Indonesia, pohon-pohonnya, bunga-bunga bahkan margasatwa dan hewan ternak. Orang-orangnya juga demikian. Orang Kolombia, seperti Indonesia, sangat bervariasi: kulit putih, hitam dan sawo-matang. ”Rombongan kami kalau jalan-jalan sendirian tidak menarik perhatian orang sama sekali karena mereka menyangka kami orang lokal. Bahkan jamnya juga sama sampai ke menitnya, hanya kalau di Kolombia siang, di Aceh malam. Ini adalah karena kedua negara ini berada di sebelah garis khattulistiwa yang bercuaca tropis. Tetapi di ibukota, Bogota, suasananya lain sekali, padahal jauhnya hanya satu setengah jam terbang. Cuaca di Kolombia masih sangat dingin, berkisar antara 10 hingga 18 derajat celcius. Ini adalah karena letaknya yang berada di bawah garis khattulistiwa”
Sementara kunjungan yang kedua berkenaan dengan “carbon credit”, yang juga sangat diminati oleh Gubernur Irwandi Yusuf berhubungan dengan proyek Aceh Green. Kunjungan ini dihadiri oleh Kusuma Adinugroho dari UNDP dan Samsul Widodo dari Bappenas.
Kabid Humas BRA
Tgk. M. Thaher Hasan
===================================
Silahkan kunjungi www.bra-aceh.org untuk info-info terkini tentang Proses Perdamaian Aceh
Please visit www.bra-aceh.org for updates on Aceh Peace Process----
Badan Reintegrasi-Damai Aceh (Aceh Peace-Reintegration Board)
Kompleks Taman Ratu Safiatuddin No. 1, Lampriek, Banda Aceh
Phone: +62 651 755 1604
Fax: +62 651 755 1605
Email:
in...@bra-aceh.orgwww.bra-aceh.org