[ Kamis, 17 September 2009 ]
Dituding Penjahat Perang, Israel Panik
TEL AVIV-
Israel menolak tegas laporan PBB yang menyatakan Negeri Yahudi itu
telah melakukan kejahatan perang selama menyerbu Jalur Gaza pada akhir
Desember 2008 hingga pertengahan Januari 2009 lalu. Menurut mereka,
yang dilakukan Pasukan Pertahanan Israel di Gaza sudah sesuai dengan
ketentuan internasional.
"Kami akan membaca
laporan PBB itu dengan hati-hati. Kami juga akan melakukan investigasi
kalau ternyata ada pelanggaran yang dilakukan pasukan kami," ujar bunyi
pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Israel kemarin (16/9), seperti
dikutip
Middle East Online kemarin.
Laporan
itu dibacakan Richard Goldstone, ketua tim pencari bukti PBB, di markas
PBB di New York pada Selasa (15/9) lalu. Menurut Goldstone, keempat
anggota panel yang diketuainya menemukan sejumlah bukti kalau Israel
telah melakukan kejahatan perang selama 22 hari menyerbu Gaza.
Kekejaman
Israel di Gaza menewaskan lebih dari 1.400 warga Palestina. 447 di
antaranya berusia di bawah 18 tahun. Itu adalah bentuk puncak reaksi
Israel terkait kemenangan Hamas di pemilu 2007. Sejak Hamas berkuasa di
wilayah miskin itu, Israel terus melakukan blokade, baik darat, udara,
maupun laut.
Kelompok hak asasi manusia dari
berbagai penjuru dunia, termasuk dari Israel, mengutuk keras aksi
militer itu. Mereka bahkan menyebut tindakan Israel itu sebagai bentuk
genosida alias pembunuhan massal.
Israel pantas
panik akibat laporan PBB itu. Sebab, kalau sampai laporan itu
diserahkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke Pengadilan Kriminal
Internasional di den Haag, sejumlah petinggi militer Israel bisa
diseret dengan dakwaan sebagai penjahat perang.
"Tel Aviv berusaha sekuat tenaga menghindari Pengadilan Kriminal Internasional," tulis harian berhaluan kiri Israel
Haaretz.
Untuk
itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bertemu dengan
menteri luar negeri, penasihat politik senior, dan penasihat hukum
hingga larut malam pada Selasa (15/9) lalu. Netanyahu, Menteri Luar
Negeri Avigdor Lieberman, dan Menteri Pertahanan Ehuid Barak telah pula
melobi melalui telepon seluruh sekutunya di seluruh dunia agar menolak
laporan PBB tersebut.
"Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan
diplomatik dan upaya politik di level internasional untuk menghadang
dampak laporan Komisi Goldstone tersebut,'' ujar Yigal Palmor, juru
bicara Kementerian Luar Negeri Israel.
(cak/ttg)