APA KABAR RUU KEPERAWATAN.?
Dobitra Roma Yulisa
Rancangan Undang-undang (RUU) Keperawatan, yang sudah diwacanakan sejak tahun 2004 lalu sampai sekarang belum mendapat kejelasan. Pengesahannya masih terkesan dikesampingkan.
Sampai saat ini, RUU Keperawatan tersebut masih dalam bahasan Komisi IX DPR RI. Info terakhir di Desember 2012 lalu, DPR akan membahas RUU tersebut. Namun ternyata pembahasan itu ditunda dan tidak tahu pasti alasannya. Pada 2013 lalu juga ada pembahasan di DPR dan pemerintah mengenai RUU ini, namun hasilnya nihil kembali. Bahkan, pada pembahasan 2013 lalu, malah ada tambahan pembahasan yakni ditambahnya pembahasan bidan dalam RUU Keperawatan. Semakin mengambang, dan semakin tidak jelas arahnya. RUU yang sampai saat ini tidak mendapat kejelasan menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Kapan sebenarnya RUU ini dapat disahkan menjadi undang-undang belum juga terjawab.
Keperawatan merupakan salah satu profesi di bidang kesehatan yang harus dilaksanakan dengan profesional. Ia juga memiliki kode etik serta moral dan memiliki kompetensi dan standar praktik keperawatan agar masyarakat dapat menerima pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu. Keperawatan sebagai profesi telah diakui sejak tahun 1985 mempunyai ciri utama memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek kemanusiaan, kepentingan klien di atas kepentingan pribadi dengan bentuk pelayanan yang bersifat humanistik. Pelayanan juga menggunakan pendekatan secara holistik.
Perawat sebagai tenaga keperawatan merupakan tenaga kesehatan terbesar di Indonesia dengan jumlah enam puluh persen dari seluruh tenaga kesehatan yang ada. Tetapi eksistensinya belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai. Saat ini peraturan tentang keperawatan sama sekali belum ada untuk perlindungan profesinya. Jadi, dalam bertindak dalam hal medis, perawat tidak ada payung hukumnya. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah tenaga kesehatan di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 668.552 orang dengan jumlah perawat sebanyak 220.004 orang.
Salah satu program
kesehatan dari pemerintah yang sempat dicanangkan adalah Menuju Indonesia Sehat
2010. Sejak dicanangkanya, pemberian pelayanan
kesehatan mengalami perubahan paradigma. Sebelumnya,
pelayanan kesehatan dititik beratkan pada diagnosa penyakit dan pengobatan
(kuratif). Setelahnya, dititikberatkan pada pencegahan dan peningkatan derajat
kesehatan (preventif dan kuratif).
Perubahan
paradigma ini mempengaruhi profesi keperawatan. Perawat menjadi salah satu
kunci pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Misalnya, pasien yang
berobat ke rumah sakit, biasanya lebih banyak berhubungan dengan perawat. Jadi,
perawat sangat menentukan untuk pemulihan pasien. Jika kita lihat, profesi perawat masih dalam ranah ketidakjelasan.
Perawat berada di samping klien selama 24 jam dan tak jarang pasien mengalami
keadaan gawat darurat. Hal ini membuat perawat terpaksa harus melakukan
tindakan medis kepada pasien. Hal itu sebenarnya bukanlah wewenang seorang
perawat. Perawat dalam
melaksanakan peranan dan fungsinya kerap mengalami berbagai kendala. Mulai dari
adanya kasus mal praktek karena melaksanakan hal yang bukan wewenangnya.
Kemudian tidak adanya legalitas dalam memberikan asuhan keperawatan hingga ada
yang meragukan kompetensi yang dimiliki.
Contoh permasalahan yang dihadapi perawat yaitu kasus perawat Misran. Kasus Misran berawal dari putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Samarinda. Ia divonis tiga bulan penjara subsider dan denda sebesar Rp 2.5 juta. Misran terjerat hukum karena memberikan pengobatan pada masyarakat di daerah yang tidak ada dokter, apoteker, dan apotik di luar kewenangannya. Ketidakjelasan RUU Keperawatan ini membuat perawat belum memiliki legalitas dalam melakukan tindakan karena tak punya payung hukum.
Dari beberapa negara anggota ASEAN hanya Laos dan Indonesia yang belum memiliki Undang-Undang Keperawatan. Hal ini patut menjadi perhatian publik bahwa perlunya disahkan undang-undang keperawatan agar perawat di Indonesia mampu bersaing secara global dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
Komentar : RUU Keperawatan yang telah diajukan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan profesi seorang perawat, bentuk dari pertanggung jawaban dari profesi keperawatan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dan ini juga melindungi masyarakat dari kesalahan dalam menerima pelayanan kesehatan. Apalagi pada tahun 2015 indonesia akan menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) di mana tenaga kesehatan dari berbagai Negara di ASEAN akan masuk secara bebas ke Indonesia sebagai tenaga kesehatan di Indonesia, jika pemerintah sendiri tidak memberikan perlindungan terhadap perawat yang ada di Indonesia tentu perawat di indonesia tidak dapat memberikan asuahan keperawatan secara maksimal karena tidak ada payung hukum yang melindungi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap pasien, hal ini tentunya akan membuat perawat di Indonesia kalah bersaing dengan perawat dari Negara ASEAN lainnya. Meskipun demikian parawat Indonesia harus tetap meningkatkan kompetensi yang dimilikinya agar dapat memberikan asuahan keperawatan kepada pasien secara maksimal.
bagaimana komentar dari teman-teman tentang RUU Keperawatan saat ini.?
Posted By : Dobitra Roma Yulisa (DRY_16)
NPM : 10 10 038 105 016
Email : dobi...@gmail.com
zolly adrianto
--
---
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "class A4b 010 STIKES Indonesia" di Google Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke class-b-010...@googlegroups.com.
Untuk mengeposkan ke grup ini, kirim email ke class...@googlegroups.com.
Kunjungi grup ini di http://groups.google.com/group/class-b-010.
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/class-b-010/53f7b347-22e3-4158-9afb-d66c42eeeaa9%40googlegroups.com.
Untuk opsi lebih lanjut, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.
Irma Eka Fitrianti
menurut saya, UU keperawatn memang hal yang mesti di perjuangkan, karena dalam hal ini keperawatan dan perawat memang seringkali menjadi korban kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh bukan perawat. Oleh karena itu, perawat harus berperan aktif dalam arena politik dan juga dalam organisasi profesi. Perawat perlu memahami proses politik dan hal-hal terkait dengan keputusan politik. Dengan banyaknya suara yang ingin didengar dalam lingkaran pengambilan keputusan, maka biasanya hanya orang yang memahami kekuasaan dan politik yang paling memungkinkan untuk memperoleh sumber sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Sehingga sangat di perlukan sekali para perawat-perawat yang mampu berjuang di kancah politik untuk terus di berikan dukungan demi tercapainya tujuan kita bersama. Maju terus perawat Indonesia…
@irma eka fitrianti